Negara: Indonesia

  • Jangan Lupa Lapor SPT Terakhir 31 Maret! Dendanya Lumayan Jika Telat

    Jangan Lupa Lapor SPT Terakhir 31 Maret! Dendanya Lumayan Jika Telat

    Jakarta

    Tenggat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi sampai 31 Maret 2025 atau bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri. Artinya, tinggal 9 hari lagi batas waktu penyampaian.

    “Jangan sampai terlewat!” tulis pengumuman dikutip dari akun Instagram Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri, Jumat (21/3/2025).

    Wajib pajak diminta untuk melaporkan SPT Pajak lebih awal agar lebih tenang. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, DJP Online ramai diakses saat menjelang batas waktu.

    Wajib pajak yang tak lapor SPT Pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

    Dalam pasal 7 dijelaskan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.

    “Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berstatus sebagai negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, wajib pajak lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” bunyi aturan tersebut.

    Apabila SPT tahunannya kurang bayar, maka dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Hal itu dihitung sejak saat penyampaian SPT Pajak berakhir sampai tanggal pembayaran.

    Pengenaan sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

    “Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” tulis aturan tersebut.

    Denda baru dibayar jika wajib pajak sudah menerima surat tagihan pajak (STP) dari DJP Kementerian Keuangan. Meski sudah membayar denda, masyarakat tetap diharuskan untuk melapor SPT Tahunan Pajak.

    Sementara itu, dari 9,6 juta SPT Pajak yang sudah disampaikan tersebut, sebanyak 9,41 juta SPT disampaikan secara elektronik dan 264,8 ribu SPT disampaikan secara manual.

    (aid/hns)

  • kebebasan pers di Indonesia tidak dikekang

    kebebasan pers di Indonesia tidak dikekang

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat malam (21/3/2025). ANTARA

    Istana: kebebasan pers di Indonesia tidak dikekang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Maret 2025 – 07:30 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai kebebasan pers di Indonesia tidak dikekang oleh pemerintah, sebagai tanggapan atas insiden pengiriman paket berisi kepala babi kepada media Tempo.

    Hasan menyatakan bahwa kebebasan pers terus berjalan karena hingga saat ini media masih bisa menjalankan tugasnya dalam melakukan wawancara terhadap narasumber, khususnya di lingkungan Istana Kepresidenan.

    “Ada yang di-stop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang,” kata Hasan saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Saat ditanya lebih lanjut soal komitmen pemerintah dalam menegakkan kebebasan pers, Hasan lantas bertanya kembali kepada awak media yang melakukan wawancara cegat, soal adanya upaya menghalangi kepada media dalam membuat berita.

    Hasan menegaskan bahwa jika tidak ada upaya pemerintah dalam menghalangi pers menjalankan tugasnya, artinya kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dan bagus.

    Paket yang hingga kini tidak diketahui sumber pengirimnya itu ditujukan kepada salah satu pengisi siniar “Bocor Alus”, Francisca Christy, di mana program Tempo itu disiarkan melalui akun YouTube dan Spotify.

    Hasan kembali menekankan bahwa Fransisca hingga kini juga masih diperbolehkan siaran program tersebut. Artinya, pemerintah tidak melakukan intervensi apa pun dan tidak ada upaya mengganggu berjalannya program tersebut.

    “Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan. Kalau medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah menulis statement, kita luruskan. Sisanya enggak. Enggak ada tindakan apa-apa,” katanya.

    Hasan menambahkan jika Tempo merasa dirugikan atas dugaan teror itu, dapat melaporkan ke Dewan Pers.

    Sumber : Antara

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • pintar.bi.go.id Sudah Dibuka Tapi Error, Ada Kesalahan, Begini Cara Mengatasinya

    pintar.bi.go.id Sudah Dibuka Tapi Error, Ada Kesalahan, Begini Cara Mengatasinya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, situs pintar.bi.go.id menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menukarkan uang baru.

    Namun, tidak jarang situs ini mengalami error atau down, membuat proses penukaran terhambat. Berikut adalah kesalahan-kesalahan umum yang perlu dihindari:

    Kesalahan Umum Penyebab Error dan Down PINTAR BI

    1. Akses saat Jam Sibuk

    Lonjakan pengunjung saat pendaftaran dibuka menyebabkan server kewalahan. Akses pada jam-jam sibuk, seperti saat baru dibuka, meningkatkan risiko error.

    2. Koneksi Internet Tidak Stabil

    Koneksi internet yang lambat atau terputus dapat mengganggu proses akses situs. Penggunaan jaringan Wi-Fi yang lemah atau paket data yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah.

    3. Penggunaan Perangkat Tidak Kompatibel

    Mengakses situs dengan perangkat atau browser yang tidak kompatibel dapat menyebabkan error. Browser yang sudah usang atau sistem operasi yang tidak diperbarui dapat menimbulkan masalah.

    Berikut adalah kesalahan-kesalahan umum yang perlu dihindari saat mengakses situs penukaran uang baru pintar.bi.go.id.*

    Cache dan cookie browser yang menumpuk dapat memperlambat akses situs. Data yang menumpuk dapat menyebabkan konflik dan error.

    5. Tidak Mengikuti Informasi Resmi

    Mengabaikan informasi resmi dari Bank Indonesia (BI) mengenai jadwal dan pemeliharaan situs. Tidak mengetahui adanya jadwal pemeliharaan situs, sehingga mengakses saat situs sedang tidak tersedia.

    Mengakses situs melalui link yang tidak resmi atau mencurigakan dapat menyebabkan masalah keamanan dan error.

    Solusi Mengatasi Error dan Down

    – Akses situs di jam tidak sibuk, seperti pagi hari atau setelah jam kerja.

    – Pastikan koneksi internet stabil dan gunakan jaringan yang kuat.

    – Gunakan browser terbaru dan perangkat yang kompatibel.

    – Bersihkan cache dan cookie browser secara berkala.

    – Ikuti informasi resmi dari BI mengenai jadwal dan pemeliharaan situs.

    – Akses situs hanya melalui link resmi pintar.bi.go.id.

    – Gunakan Aplikasi Mobile resmi dari BI, jika tersedia.

    – Coba secara berkala, situs web akan kembali normal setelah beberapa waktu.

    – Datang Langsung ke Layanan Kas Keliling.

    Dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menukarkan uang baru melalui pintar.bi.go.id.

    Disclaimer: Ketersediaan dan stabilitas situs web pintar.bi.go.id dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu ikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penjelasan Kapolres Metro Jakarta Timur soal Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Belum Terima SP2HP – Halaman all

    Penjelasan Kapolres Metro Jakarta Timur soal Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Belum Terima SP2HP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keluarga Kenzha Walewangko (22), mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), disebut belum menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari Polres Metro Jakarta Timur.

    Merespons hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, selama hampir tiga minggu penyelidikan berjalan pihaknya sudah mengirim sebanyak tiga kali SP2HP.

    Sebagaimana diketahui, Kenzha merupakan mahasiswa yang ditemukan di dalam kampusnya sendiri dengan luka di kepala pada Selasa (4/3/2025) malam.

    “Mengenai SP2HP itu kita sudah kirim SP2HP yang ketiga kali, hari ini yang keempat kali. Cuman memang sesuai SOP kita mengirim kepada pelapor,” kata Nicolas, dikutip dari Tribun Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Nicolas, dalam kasus tewasnya Kenzha, pelapor adalah pihak otoritas dari UKI yang pertama kali menyampaikan kejadian atau bukan pihak keluarga.

    Oleh sebab itu, SP2HP tersebut dikirim kepada pihak otoritas UKI dan bukan keluarga korban.

    Hal ini yang menyebabkan pihak keluarga Kenzha tidak mendapat informasi perkembangan penyelidikan.

    Mengacu laman https://polri.go.id/ (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor, dan dalam hal menjamin akuntabilitas, transparansi penyelidikan penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor.

    “Seharusnya memang pelapor menyampaikan SP2HP itu kepada pihak korban, jadi ada miss-nya di situ. Intinya bukan hari ini kita menyampaikan SP2HP, sudah kita kirim dari tanggal 6,” ujarnya.

    Ia menyebut, hal itu sudah dijelaskannya kepada pihak keluarga Kenzha dan massa aksi demo yang menuntut Polres Metro Jakarta Timur segera mengungkap penyebab kematian Kenzha.

    Dalam pertemuan antara massa aksi demo, penyelidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur pun sudah menyerahkan SP2HP kepada pihak keluarga korban.

    Menurut Nicolas, seharusnya pihak Otoritas UKI sebagai pelapor yang meneruskan SP2HP tersebut kepada pihak keluarga Kenzha sehingga informasi perkembangan diketahui.

    “Ada miss antara korban dan pelapor. Korban dari pihak keluarga, pelapornya dalam hal ini adalah kepala otoritas kampus UKI. Jadi seharusnya menjadi kewajiban otoritas kampus,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Belum Terima Surat Penyelidikan, Polisi Ungkap Kondisi Sebenarnya.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJakarta.com/Bima Putra)

  • Jadwal Lengkap Libur Bank Lebaran 2025, Catat Tanggalnya

    Jadwal Lengkap Libur Bank Lebaran 2025, Catat Tanggalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat Indonesia bersiap menyambut libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2025 selama 11 hari. Hal ini berdampak pada operasional perbankan di seluruh Indonesia.

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1 Negara dan Reformasi Birokrasi, 2 libur nasional Hari Raya Idulfitri 1446 H jatuh pada tanggal 31 Maret dan 1 April 2025.

    Sementara itu, cuti bersama Lebaran ditetapkan pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

    Penyesuaian Operasional Bank

    Menyusul penetapan libur nasional dan cuti bersama tersebut, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pengumuman terkait penyesuaian kegiatan operasional sistem pembayaran selama periode Lebaran 2025.

    Bank Indonesia menyesuaikan jadwal operasionalnya mengikuti ketetapan libur dan cuti bersama yang telah diumumkan oleh pemerintah.

    Berikut jadwal operasional sistem pembayaran BI selama libur Lebaran 2025:

    Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 H:

    Senin, 31 Maret 2025: Libur. Selasa, 1 April 2025: Libur.

    Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H:

    Rabu, 2 April 2025: Libur. Kamis, 3 April 2025: Libur Jumat, 4 April 2025: Libur Senin, 7 April 2025: Libur.

    Selama periode libur tersebut, BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP tidak beroperasi. Layanan BI-FAST tetap beroperasi normal 24/7.

    Masyarakat tetap dapat melakukan transaksi keuangan melalui layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, dan ATM.

    Bank-bank umum di Indonesia juga akan menyesuaikan jadwal operasionalnya selama libur Lebaran 2025.

    Sebagian besar bank akan menutup kantor cabang mereka selama periode libur nasional dan cuti bersama. Namun, layanan perbankan digital dan ATM akan tetap tersedia bagi nasabah.

    Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan kebutuhan transaksi keuangan mereka sebelum periode libur Lebaran.

    Pastikan untuk melakukan pembayaran tagihan, transfer dana, dan penarikan tunai sebelum bank tutup.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan online yang marak terjadi selama periode libur Lebaran.

    Jangan memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Inovasi! Mahasiswi SITH ITB Kembangkan Pembalut Biodegradable dari Limbah Pelepah Pisang

    Inovasi! Mahasiswi SITH ITB Kembangkan Pembalut Biodegradable dari Limbah Pelepah Pisang

    BANDUNG – Tiga mahasiswi Rekayasa Pertanian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati-Rekayasa (SITH-R) Institut Teknologi Bandung (ITB), berhasil meraih juara 3 kategori Business Plan Competition dalam ajang Agricultural Food Competition (AFC) Season 16. Ketiga mahasiswi SITH ITB ini adalah Salwa Salsadila, Kezia Wira Keren, dan Diola Suprapti.

    Kompetisi ini diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang berlangsung 1 Januari hingga 23 Februari 2025.

    Mengusung tema “The Actualization of Sustainable Development Goals through Agricultural Innovation in the Society 5.0 Era”, AFC Season 16 bertujuan untuk mendorong generasi muda dalam mengembangkan ide bisnis inovatif di bidang pertanian yang berkelanjutan.

    Tim mahasiswi Rekayasa Petanian ITB yang diberi nama The Bananabees itu berkompetisi dengan berbagai tim yang berasal dari universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

    Dalam kompetisi ini, The Bananabees memilih subtema Utilization of Agriculture Waste and Material, dengan fokus pada pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Mereka menawarkan inovasi Mennapads, yaitu pembalut biodegradable yang terbuat dari limbah pelepah pisang.

    Untuk memastikan produk sepenuhnya ramah lingkungan, lapisan awal dan akhir Mennapads terbuat dari bioplastik, sehingga dapat terurai secara alami 100 persen. Tidak hanya itu, kemasannya juga terbuat dari bioplastik.

    Hal ini menjadikan Mennapads sebagai solusi yang lebih berkelanjutan bagi kesehatan wanita dan kelestarian lingkungan.

    Mennapads dirancang untuk menyelesaikan dua permasalahan utama lingkungan. Pertama, Mennapads dapat mengurangi limbah plastik dari pembalut konvensional. Saat ini, sekitar 95 persen wanita di Indonesia menggunakan pembalut konvensional yang menyumbang timbunan sampah hingga 26 ton setiap harinya.

    Dengan hadirnya Mennapads, penggunaan pembalut sekali pakai berbahan plastik ini dapat diminimalisir. Kedua, terkait pemanfaatan limbah pertanian. Pelepah pisang diolah menjadi lapisan penyerap alami yang mampu menggantikan bahan sintetis dalam pembalut.

    Salah seorang mahasiswi yang berhasil mearaih juara itu Salwa mengungkapkan, dalam sistem produksi pisang, satu pohon hanya menghasilkan satu tandan pisang sebelum akhirnya ditebang. Akibatnya, lanjut Salwa, limbah pelepah pisang terus meningkat dengan perkiraan jumlahnya mencapai 640.000 batang per tahun.

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • RUPST Bank Danamon Sepakati Pembayaran Dividen Rp 1,1 Triliun, Sususan Direksi Juga Dirombak – Halaman all

    RUPST Bank Danamon Sepakati Pembayaran Dividen Rp 1,1 Triliun, Sususan Direksi Juga Dirombak – Halaman all

    RUPST PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2025 menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp 113,85 per lembar saham

    Tayang: Sabtu, 22 Maret 2025 09:41 WIB

    HO

    DIVIDEN DANAMON – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2025 di Jakarta, Jumat (21/3/2025) telah menyetujui seluruh agenda yang diajukan, termasuk pembagian dividen, perubahan susunan direksi, serta berbagai kebijakan strategis lainnya. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2025 menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp 113,85 per lembar saham, dengan total mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. 

    Jumlah ini setara dengan 35 persen dari laba bersih perseroan di 2024 senilai Rp 3,2 triliun.

    Direktur Utama Danamon Daisuke Ejima, menyatakan pembagian dividen ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan.

    Selain persetujuan pembagian dividen, RUPST 2025 juga menyetujui perubahan dalam susunan direksi. 

    Masa jabatan Hafid Hadeli sebagai Wakil Direktur Utama serta Muljono Tjandra sebagai Direktur telah berakhir sejak penutupan RUPST ini.

    Sebagai pengganti, Yenny Siswanto diangkat sebagai Direktur Perseroan, yang akan efektif menjabat setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Dengan adanya keputusan-keputusan ini, Danamon optimistis dapat terus meningkatkan kinerja dan memperkuat posisi di industri perbankan Indonesia.

    “Strategi bisnis dan operasional yang telah disusun diharapkan mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Daisuke Ejima.

    Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon Indonesia terbaru:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Yasushi Itagaki
    Wakil Komisaris Utama (Independen): Halim Alamsyah
    Komisaris: Nobuya Kawasaki, Dan Harson
    Komisaris Independen: Peter Benyamin Stok, Hedy Maria Helena Lapian

    Direksi

    Direktur Utama: Daisuke Ejima
    Wakil Direktur Utama: Honggo Widjojo Kangmasto
    Direktur: Herry Hykmanto, Rita Mirasari, Dadi Budiana, Thomas Sudarma, Yenny Siswanto (menunggu persetujuan OJK)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai perekonomian Indonesia tetap resilient, didukung oleh pertumbuhan yang stabil serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga. 

    Keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis turut memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Komitmen otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi menjadi faktor utama yang mendukung posisi sovereign credit rating (SCR) Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan perekonomian Indonesia mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi yang solid, meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

    “Kredibilitas kebijakan yang dijaga dengan baik serta sinergi antara otoritas ekonomi menjadi kunci dalam memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” ucap Perry dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

    Perry menambahkan, koordinasi kebijakan dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi dinamika global dan mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), serta mendukung transformasi digital pemerintah.

    Selain itu, penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas. BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    Moody’s menilai permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan yang mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan nasional yang lebih berkelanjutan.

    Lebih lanjut, penguatan pendapatan pemerintah, fleksibilitas fiskal, serta pendalaman pasar keuangan menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan peringkat SCR Indonesia di masa mendatang.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry.