Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Mulai 25 Maret KA Lokal Merak Hanya Sampai Stasiun Cilegon, Disediakan Shuttle Gratis ke Pelabuhan Regional 23 Maret 2025

    Mulai 25 Maret KA Lokal Merak Hanya Sampai Stasiun Cilegon, Disediakan Shuttle Gratis ke Pelabuhan Regional 23 Maret 2025

    Mulai 25 Maret KA Lokal Merak Hanya Sampai Stasiun Cilegon, Disediakan Shuttle Gratis ke Pelabuhan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Layanan Kereta Api (KA) Commuter Line Merak mulai Selasa (25/3/2025) hanya akan beroperasi hingga
    Stasiun Cilegon
    . Kebijakan ini berlaku higga 30 Maret.
    Penumpang yang berangkat dari Stasiun Rangkasbitung menuju Pelabuhan Merak akan turun di Stasiun Cilegon dan melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle angkot secara gratis.
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memperlancar arus lalu lintas di depan pintu masuk Pelabuhan Merak.
    ”
    KA Commuter Line Merak
    hanya sampai Stasiun Cilegon guna memperlancar arus lalu lintas di depan pintu masuk Pelabuhan Merak,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon pada Minggu (23/3/2025).
    Tri menambahkan bahwa kebijakan ini telah diterapkan selama tiga tahun terakhir dan hasil evaluasi menunjukkan efektivitasnya dalam mencegah kemacetan serta kecelakaan di perlintasan kereta api di depan pelabuhan.
    “Untuk memperlancar arus masuk kendaraan ke dermaga reguler, terutama pada
    puncak arus mudik
    , makanya hanya sampai Stasiun Cilegon mulai 25 sampai 30 Maret 2025,” ujarnya.
    Meskipun tidak sampai ke Stasiun Merak, KA Commuter Line Merak tetap menjadi pilihan moda transportasi yang murah dan bebas macet bagi pemudik dari arah Jabodetabek menuju Merak.
    PT ASDP Indonesia Ferry telah menyiapkan 15 unit shuttle angkot untuk penjemputan dan pengantaran pemudik dari dan ke Pelabuhan Merak-Stasiun Cilegon.
    “Jadi akan ada sekitar 15 angkot gratis yang disiapkan PT ASDP di pintu keluar stasiun dengan tujuan Pelabuhan Merak ataupun sebaliknya,” tambah Tri.
    Dalam sehari, KA Commuter Line Merak melayani 14 kali perjalanan, dengan masing-masing 7 kali perjalanan dari Merak ke Rangkasbitung dan sebaliknya.
    Normalnya, Commuter Line Merak berhenti di 11 stasiun, yaitu Rangkasbitung, Jambubaru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjongbaru, Cilegon, Kerenceng, dan Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Indonesia Makin Rajin Utangi Pemerintah, Apa Dampaknya ke Perekonomian?

    Bank Indonesia Makin Rajin Utangi Pemerintah, Apa Dampaknya ke Perekonomian?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepemilikan surat berharga negara atau SBN oleh Bank Indonesia terus meningkat sejak masa pandemi Covid-19. Bagi para ekonom, fakta tersebut bisa berdampak secara negatif sekaligus positif ke perekonomian nasional.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan Bank Indonesia (BI) atas SBN mencapai Rp1.608,27 triliun atau setara 25,79% dari total surat berharga negara domestik yang diperdagangkan per 20 Maret 2025.

    Secara historis, nominal kepemilikan BI atas surat utang yang diterbitkan pemerintah memang melonjak tajam sejak 2020. Porsi kepemilikan BI atas SBN hanya berada di kisaran 9% hingga 10% selama 2015—2019, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya kurang dari 4%. 

    Pandemi Covid-19 mengubah itu. Pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 yang memperbolehkan BI membeli SBN di pasar perdana sebagai upaya pemulihan ekonomi yang dihantam pandemi.

    Akibatnya, kepemilikan BI atas SBN domestik melonjak dari sebesar Rp273,21 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp874,88 triliun pada akhir 2020. Jumlahnya terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya—kecuali 2023—hingga data terbaru mencapai Rp1.608,27 triliun.

    Terkait itu, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan yang menarik adalah perubahan instrumen operasi moneter yang dipakai oleh BI. Peningkatan kepemilikan BI atas SBN ternyata sejalan dengan peningkatan operasi moneter BI.

    Data keuangan BI menunjukkan operasi moneter mencapai Rp273,21 triliun pada akhir 2019, kemudian meningkat tajam menjadi Rp874,88 triliun pada akhir 2020—sejalan dengan lebih lonjakan kepemilikan BI atas SBN. Data terakhir menunjuk posisi operasi moneter BI sebesar Rp945,56 triliun pada akhir 2024. 

    “Dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber dana pembelian SBN adalah dari operasi moneter BI,” ujar Awalil dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

    Apalagi, sambungnya, bank sentral memperkenalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada September 2023. SRBI merupakan surat utang BI berjangka pendek dengan tenor 6, 9, dan 12 bulan.

    Awalil menunjukkan bahwa SRBI kini telah menjadi instrumen utama operasi moneter BI dengan porsi selalu di kisaran 90% dari total hingga saat ini. Catatannya, SRBI memiliki underlying kepemilikan BI atas SBN.

    Risiko meningkatkan ketika kepemilikan investor asing atas SRBI cukup tinggi yaitu sekitar 25%. Tak hanya itu, rata-rata yield SRBI lebih tinggi dari SBN dan bahkan dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang merupakan SBN berjangka pendek.

    “Secara pengamatan sederhana, BI melakukan ‘transaksi rugi’ berutang kepada para pihak dengan bunga bersih lebih tinggi dibanding yang diperolehnya dari SBN yang dimiliki. SRBI yang dibeli pihak asing tercatat sebagai utang luar negeri Bank Indonesia,” ujarnya.

    Perbandingan posisi SRBI dan operasi moneter Bank Indonesia. / data Bank Indonesia diolah Bright Institute

    Dia tidak menampik bahwa peran aktif BI membeli surat utang yang diterbitkan dapat menjaga stabilitas pasar SUN (surat utang negara).

    Tanpa keterlibatan aktif BI, dikhawatirkan pasar sekunder SBN menjadi sangat bergejolak (volatile) yang bisa membawa penurunan harga atau kenaikan imbal hasil (yield) yang cukup liar sehingga berdampak negatif pada semua indikator moneter dan keuangan. 

    Hanya saja, Awalil tetap melihat kepemilikan BI atas SBN sudah terlanjur sangat banyak. Oleh sebab itu, dia mendorong pengurangan secara perlahan setidaknya secara porsi apabila belum bisa secara nominal.

    Jika tidak maka terjadi peningkatan risiko ke industri keuangan dan moneter. Dia mencontohkan, perbankan akan terkendala dalam penghimpunan dana.

    “Bahkan, menambah keengganan mereka [perbankan] untuk menyalurkan kredit lebih besar bagi sektor riil,” simpul Awalil.

    Stabilitas Rupiah

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengaku khawatir kepercayaan investor kepada BI akan berkurang akibat otoritas moneter tersebut rajin membeli SBN.

    Wija menjelaskan bahwa jika BI terus-menerus membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah maka akan merusak mekanisme alamiah pasar.

    “Investor akan mempertanyakan independensi BI, serta kualitas dan integritas kebijakannya,” ujar Wija kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Staf khusus Wakil Presiden untuk ekonomi dan finansial periode 2014—2019 itu menjelaskan BI mempunyai dua tugas utama yaitu menjaga tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

    Caranya, lewat dua mekanisme utama yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan dan menyerap atau melepas rupiah di pasar.

    Sementara itu, pemerintah memerlukan anggaran besar untuk membiayai program kerjanya. Masalahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami defisit.

    Untuk menutup defisit APBN, pemerintah akan berutang dengan menerbitkan SBN. Dalam tahap ini, objektivitas BI dan pemerintah kerap berbeda.

    Wija menjelaskan jika pemerintah terus menerbitkan surat utang maka risiko SBN akan meningkat sehingga diperlukan suku bunga yang tinggi untuk tetap menarik investor. Jika risiko sudah teramat tinggi maka investor tidak akan membeli.

    “Mekanisme pasar ini membuat pemerintah terpaksa mengerem agresivitasnya dalam berutang, menghindarkannya dari debt trap [jebakan utang],” jelasnya.

    Permasalahan akan muncul ketika BI bisa membeli SBN di pasar perdana karena akan menyebabkan mekanisme pasar tidak bekerja. Akhirnya, pemerintah akan semakin agresif berutang.

    Jika BI menyerap SBN di pasar perdana, maka otoritas moneter tersebut sebenarnya sedang mengguyur pasar dengan rupiah (quantitative easing).

    “Semakin banyak rupiah yang diguyurkan maka nilai [tukar] rupiah akan semakin jatuh; BI gagal menjaga nilai tukar rupiah dan negara akan mengalami krisis nilai tukar mata uang,” ungkap Wijayanto.

    Lantas, bagaimana apabila BI menyerap SBN di pasar sekunder? Wija berpendapat sepanjang tidak ada komitmen awal sebenarnya tidak masalah.

    Hanya saja, jika ada komitmen awal seperti pada kasus rencana penerbitan SBN Perumahan maka artinya BI berperan sebagai standby buyer atau investor penjamin terselubung.

    “Ini tidak terlalu berbeda dengan membeli SBN di pasar perdana, sehingga independensi BI pun dipertaruhkan,” kata Wija.

  • Hasan Nasbi tegaskan komitmen pemerintah jamin kebebasan pers

    Hasan Nasbi tegaskan komitmen pemerintah jamin kebebasan pers

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan pers di Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Hasan Nasbi menanggapi insiden teror yang dialami kantor redaksi Media Tempo berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus.

    “Tidak ada yang berubah dari komitmen pemerintah tentang kebebasan pers,” kata Hasan dalam pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Hasan Nasbi menekankan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam menjunjung tinggi kebebasan pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dia menjelaskan pemerintah tunduk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

    “Di Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM di pasal 14 dan 23 juga dijamin hak-hak yang kurang lebih mirip,” ujarnya.

    Dia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sepenuhnya tanpa adanya praktik sensor atau pembredelan.

    Hasan memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak bergeser dari prinsip-prinsip tersebut.

    Di sisi lain, Hasan juga mengingatkan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers.

    “Media juga diperintahkan oleh Undang-Undang Pers untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar,” ujar Hasan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jawab Tantangan Tenaga Kerja, Adecco Siap Hadirkan Solusi Teknologi Berskala Global di Indonesia – Page 3

    Jawab Tantangan Tenaga Kerja, Adecco Siap Hadirkan Solusi Teknologi Berskala Global di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Ada beberapa faktor yang membuat hal itu terjadi. 

    Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, persaingan global yang ketat, serta pesatnya perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor utama yang memengaruhi lanskap ketenagakerjaan di Tanah Air.

    Untuk menjawab tantangan ini, Adecco, perusahaan global penyedia solusi tenaga kerja, resmi memperkenalkan layanannya di Indonesia.

    Menurut SVP dan Head of ASEAN untuk Adecco Betul Genc, Adecco hadir untuk mendukung bisnis dan pencari kerja dengan solusi inovatif yang mampu mendorong kesuksesan jangka panjang.

    Country Director Adecco Indonesia Justin Tan juga turut memperkenalkan berbagai layanan unggulan Adecco serta strategi perusahaan dalam menghadapi pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

    Ia menegaskan Adecco tidak hanya sekadar bersaing dengan pemain besar lain seperti Michael Page, Robert Walters, WeNetwork, dan PERSOLKELLY, tetapi juga bertujuan untuk memimpin dan mendefinisikan ulang masa depan dunia kerja di Indonesia.

    “Dengan jaringan global yang kuat dan keahlian lokal, kami menawarkan solusi HR berbasis data dan teknologi terkini.  Hal yang terpenting, seluruh konsultan rekrutmen kami adalah profesional berpengalaman di industrinya masing-masing,” tutur Justin dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (23/3/2025). 

    Lebih lanjut ia menuturkan, mereka juga membawa wawasan terbaik dari sektor, spesialisasi, dan fungsinya.

  • KAI Sumatera Utara Sediakan Angkutan Motor Gratis Selama Mudik Lebaran 2025, Ini Cara Daftar Regional 23 Maret 2025

    KAI Sumatera Utara Sediakan Angkutan Motor Gratis Selama Mudik Lebaran 2025, Ini Cara Daftar Regional 23 Maret 2025

    KAI Sumatera Utara Sediakan Angkutan Motor Gratis Selama Mudik Lebaran 2025, Ini Cara Daftar
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com –
    PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menghadirkan program angkutan motor gratis selama musim
    mudik Lebaran
    2025.
    Program ini memungkinkan masyarakat mengirimkan motornya secara cuma-cuma dengan kuota total 480 unit motor.
    “Untuk program angkutan motor gratis, KAI menyiapkan pengiriman 480 unit motor untuk relasi Medan–Tanjung Balai pulang pergi 240 unit, dan Medan–Rantau Prapat pulang pergi 240 unit,” ujar Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, M. As’ad Habibuddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).
    As’ad menyampaikan, pendaftaran program ini sudah dibuka sejak Jumat (21/3/2025). Masyarakat yang ingin mendaftar bisa datang ke Pos pengiriman barang Stasiun Kereta Api Medan dan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
    Adapun persyaratan yang harus dibawa adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih aktif dan Identitas diri pengirim
    “Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi selama arus mudik,” jelas As’ad.
    Lebih jauh, ia menyebut program ini merupakan bagian dari komitmen KAI terhadap transportasi yang berkelanjutan.
    “Sebagai perusahaan transportasi yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, KAI terus berupaya menghadirkan program yang tidak hanya bermanfaat bagi pelanggan, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat luas,” tutupnya.
    1. Medan–Tanjung Balai
    Mudik: 26–29 Maret 2025
    Balik: 5–7 April 2025
    2. Medan–Rantau Prapat
    Mudik: 28–29 Maret 2025
    Balik: 6–7 April 2025
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Close Loop lawan hambatan perdagangan global

    Close Loop lawan hambatan perdagangan global

    Ilustrasi – Sejumlah warga mengikuti pelatihan pembuatan sabun cair dari bahan ramah lingkungan di Desa Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/2/2025). Pelatihan diselenggarakan agar masyarakat mampu memproduksi dan menjual produk pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym.

    Koperasi Merah Putih: Close Loop lawan hambatan perdagangan global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 11:10 WIB

    Elshinta.com – Hambatan perdagangan global seperti tarif perdagangan baru dari Amerika Serikat dan Eropa serta gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Tarif ini meningkatkan biaya impor dan melemahkan ekspor seperti sawit dan tekstil, sementara surplus neraca perdagangan senilai 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025 tak cukup melindungi perekonomian dari tekanan eksternal.

    Laporan sementara OECD Economic Outlook pada Maret 2025 menyebutkan, tarif baru tersebut menekan pertumbuhan dunia dan meningkatkan inflasi, terutama di negara berkembang.

    Bank Indonesia telah menjual 8 miliar dolar Amerika dari cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir untuk menjaga stabilitas, namun ternyata efeknya terbatas. Cadangan devisa yang tercatat senilai 156,1 miliar dolar Amerika pada Januari 2025 tak mampu mengatasi akar masalah, yaitu ketergantungan pada impor dan pasar ekspor yang menyempit.

    Solusi instan sepertinya tak cukup. Indonesia butuh sistem yang tahan guncangan luar. Koperasi Merah Putih, inisiatif Presiden Prabowo untuk membentuk 70.000 koperasi di setiap desa dengan dana Rp350 triliun, menjadi harapan baru. Namun, tanpa skema tepat, koperasi ini berisiko menjadi toko sembako biasa yang menjual barang impor dari kapital besar. Tentu saja ini bukan solusi produktif yang dibutuhkan.

    Bila koperasi hanya menjual barang seperti mie instan atau sabun dari perusahaan besar yang dominan bahan bakunya justru dari impor, maka dana Rp5 miliar per koperasi tak akan mampu menjadikan desa lebih maju. Yang terjadi malah uang akan lari keluar dan ekonomi desa makin suram.

    Skema close loop economy adalah jawaban: sistem sederhana yang bikin desa mandiri dengan memproduksi, menjual, dan memakai barang sendiri, serta melawan proteksionisme global. Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah dapat dirancang sebagai koperasi multipihak untuk menjalankan close loop economy.

    Bayangkan lingkaran di desa: petani, peternak, dan UMKM sebagai klaster produsen memproduksi barang—misalnya beras atau kain—dari bahan baku yang tersedia di sekitar mereka. Warga desa sebagai anggota klaster konsumen yang membeli barang-barang tersebut, sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi tanpa disuplai dari luar desa.

    Tak ketinggalan, akademisi dan praktisi turut dilibatkan untuk ikut serta membantu memikirkan cara memproduksi barang dengan kualitas yang sesuai standar dan kuantitas yang terukur, sementara BUMDes mengatur urusan dana dan dukungan agar lingkaran ini dapat terlaksana dengan baik.

    Skema ini sederhana. Petani sebagai anggota klaster produsen koperasi misalnya menghasilkan 50 ton beras lokal atau UMKM memproduksi 10.000 kain tenun dari kapas desa. Kemudian barang dijual di gerai koperasi untuk keperluan warga dan sekolah, salah satunya dapat mensuplai program Makan Bergizi Gratis.

    Lalu setelah kebutuhan desa terpenuhi, sisa produksi bisa dijual ke desa atau kota tetangga baik melalui mekanisme pemasaran offline maupun online. Skema ini akan menambah peluang tambahan penghasilan bagi warga. Keuntungan—misalnya Rp 200 juta per bulan— setelah diambil untuk tambahan kesejahteraan warga, dapat dipakai untuk keperluan menambah kapasitas produksi, bukan lari ke luar negeri.

    Hal ini akan menghemat devisa dan menekan impor pangan yang tinggi, sehingga skema close loop ini dapat mendukung ekonomi semakin stabil. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat contoh sukses.

    Di Kulon Progo, program “Bela Beli” yang dijalankan oleh pemerintah daerahnya juga menunjukkan bukti nyata. Petani menjual beras dan kain lokal ke koperasi, yang memasok barang ke warga, sekolah, dan kantor pemerintah. Pasok untuk kebutuhan lokal ini menjadi prioritas utama, sebelum sisa produksi dijual ke luar daerah.

    Program ini terbukti mampu menurunkan inflasi daerah dari 6,96% pada 2013 menjadi 3,35% pada 2015 atau lebih rendah dari angka inflasi nasional, karena barang impor berkurang, dan harga stabil. Di sisi lain, petani lebih untung karena bisa menjual produknya tanpa melalui tengkulak sehingga pendapatan naik dan kehidupan mereka lebih baik.

    Contoh sukses lain bisa ditemukan di Italia. Coop Italia, koperasi konsumen dengan 6,7 juta anggota dan 1.100 toko retail, yang membeli barang dari petani lokal dengan harga murah, sehingga bersaing dengan barang impor, dan saat dijual ke anggota pun keuntungannya kembali masuk ke koperasi untuk menjadi SHU.

    Skema close loop ini akan membantu graduasi kelompok masyarakat desa, mengangkat warga miskin menjadi mandiri. Petani dan UMKM tidak lagi sekadar berperan sebagai buruh atau pedagang kecil, namun bisa menjadi produsen aktif. Mereka dilatih, diberi alat, dan punya pasar pasti melalui koperasi, naik kelas dari hidup pas-pasan menjadi punya usaha sendiri. Ini berbeda dari bantuan biasa, bukan cuma memberi ikan, tapi mengajarkan memancing dan ikut memastikan ikannya laku.

    Keuntungan juga diperoleh warga sebagai konsumen karena mereka bisa menghemat biaya dengan membeli produk langsung dari produsen, dan keuntungan pun kembali ke desa untuk membantu keluarga miskin jadi lebih sejahtera. Skema ini tentu butuh pendampingan intensif. Kuantitas dan kualitas jadi kunci karena tanpa itu, koperasi tak akan mampu melawan barang impor.

    Diawali dengan membuat peta potensi desa untuk mempelajari apa yang bisa ditanam atau dibuat dan apa yang dibutuhkan warga supaya produksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan pendampingan ke lapangan: petani dilatih menanam lebih baik, UMKM diajari berproduksi dengan menggunakan alat sederhana, dan bisnis diatur ketat. Pendampingan yang dilakukan bukan cuma teori, namun hasil bisa diukur dan cara diperbaiki.

    Struktur koperasi perlu melibatkan akademisi dan praktisi sebagai pengurus. Hal ini karena SDM di desa terbatas, sehingga satu orang dapat menjadi anggota dan pengurus di beberapa koperasi—misalnya lima desa terdekat.

    Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan dapat membawa gagasan baru dan memastikan bisnis mencapai pertumbuhan yang harmonis. Dengan tenaga dan waktu yang diberikan, mereka pantas mendapat upah layak sesuai keahlian dan kinerja bisnis yang dicapai.

    Sehingga setelah operasional usaha dapat berjalan tersistem, koperasi berhasil menjadi wadah inkubator bisnis yang melahirkan lebih banyak orang di desa menjadi kompeten dalam berbisnis. Hal ini juga akan menekan potensi terjadinya korupsi karena good corporate governance yang diterapkan dalam bisnis.

    Hambatan perdagangan global tak terelakkan. Tarif perdagangan yang diberlakukan AS akan menekan ekspor sawit, sementara biaya impor yang mahal mengancam terjadinya inflasi.

    Apabila Koperasi Merah Putih tak menggunakan skema close loop, boleh jadi malah menjadi saluran dana kepada kapital besar. Tapi, dengan skema ini—produksi sendiri, pakai sendiri, sisa dijual— melalui 70.000 koperasi yang dibentuk, Indonesia bisa menghemat devisa, menekan impor, dan mendukung target 8 persen pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

    Ini fondasi baru, bukan tambalan sementara. Saatnya bertindak. Koperasi Merah Putih harus menjadi mesin produktif, dengan pendampingan intensif dan pengurus kompeten, mengubah desa jadi mandiri. Lawan proteksionisme, wujudkan kesejahteraan dari desa.

     

    Sumber : Antara

  • Travel Gelap Marak Beroperasi, Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Umum?

    Travel Gelap Marak Beroperasi, Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Umum?

    JABAR EKSPRES – Tradisi mudik lebaran merupakan aktivitas paling dinantikan masyarakat Indonesia, bahkan demi dapat berjumpa bersama keluarga di kampung halaman, segala cara dilakukan termasuk menggunakan travel gelap.

    Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, maraknya travel gelap menandakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum ke pelosok negeri.

    “Jadi adanya travel gelap itu bukan inovasi, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan perjalanan untuk mencari nafkah yang tidak dipenuhi pemerintah,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (23/3).

    Djoko menerangkan, sudah seharusnya pemerintah wajib menyediakan angkutan umum. Kewajiban menyediakan angkutan umum ada di Pasal 138 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Menurutnya, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

    BACA JUGA:Cegah Kecelakaan Selama Mudik Lebaran, Polisi Diminta Razia Travel Gelap

    “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum,” terangnya.

    Pasal 139

    (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antarkota, antarprovinsi serta lintas batas negara.
    (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antarkota dalam provinsi.
    (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
    (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Mudik lebaran 2024 lalu, ditandai dengan kecelakaan minibus (travel gelap) dari arah Jakarta melintas di lajur berlawanan arah (contraflow), kemudian oleng ke lajur kanan di Tol Cikampek kileter 58. Penumpang minibus sebanyak 12 orang meninggal dunia,” beber Djoko.

    BACA JUGA:Cegah Kecelakaan Selama Mudik Lebaran, Polisi Diminta Razia Travel Gelap

    “Maraknya travel gelap merupakan kebutuhan perjalanan yang tidak dapat diakomodir layanan angkutan umum resmi atau legal,” tambahnya.

    Menurut Djoko, sebagian masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jabodetabek, yang berasal dari pedesaan banyak yang memanfaatkan travel gelap.

  • Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera

    Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo bersama Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said menaiki mesin pemanen padi jenis combine harvester saat meninjau panen raya di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Kiprah prajurit wujudkan petani sejahtera
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Sang surya baru terbangun kala Karta (49), petani asal Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama dua kerabatnya bergegas menuju hamparan sawah serupa warna sinar mentari dengan posisi padi yang kian merunduk. Saat tiba di lokasi yang berjarak hanya puluhan meter dari kediamannya di Desa Karangmulya, ketiganya disambut angin bertiup sedang nan sejuk, menerpa daun serta bulir padi yang seolah meminta segera dipetik.

    Karta dan dua kerabatnya tidak sendiri, puluhan petani lain juga telah bersiap di tepi saluran irigasi anak Sungai Cibeet yang tak jauh dari areal sawah, lengkap dengan peralatan tempur tradisional seperti caping, celurit, hingga cangkul. Ada pula alat perontok padi khas petani setempat, dilengkapi terpal biru berukuran besar serta puluhan karung kosong. Betul, mereka sedang bersiap panen, sesuatu yang sudah dinanti berbulan-bulan.

    Senyum sumringah bercampur semangat tak kenal kendur terpancar dari raut wajah puluhan petani itu menyambut datangnya musim panen meski sempat dihantui banjir besar pada awal Maret. Banjir yang sempat menggenangi 50 desa dari 14 kecamatan se-Kabupaten Bekasi itu turut merendam lahan pertanian seluas total 1.752 hektare. Beruntung jerih payah petani di Bojongmangu ini tidak sia-sia setelah terbebas dari banjir.

    Di sela kegiatan petani tersebut, muncul pemandangan unik  tatkala belasan prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 051/Wijayakarta berikut Kodim 0509/Kabupaten Bekasi serta babinsa datang mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Mereka datang dengan membawa peralatan modern seperti mesin panen padi jenis combine harvester. Bahkan pimpinan serta jajaran Perum Bulog wilayah setempat turut dihadirkan untuk menyaksikan dari dekat pesta wong cilik tersebut.

    Melihat kehadiran prajurit TNI, aura semangat para petani semakin terpancar untuk mengerjakan tahap akhir dari proses bertani. Mereka bersatu, bahu-membahu, bergotong royong dengan penuh antusias meski peluh bercucuran.

    Kehadiran TNI membawa Perum Bulog berikut armada truk bukan tanpa alasan. Bulog sejatinya offtaker hasil panen petani sekaligus simbol nyata hadirnya negara di masyarakat meski sempat gagal menyerap hasil gabah petani saat panen di kecamatan lain, 10 hari sebelumnya.

    Sekitar dua minggu sebelumnya, TNI bersama tim Bulog Cibitung berikut mitra turut mengawal kegiatan panen di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan hasil 13 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Meski aktivitas panen itu dipantau tim Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, namun hasil gabah petani tidak terserap Bulog karena faktor tingginya mekanisme pasar ditambah petani telah terlebih dahulu mengambil modal dari pemodal dengan sistem ijon.

    Banyak petani sudah melakukan ijon untuk biaya tanam dan perawatan sehingga mereka lebih memilih menjual ke pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. Mereka menjual dengan harga pembelian pasar senilai Rp6.800 per kilogram, lebih tinggi Rp300 dari harga pemerintah.

    Tidak apa-apa, mengingat tujuan utama panen adalah bagaimana mengangkat taraf perekonomian petani. Koordinasi pun ditingkatkan dan dengan fasilitasi TNI AD, Bulog kali ini sukses menyerap bahkan hingga 2.500 ton gabah kering dari petani di Kecamatan Bojongmangu.

    Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Karawang Umar Said mengaku bahwa instansinya semakin masif menyerap gabah kering langsung di tingkat petani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kuantitas beras cadangan pemerintah. Hingga pertengahan Maret 2025, Bulog Cabang Karawang telah melampaui target penyerapan gabah kering panen dengan realisasi mencapai 22.800 ton atau 136 persen dari target tahun ini yang sebesar 16.700 ton.

    “Salah satunya di wilayah Kabupaten Bekasi. Di Kecamatan Bojongmangu ini, kami telah melakukan penyerapan terbesar yang pernah dilakukan oleh Bulog,” kata Umar.

    Mengacu data Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, luas area panen di Kecamatan Bojongmangu mencapai 750 hektare dengan potensi produksi sebesar 2.950 ton dan Bulog sudah menyerap 2.500 ton, setara 85 persen total panen gabah petani di wilayah itu.

    Umar pun mengakui tugas menyerap gabah kering panen langsung di tingkat petani bukan hal mudah dan kerap menemukan kendala lapangan sehingga kerja sama pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Apresiasi tinggi diberikan kepada TNI AD atas dukungan penuh selama ini.

    Di lokasi yang sama, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo menekankan pentingnya arti sinergi  TNI dengan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. TNI AD berkomitmen mendukung penuh langkah Bulog dalam menyerap gabah kering panen langsung ke petani karena sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga.

    Danang juga berharap kolaborasi strategis ini mampu memicu semangat petani untuk terus menjalankan aktivitas bertani sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Kiprah TNI AD dalam menjaga ketahanan pangan nasional semakin masif pada beberapa tahun belakangan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian bangsa.

    Sukses mengusung konsep food estate sejak medio 2022, program serupa diperluas melalui kegiatan pertanian perkotaan atau urban farming mulai awal 2024 yang mampu memberdayakan petani lokal guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

    Tahun ini, TNI AD kembali meneguhkan komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional ditandai dengan lawatan Asisten Teritorial Kasdam Jaya Kolonel Inf Wawan Kusnendar, awal Februari ke lahan pertanian terpadu milik Korem 051/Wijayakarta di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

    Kunjungan itu sekaligus memonitor dan pengamanan serta melaksanakan penanaman secara simbolis bibit unggulan padi Sinar Mentari pada Demplot Hanpangan 2025. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Korem 051/Wijayakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pertanian terpadu.

    Dalam kesempatan itu Aster Kasdam Jaya beserta jajaran pejabat turut serta dalam prosesi penanaman bibit padi unggulan sebagai bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik. Beragam aktivitas itu sekaligus mengisyaratkan bahwa program ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, termasuk prajurit TNI AD.

    Keamanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional dan sinergi antara TNI, pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan ini sekaligus memastikan keberhasilan program mampu dijaga secara berkelanjutan. Upaya swasembada pangan pun kini seakan telah memunculkan paradigma baru, tidak sebatas peningkatan produksi melainkan juga mencakup kesejahteraan petani sehingga swasembada dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan.

    Kehadiran TNI AD sekaligus menjadi secercah asa bagi petani untuk menggapai impian sebagai petani sukses. Transformasi pertanian yang turut dibawa prajurit bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas sektor pertanian di Indonesia. Transformasi itu mencakup penggunaan teknologi modern, pengembangan varietas tanaman unggul, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan hingga peningkatan kapasitas petani dan penguatan pasar produk pertanian.

    Dalam konteks kebijakan pertanian, tujuan transformasi ini meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk serta peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan. Semoga petani kita semakin sejahtera. Terima kasih Pak Tani, terima kasih TNI, penjaga gerbang ketahanan pangan nasional.

    Sumber : Antara

  • TNI Siap Bantu Polri Tindak Ormas “Nakal” yang Pungli ke Pengusaha

    TNI Siap Bantu Polri Tindak Ormas “Nakal” yang Pungli ke Pengusaha

    TNI Siap Bantu Polri Tindak Ormas “Nakal” yang Pungli ke Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tentara Nasional Indonesia (
    TNI
    ) menegaskan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ) dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ) yang melakukan
    pungutan liar
    (pungli) terhadap pengusaha.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “TNI siap dan akan selalu berkoordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Minggu (23/3/2025).
    Kristomei menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menjaga dan melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
    Komitmen ini mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
    Terlebih, menjelang Lebaran, aktivitas ekonomi cenderung meningkat, sehingga potensi gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme dan pungli, juga lebih besar.
    “Terutama menjelang Lebaran, di mana aktivitas ekonomi meningkat dan potensi gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme kerap terjadi,” ujar Kristomei.
    “Kami akan mendukung langkah-langkah penegakan hukum dengan tetap berpedoman pada ketentuan, peraturan, dan perundangan yang berlaku,” ujar Kristomei.
    Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat jika menemukan praktik pungli atau tindakan anarkis.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri untuk menindak pungli yang diminta oleh ormas kepada pengusaha.
    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    “Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” kata Luhut, Rabu.
    Luhut mengungkapkan, pemerintah dan aparat penegak hukum bakal mempelajari masalah itu dengan baik.
    Ia ingin praktik berusaha di Indonesia mudah dan tertib.
    “Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib,” ujar dia.
    Sebagai informasi, praktik pungli oleh ormas mencuat usai viral di media sosial.
    Ormas
    Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, salah satunya, meminta THR kepada perusahaan di wilayah tersebut.
    Dalam suratnya, ormas itu tidak menyebut jumlah THR yang diminta. Namun, mereka menyatakan, besar kecilnya pemberian akan diterima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Link pintar.bi.go.id Error Lagi Hari Ini, 7 Solusi ini Bisa Mengatasinya

    Link pintar.bi.go.id Error Lagi Hari Ini, 7 Solusi ini Bisa Mengatasinya

    PIKIRAN RAKYAT – Ternyata link pintar bi go id kembali error hari ini, Minggu 23 Maret 2025. Padahal masyarakat ingin segera mendaftar penukaran uang baru untuk dibawa Lebaran 2025.

    Ada solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi website down tersebut. Pastikan foto KTP dan persyaratan lainnya sudah disiapkan agar saat website bisa dibuka, kita bisa segera mendaftar.

    Kenapa link pintar bi go id error lagi?

    Website penukaran uang baru Bank Indonesia (PINTAR BI) yaitu pintar.bi.go.id mengalami error lagi. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ingin menukarkan uang Lebaran 2025.

    Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 23 Maret 2025 pukul 8.30 WIB, halaman website masih belum bisa dibuka. Tampilan yang terlihat adalah “this site can’t be reached” alias situs tidak bisa diakses.

    Sebelumnya, error juga terjadi saat pendaftaran penukaran uang baru dibuka pada sepekan lalu, Minggu 16 Maret 2025. Pihak BI menyebut sedang melakukan pemeliharaan.

    “Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, Sabtu, 16 Maret 2025 pukul 09.30-11.00 WIB PINTAR sementara waktu tidak dapat diakses karena adanya pemeliharaan aplikasi. Aplikasi PINTAR dapat kembali diakses pada tanggal 16 Maret 2025 setelah pukul 11.00 WIB,” ujar Bank Indonesia dalam laman PINTAR BI.

    Website PINTAR BI pintar.bi.go.id error lagi hari ini, Minggu 23 Maret 2025, ini 7 solusinya.

    7 solusi atasi link pintar bi go id error lagi

    Refresh page

    Ini bisa menjadi langkah awal yang paling efektif. Kesalahan tersebut bisa bersifat sementara, disebabkan oleh gangguan singkat pada server atau gangguan pada koneksi kita sendiri. Menekan F5, Ctrl+R (Windows), atau Cmd+R (Mac) akan memaksa browser memuat ulang halaman, yang berpotensi menyelesaikan masalah.

    Periksa koneksi internet

    Pastikan koneksi internet stabil. Coba muat situs web lain untuk melihat apakah masalahnya hanya terjadi pada situs tertentu yang dicoba akses atau apakah seluruh koneksi terputus. Jika situs lain juga gagal, atasi masalah koneksi internet dengan memulai ulang modem dan router.

    Verifikasi alamat situs web (URL)

    Periksa kembali URL yang Anda masukkan di bilah alamat. Kesalahan ketik adalah penyebab umum kesalahan “Halaman Tidak Ditemukan” (404). Pastikan Anda telah mengeja nama domain dengan benar dan tidak ada tanda hubung atau garis miring yang terlewat.

    Browser Anda menyimpan file sementara (cache) dan data situs web (cookie) untuk mempercepat waktu pemuatan. Namun, data cache yang kedaluwarsa atau rusak terkadang dapat mengganggu fungsionalitas situs web. Membersihkan cache dan cookie browser Anda dapat mengatasi masalah yang terkait dengan informasi yang kedaluwarsa. Anda biasanya dapat menemukan opsi ini di setelan browser atau menu riwayat.

    Coba browser lain

    Jika situs web berfungsi di browser lain, masalahnya mungkin khusus untuk browser yang awalnya Anda gunakan. Ini dapat disebabkan oleh konflik ekstensi browser atau setelan browser tertentu.

    Nonaktifkan ekstensi browser

    Ekstensi browser terkadang dapat mengganggu skrip dan fungsionalitas situs web. Coba nonaktifkan ekstensi Anda satu per satu untuk melihat apakah itu menyelesaikan masalah

    Periksa apakah situs web tidak aktif saat diakses orang lain

    Situs web seperti Downforeveryoneorjustme.com memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah situs web juga mengalami masalah untuk pengguna lain. Jika situs tidak aktif untuk semua orang, masalahnya kemungkinan ada di pihak situs web, dan Anda harus menunggu mereka menyelesaikannya.

    Demikian 7 solusi mengatasi website PINTAR BI pintar bi go id yang mengalami error lagi. Website penukaran uang baru Lebaran 2025 sedang dinanti masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News