Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Masih 133.000 Tiket KA Lebaran Tersedia dari Yogyakarta

    Masih 133.000 Tiket KA Lebaran Tersedia dari Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 60.578 pelanggan telah diberangkatkan dari 10 stasiun KA jarak jauh pada hari ke-3 angkutan Lebaran (angleb) 2025. Jumlah ini setara dengan sekitar 15% dari total kapasitas 411.272 tempat duduk yang disediakan selama 22 hari angleb 2025. Masih tersedia 133 000 tiket KA Lebaran.

    Sementara itu, jumlah pelanggan yang tiba di Daop 6 Yogyakarta mencapai 53.445 orang. Hingga Minggu (23/3/2025) pukul 10.00 WIB, sebanyak 277.639 tiket Lebaran atau 68% dari total kapasitas telah terjual.

    Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan mudik dan liburan Lebaran.

    “KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen menyediakan transportasi yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu,” ujar Feni, Minggu (23/3/2025).

    Adapun tiga stasiun dengan jumlah keberangkatan terbanyak pada hari ini adalah, Stasiun Yogyakarta 7.255 pelanggan, Stasiun Lempuyangan 5.186 pelanggan, dan Stasiun Solo Balapan 3.459 pelanggan.

    Sementara itu, tiga stasiun dengan jumlah kedatangan terbanyak adalah, Stasiun Yogyakarta 5.073 pelanggan, Stasiun Solo Balapan 3.569 pelanggan, dan Stasiun Lempuyangan 3.050 pelanggan.

    KAI memprediksi puncak keberangkatan arus mudik akan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025. Hingga saat ini, sebanyak 16.000 tiket telah terjual untuk tanggal tersebut, dan angka ini terus meningkat seiring dengan pemesanan yang masih berjalan.

    Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI Daop 6 Yogyakarta menambahkan 7 unit Air Cooler di ruang tunggu Stasiun Yogyakarta. Selain itu, sebagai bagian dari inisiatif Sustainable Development Goals (SDGs), KAI menyediakan water station di 8 stasiun utama, termasuk Yogyakarta, Lempuyangan, dan Solo Balapan.

    “Dengan adanya water station, kami mengedukasi masyarakat untuk membawa tumbler dan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai,” jelas Feni.

    Dengan masih tersedianya 133.000 tiket KA Lebaran, masyarakat diimbau untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi KAI Access, website resmi KAI, atau kanal pemesanan lainnya.

  • Ramadan jadi Momentum Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia – Halaman all

    Ramadan jadi Momentum Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Pendiri Greefaith, Hening Parlan, mengatakan data dari berbagai riset menunjukkan muslim Indonesia percaya untuk melakukan perubahan dalam menjaga dan merawat bumi sebagai wujud wakil Allah di muka bumi.

    Hening menekankan bahwa sebagai khalifah maka sudah seharusnya umat Muslim berusaha memulai transisi energi sebagai upaya memulihkan bumi yang semakin rusak akibat penggunaan energi fosil yang berlebihan. 

    “Transisi energi yang berkeadilan adalah wujud pengamalan Al-Qur’an tentang adil yang ada banyak sekali kata adil di dalamnya,” kata Hening melalui keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Hening pada dalam acara MOSAIC TALK bertema “Transisi Energi dalam Perspektif Islam,” yang diadakan di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

    Transisi energi dari ekonomi berbasis fosil (brown economy) menuju ekonomi hijau (green economy) berdampak signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menegaskan bahwa perubahan ini memicu pergeseran kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.

    “Kita melihat adanya tren yang meningkat, tren yang statis, dan tren yang menurun dalam berbagai sektor. Salah satu yang terdampak signifikan adalah sektor pertanian, terutama terkait dengan ketahanan pangan, energi, dan juga isu-isu lain seperti militerisasi,” ujar Anwar.

    Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki sekitar 151 juta angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,9 persen atau sekitar 7,4 juta orang.

    Dari jumlah tersebut, hampir 60 persen tenaga kerja bergerak di sektor informal, yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

    “Tantangan besar lainnya adalah hampir 50 persen dari angkatan kerja kita hanya memiliki pendidikan maksimal SMP. Ini menjadi perhatian khusus karena transisi energi juga memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi,” jelasnya.

    Anwar menekankan pentingnya konsep just transition, yaitu memastikan transisi menuju ekonomi hijau tetap berkeadilan bagi seluruh pekerja.

    Ia menyoroti perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

    “Kami melihat bahwa sektor energi, pangan, dan industri kreatif menjadi pilar utama ekonomi masa depan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan vokasi harus diperkuat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi perubahan,” ujarnya.

    Mosaic Talk merupakan bagian ‘Ramadan Festival: Islamic Philanthropy for Climate Action’ sebuah mini festival kolaborasi MOSAIC dengan Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) dan Pares yang berupaya untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan aksi nyata untuk lingkungan seperti Sedekah Energi dan Hutan Wakaf. 

    Acara ini mengajak komunitas Muslim untuk belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam upaya dekarbonisasi dan keberlanjutan melalui talkshow, pertunjukan seni, dan aktivitas interaktif.

    “Sesi diskusi di Ramadhan Festival Islamic Philanthropy for Climate Action adalah salah satu upaya kami menggabungkan nilai-nilai Islam dengan aksi nyata untuk bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” jelas Abdul Gaffar Karim, Dewan Pembina MOSAIC sekaligus Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. 

  • Bank DKI raih penghargaan “Top Digital Corporate Brand Award 2025”

    Bank DKI raih penghargaan “Top Digital Corporate Brand Award 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Bank DKI berhasil meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2025 kategori Perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang “7th Top Digital Corporate Brand Award 2025” yang digelar Info Ekonomi.

    “Sebagai bank yang terus beradaptasi dengan perkembangan era digital, kami berupaya memperkuat kehadiran kami di ranah digital melalui transformasi layanan dan interaksi yang lebih luas dengan masyarakat,” kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

    Melalui penghargaan itu, Bank DKI dinilai memiliki komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan digital.

    Hal tersebut dibuktikan dengan data interaksi digitalisasi Bank DKI dengan masyarakat. Seperti 89 ribu ulasan tentang Bank DKI di internet, 50 ribu netizen (warganet) mencari tentang berbagai pelayanan Bank DKI di media sosial dan, sebanyak 250 ribu pengguna internet mengunjungi laman Bank DKI.

    CEO InfoEkonomi.ID, Arief Munajad menilai penghargaan “7th Top Digital Corporate Brand Award 2025” menjadi bukti keunggulan kompetitif bagi penerimanya terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan platform digital dalam membangun citra dan kesadaran yang kuat sehingga membentuk reputasi positif perusahaan-perusahaan tersebut di tengah masyarakat.

    “Kami berharap penghargaan ini dapat memberikan tambahan energi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang berhak menerimanya dalam memberikan daya ungkit bagi corporate brand di ranah digital,” ujar Arief.

    Sementara itu, CEO TRAS N CO Indonesia sekaligus Chairman Indonesia Brand Community (IBC), Tri Raharjo menjelaskan bahwa para peraih 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025 merupakan perusahaan-perusahaan yang telah dipilih berdasarkan penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2025.

    Penghargaan tersebut dinilai berdasarkan riset dari Desember 2024 – Februari 2025 yang mengukur visibilitas digital, popularitas, dan keterlibatan di media sosial.

    Penilaian telah dilakukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN, Subsidiary BUMN, BUMD, dan industri finansial berdasarkan tiga parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect dan Website Aspect.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PHRI Desak Pemerintah Beri Relaksasi Usai Industri Perhotelan Merosot

    PHRI Desak Pemerintah Beri Relaksasi Usai Industri Perhotelan Merosot

    JAKARTA – Pemerintah diminta untuk segera memberikan relaksasi pajak, bantuan finansial, hingga meningkatkan promosi pariwisata. Hal ini diutarakan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

    Upaya tersebut untuk membantu sektor pariwisata, utamanya perhotelan, di tengah dampak pemotongan anggaran sektor pariwisata.

    “Kami di sini mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi ini termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata,” ujar Ketua bidang Litbang dan  IT Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Christy Megawati pada konferensi pers di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 22 Maret.

    Intervensi ini, menurut Christy, dianggap penting untuk menstabilkan sektor pariwisata yang mengalami penurunan drastis, sekaligus menjaga prospek jangka panjang industri ini di Indonesia.

    Christy menyebut, kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden berdampak pada operasional hotel dan menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit.

    Menurut hasil survei “Sentimen Pasar Dampak Kebijakan Penghematan Anggaran Pemerintah” yang dilakukan PHRI pada Maret 2025, dari 726 responden yang merupakan pemain industri perhotelan di 30 provinsi di Indonesia, 88 persen di antaranya memprediksi bahwa mereka akan menghadapi keputusan sulit, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan upah karyawan, untuk mengurangi beban biaya operasional.

    Di sektor perhotelan yang memiliki banyak karyawan, hal ini berisiko menyebabkan defisit operasional dan bahkan penutupan hotel. Sebanyak 58 persen responden juga memperkirakan potensi gagal bayar pinjaman kepada bank akibat kondisi yang semakin sulit.

    Dampak pemotongan anggaran ini juga berpengaruh pada penerimaan pajak hotel. Sebanyak 75 persen dari pelaku industri pariwisata memprediksi bahwa target pajak yang ditetapkan tidak akan tercapai.

    Sementara 71 persen lainnya khawatir bahwa kerugian pendapatan hotel akan mengganggu rantai pasok industri ini.

    Jika situasi tidak segera diatasi, 83 persen pelaku industri yakin sektor pariwisata akan mengalami penurunan lebih lanjut, yang akan berdampak buruk bagi ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.

    Senada dengan Christy, Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani turut menyuarakan tentang relaksasi. Ia juga menyinggung kebijakan yang menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk memangkas anggaran perjalanan dinas (Perdin) hingga 50 persen.

    Menurut dia, meski kebijakan tersebut memangkas sebanyak 50 persen anggaran, kenyataan di lapangan sama sekali tidak ada pemasukan sektor pariwisata utamanya hotel yang mendapat pesanan terkait perjalanan dinas kementerian dan lembaga.

    “Kami melihat bahwa lebih baik pemerintah segera kalau memang 50 persen itu dijalankan 50 persen. Karena per hari ini yang terjadi adalah 100 persen tidak ada yang jalan,” imbuh Hariyadi.

    “Yang paling penting pemerintah segera merelaksasi atau menjalankan kembali anggarannya, karena kalau semakin lama maka dampaknya nanti akan merembet kemana-mana,” tambahnya.

    Tanpa tindakan cepat, Hariyadi mengungkap dampak buruk diperkirakan akan meluas, tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen.

    Dalam Inpres itu, dijelaskan jumlah efisiensi Rp306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,5 triliun.

  • Industri Asuransi Bagikan Polis Jiwa Syariah Gratis ke Ratusan Driver Ojol – Halaman all

    Industri Asuransi Bagikan Polis Jiwa Syariah Gratis ke Ratusan Driver Ojol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memeriahkan bulan Ramadan sekaligus memperingati International Women’s Day (IWD), perusahaan asuransi Prudential Syariah mendistribusikan polis asuransi jiwa syariah secara gratis kepada 100 pengemudi ojek online perempuan.

    Polis ini diberikan secara cuma-cuma di acara Buka Puasa Bersama bertajuk “Panen Berkah Ramadhan” dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta.

    Chief Customer and Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya perusahaan untuk menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia dengan asuransi syariah, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai pilar penting bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

    Mengutip data Hasil Survei Angkatan Kerja (Sakernas) pada Februari 2024, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 84,13 juta orang.

    Jumlah ini melonjak pasca pandemi Covid-19, meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir sejak Februari 2019 yang mencapai 74,09 juta orang, termasuk di dalamnya para pekerja ojek online (ojol) perempuan.

    Di sisi lain, para pengemudi ojol menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani pekerjaannya seperti risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini membuat para pengemudi ojol, termasuk perempuan semakin rentan. 

    Perusahaan memberikan santunan berupa PRUTect Care (PTC) Santunan kepada 100  ojol perempuan di Jabodetabek untuk perlindungan selama 1 tahun dengan manfaat seperti santunan meninggal dunia sebesar Rp27.000.000, santunan cacat total akibat kecelakaan sebesar Rp54.000.000, serta santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp27.000.000. 

    “Bulan suci Ramadan adalah bulan terbaik untuk menjaga makna Ramadan, salah satunya dengan berbagi kebaikan. Setiap kebaikan dan kontribusi akan memberikan manfaat yang berkelanjutan dan keberkahan bagi sesama,” ungkap Vivin Arbianti Gautama.

     

  • Sopir Truk Jaga Kelancaran Distribusi, Sosok yang Perlu Diapresiasi

    Sopir Truk Jaga Kelancaran Distribusi, Sosok yang Perlu Diapresiasi

    Jakarta –

    Sopir truk merupakan sosok yang perlu diapresiasi. Tanpa sopir, proses distribusi barang pasti terganggu hingga tidak bisa memenuhi permintaan konsumen.

    Apalagi ditambah dengan pembatasan operasional truk selama masa Idul Fitri 1446 Hijriah. Larangan truk melintas di tol selama periode libur panjang Lebaran 2025 dari 24 Maret hingga 8 April 2025.

    PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia memberikan bantuan paket sembako kepada sopir. PT KTB menyebut, bantuan berupa sembako ini merupakan apresiasi Mitsubishi Fuso kepada para sopir truk yang punya peran krusial dalam menjaga kelancaran distribusi barang, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri saat aktivitas logistik meningkat pesat.

    Mitsubishi Fuso bekerjasama dengan empat jaringan pemasarnya yakni PT Dipo Internasional Pahala Otomotif – Cilegon, PT Bumen Redja Abadi – Cikupa, PT Sun Star Prima Motor – Cikarang, dan PT Srikandi Diamond Motors – Cikampek menggelar kegiatan “Ramadhan Berbagi Berkah” yang berlangsung pada 11 – 20 Maret 2025 dengan membagikan paket sembako kepada para sopir truk Mitsubishi Fuso.

    Sebanyak 400 paket sembako disalurkan di beberapa titik jalur utama transportasi truk diantaranya Rest Area menuju ke Merak, Rest Area KM. 40 di Cikupa, Rest Area KM. 19 di Bekasi, dan Rest Area Cikampek.

    Sopir truk mendapat sembako dari PT KTB Foto: Mitsubishi Fuso

    Sudaryanto selaku General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), menyampaikan, di bulan yang suci ini, Mitsubishi Fuso ingin berbagi berkah kepada para sopir truk yang berperan vital dalam memastikan kelancaran distribusi logistik di Indonesia.

    “Melalui kegiatan ‘Ramadhan Berbagi Berkah’. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanan Mitsubishi Fuso selama 55 tahun. Semoga Mitsubishi Fuso dapat terus menjadi Andalan Bisnis Sejati untuk berbagai sektor industri bisnis di Indonesia,” ujar pria yang kerap disapa Toto.

    Pada Ramadan tahun ini, Mitsubishi Fuso juga mendirikan posko di empat lokasi tersebut, diantaranya Cilegon, Cikupa, Cikarang, dan Cikampek. Di posko ini, para sopir truk yang melintas bisa mengunjungi ke posko terdekat dan menerima paket sembako yang telah disediakan.

    Tak hanya berbagi berkah, melalui posko ini para sopir serta pemilik usaha transportasi juga dapat memperoleh informasi seputar produk-produk Mitsubishi Fuso, layanan purna jual, serta konsultasi terkait solusi bisnis yang dijalankan.

    (riar/riar)

  • Politik Identitas, Bahaya Politisasi Agama dalam Demokrasi

    Politik Identitas, Bahaya Politisasi Agama dalam Demokrasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Agama masih sering sekali dipakai menjadi alat politik di Indonesia, khususnya saat Pilkada dan Pemilu. Kondisi ini sangat mengancam demokrasi Indonesia.

    Aktivis perempuan sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa menggunakan politik identitas merupakan cara paling mudah dan paling murah, tetapi ini sangat berbahaya. Sebab, masyarakat di Indonesia masih bersifat pragmatis.

    “Orang-orang menggunakan politik identitas dan jualan agama dalam aktivitas demokrasi adalah orang yang melakukan aksi culas,” ungkapnya dalam Workshop Kebijakan Publik dan Demokrasi di AJI Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Menurutnya, ada 4 alasan yang menyebabkan terjadinya jualan politik identitas agama saat Pemilu. Pertama, karena politik identitas adalah cara paling murah dan mudah untuk melakukan mobilisasi massa demi memenangkan pertarungan politik. Kedua, politik identitas cara paling efektif menggugah emosional individu dan masyarakat.

    Ketiga, politik identitas dengan berbagai dinamikanya telah menciptakan momentum bagi kebangkitan kelompok islamis atau Islam formalis. Keempat, politik identitas masih akan terus dipakai selama daya kritis masyarakat rendah dan wacana kebohongan yang intens berhasil menciptakan keraguan.

    Musdah Mulia mengatakan bahwa orang-orang yang mudah terpapar dengan politik identitas adalah orang yang berliterasi rendah. Nah, mayoritas masyarakat di Indonesia masih memiliki literasi rendah dan tidak kritis, serta masih mudah dibohongi, dengan jualan agama.

    “Harusnya agama digunakan untuk bermaslahat. Banyak orang beragama tetapi amoral dan korupsi. Agama harus berfungsi menciptakan solidaritas sosial, bukan perpecahan,” tegas Musdah.

    Dia menambahkan ada 4 bahaya bila politik identitas atau jualan agama terus menerus dilakukan saat proses demokrasi di Indonesia. Pertama, pragmatisme politik akan semakin mengaburkan posisi agama dan negara dalam konteks demokrasi. Agama akan selalu digunakan utk kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, negara akan dijadikan tameng pembela agama demi kekuasaan semata.

    Kedua, membiarkan politik identitas berarti memberikan ruang pada gerakan islamisme yang mengedepankan sikap intoleran dan eksklusifisme yang menggiring pada konflik dan kekerasan ekstremisme.

    Ketiga, tindakan intoleransi akan semakin mengeras dan persekusi di wilayah publik akan semakin luas. Kondisi ini semakin parah akibat rendahnya tingkat literasi masyarakat dan budaya kritis serta penegakan hukum.

    Keempat, perpecahan di masyarakat yang tidak pernah disiapkan solusinya pasca Pilpres, menjadi residu yang tidak pernah terurai. Kelima, jika terjadi deadlock politik karena margin yang kecil, sangat potensial menyulut konflik sosial.

  • Driver Ojol Protes, Pendapatan Rp 33 Juta Setahun, THR Cuma Rp 50 Ribu

    Driver Ojol Protes, Pendapatan Rp 33 Juta Setahun, THR Cuma Rp 50 Ribu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satu per satu driver Ojek online, taksi online, dan kurir mulai mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR). BHR merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab dan lainnya.

    Adapun besaran BHR adalah 20% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir. Adapun pemberian BHR uang tunai selambat-lambatnya H-7 sebelum Hari Raya Lebaran atau sekitar tanggal 24-25 Maret 2025.

    Namun kenyataannya, kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesian (SPAI) Lily Pujiati ada sejumlah driver ojol yang mendapatkan BHR tidak sesuai dengan semestinya.

    “Dari pengaduan yang kami terima, seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan bonus hari raya sebesar Rp 50 ribu dari pendapatannya selama 12 bulan sebesar Rp 33 juta. Ini jelas tidak adil karena platform menentukan kategori yang diskriminatif seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90%, tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya,” ucap dia saat bercerita kepada CNBC Indonesia, Minggu (23/3/2025).

    Foto: Driver ojek online menunggu orderan di shelter Gojek, Jakarta Pusat, (22/3/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Driver ojek online menunggu orderan di shelter Gojek, Jakarta Pusat, (22/3/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Menurut dia nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima Prabowo bahwa platform akan memberikan THR ojol sebesar Rp 1 juta bagi setiap pekerjanya. Selain itu kriteria atau syarat lainnya sangat tidak adil karena sepinya orderan para pengemudi ojol disebabkan oleh skema prioritas yang diterapkan platfrom seperti akun prioritas, skema slot, skema aceng (argo goceng), skema level/tingkat prioritas. Ini sangat diskriminatif.

    “Ditambah lagi potongan platform hingga 50% yang semakin menurunkan pendapatan pengemudi ojol serta membuat seolah-olah pengemudi tidak berkinerja baik,” sebutnya.

    Untuk itu dia menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mendatangi bersama-sama Kementerian Ketenagakerjaan membuat pengaduan massal Ke Posko THR karena menolak THR Ojol yang tidak manusiawi.

    “Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak pembayaran THR Ojol, taksol, kurir yang tidak manusiawi. Nilai THR Ojol tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Presiden mengenai kontribusi pengemudi ojol, taksol, kurir yang sudah menghasilkan keuntungan selama ini bagi platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya,” tutupnya.

    (wur/wur)

  • Asosiasi Driver Ojol Sebut Besaran Bonus Hari Raya Tak Adil

    Asosiasi Driver Ojol Sebut Besaran Bonus Hari Raya Tak Adil

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai besaran bonus hari raya (BHR) yang diberikan perusahaan aplikator transportasi online kepada mitra pengemudi tidak manusiawi. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan, besaran BHR yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto, yang beberapa waktu lalu mengungkap bahwa pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Rp1 juta per orang.

    “Nilai THR ojol tersebut tidak sesuai dengan pernyataan presiden mengenai kontribusi pengemudi ojol, taksol [taksi online], kurir yang sudah menghasilkan keuntungan selama ini bagi platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo, dan lainnya,” tegas Lily dalam keteranganya, Minggu (23/3/2025).

    Dari pengaduan yang masuk ke SPAI, Lily mengungkap bahwa seorang pengemudi ojol ada yang hanya mendapat BHR sebesar Rp50.000. Padahal, pendapatannya selama 12 bulan mencapai Rp33 juta. 

    Menurutnya, hal ini tidak adil lantaran perusahaan menentukan kategori yang diskriminatif seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90% hingga tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya.

    Ditambah lagi, kata dia, potongan platform hingga 50% yang kian membebani pendapatan pengemudi ojol serta membuat seolah-olah pengemudi tidak berkinerja baik.

    Untuk itu, SPAI mengajak seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan kurir untuk mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam rangka menolak BHR yang dinilai tak manusiawi.

    “Kami menolak THR ojol yang tidak manusiawi,” ujarnya.

    Adapun, salah satu perusahaan yang mulai mencairkan BHR adalah Gojek Indonesia. Pencairan dilakukan mulai 22-24 Maret 2025. 

    Besaran BHR yang diterima pun bervariasi sesuai dengan kategori yang ditentukan perusahaan aplikator.

    Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Ade Mulya menyampaikan, pemberian BHR disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan agar tetap berkelanjutan.

    “Dengan komitmen untuk terus menghadirkan solusi yang berkeadilan dan transparan, pemberian BHR ini disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan agar tetap berkelanjutan,” kata Ade dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (23/3/2025).

    Ade mengatakan, dengan menerapkan prinsip adil, Gojek membagi penerima BHR ke dalam kategori yakni Mitra Juara Utama, Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Mitra Harapan. 

    Nominal BHR di setiap kategori dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan.

    Mitra Juara Utama merupakan kategori tertinggi. Dalam kategori ini, Mitra Juara Utama mendapatkan BHR yang dihitung sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp900.000 untuk mitra roda dua dan Rp1,6 juta untuk mitra roda empat.

    Berikut daftar lengkap besaran bonus hari raya yang diterima Mitra Gojek Indonesia sesuai kategori:

    Mitra Juara Utama

    Roda dua: Rp900.000

    Roda empat: Rp1,6 juta

    Mitra Juara

    Roda dua: Rp450.000

    Roda empat: Rp800.000

    Mitra Unggulan

    Roda dua: Rp250.000

    Roda empat: Rp500.000

    Mitra Andalan

    Roda dua: Rp100.000

    Roda empat: Rp100.000

    Mitra Harapan

    Roda dua: Rp50.000

    Roda empat: Rp50.000

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjalin sinergi untuk mendorong daya saing kawasan industri guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2025-2029. Dukungan ini sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Sebagai wujud komitmen, BRI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI). MoU ini ditandatangani oleh Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto dan Sekjen HKI Priyo Budianto, serta disaksikan oleh Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza, dalam Gathering Nasional Kawasan Industri 2025 di Menara BRILiaN, Jakarta (18/3/2025).

    Acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah hingga pelaku usaha ini pun menjadi wadah bagi para peserta untuk berdiskusi mengenai tantangan dan peluang industri, serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat daya saing kawasan industri di Indonesia.

    Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto menegaskan bahwa dari sisi perbankan, BRI siap mendukung pertumbuhan industri manufaktur dengan layanan dan produk unggulan yang mendukung ekosistem bisnis kawasan industri. Ia juga optimistis bahwa pertumbuhan industri manufaktur ke depan akan semakin meningkat.

    “BRI selalu mendukung upaya-upaya positif yang dapat membawa industri Indonesia terus tumbuh pesat. Dengan sinergi bersama HKI, kami optimistis dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis kawasan industri di seluruh Indonesia melalui layanan perbankan yang komprehensif,” ujarnya.