Negara: Indonesia

  • Kronologi Terungkapnya Kasus Peredaran Uang Palsu di Karanganyar, 3 Pelaku Lintas Wilayah

    Kronologi Terungkapnya Kasus Peredaran Uang Palsu di Karanganyar, 3 Pelaku Lintas Wilayah

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Kronologi terungkapnya kasus peredaran uang palsu di Agen Bank Brilink di Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.

    Kejadian berlangsung Jumat (21/3/2025) sore.

    Pelaku yang akhirnya ditangkap berjumlah tiga orang dari berbagai daerah.

    Terungkapnya kasus tersebut berawal dari kecurigaan dari pemilik toko agen Brilink.

    Ps Kasi Humas Polres Karanganyar Iptu Muhammad Sulistiawan mewakili Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto mengatakan kejadian bermula pukul 15.13 WIB di Agen BRILink toko Adib milik Robiatul Adawiyah di Dukuh/Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.

    “Saat itu, kejadian terjadi setelah shalat ashar,” kata Sulis, Minggu (23/3/2025).

    Sulis mengatakan, kejadian berawal pelaku mendatangi Agen Brilink milik Robiatul Adawiyah dengan mengendarai Toyota Agya putih dengan nomor polisi  E 1089 DY.

    Pelaku kemudian melakukan transaksi setor tunai sebesar Rp 1 juta.

    Setelah Selesai melakukan transaksi orang tersebut meninggalkan Brilink menuju ke arah selatan. 

    “Namun saksi Robiatul merasa curiga dengan uang tersebut kemudian meminta tolong kepada saksi Adib, suami dari Robiatul, ke BRI unit Karangrejo,” kata dia.

    Dia menuturkan, saksi Adib diminta istrinya datang ke kantor BRI Karangrejo, untuk mengecek keaslian uang dari pelaku.

    Setelah dicek, sebagian besar uang itu ternyata palsu.

    “Dari 10 lembar Rp 100 ribu, hanya ada satu yang asli, sisanya palsu semua,” ucap dia.

    Ia mengatakan saat melakukan proses pengecekan, pelaku yang melakukan transaksi tarik tunai di Agen Brilink milik Robiatul Adawiyah datang ke kantor BRI Karangrejo.

    Diketahui, pelaku juga melakukan transaksi di kantor Bank BRI Karangrejo. 

    Kemudian saksi Robiatul memberhentikan mobil tersebut dan melaporkan kepada satpam BRI Karangrejo.

    “Setelah mobil diberhentikan, dilakukan pengecekan terhadap uang tersebut dan ternyata benar uang tersebut dinyatakan palsu oleh petugas Bank BRI Unit Karangrejo, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Karanganyar,” ungkap dia.

    Sulis menjelaskan ada tiga orang yang berhasil diciduk polisi atas kasus peredaran uang palsu itu.

    Sulis membeberkan identitas tiga pelaku peredaran upal di Kabupaten Karanganyar.

    Masing-masing identitas tersangka yaitu TW alias Iwan (37) warga Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, IW alias Ika (29) warga Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan N alias Nur alias NCA (25), warga Kelurahan Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.

    “Pasal yang menjerat mereka yaitu pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan/atau Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar,” kata dia. 
    (TribunSolo.com)

  • Marak Kasus Pemerasan oleh Polisi, ISESS: Evaluasi Kapolri!

    Marak Kasus Pemerasan oleh Polisi, ISESS: Evaluasi Kapolri!

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai, kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, belakangan ini kerap muncul kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Aparat kepolisian dinilai tak henti-henti melakukan pelanggaran hukum di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit.

    Belum selesai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan polisi terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia saat menonton acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Muncul lagi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan polisi terhadap anak bos Prodia. Terhadap polisi yang dipecat itu, sampai sekarang justru tidak dilakukan proses hukum pidana.

    Kemudian, kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi kembali mencuat di Sumatra Utara. Polisi itu diduga memeras sejumlah sekolah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) daerah Sumatra Utara. Tak disangka, totalnya mencapai Rp4,7 miliar.

    Selain itu, dua anggota polisi melakukan pemerasan tapi tidak dipecat dari institusi Polri dan hanya dijatuhi penempatan khusus serta sanksi demosi di Semarang, Jawa Tengah. Selain kasus pemerasan, ada juga polisi diduga melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia di Jawa Tengah.

    Bambang Rukminto mengatakan, salah satu problem maraknya kasus pelanggaran hukum oleh kepolisian karena tidak berjalannya reformasi di kepolisian. Menurut dia, tidak berjalannya reformasi di kepolisian karena lemahnya kepemimpinan di pucuk Polri.

    “Salah satu problem tidak berjalannya reformasi di kepolisian adalah lemahnya kepemimpinan. Lemahnya leadership ini ditandai dengan ketidakkonsistenan penegakan aturan, baik UU maupun peraturan organisasi,” kata Bambang, Senin, 24 Maret 2025.

    Ia mengatakan, kasus-kasus pemerasan oleh aparat kepolisian terjadi terus-menerus karena tidak ada konsistensi dari kepemimpinan di Polri. Prinsip kesamaan di mata hukum seolah tidak berlaku bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana.

    “Prinsip equality before the law seolah tidak berlaku bagi anggota kepolisian. Hal ini ditandai dengan tidak segera ada proses pidana bagi personel pelaku pemerasan dengan berbagai dalih,” kata dia.

    Bambang menganggap tidak diprosesnya anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan itu karena Pimpinan Polri tidak tegas. Dengan demikian, Bambang menilai perlu dilakukan evaluasi segera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit demi terwujudnya reformasi di internal Korps Bhayangkara tersebut.

    “Itu tidak akan terjadi bila pucuk pimpinan Polri memiliki ketegasan. Jadi sebelum melakukan reformasi total yang lebih kompleks, evaluasi kepemimpinan Kapolri itu harusnya dilakukan lebih dulu,” kata Bambang.

    Menurut dia, Presiden Prabowo di awal pemerintahan harus membangun pondasi yang kuat agar tercipta stabilitas untuk membangun ekonomi negara yang maju dan itu hanya bisa dilakukan dengan tingginya tingkat kepastian hukum. Tanpa ada kepastian kepastian dan penegakan hukum yang adil, akan sulit membangun stabilitas politik maupun sosial secara demokratis.

    “Sistem demokrasi tak bisa dimundurkan dan diganti dengan cara-cara fasis maupun otoritarian. Jadi jalan satu-satunya adalah penegakan hukum yang benar dan berkeadilan. Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran sangat vital. Maka, reformasi Polri itu mutlak dilakukan. Problemnya, jangan sampai reformasi Polri dikooptasi untuk kepentingan elit maupun oligarki, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” kata Bambang.

    Bambang menambahkan, dibutuhkan infrastruktur berupa UU yang baru melalui revisi UU Polri. Kata dia, untuk melakukan revisi itu diperlukan dukungan Polri sendiri, yang dimulai dari pucuk pimpinan Polri. Hanya saja, Bambang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak ada hal signifikan dalam hal reformasi Polri. Selain itu, ia melihat Presisi juga masih sebatas jargon, bahkan jauh dari harapan masyarakat.

    “Masalahnya adalah 4 tahun kepemimpinan Jenderal Listyo, tak ada tanda-tanda yang signifikan bahwa Polri bergerak sesuai harapan reformasi. Jadi, bila Presiden (Prabowo Subianto) memiliki good will membenahi Polri, tak ada kata lain adalah melakukan evaluasi pimpinan Polri. Kalau di Pemerintahan Presiden Jokowi pernah membuat terobosan potong generasi untuk mendukung program Nawacita, Presiden Prabowo harusnya juga mampu membuat terobosan untuk mendukung Astacitanya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tabel Pinjaman KUPRA BRI dan KUR BRI 2025, Senin 24 Maret

    Tabel Pinjaman KUPRA BRI dan KUR BRI 2025, Senin 24 Maret

    TRIBUNJATENG.COM – Bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran BRI NON KUR 2025 :

    1. tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

    tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

    Syarat pinjaman NON KUR BRI:

    -Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan (untuk pelaku usaha).

    -Tidak memiliki riwayat kredit macet di bank mana pun.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis yang membuktikan keberadaan usaha (untuk pinjaman usaha).

    *NPWP (untuk pinjaman tertentu sesuai nominal).

    *Rekening tabungan BRI aktif untuk pencairan dana.

    -Agunan/Jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau barang berharga lainnya.

    Berikut tabel cicilan KUR BRI:

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta (Tribun Jateng)

       .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta (Tribun Jateng)

       .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

     

    Syarat KUR BRI 2025

    -Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen resmi lain seperti NIB (Nomor Induk Berusaha).

    *NPWP (untuk pengajuan lebih dari Rp 50 juta).

    *Paspor dan visa kerja (khusus KUR TKI).

     

    4. Proses Pengajuan

    1. Kunjungi kantor BRI terdekat atau ajukan melalui aplikasi BRI online.

    2. Isi formulir pengajuan dan serahkan dokumen pendukung.

    3. Petugas BRI akan melakukan survei ke tempat usaha.

    4. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening BRI Anda.

     

    5. Keunggulan KUR BRI

    Suku bunga rendah (saat ini sekitar 6 persen efektif per tahun).

    Tidak ada biaya administrasi atau provisi.

    Tenor pinjaman fleksibel hingga 5 tahun (tergantung jenis KUR).

    (*)

  • Perjalanan Mudik Lebih Nyaman, Bayar Tol Pakai BRIZZI!

    Perjalanan Mudik Lebih Nyaman, Bayar Tol Pakai BRIZZI!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat dalam rangka menyambut momen mudik dan Hari Raya Idulfitri 1446 H. BRI melalui kartu elektronik BRIZZI menghadirkan solusi pembayaran non-tunai yang praktis untuk berbagai kebutuhan perjalanan, termasuk mempermudah transaksi selama perjalanan mudik.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menyampaikan bahwa BRIZZI memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani perjalanan mudik. “BRI memahami tingginya mobilitas masyarakat dan peningkatan volume kendaraan selama mudik Lebaran. Untuk itu, BRIZZI diharapkan menjadi solusi praktis yang mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, termasuk dalam pembayaran tarif tol, sehingga perjalanan dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan efisien,” ujarnya.

    Untuk memudahkan pengisian saldo BRIZZI, BRI menghadirkan beragam kanal top-up yang mudah diakses. Pengguna dapat mengisi saldo melalui ATM BRI, AgenBRILink, dan EDC BRI yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Agar lebih mudah, top-up BRIZZI dapat dilakukan melalui super apps BRImo. Pengguna cukup menempelkan kartu BRIZZI ke ponsel yang mendukung fitur NFC (Near Field Communication) untuk pengisian saldo secara instan dan praktis. Selain itu, top-up juga tersedia di platform e-commerce seperti Blibli dan Shopee, serta melalui aplikasi pembayaran digital seperti Dana. Untuk kemudahan di tingkat ritel, pengisian saldo dapat dilakukan di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Dandan. Tak hanya itu, layanan top-up juga tersedia di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Jateng dan Bank Kalsel.

  • Jadwal-Link Penukaran Uang Baru Pintar BI Buat Bagi-bagi THR Lebaran

    Jadwal-Link Penukaran Uang Baru Pintar BI Buat Bagi-bagi THR Lebaran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menyambut momen Hari Raya Lebaran 2025, banyak masyarakat yang akan membagikan dan menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk memenuhi kebutuhan uang baru dengan berbagai pecahan, Bank Indonesia kembali membuka kegiatan penukaran uang rupiah sejak awal Maret 2025.

    Jadwalnya akan berlangsung hingga 27 Maret 2025. Dalam hal ini, BI bekerja sama dengan perbankan dalam menyediakan layanan penukaran uang baru di seluruh Indonesia. Berikut perincian jadwalnya:

    Jadwal Penukaran Uang Baru Pintar BI Pulau Jawa:

    Pemesanan: Dimulai pada Sabtu, 22 Maret 2025 pukul 09.00-18.00 WIB
    Penukaran: Dimulai pada Senin, 23 Maret hingga Kamis, 27 Maret 2025

    Jadwal Penukaran Uang Baru Pintar BI Luar Pulau Jawa:

    Pemesanan: Dimulai pada Minggu, 23 Maret 2025, pukul 09.00 WIB
    Penukaran: Dimulai pada Senin, 23 Maret hingga Kamis, 27 Maret 2025

    BI mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri. BI menyediakan 4.000 lokasi dengan 1.200 lokasi dikelola BI untuk penukaran uang tersebut.

    Pengguna bisa mengunjungi mobil kas keliling untuk melakukan penukaran uang. Setiap orang (per NIK) bisa menukarkan uang dengan besaran maksimal Rp 4,3 juta.

    Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono mengatakan penukaran dilakukan tetap menggunakan platform Pintar BI.

    Tata Cara Penukaran Uang Baru di Pintar BI

    1. Kunjungi link penukaran uang baru https://pintar.bi.go.id/.
    2. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling” yang berada di halaman awal situs.
    3. Pilih provinsi lokasi penukaran uang baru pada mobil kas keliling yang diinginkan.
    4. Akan muncul daftar lokasi dan tanggal yang tersedia.
    5. Pilih lokasi dan tanggal penukaran uang sesuai kebutuhan.
    6. Isi data pemesanan, yang meliputi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat e-mail.
    7. Isi jumlah lembar atau keping uang rupiah yang akan ditukarkan melalui kas keliling, dan akan diberi bukti pemesanan.
    8. Bawa bukti pemesanan tersebut ke petugas kas keliling saat melakukan penukaran uang baru buat Lebaran, sesuai dengan lokasi dan waktu yang dipilih.

    Perlu dicatat, pemesanan harus menggunakan NIK KTP. NIK-KTP yang telah digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran dengan status menunggu pelaksanaan penukaran, tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran.

    Bukti pemesanan penukaran akan dikirimkan melalui e-mail, atau dapat langsung diunduh pada saat masyarakat selesai melakukan pengisian data pemesanan.

    Penukar harus terlebih dahulu memilah dan mengemas uang rupiah yang ditukarkan. Berikut tata caranya:

    a. Uang Rupiah dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah.

    b. Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengelompokkan atau menggabungkan uang rupiah.

    Nah, itu dia jadwal, cara, dan link pemesanan untuk menukarkan uang baru lewat Pintar BI. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

  • KKP Catat 544 Perusahaan Unit Pengolahan Ikan Tembus Pasar Ekspor ke China

    KKP Catat 544 Perusahaan Unit Pengolahan Ikan Tembus Pasar Ekspor ke China

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 544 perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berhasil menembus pasar ekspor ke China hingga Maret 2025, menunjukkan peningkatan kinerja industri perikanan Indonesia di pasar internasional.

    KKP menyatakan bahwa otoritas kompeten General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) dan otoritas kompeten Indonesia KKP telah memiliki perjanjian bilateral Mutual Recognition Arrangement (MRA) dalam bidang jaminan mutu dan keamanan produk perikanan atau aquatic product.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan bahwa melalui MRA itu, KKP berhasil menambah jumlah UPI yang dapat melakukan ekspor ke China setiap tahunnya.

    “Secara beruntun sejak 2023, 2024 dan 2025 (per Maret 2025) jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang melakukan ekspor ke China masing-masing 386 (tahun 2023), 522 (tahun 2024) dan 544 UPI (per Maret 2025),” kata Ishartini dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Dia menyebutkan, 10 komoditas perikanan paling banyak diekspor ke Negara Tirai Bambu itu adalah rumput laut, cumi-cumi, layur, gulama, sotong, kurisi, udang vannamae, bawal, kepiting, dan tenggiri.

    “Untuk ke China sebenarnya jenis komoditas perikanan diekspor banyak sekali, tetapi masih didominasi cephalopod, rumput laut, ikan-ikan demersal. Kami saat ini memang selalu bersinergi dengan K/L terkait di dalam negeri dan KBRI Beijing untuk diversifikasi produk ekspor dan peningkatan volume,” terang Ishartini.

    KKP berhasil menambahkan jumlah perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor ke China, setelah bernegosiasi dengan otoritas kompeten setempat GACC.

    “Saya telah menerima notifikasi resmi dari counterpart GACC kami di China, mereka telah meng-approve lagi dua perusahaan ekspor perikanan kita dan menyatakan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) yang telah diterapkan oleh Badan Mutu KKP reliable, robust dan konsisten,” tutur Jakarta.

    Dua UPI yang mendapatkan approval yaitu PT. Bahari Biru Nusantara dan PT. Sentral Benoa Utama. Saat pandemi COVID-19 lalu, kedua perusahaan itu sempat dilarang melakukan ekspor karena adanya jejak virus tersebut.

    Ishartini menuturkan, Badan Mutu KKP selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan otoritas kompeten China, sehingga persoalan hambatan ekspor dapat terurai.

    Ia juga menerangkan bahwa UPI siap ekspor berarti telah menerapkan SJMKHP secara konsisten dan operasional yang selalu diawasi oleh para Inspektur Mutu, Badan Mutu KKP.

    KKP mengawal perusahaan perikanan yang siap ekspor untuk mendapatkan persetujuan di negara tujuan. UPI yang siap melakukan ekspor diberikan rekomendasi resmi dan diajukan pendaftarannya ke otoritas kompeten di negara tujuan untuk mendapatkan approval.

    “Intinya kalau mau ekspor harus bisa dibuktikan juga telah menerapkan HACCP, tim saya akan bantu untuk itu. Kalau sudah ber-HACCP nanti kalau mau kirim ke negara tujuan kami akan terbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,” imbuhnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya untuk beberapa jenis komoditas yang dapat menjadi champion di pasar global.

    Untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan,KKP telah membentuk Badan Mutu KKP sebagai pelaksana otoritas kompeten SJMKHP.

    Sedangkan dalam subsektor budidaya perikanan, KKP telah membangun modeling budidaya modern sebagai tolok ukur produksi perikanan budidaya yang sesuai persyaratan dan standar internasional.

  • Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Ramadhan Inklusi Bersama 1000 Difabel

    Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Ramadhan Inklusi Bersama 1000 Difabel

    Bisnis.com, CIPUTAT – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HIDIMU) akan menyelengarakan Ramadhan Inklusi 2025 dengan rangkaian acara Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dan Buka Puasa Bersama 1000 Difabel serta Mudik Ramah Difabel. Dengan mengusung tema kegiatan “Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Difabel”. Ramadhan Inklusi 2025 didukung pula oleh LAZISMU Pusat, Bank Syariah Indonesia, BAZNAS, Bank BCA dan Bank Panin Dubai Syariah.

    Ramadhan Inklusi 2025 merupakan kegiatan rutin tahunan yang diinisiasi oleh MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengadvokasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih kondusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Khususnya penguatan kesejahteraan sosial seperti pengembangan ekonomi dan akses transportasi publik. Agenda kegiatan penting dalam Ramadhan Inklusi 2025 ini meliputi pemberian 1000 paket sembako, 500 zakat fitrah dan 150 paket Mudik Ramah Difabel.

    Pada acara Buka Puasa Bersama 1000 Difabel bertempat di Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Staff Ahli Menteri Bidang Pengembangan Manajemen dan Talentan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mariman Darto sekaligus sebagai Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, menyampaikan “Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi murid yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Dalam paparannya beliau menambahkan terkait tantangan pendidikan inklusif dari segi partisipasi dan segi kualitas. Seperti terjadi diskiriminasi, belum ramah anak, banyak anak belum terakomodasi, pembelajaran disekola semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum dan keberagaman kurang diperhatikan.

    Relawan Mengajar sebagai bentuk afirmasi jemput bola, mengatasi hambatan bersama sama, dan memampukan (Habilitasi) dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak hak pendidikan penyandang disabilitas. Beliau menambahkan pesan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa “Gerakan ini tidak bisa sendiri, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat kolaborasi”.

    Muhammadiyah memberikan komitmen dan dukungan penuh kepada para difabel Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman.

    Vice President Bank BCA, Ibu Endang Sri Kuncorowati berkesempatan hadir bersama dengan para mitra lainnya menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada para peserta difabel. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian dari Bank BCA dan pihak swasta terhadap para difabel Indonesia.

  • Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir Umumkan Struktur Danantara Hari Ini

    Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir Umumkan Struktur Danantara Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan segera mengumumkan struktur lengkap kelembagaannya pada Senin (24/3/2025) siang. Informasi ini disampaikan dalam agenda konferensi pers Danantara Indonesia yang berlangsung hari ini di Jakarta.

    Dalam keterangan resmi, pengumuman struktur kelembagaan ini disebut sebagai langkah strategis yang signifikan untuk memperkuat peran Danantara sebagai katalis investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Acara tersebut dijadwalkan akan dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara pada Senin (24/2/2025). Presiden optimistis Danantara akan menjadi salah satu pengelola kekayaan negara terbesar di dunia dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar.

    “Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar, Danantara akan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam peluncurannya di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Prabowo menegaskan kehadiran Danantara memastikan manfaat kekayaan negara dirasakan oleh rakyat. Ia juga menyebutkan, Danantara adalah tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan nasional.

    Dalam 100 hari pertama, pemerintah telah mengamankan lebih dari USD$ 20 miliar (setara Rp 300 triliun) dalam bentuk tabungan negara. Dana ini, yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi dan korupsi, kini dialokasikan untuk lebih dari 20 proyek nasional.

    “Proyek-proyek ini akan berkontribusi pada industrialisasi, menciptakan nilai tambah signifikan, dan membuka lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” kata Prabowo.

    Selain itu, Danantara juga berperan sebagai solusi strategis untuk mengoptimalkan BUMN. Dengan pengelolaan dividen BUMN ke sektor-sektor strategis, Danantara diharapkan mampu mentransformasi BUMN menjadi pemain kelas dunia.

  • Muncul Cerita Baru di Balik Daging Rendang Hilang di Palembang, Willie Salim Minta Maaf

    Muncul Cerita Baru di Balik Daging Rendang Hilang di Palembang, Willie Salim Minta Maaf

    TRIBUNJATENG.COM – Willie Salim akhirnya meminta maaf soal masak daging rendang 200 kilogram di Palembang yang disebut hilang saat ditinggal ke toilet.

    Konten yang dibuat Willie Salim itu berbuntut panjang.

    Warga Palembang tak terima karena mereka tampak seperti mengambil daging secara brutal.

    Banyak yang kemudian menceritakan kisah masak daging rendang tersebut sesuai yang mereka tahu di lapangan.

    Sejumlah nama terkenal juga ikut berkomentar.

    Salah satu sosok yang memberikan komentar pedas adalah Helmy Yahya.

    Presenter legend Indonesia yang berasal dari Palembang tersebut dibuat geram dengan konten Willie Salim. Menurutnya, nama Palembang pun jadi tercoreng.

    RENDANG HILANG: Influencer Willie Salim saat masak rendang 200 Kg di Palembang, Selasa (18/3/2025). Namun, ia terkejut saat tahu daging 200 kg tersebut hilang sekejap. (TikTok Willie Salim)

    Diwartakan sebelumnya, viral video Willie Salim soal daging rendang sebanyak 200 kilogram yang dimasaknya tiba-tiba hilang dalam waktu singkat.

    Rendang yang rencananya akan dibagikan Willie untuk buka puasa bersama warga Palembang itu ternyata belum matang hingga hari sudah gelap.

    Kala itu diceritakan Willie Salim, dagingnya mendadak hilang di tengah proses memasak saat dirinya pamit ke toilet.

    Kemudian saat Willie kembali, daging yang sedianya masih dimasak dalam kuali besar itu ternyata sudah ludes.

    Gara-gara konten Willie Salim yang telah ditonton pengguna TikTok sebanyak 55 juta itu, nama Palembang ramai dicemooh.

    Isu settingan

    Beberapa hari setelah konten Willie Salim itu viral, seorang konten kreator asal Palembang, Suzannita menguak isu mengejutkan.

    Suzannita menyebut bahwa ada pengakuan dari warga Palembang yang berada di lokasi saat Willie Salim masak rendang 200 kg.

    Dari pengakuan warga tersebut, munculah isu bahwa konten Willie Salim soal daging rendang 200 kg hilang cuma settingan belaka.

    “Ada percakapan dari seseorang bernama Hartati Syauqi yang mengatakan memang sudah diset. Willie keluar area 25 menit untuk dibikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak rendang itu bisa matang sebelum sahur,” kata Suzannita dalam konten TikTok-nya di akun @suzannita_.

    Dalam konten tersebut, Suzannita juga membagikan isi pengakuan dari warga.

    “Saya ada di lokasi. Willie tidak ke toilet, dia pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Rendang tidak matang-matang harus nunggu 4 jam lagi dan mereka memutuskan setting semuanya,” tulis akun Hartati.

    Usai membaca pengakuan dari warga tersebut, Suzannita pun memberikan respon.

    “Kalau benar-benar kejadiannya settingan, ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Udah berapa hari ini Palembang menjadi cibiran di media sosial, disebut tidak tertib, rakus, dibandingkan dengan kerumunan di Prindavan,” ujar Suzannita.

    “Kalau informasi dari Hartati Syauqi ini benar, bahwa rendang belum matang dan sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Wi llie Salim harus tanggung jawab atas nama besar Kota Palembang,” sambungnya.

    Respon Helmy Yahya

    Tak cuma Suzannita, Helmy Yahya pun turut mengurai tanggapannya atas konten Willie Salim tesrebut.

    Helmy menyoroti aksi Willie Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang.

    “Orang nuduh, kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu di tengah kerumunan massa yang banyak banget yang itu diharapkan oleh seorang konten kreator Willie Salim,” ujar Helmy Yahya dalam video di akun TikTok @palembangofficial.

    Terkait dengan konten Willie tersebut sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmy bereaksi keras.

    Helmy mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmy.

    Sebab tiap kegiatan dan aktivitasnya, Helmy selalu memperhitungkan semua resikonya.

    “Saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah dan uang kaget tapi tidak pernah sampai menimbulkan keos. Karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bedah rumah, kami izin ke masyarakat, uang kaget saya dikawal polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini,” ungkap Helmy Yahya.

    Karenanya, Helmy mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willie Salim.

    Helmy pun mengingatkan Willie agar jangan melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton.

    “Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu enggak begitu kaget juga. Enggak bisa begitu sebagai konten kreator, pikirkanlah. Enggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views melakukan hal seperti ini. Mungkin Anda tidak sadar atau sadar, apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang Palembang,” pungkas Helmy.

    Sebagai warga asli Palembang, Helmy pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk.

    “Enggak segitunya kali orang Palembang, tercitrakan antara lain, ini kan masalah persepsi ‘wah orang Palembang enggak bisa diatur, rakus, yang belum matang aja diserbu habis’,” imbuh Helmy.

    “Perhitungkan apa dampak dari konten tersebut,” katanya.

    Willie Salim minta maaf

    Atas beredarnya bukti settingan hingga tanggapan keras dari Helmy Yahya, Willie Salim akhirnya minta maaf.

    Dalam akun Instagram @willie27_, Willie mengakui kesalahannya atas konten yang membuat nama Palembang tercoreng.

    Willie menjelaskan, ini adalah kali pertama dirinya memasak dalam jumlah besar.

    Karenanya, Willie awalnya berharap warga Palembang bisa menikmati buka puasa dengan rendang hasil masakannya.

    Willie mengaku merasa bahagia melihat antusiasme warga yang tinggi.

    “Tidak ada kekecewaannya sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan, aku senang sekali melihat antusias warga karena pada akhirnya rendang itu dimasak untuk dibagikan ke warga,” akui Willie.

    Ia mengaku kaget melihat respons luar biasa dari warga yang berebut mengambil rendang tersebut.

    Lantaran hal tersebut, Willie menyebut daging rendangnya hilang bukan salah warga Palembang.

    “Ini bukan salah warga Palembang. Sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan,” ungkap Willie. (TribunnewsBogor.com)

  • Uya Kuya Sebut Pungli Ormas Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia

    Uya Kuya Sebut Pungli Ormas Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presenter sekaligus politisi Surya Utama atau akrab disapa Uya Kuya menyebut, maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. 

    “Maraknya isu premanisme dan pungli yang terjadi di Indonesia (khususnya menjelang Lebaran) jelas sangat mengganggu arus investasi di negara ini,” ungkap Uya Kuya dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Senin (24/3/2025).

    Uya menjelaskan, aksi premanisme dan pungli yang terjadi di masyarakat, khususnya di kawasan industri, telah menjadi masalah yang sangat meresahkan. Ia menyoroti praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum di tingkat bawah, tetapi juga mencakup berbagai pihak, mulai dari tingkat RT, RW, hingga ormas yang ada di kawasan industri.

    “Bahkan, oknumnya bisa berasal dari tingkat RT, RW, ormas, dan lain-lain di kawasan industri, dan ini sangat meresahkan,” tambah Uya.

    Kemudian, anggota Komisi IX DPR tersebut juga mempertanyakan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam memberantas aksi premanisme dan pungli. 

    Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk mengembalikan iklim investasi yang sehat di Indonesia sehingga tidak ada lagi pungutan liar oleh oknum ormas hingga pejabat-pejabat di sektor pemerintah.

    “Apa langkah dan kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi premanisme ini agar pungli bisa teratasi? Saya rasa pemerintah harus segera mengambil tindakan cepat untuk mengatasi masalah ini,” tandas Uya Kuya.