PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melalui CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, secara resmi mengumumkan susunan dewan penasihat lembaga tersebut.
Di antara nama-nama besar seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor, muncul nama yang menarik perhatian: Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand.
Penunjukan Thaksin memicu beragam reaksi. Di satu sisi, ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan politisi populis yang pernah memimpin Thailand.
Di sisi lain, rekam jejaknya dipenuhi berbagai kontroversi, mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pengasingan diri selama bertahun-tahun.
Profil Singkat Thaksin Shinawatra
Thaksin lahir di Chiang Mai, Thailand, pada 1949. Ia berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang sukses di bidang bisnis. Thaksin mengawali karier sebagai polisi, lalu beralih ke dunia bisnis dengan mendirikan Shin Corporation, yang kemudian menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Thailand.
Di dunia politik, Thaksin mendirikan partai populis Thai Rak Thai (TRT) dan berhasil memenangkan pemilu tahun 2001. Ia dikenal dengan kebijakan pro-rakyat, seperti layanan kesehatan murah, pinjaman mikro, dan subsidi pertanian.
Popularitasnya melambung di kalangan rakyat kecil, terutama di wilayah pedesaan. Namun, meski mendapat dukungan luas dari rakyat, Thaksin juga memicu kemarahan kalangan elite dan kelas menengah karena dianggap melakukan politik kroni dan menempatkan kepentingan bisnis pribadinya di atas kepentingan negara.
Rangkaian Kontroversi Thaksin
Tuduhan Korupsi dan Konflik Kepentingan
Thaksin dituduh memperkaya perusahaan keluarganya melalui kontrak dan konsesi pemerintah. Puncaknya terjadi saat ia menjual saham Shin Corp ke Temasek Holdings Singapura senilai USD 1,9 miliar tanpa membayar pajak, yang memicu gelombang protes besar.
Pelanggaran HAM
Selama masa jabatannya, Thaksin meluncurkan kampanye perang terhadap narkoba yang menewaskan lebih dari 2.500 orang. Banyak yang menuduh pemerintah melakukan eksekusi di luar hukum. Selain itu, ia juga dinilai gagal menangani konflik di wilayah selatan Thailand yang mayoritas Muslim, yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Kudeta Militer dan Pengasingan
Pada 2006, saat Thaksin sedang berada di luar negeri, militer Thailand melancarkan kudeta dan membubarkan pemerintahannya. Pengadilan kemudian memvonisnya bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, menyebabkan ia hidup dalam pengasingan di Dubai dan London selama lebih dari 15 tahun.
Dukungan Massa dan Dinasti Politik
Meski diasingkan, Thaksin tetap memiliki pengaruh besar. Ia memobilisasi para pendukungnya dalam gerakan “Kaos Merah” yang beberapa kali berujung bentrokan. Adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, bahkan berhasil menjadi Perdana Menteri pada 2011, meski akhirnya juga digulingkan pada 2014.
Kembalinya Thaksin ke Thailand
Pada 2023, Thaksin akhirnya kembali ke Thailand dan langsung menjalani hukuman penjara. Namun, hukumannya diringankan oleh Raja Thailand menjadi hanya satu tahun, dan ia dibebaskan bersyarat setelah enam bulan karena alasan kesehatan.
Apa Artinya Bagi Danantara dan Indonesia?
Penunjukan Thaksin sebagai dewan penasihat BPI Danantara tentu menghadirkan pro dan kontra. Dari segi pengalaman, ia memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi, investasi, dan pengelolaan bisnis berskala besar. Namun, rekam jejak kontroversialnya menimbulkan pertanyaan seputar kredibilitas dan integritas.
CEO Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemilihan dewan penasihat sudah mempertimbangkan rekam jejak dan keahlian global. Thaksin diyakini mampu memberikan pandangan strategis untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan telekomunikasi.
Meski demikian, publik tentu akan terus mengawasi bagaimana peran Thaksin di Danantara. Apakah ia akan menjadi mentor berpengaruh dengan membawa jejaring internasional, atau justru menimbulkan polemik baru di tengah investasi besar yang direncanakan?
Satu hal yang pasti: kehadiran Thaksin Shinawatra di BPI Danantara menambah babak baru dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia di masa depan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
/data/photo/2020/02/17/5e4a3ccceb324.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "5
Sidang Tom Lembong, Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut Izinkan Impor Gula Tanpa Rakortas
Nasional")
