Negara: Indonesia

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump semakin gencar menjelang diberlakukannya sejumlah tarif pungutan terhadap berbagai negara pada 2 April mendatang. Situasi ini memancing perang dagang dagang dan tarif timbal balik.

Berikut update lain terkait perang dagang Trump, seperti dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Rabu (26/3/2025).

Ancaman Tarif Trump Merusak Prospek Pencarian Kerja

Menurut survei terhadap kepala keuangan yang dirilis pada Rabu, satu dari empat bisnis AS telah mengurangi rencana perekrutan mereka karena kekacauan yang dipicu oleh perang dagang Trump.

Survei triwulanan yang dilakukan oleh Duke University dan Federal Reserve Banks of Richmond dan Atlanta menemukan penurunan signifikan dalam optimisme ekonomi CFO saat mereka bergulat dengan kabut perang dagang. Hampir semua peningkatan optimisme pasca-pemilu mereka memudar.

Kekacauan tarif telah menyebabkan banyak perusahaan panik. Para eksekutif tidak tahu seberapa tinggi tarif yang akan dikenakan, produk apa yang akan terpengaruh, atau berapa lama tarif akan diberlakukan. Menghadapi ketidakpastian yang mendalam, beberapa bisnis menarik diri.

Sekitar 25% CFO mengatakan mereka telah memangkas rencana perekrutan tahun 2025 karena tarif, menurut survei yang dilakukan pada 18 Februari hingga 7 Maret. Sekitar 70% mengatakan kebijakan perdagangan tidak akan mengubah rencana perekrutan mereka, sementara hanya 6% yang melaporkan peningkatan.

Demikian pula, 25% CFO mengatakan mereka telah memangkas rencana belanja modal tahun ini karena kebijakan perdagangan.

“Tarif adalah perhatian utama. Setidaknya dalam jangka pendek, tarif merupakan risiko besar,” kata John Graham, profesor keuangan di Sekolah Bisnis Fuqua Duke, kepada CNN International.

Hanya “sedikit” perusahaan yang melaporkan perubahan rencana perekrutan dan pengeluaran karena kebijakan imigrasi atau pajak perusahaan, menurut survei tersebut.

Tetangga RI Rela Potong Tarif Barang AS demi Hindari Perang Dagang Trump

Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memangkas tarifnya atas beberapa produk asal AS. Hal ini dilakukan saat negara tersebut mencoba menghindari tarif AS karena surplus perdagangan bilateralnya yang besar.

Berdasarkan rencana baru yang diungkapkan, tarif gas alam cair Amerika akan dipotong menjadi 2% dari 5%, tarif mobil menjadi 32% dari kisaran 45% hingga 64%, dan tarif etanol menjadi 5% dari 10%. Mereka juga sedang bergerak untuk segera menyetujui teknologi layanan internet yang dicanangkan sekutu Trump Elon Musk, Starlink.

“Pemotongan tarif tersebut ditujukan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan mitra dagang (Vietnam). Meskipun AS dan Vietnam memiliki Kemitraan Strategis Komprehensif, kedua negara tersebut belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas,” kata Kepala Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Vietnam, Nguyen Quoc Hung, dikutip Reuters.

Vietnam belum mengimpor LNG dari AS, tetapi negara tersebut telah berunding dengan pemasok AS untuk armada pembangkit listrik LNG masa depannya. Dua di antaranya dijadwalkan untuk mulai memproduksi listrik secara komersial pada bulan Juni tahun ini.

Hung mengatakan keputusan tentang pemotongan tarif akan siap dalam bulan ini dan akan berlaku segera setelah itu. Ia menambahkan tarif untuk etanol akan dihapus dan bea masuk akan dipotong untuk impor lainnya termasuk paha ayam, almond, apel, ceri, dan produk kayu.

Sejauh ini, Vietnam telah mengumumkan serangkaian langkah, termasuk meningkatkan impor, untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan Washington. Pasalnya, surplus perdagangannya dengan AS melampaui US$123 miliar (Rp2.039 triliun) tahun lalu.

Pemerintah AS memutuskan untuk menyuntikkan dana darurat kepada media penyiaran Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) pada Selasa (25/3/2025). Hal ini karena kondisi media itu yang kekurangan uang pascaefisiensi yang telah dicanangkan Trump sebelumnya.

Mengutip RT, dana yang akan diberikan sebesar US$7,46 juta atau setara Rp123 miliar, dan akan dicairkan oleh Badan Media Global AS (USAGM). Uang yang akan dicairkan ini untuk menutupi operasional periode antara 1 dan 14 Maret, sehari sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif membubarkan operasi USAGM.

“Kami berharap pencairan dana dua minggu yang segera diberikan Kongres kepada RFE/RL akan membuat kami tetap bertahan sampai pengadilan memutuskan kasus yang lebih luas,” kata Presiden dan CEO RFE/RL Stephen Capus dalam sebuah pernyataan.

“Merupakan pelanggaran hukum untuk menolak dana yang telah dialokasikan Kongres untuk RFE/RL untuk sisa tahun fiskal ini.”

Trump sendiri telah memiliki niat untuk mengecilkan USAGM dan juga lembaga di bawahnya seperti RFE/RL. Penasehat Khusus Trump untuk USAGM, Kari Lake, berjanji untuk mengecilkan lembaga tersebut ke ukuran seminimal mungkin yang diizinkan secara hukum, dengan menggambarkan lembaga tersebut sebagai “kebusukan besar dan beban bagi pembayar pajak Amerika” dan berpendapat bahwa lembaga tersebut “tidak dapat diselamatkan.”

Di sisi lain, sejumlah pekerja telah membawa tindakan efisiensi Trump ke pengadilan karena hal ini dapat mengancam sejumlah besar posisi karyawan di dua media itu. Seorang pengacara Departemen Kehakiman AS yang mewakili USAGM, Abigail Stout, berpendapat bahwa lembaga tersebut berhak untuk menghentikan hibah tersebut jika RFE/RL melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Penyiaran Internasional.

“Undang-undang tersebut sebenarnya masih mempertimbangkan bahwa lembaga tersebut dapat menghentikan hibah,” katanya.

AS Segera Kena Bencana Resesi di Pertengahan 2025

Bayangan resesi di Amerika Serikat (AS) semakin nyata. Hal ini setidaknya terlihat dari sejumlah survei selama Maret 2025.

Terbaru, survei triwulanan CNBC CFO Council, mengatakan sekitar 60% eksekutif memperkirakan resesi AS akan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Sementara sisanya, 15%, mengatakan resesi akan terjadi di 2026.

“Banyak eksekutif … merasa khawatir tentang prospek perang dagang dan Gedung Putih yang memberikan indikasi bahwa secara ideologis ada perubahan besar dalam kebijakan ekonomi global,” tulis laman CNBC International pada Rabu.

“Pesan yang berubah-ubah dari Presiden (Donald) Trump yang terus menambah kebingungan pada proses perencanaan tarif tidak membantu.”

Para CFO mengatakan mereka sulit melakukan navigasi perusahaan secara efektif. Rata-rata mengatakan “ekstrem”, “mengganggu”, dan “agresif”.

“Perjalanan liar,” tegas beberapa CFO. Perlu diketahui, survei Dewan CFO merupakan contoh pandangan dari kepala keuangan di berbagai organisasi besar di berbagai sektor ekonomi AS. Setidaknya ada 20 responden yang disertakan dalam survei Q1 yang dilakukan antara 10 Maret dan 21 Maret.

Amerika Tabuh Genderang Perang Baru dengan China

Amerika Serikat melarang perusahaan Amerika menjual produk dan layanan mereka ke puluhan perusahaan teknologi China. Langkah ini diambil untuk menghambat perkembangan industri teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), di China.

CNBC International melaporkan bahwa Departemen Perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menambahkan 80 perusahaan baru ke “daftar entitas” milik mereka. Sebelum berbisnis dengan perusahaan yang ada di dalam daftar tersebut, perusahaan AS harus meminta izin pemerintah.

Alasan pembatasan adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan AS. Khusus di sektor teknologi, AS ingin membatasi akses pemerintah China atas teknologi komputer kuantum dan exascale (komputer dengan kemampuan pengolahan data sangat cepat).

Sebanyak 50 dari 80 perusahaan yang baru masuk daftar berasal dari China. Mereka “diblokir” karena terlibat dalam pengembangan AI canggih, chip, dan komputer super untuk kepentingan militer. Dua perusahaan disebut sebagai pemasok teknologi untuk Huawei dan HiSilicon, yang sudah lebih dulu masuk di dalam daftar.

Sebanyak 27 perusahaan China disebut menggunakan produk AS untuk mendukung modernisasi militer China, sedangkan 7 perusahaan terlibat dalam pengembangan kapabilitas teknologi kuantum China.

“Penambahan ini adalah upaya memperbesar jaring dengan sasaran negara pihak ketiga, titik transit, dan perantara,” kata Alex Capri dari National University of Singapore.

Selama ini, perusahaan China berhasil menembus blokade teknologi AS lewat pihak ketiga.

“Pemerintah AS akan terus melacak potensi penyelundupan semikonduktor canggih buatan Nvidia,” kata Capri.

Industri AI China dalam beberapa bulan terakhir berkembang sangat cepat menyusul saingan mereka di AS. Pemicunya adalah adopsi model AI open-source, seperti DeepSeek yang lebih mudah dan murah untuk diakses dibanding model AI buatan AS.

(fab/fab)