Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis alias CITA mengkritisi laporan Bank Dunia yang menunjukkan pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun per tahun.

    Manajer Riset CITA Fajry Akbar meragukan angka-angka dalam laporan tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa selalu ada biaya administrasi yang timbul pemungutan pajak.

    Fajry mencontohkan jika jumlah wajib pajak yang masuk ke dalam sistem maka jumlah pegawai pajak yang mengawasi juga perlu ditambah. Tak hanya itu, selalu ada hambatan teknis apabila ada objek pajak baru yang ingin diincar atau malah dihilangkan.

    “Jadi, kalau biaya yang ditimbulkan tersebut lebih besar dari potensi penerimaannya maka pemungutan pajaknya menjadi tidak feasible [mungkin dilaksanakan]. Bukannya untung malah buntung,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, di berbagai negara terdapat ambang batas pengenaan pajak. Di Indonesia sendiri, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Di bawah ambang batas tersebut, menurut Fajry, pemungutan pajaknya menjadi sulit untuk dijalankan karena termasuk sektor hard to tax (HTT) alias sulit untuk dipajaki.

    Dia mencontohkan, jika akhirnya pemerintah menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) ke kisaran Rp2—2,5 miliar maka potensi penerimaan tambahan tak cukup besar untuk menambal target penerimaan pajak. Menurutnya, kisaran Rp2—2,5 miliar termasuk kisaran yang masih mungkin dilaksanakan.

    “Perhitungan saya, besarannya [penerimaan tambahan] tidak akan mencapai Rp3 triliun. Jadi, angka ‘wah’ yang dipaparkan oleh Bank Dunia tersebut tidak tepat atau kurang tepat,” jelas Fajry.

    Dia pun takut otoritas merespons dan salah mengartikan laporan Bank Dunia tersebut. Fajry khawatir Direktorat Jenderal Pajak malah akan bertindak lebih ‘agresif’ yang akan mengakibatkan dunia usaha dan pada pekerja sektor formal menjadi korban.

    Secara historis, lanjutnya, upaya agresif otoritas pajak yang berdampak ke penurunan penerimaan pajak dan keluhan pelaku usaha sempat terjadi ketika peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, pemerintah juga berpotensi melakukan belanja yang jor-joran karena dianggapnya ada sekian ratus triliun penerimaan yang bisa digali atau dioptimalkan. Padahal, pada kenyataan sulit dilakukan.

    “Alhasil, bendahara negara akan kesulitan dalam mengelola keuangan negara secara hati-hati, ada peningkatan risiko bagi defisit APBN. Kembali, hal ini pernah terjadi sebelumnya pada era peralihan dari Presiden SBY ke Jokowi. Sudah ada preseden sebelumnya,” katanya.

    Apalagi, laporan Bank Dunia mendorong pemerintah untuk memajaki kelompok kecil dan mikro. Fajry mengingatkan bahwa pada saat yang sama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin memberikan keringanan pajak bagi kelompok konglomerat melalui family office.

    “Jadi, yang kecil dihantam, yang super kaya diberikan keringanan. Kalau desainnya seperti ini, ini sangat tidak berkeadilan sekali,” tutupnya.

  • BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis secara resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    “Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Pejabat tersebut yakni Edi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia. Edi ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Kemudian, Donny Hutabarat yang sebelumnya merupakan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil RUPST PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 26 Maret 2025, Donny ditunjuk sebagai Komisaris pada bank tersebut.

    Terakhir yaitu Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia. Ida ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Bank Indonesia menyampaikan, pihaknya menyambut baik penunjukan pejabat setingkat asisten gubernur yang diusulkan menjadi dewan komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Jabatan asisten gubernur merupakan jabatan karier tertinggi di Bank Indonesia setelah melalui proses penugasan dan seleksi yang ketat.

    Menurut Bank Indonesia, ketiga pejabat tersebut selama berkarier lebih dari 30 tahun di bank sentral Indonesia senantiasa menunjukkan kinerja, dedikasi, profesionalisme dan integritas yang tinggi.

    “Bank Indonesia meyakini ketiga pejabat tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kinerja perbankan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional,” kata Ramdan.

    Diberitakan sebelumnya, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyelenggarakan RUPST selama tiga hari berturut-turut dimulai dari BRI pada Senin (24/3), Bank Mandiri pada Selasa (25/3), serta BNI dan BTN pada Rabu (26/3). Salah satu mata acara RUPST yang menjadi perhatian yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

    Selain pergeseran nama-nama direksi antar-Himbara, jajaran komisaris dirombak dan dirampingkan. Dewan Komisaris BRI dan Bank Mandiri dari semula berjumlah 10 orang menjadi enam orang.

    Begitu pula jajaran komisaris BNI dari semula 11 orang menjadi enam orang, serta BTN dari semula sembilan orang menjadi enam orang.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN dan menekankan agar posisi itu hanya diisi oleh para profesional.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3).

    “Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” katanya.

    Airlangga menyebut langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.

    Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Komisaris Bank BUMN, 3 Pejabat Bank Indonesia Diberhentikan dengan Hormat – Page 3

    Jadi Komisaris Bank BUMN, 3 Pejabat Bank Indonesia Diberhentikan dengan Hormat – Page 3

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

    Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

    “Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri,” ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    “Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

    “Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya,” tuturnya.

    Perintah Prabowo Subianto

    Erick menegaskan, pergantian susunan komisaris di Himbara jadi bagian perintah Presiden Prabowo. Tujuannya menjadikan kerja perbankan BUMN semakin efisien.

    “Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien, dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan,” tegas dia.

  • 2 Tim Komunitas Honor of Kings Lolos ke Main Stage IKL Spring 2025

    2 Tim Komunitas Honor of Kings Lolos ke Main Stage IKL Spring 2025

    Jakarta –

    Kompetisi Honor of Kings tier satu di Tanah Air, Indonesia Kings Laga (IKL) 2025, segera digelar. Dua tim komunitas berhasil melaju ke main stage setelah tampil dominan di babak kualifikasi.

    Dua tim komunitas yang berhasil lolos ialah Wiz 5 Esports dan Sigmapedia. Mereka akan bergabung dengan 18 tim Honor of Kings lainnya di panggung utama IKL 2025.

    Kendati demikian perjalanan Wiz 5 dan Sigmapedia tidak mudah sama sekali. Mereka harus bersaing dengan ratusan tim hebat lainnya yang juga berpartisipasi di open qualifier.

    Jadi di open qualifier, total ada 256 tim yang bermain. Dari ratusan tim yang ikutserta, hanya delapan tim terbaik yang berhak melaju ke fase selanjutnya. Di sini mereka menghadapi delapan tim dari open series, hingga akhirnya hanya dua tim yang boleh tampil di IKL 2025 main stage.

    Partai puncak dari open series mempertemukan Wiz 5 Esports dan Sigmapedia. Untuk gelar juaranya diraih oleh Wiz 5 Esports, dengan kemenangan telak 3-0 tanpa balas.

    Meskipun Sigmapedia kalah, mereka tetap lolos ke main stage IKL 2025. Hal ini mengingat, Honor of Kings memberikan slot kepada dua finalis di grand final open series.

    Dengan hasil tersebut, keduanya resmi bergabung dengan delapan tim undangan di IKL 2025 Main Stage, melengkapi daftar 10 peserta resmi:

    Alter Ego Enma (Invited Team)Mahadewa (Invited Team)Talon Esports (Invited Team)Kagendra (Invited Team)Dominator Esports (Invited Team)Onic Esports (Invited Team)Bigetron Esports (Invited Team)RRQ (Invited Team)Wiz 5 Esports (Qualifier)Sigmapedia (Qualifier)

    IKL Spring 2025 akan menyaring tiga tim Indonesia untuk berlaga di Kings World Cup (KWC) 2025. Kompetisi ini merupakan hasil kolaborasi antara Level Infinite dan Esports World Cup (EWC) yang akan digelar di Riyadh, Arab Saudi. Sebelumnya, EWC 2024 menghadirkan total hadiah senilai USD 3 juta.

    (hps/fay)

  • Puan Maharani Sentil Dugaan Pungli di Sekolah, Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

    Puan Maharani Sentil Dugaan Pungli di Sekolah, Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sistem pendidikan di Indonesia harus berjalan dengan transparansi dan bebas dari pungutan liar (pungli). Ia juga menyebut sekolah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukannya money oriented.

    “Kita ingin membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan tanpa harus terbebani oleh praktik-praktik yang merusak sistem pendidikan itu sendiri,” kata Puan, Kamis, 27 Maret 2025.

    Puan pun menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik, yakni dugaan pungutan liar di SMA Negeri 4 Medan di mana siswa diminta membayar iuran sebesar Rp50 ribu untuk biaya pensiun lima guru.

    Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa satu murid ditugaskan untuk memungut iuran ke murid lainnya. Murid itu diinstruksikan oleh salah seorang guru. Diperkirakan setiap guru yang akan pensiun tersebut mendapat Rp10 juta dari pembagian uang pungli.

    Terkait hal ini, Puan mengingatkan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud jika para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, maupun masyarakat berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pendidikan.

    Puan juga menegaskan kejadian dugaan pungli di SMAN 4 Medan itu menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan yang harus segera dibenahi.

    “Kita harus memastikan bahwa dunia pendidikan kita berintegritas. Praktik pengumpulan dana secara tidak resmi, meskipun diklaim sebagai tradisi, tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

    “Pendidikan harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jangan money oriented yang akhirnya merusak nilai-nilai luhur pendidikan,” ucapnya.

    Pungutan tidak resmi di sekolah, kata Puan, bukan sekadar masalah kecil tetapi bisa berdampak luas terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    “Pada akhirnya lalu berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada dunia pendidikan, dan menimbulkan potensi diskriminasi pendidikan, hingga normalisasi praktik pungli yang tidak sesuai aturan,” tuturnya.

    Karena itu, Puan meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk penggalangan dana di sekolah. Ia mendorong transparansi anggaran pendidikan untuk ditingkatkan, termasuk memperkuat peran komite sekolah hingga penegakan regulasi dan sanksi bagi pelanggar.

    “Dan komite sekolah juga harus bisa berdiri independen serta berintegritas. Tidak ikut-ikutan apalagi sampai memfasilitasi segala bentuk hal yang berkaitan dengan pungutan liar, apa pun alasannya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Bongkar Alasan Mengapa Ojol Cuma Dapet ‘THR’ Rp 50 Ribu

    Pemerintah Bongkar Alasan Mengapa Ojol Cuma Dapet ‘THR’ Rp 50 Ribu

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membongkar alasan mengapa sejumlah driver ojek online (ojol) hanya menerima bonus hari raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu dari aplikator. Kemnaker menjelaskan, angka tersebut hanya diberikan ke mitra yang kerjanya sambilan.

    “Jadi, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu itu? Karena pertimbangan mereka, mereka itu pekerja part-time,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (27/3).

    Noel menjelaskan, setiap perusahaan punya kriteria masing-masing dan pertimbangan dalam penentuan nilai, di mana Gojek mempertimbangkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta penyesuaian kapasitas finansial perusahaan. Pengemudi roda dua mendapat BHR Rp 50 ribu s/d Rp 900 ribu, serta roda empat di Rp 50 ribu s/d Rp 1,6 juta. Penerimanya ratusan ribu pengemudi.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Foto: Kemnaker

    Sementara Grab mempertimbangkan tingkat pencapaian mitra selama 12 bulan terakhir. Penentuan penerima ini mempertimbangkan kedisiplinan mitra dalam mematuhi kode etik Grab dengan nominal Rp 50 ribu s/d Rp 850 ribu untuk roda dua dan Rp 50 ribu s/d Rp 1,6 juta untuk roda empat. Penerimanya 500 ribu pengemudi.

    Saat mendapat informasi ada driver ojol yang mendapat BHR Rp 50 ribu, Noel langsung melakukan klarifikasi ke pihak aplikator. Dia memastikan, mitra yang menerima nominal tersebut berada di kategori paling bawah.

    “Karena memang kebanyakan narasinya bahwa mereka mendapatkan Rp 50 ribu. Kita tanya, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu? Kita telepon Gojek, kita telepon Grab. Akhirnya mereka ceritakan, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita tanya, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu? Itu, Pak, mereka itu kategorinya yang 4 dan 5. Mereka itu kerja part-time. Banyak yang nggak aktif juga, pekerja sambilan,” tuturnya.

    Meski begitu, Noel menyebut ada juga ojol yang menerima BHR hingga Rp 1 juta lebih. Ia juga mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan.

    “Sebetulnya juga banyak yang mendapatkan Rp1 juta lebih. Di Grab, di Gojek, di Maxim, dan semuanya banyak,” kata Noel.

    Ojek online alias ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah driver ojol dan asosiasi terkait ramai-ramai komplain soal besaran BHR yang dianggap tak sesuai harapan. Mereka, yang merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto, berharap angkanya bisa lebih banyak.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” kata Igun menambahkan.

    (sfn/rgr)

  • ASDP prediksi 47.000 kendaraan menyeberang dari Merak pada H-3 Lebaran

    ASDP prediksi 47.000 kendaraan menyeberang dari Merak pada H-3 Lebaran

    Jadi yang sudah menyeberang baru sekitar 26 persen.

    Cilegon (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi lebih dari 47.000 kendaraan menyeberang di rute Pelabuhan Merak (Banten)-Bakauheni (Lampung) pada H-3 Lebaran atau pada Jumat (28/3) besok.

    Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin, di Kota Cilegon, Banten, Kamis, mengatakan estimasi dari 233.000 kendaraan, yang belum menyeberang masih 74 persen.

    “Jadi yang sudah menyeberang baru sekitar 26 persen. Ini prediksi kami di H-3 Akan ada mungkin 47.000 kendaraan yang akan menyeberang dari sisi Jawa ke Sumatera,” kata Shelvy.

    Shelvy mengatakan PT ASDP akan berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk mengoperasikan kapal yang tersedia, guna mempercepat proses muat di Pelabuhan Merak.

    Kemudian mempercepat proses muat penumpang dengan durasi kurang dari 30 menit di 7 dermaga yang tersedia di Pelabuhan Merak.

    Direktur Operasional dan Transformasi ASDP Rio Lasse mengatakan akan menerapkan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Bakauheni agar antrean atau kepadatan di Merak terurai cepat.

    “Beberapa dermaga di sisi Sumatera (Bakauheni). Itu kami gunakan pola TBB, tiba bongkar berangkat. Jadi nggak muat lagi, langsung kembali untuk bisa menyedot kendaraan yang memang sudah ada antre di Merak,” kata Rio.

    Rio mengatakan kapasitas dermaga bisa menampung 60.000 unit kendaraan.

    ASDP bersama dengan kepolisian akan melakukan skrining kendaraan mulai dari Cilegon Timur, jika mulai terjadi antrean atau kepadatan di pelabuhan.

    “Jadi di Cilegon Timur itu sudah mulai terpecah, mana yang ke Merak, jadi filteringnya akan sangat ketat, mana yang ke Ciwandan dan mana yang melalui ke arah utara, melalui BBJ,” ujar dia lagi.

    Sementara bila antrean terjadi hingga ke gerbang tol Merak, maka akan diterapkan delaying system dengan menahan kendaraan di tiga rest area arah Pelabuhan Merak, yakni rest area Tol Jakarta Tangerang Km 13, Tol Tangerang Merak, Km 68, Kilometer 43.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 11,57 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

    11,57 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa 11,57 juta wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Jumlah ini terdiri dari 11,23 juta SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan 322.000 SPT tahunan wajib pajak badan.

    “Sampai dengan Kamis (27/3/2025) pukul 00.01 WIB, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang telah disampaikan mencapai 11,55 juta SPT, atau tumbuh 9,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, pada Kamis (27/3/2025).

    SPT adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

    DJP mengajak seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT mereka.
    Wajib pajak diwajibkan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

    Pelaporan SPT tahunan yang tepat waktu menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap negara.

    Penyampaian SPT dapat dilakukan secara offline maupun online. Untuk pelaporan offline, wajib pajak dapat menyerahkan SPT di tempat pelayanan terpadu tempatnya terdaftar atau di Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan setempat.

    Sementara itu, pelaporan online dapat dilakukan melalui e-Filing dan e-Form. e-Filing dilakukan dengan mengunggah file CSV dari aplikasi e-SPT atau mengisi formulir di website, sedangkan e-Form dilakukan dengan mengisi file yang diunduh dari laman DJP Online, lalu mengunggahnya kembali setelah diisi.

    “Mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024, kami mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT mereka melalui kanal djponline.pajak.go.id. Lapor lebih awal, lebih nyaman,” tegas Dwi.

  • BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Pelabuhan Merak Saat Puncak Arus Mudik

    BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Pelabuhan Merak Saat Puncak Arus Mudik

    BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Pelabuhan Merak Saat Puncak Arus Mudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Potensi
    pasang maksimum
    dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Merak-Bakauheni pada 29 Maret mendatang, atau pada saat puncak arus mudik.
    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) Dwikorita Karnawati menjelaskan, potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari.
    Dampaknya, kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. 
    BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik.
    “Jika kondisi membahayakan, bongkar muat kapal atau sandar kapal bisa dihentikan sementara,” kata Dwikorita di Kantor Kemenko PMK, Kamis (27/3/2025).
    “Ini tentu dapat menimbulkan antrean dan kemacetan, tetapi sudah ada SOP bersama yang telah kami siapkan dan terus diperbarui sejak 2023,” lanjut Dwikorita.
    Ia menambahkan, potensi pasang maksimum juga dapat berdampak pada aktivitas pelabuhan.
    “Penyeberangan Merak harus diwaspadai pada tanggal 29 Maret 2025, di mana ada pasang maksimum yang dapat mencapai 60 cm,” ujarnya.
    “Jadi air itu bisa sampai ke bibir dermaga, dan ini akan mengganggu sandar kapal,” lanjut dia.
    Dia mengatakan, potensi pasang maksimum diprediksi terjadi di pagi hingga siang hari, sekitar pukul 7.00 hingga pukul 13.00.
    BMKG mencatat bahwa pasang maksimum ini akan meningkat secara bertahap mulai 27 Maret, mencapai puncaknya pada 29 Maret, dan berangsur-angsur surut setelahnya.
    Fenomena pasang maksimum ini tidak hanya terjadi di
    Pelabuhan Merak
    -Bakauheni, tetapi juga berpotensi berdampak pada berbagai pantai di Indonesia.
    Faktor utama yang menyebabkan pasang maksimum adalah posisi bulan yang berada pada jarak terdekat dengan Bumi, sehingga pengaruh gravitasi semakin kuat.
    Potensi banjir rob juga dikhawatirkan terjadi di sejumlah wilayah pesisir, termasuk pantai utara Jawa.
    Oleh karena itu, BMKG telah menginformasikan potensi ini kepada Kementerian Perhubungan, dinas perhubungan daerah, dan kepolisian agar langkah mitigasi bisa segera dilakukan.
    Selain pasang maksimum, BMKG juga memantau potensi cuaca ekstrem akibat keberadaan siklon tropis Courtney serta bibit siklon tropis 93S dan 96W.
    Siklon ini berpotensi menyebabkan gelombang tinggi di Samudra Hindia, termasuk perairan barat Sumatera, selatan Jawa, hingga perairan Nusa Tenggara.
    “Gelombang tinggi diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter di beberapa wilayah perairan, seperti di Samudera Hindia (Barat Bengkulu hingga Lampung, Selatan Jawa hingga Bali),” jelasnya.
    “Kemudian, perairan selatan NTB dan NTT, Laut Sawu dan Laut Arafuru, serta perairan utara Papua hingga Samudera Pasifik,” tambah dia.
    Selain itu, hujan lebat disertai angin kencang diprediksi terjadi di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, NTB, dan NTT dalam 24 jam ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taspen berangkatkan 1.640 pemudik dari Jakarta ke berbagai kota tujuan

    Taspen berangkatkan 1.640 pemudik dari Jakarta ke berbagai kota tujuan

    Alhamdulillah, para pemudik dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) memberangkatkan sebanyak 1.640 pemudik dengan menggunakan 41 armada bus untuk rute perjalanan dari Jakarta menuju berbagai kota tujuan, seperti Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Padang, Semarang, dan Madiun.

    Keberangkatan peserta mudik bersama ini akan dimulai dari dua lokasi utama, yakni Gelora Bung Karno dan Kantor Pusat Taspen di Cempaka Putih, Jakarta. Setiap peserta mudik dilindungi oleh asuransi kecelakaan diri dari Taspen Life dengan manfaat santunan hingga Rp20 juta.

    Corporate Secretary Taspen Henra melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa program mudik gratis ini telah berjalan dengan lancar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

    “Alhamdulillah, para pemudik dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi. Selain menyediakan sarana transportasi yang nyaman, kami juga mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan dalam perjalanan,” kata Henra.

    Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, Henra mengatakan bahwa Taspen menghadirkan armada yang berkualitas, pengemudi berpengalaman, serta layanan terbaik agar peserta mudik dapat bepergian dengan rasa tenang dan nyaman.

    Sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial, Taspen menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

    Adapun program mudik gratis bertajuk “Mudik Aman Sampai Tujuan bersama Taspen” diselenggarakan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Taspen.

    Selaras dengan pernyataan Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN Erick Thohir, Taspen turut menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan prorakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025.

    Pada tahun ini, Taspen bergabung bersama 78 BUMN lainnya untuk melayani dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi, yaitu 1.360 unit bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 rangkaian kereta api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 unit kapal laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 kota/kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Data ini menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir, mengingat pada tahun 2023 BUMN menyediakan 65.603 kuota mudik Lebaran dan selanjutnya meningkat menjadi 80.215 kuota pada tahun 2024, serta mencapai 100.000 kuota pada tahun 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025