Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah akan mengajukan banding atas putusan pengadilan Perancis dalam kasus
Navayo International AG
kontra Kementerian Pertahanan RI. Sidang dijadwalkan dimulai pada Mei 2025.
“Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI
Yusril Ihza Mahendra
, melansir Antara, Kamis (27/3/2025).
Lewat banding, ia menambahkan, pemerintah akan menyampaikan keberatan, sanggahan dan bantahan atas putusan yang telah diambil sebelumnya.
Untuk menghadapi sidang tersebut, KBRI Paris telah menunjuk pengacara Perancis yang telah berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara.
Yusril menuturkan pengacara tersebut pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, sehingga dirinya meyakini pengacara itu dapat membantu membela kepentingan pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis.
Selain itu, sambung dia, Kemenko Kumham Imipas RI juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
Menko pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional.
Langkah dimaksud, yakni dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangani dugaan kecurangan atau
fraud
dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemenhan RI.
“Dugaan
fraud
ini telah dikemukakan dalam persidangan arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut,” ungkapnya.
Yusril menambahkan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Perancis dalam kasus ini. Namun, ada sejumlah prosedur yang perlu disorot karena tidak diambil pengadilan.
Misalnya, pengadilan menetapkan penyitaan terhadap aset diplomatik tanpa memanggil pihak pemerintah Indonesia dalam persidangan.
Langkah tersebut, kata dia, bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.
“Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Perancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional,” kata Menko menegaskan.
Selain itu, dia pun menegaskan bahwa berbagai aset yang disita merupakan objek diplomatik, yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina, sehingga tidak boleh disita oleh pihak swasta.
Disebutkan bahwa apabila penyitaan tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional.
Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Perancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Perancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia.
Untuk itu, pengadilan Perancis memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Adapun kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Pada 2016, Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan pihak swasta asing untuk pengadaan Satkomhan tersebut, salah satunya dengan Navayo International AG.
Berdasarkan perjanjian yang diteken, terdapat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Singapura yang putusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.
Permasalahan terus berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Perancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris.
Adapun pada tahun 2024, pengadilan Perancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut, merupakan rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.
Selain upaya pembatalan penyitaan aset pemerintah Indonesia, Menko Kumham Imipas RI bersama Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin turut membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum.
Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Indonesia
-
/data/photo/2025/02/20/67b7123e000a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis")
Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis
-
Pengamat sebut aksi `buyback` Big Banks angkat penguatan IHSG
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Pengamat sebut aksi `buyback` Big Banks angkat penguatan IHSG
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 26 Maret 2025 – 14:14 WIBElshinta.com – Fixed Income & Macro Strategist PT Mega Capital Indonesia Lionel Priyadi menyampaikan aksi pembelian kembali (buyback) saham oleh perusahaan-perusahaan bank besar (Big Banks) berhasil mengangkat penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Selama tiga hari ini, sebanyak tiga bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk melakukan aksi buyback terhadap saham mereka.
“Sentimen hari ini didominasi pengumuman buyback Big Banks maupun lainnya,” ujar Lionel saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Lionel menilai aksi buyback saham oleh perusahaan-perusahaan Big Banks Himbara akan memberikan dampak positif bagi pasar saham Indonesia.
“RUPST Himbara membawa dampak positif dari segi buyback. Namun, investor masih wait and see terhadap potensi perubahan manajemennya,” kata Lionel.
Ia mengatakan, respons pelaku pasar saat ini cenderung positif, namun, di sisi lain, masih perlu dinantikan efek jangka panjang terkait dengan aksi korporasi tersebut.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyetujui rencana untuk melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun, sebagaimana RUPST pada Senin (24/3).
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyetujui rencana untuk melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, sebagaimana RUPST pada Selasa (25/3).
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui rencana buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,5 triliun, sebagaimana RUPST pada Rabu (26/3).
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.
Kebijakan buyback saham tanpa RUPS telah disampaikan kepada direksi perusahaan terbuka, melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.
Pada penutupan perdagangan sesi I, Rabu (26/03), IHSG tercatat menguat 209,18 poin atau 3,35 persen ke posisi 6.444,80.
Sebanyak 150 saham menguat, 148 saham melemah, dan 300 saham tidak bergerak nilainya.
Sumber : Antara
-
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
Foto; Istimewa
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 27 Maret 2025 – 22:54 WIBElshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).
Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.
Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.
Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”
“Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”
Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H, merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.
Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.
“Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat.
“Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Kiai Noor, pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.
“Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.
Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”
“Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.
Kiai Noor menambahkan, BAZNAS mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”
Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
Turut hadir Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.; Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.; Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama’, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf; Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie; Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, beserta jajaran.
Sumber : Sumber Lain
-
Khawatir Gagal Kerja di Luar Negeri, Fans JKT 48 Ikut Aksi Tolak UU TNI di DPR RI Jakarta Pusat
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Sejumlah fans JKT 48 atau Wota turut terlibat dalam aksi tolak UU TNI di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).
Perwakilan Wota, Nett mengatakan alasan mereka ikut terlibat dalam aksi tolak UU TNI sebagai bentuk solidaritas atas kondisi yang terjadi saat ini.
Apalagi, ada sejumlah masyarakat sipil yang turut menjadi korban kekerasan aparat saat menyuarakan aksi penolakan terhadap UU TNI.
“Kemarin temen-temen kami kalo enggak salah di daerah Surabaya atau Malang itu kena tangkep sama aparat.
Dan itu jadi satu-satunya pemantik bagi kami untuk oh yaudah kayaknya ini dari komunitas kami juga boleh deh kita ikut pergerakan gitu,” kata Nett di DPR RI.
Selain itu, Nett juga mengaku ada keresahan dari laporan teman-temannya di luar negeri yang saat ini banyak dipecat karena menganggap Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Kalau buat saya pribadi sih untuk draft Undang-Undang TNI ini sudah mulai mengkhawatirkan karena tempat-tempat saya kerja di luar itu banyak yang kena layoff atau kena pecat karena takut negara Indonesia bakal jadi military-driven country.
Itu jadi sorotan banget karena kebetulan saya juga akan berangkat ke Jepang untuk bekerja. Jadi jadi salah satu ketakutan terbesar kami juga sih,” paparnya.
Diketahui, para milenial dan Gen Z yang menggelar aksi tolak UU TNI di DPR RI terpaksa dipukul mundur polisi.
Pasalnya, mereka telah melewati batas waktu melakukan unjuk rasa dan dianggap telah bertindak anarkis dengan menyerang polisi menggunakan petasan dan menutup jalan tol.
Pembubaran dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro dengan melibatkan petugas Sabhara dan dua unit kendaraan taktis milik kepolisian.
Mereka dibubarkan pada pukul 18.30 WIB.
“Anda sudah melewati massa aksi menyampaikan pendapat dan juga menutup jalan tol,” ujar Susatyo dari dalam mobil pengurai massa, Kamis (27/3/2025) petang.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
MPR: Butuh kreativitas dan kolaborasi untuk tingkatkan literasi rakyat
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan dibutuhkan beragam kreativitas dan kolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan gemar membaca di kalangan masyarakat.
Untuk itu, kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus diwujudkan untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di tanah air.
“Berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui sejumlah program yang mendorong agar masyarakat gemar membaca harus terus dilakukan di tengah sejumlah keterbatasan yang kita hadapi saat ini,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamia.
Adapun di tengah suasana mudik, pada Rabu (26/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan buku untuk para pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Langkah tersebut merupakan bagian dari
Program Mudik Asyik Baca Buku (MABB) 2025 yang berlangsung pada 26–27 Maret 2025 di berbagai titik keberangkatan mudik.Publikasi Hasil Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas RI) dan PT Indekstat Konsultan Indonesia pada akhir tahun lalu mengungkapkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif.
Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada 2024 berada pada poin 72,44. Capaian itu meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 66,70. Meski meningkat, capaian TGM pada 2024 masih masuk kategori sedang.
Lestari berharap upaya untuk mewujudkan gemar membaca menjadi sebuah gerakan yang dapat melibatkan semua pihak, sehingga berdampak lebih luas.
Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari dapil II Jawa Tengah itu menilai upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di berbagai sektor.
Dengan semakin baik literasi, masyarakat diharapkan dapat memahami sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa ini, sehingga dapat ikut berperan aktif dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut.
Wakil rakyat yang membidangi pendidikan, olahraga, dan riset itu berharap para pemangku kepentingan dapat menciptakan sejumlah kreativitas untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki seperti Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah.
Ia meyakini dengan keterlibatan semua pihak, upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat dapat lebih masif dan diharapkan mampu meningkatkan literasi setiap warga negara.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025 -
BSI Bank Pembayar Zakat Terbesar di RI, Serahkan Rp787,5 M Selama 4 Tahun
PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan posisi sebagai bank pembayar zakat terbesar di Indonesia dan menegaskan konsistensinya dalam memberikan kemanfaatan. Sejak berdiri pada 2021 hingga 2024 lalu, jumlah zakat yang diserahkan BSI kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus bertumbuh dengan total nilai mencapai Rp787,5 miliar.Nilai tersebut terdiri atas penyerahan zakat dari BSI kepada BAZNAS sebesar Rp123,17 miliar pada tahun 2021, kemudian naik menjadi Rp173,06 miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp222,77 miliar pada tahun 2023 dan naik lagi menjadi Rp268,5 miliar pada tahun 2024.
Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta secara simbolis menyerahkan zakat kepada Ketua BAZNAS K.H Noor Achmad, dalam acara pelaksanaan zakat bertajuk Cahaya Zakat di Istana Negara, Jakarta pada Kamis sore (27/3). Penyerahan zakat tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Bob mengatakan penyaluran zakat ini menjadi komitmen BSI sebagai institusi keuangan syariah untuk mengalokasikan 2,5% zakat dari perolehan laba operasional maupun zakat karyawan. Selain zakat Perusahaan dan pegawai, BSI sebagai Sahabat Financial, Sosial dan Spiritual juga menyediakan platform all channel termasuk digital melalui BYOND by BSI salah satunya untuk mempermudah pembayaran zakat nasabah.
“Alhamdullilah, peningkatan zakat sejalan dengan pertumbuhan laba bersih Perusahaan yang solid. Karena laba tumbuh double digit maka pembayaran zakat pun sejalan,” ujar Bob.
Di sisi lain, dengan zakat BSI pada 2024 yang mencapai Rp268,5 miliar, bank syariah terbesar di Indonesia ini memberi kontribusi lebih dari 50% dari target pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ditargetkan oleh BAZNAS selama Ramadan 2025/1446 H. BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS pada Ramadan tahun ini mencapai Rp509,5 miliar, naik 18,4% dibandingkan tahun sebelumnya Rp430 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berzakat merupakan upaya memperdalam rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia yang kita dapatkan. “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan,” kata Presiden.
Presiden pun mengatakan zakat ke depan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim di Tanah Air. Sebab, potensi zakat nasional masih sangat besar yaitu Rp327 triliun. Sedangkan penerimaan tahun ini baru Rp41 triliun. Menurut perhitungan pemerintah, kemiskinan absolut dapat diatasi hanya dengan anggaran sekitar Rp30 triliun.
Sementara itu, Ketua BAZNAS K.H Noor Achmad menyampaikan bahwa pengaruh penyaluran zakat secara simbolis di Istana Negara sangat positif. Hal itu memacu pembayaran zakat dari masyarakat di seluruh Indonesia dengan pertumbuhan 30%-40% per tahun. Dia pun menekankan potensi zakat yang sangat besar, mencapai Rp327 triliun per tahun namun baru teroptimalisasi Rp41 triliun se-Indonesia oleh BAZNAS dan seluruh lembaga amil zakat (LAZ) harus terus dimaksimalkan.
“Alhamdulillah muzaki berkembang, pada 2023 mencapai 27 juta orang. Dan pada 2024 mencapai 28,1 juta orang. Artinya masyarakat Indonesia masyarakat luar biasa memiliki kepedulian menyisihkan sebagian hartanya untuk yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.
Dana zakat tersebut disalurkan BAZNAS ke beberapa sektor penting seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dia pun mengamini Presiden bahwa zakat perlu dioptimalkan melalui kementerian, lembaga, otoritas atau perusahaan negara. Dia mencontohkan zakat yang nilainya terbesar yang disalurkan oleh BSI.
“Alhamdulillah pula ada zakat terbesar diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sebesar Rp268,5 miliar,” tuturnya.
Zakat Melalui BYOND Meningkat
Di sisi lain, penyaluran zakat melalui BSI menjadi lebih efektif melalui e-channel perseroan. Di mana penghimpunan zakat melalui e-channel BSI hingga 19 Maret 2025 telah mencapai Rp11,87 miliar secara year to date.
Pembayaran zakat ini tersedia di BYOND by BSI. Bahkan pada masa Ramadan, BYOND juga menyediakannya layanan khusus pembayaran zakat fitrah. Adapun dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang masuk dalam platform BYOND di antaranya BAZNAS, BSI Maslahat, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, DT Peduli, dan 18 LAZ nasional lainnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Menteri LH Ancam Gugat Perusahaan Terkait Sampah Plastik, Market Leader AMDK jadi Perhatian
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan peringatan kepada para produsen yang abai terhadap pengelolaan sampah. Ia memastikan siap menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi penyumbang utama sampah plastik di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat meninjau proses pemulihan sampah plastik di fasilitas yang dikelola oleh organisasi lingkungan Sungai Watch di Sukawati, Gianyar, Bali, pada Senin, 24 Maret 2025. Jalur hukum yang ditempuh tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Kami akan tuntut. Datanya sudah konkret,” ujar Hanif.
Dalam laporan Brand Audit Report 2024 yang dirilis oleh Sungai Watch, setidaknya ada beberapa produsen yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di perairan Indonesia. Salah satunya, perusahaan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersohor di Tanah Air.
Laporan ini menyebutkan bahwa dalam empat tahun berturut-turut, perusahaan tersebut menduduki peringkat teratas sebagai penyumbang utama sampah plastik di berbagai perairan dan lokasi pembuangan sampah.
Berdasarkan audit yang dilakukan terhadap 623.021 item sampah yang dikumpulkan dari sungai, pantai, dan tempat pembuangan sampah di Bali serta Banyuwangi, ditemukan bahwa perusahaan market leader AMDK menyumbang sebanyak 36.826 item sampah plastik. Jenis kemasan gelas plastik yang diproduksi oleh perusahaan tersebut menjadi kontributor terbesar dalam pencemaran lingkungan.
Sungai Watch menyoroti ketidakseimbangan antara klaim perusahaan terkait inisiatif daur ulang dengan realitas di lapangan. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa seluruh kemasannya ‘100 persen dapat didaur ulang’, faktanya produk dalam kemasan gelas plastik sekali pakai masih mendominasi dan sulit didaur ulang di Indonesia.
Tindak lanjut pemerintah terhadap produsen abai pengelolaan sampah
Menteri Hanif menegaskan produsen memiliki tanggung jawab penuh atas kemasan produk yang mereka hasilkan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara jelas mengatur bahwa perusahaan harus memastikan produknya dapat dikelola atau didaur ulang dengan baik.Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup berencana menerapkan mekanisme ganti rugi terhadap perusahaan yang berkontribusi besar terhadap pencemaran. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika perusahaan tetap tidak melakukan perbaikan, pemerintah tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke pengadilan.
“Dan sepertinya hampir di semua pengadilan kami tidak pernah kalah,” ujar Menteri Hanif dengan tegas.
Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menangani masalah sampah plastik. Penerapan aturan yang lebih ketat akan memaksa produsen untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan besar untuk benar-benar bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk mereka.
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan peringatan kepada para produsen yang abai terhadap pengelolaan sampah. Ia memastikan siap menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi penyumbang utama sampah plastik di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat meninjau proses pemulihan sampah plastik di fasilitas yang dikelola oleh organisasi lingkungan Sungai Watch di Sukawati, Gianyar, Bali, pada Senin, 24 Maret 2025. Jalur hukum yang ditempuh tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Kami akan tuntut. Datanya sudah konkret,” ujar Hanif.Dalam laporan Brand Audit Report 2024 yang dirilis oleh Sungai Watch, setidaknya ada beberapa produsen yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di perairan Indonesia. Salah satunya, perusahaan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersohor di Tanah Air.
Laporan ini menyebutkan bahwa dalam empat tahun berturut-turut, perusahaan tersebut menduduki peringkat teratas sebagai penyumbang utama sampah plastik di berbagai perairan dan lokasi pembuangan sampah.
Berdasarkan audit yang dilakukan terhadap 623.021 item sampah yang dikumpulkan dari sungai, pantai, dan tempat pembuangan sampah di Bali serta Banyuwangi, ditemukan bahwa perusahaan market leader AMDK menyumbang sebanyak 36.826 item sampah plastik. Jenis kemasan gelas plastik yang diproduksi oleh perusahaan tersebut menjadi kontributor terbesar dalam pencemaran lingkungan.
Sungai Watch menyoroti ketidakseimbangan antara klaim perusahaan terkait inisiatif daur ulang dengan realitas di lapangan. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa seluruh kemasannya ‘100 persen dapat didaur ulang’, faktanya produk dalam kemasan gelas plastik sekali pakai masih mendominasi dan sulit didaur ulang di Indonesia.Tindak lanjut pemerintah terhadap produsen abai pengelolaan sampah
Menteri Hanif menegaskan produsen memiliki tanggung jawab penuh atas kemasan produk yang mereka hasilkan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara jelas mengatur bahwa perusahaan harus memastikan produknya dapat dikelola atau didaur ulang dengan baik.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup berencana menerapkan mekanisme ganti rugi terhadap perusahaan yang berkontribusi besar terhadap pencemaran. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika perusahaan tetap tidak melakukan perbaikan, pemerintah tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke pengadilan.
“Dan sepertinya hampir di semua pengadilan kami tidak pernah kalah,” ujar Menteri Hanif dengan tegas.
Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menangani masalah sampah plastik. Penerapan aturan yang lebih ketat akan memaksa produsen untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan besar untuk benar-benar bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ROS)
-
BUMA Terbitkan Sukuk Rp2 Triliun, Investor Langsung Serbu!
Jakarta: PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk (IDX: DOID), resmi mencatatkan Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penerbitan sukuk senilai Rp2 triliun ini mendapat sambutan luar biasa dari investor dengan oversubscribed 1,1 kali, mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap BUMA.
Sukuk Ijarah BUMA 2025 dorong langkah besar di Pasar Modal Syariah
BUMA menerbitkan sukuk dalam tiga seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Menariknya, lebih dari 50 persen dana yang masuk berasal dari investor jangka panjang yang memilih tenor 5 tahun.
Hal ini menunjukkan optimisme pasar terhadap stabilitas dan prospek jangka panjang BUMA.Direktur BUMA International Group, Iwan Fuad Salim, menyampaikan kebanggaannya atas pencatatan sukuk ini. Pencatatan Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 adalah tonggak bersejarah bagi kami.
“Ini merupakan tonggak bersejarah bagi Grup, khususnya bagi PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), yang telah berkiprah dan memiliki rekam jejak yang kuat di industri pertambangan Indonesia selama lebih dari 26 tahun,” kata Iwan di Jakarta, 27 Maret 2025.
Dukungan BEI dan regulator
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang, turut memberikan apresiasinya. Dia bilang, BUMA menjadi perusahaan ketiga yang mencatatkan Sukuk Ijarah tahun ini di BEI.
“Pencapaian pencatatan Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 merupakan bagian dari kerja keras segenap manajemen dan karyawan perseroan yang sangat kami apresiasi, serta menjadi langkah awal bagi Perseroan untuk menjadi lebih besar lagi,” tutur Kristian.
Dengan pencatatan ini, BUMA bergabung dengan 59 emisi Sukuk Ijarah lainnya di BEI, memperkuat posisinya di pasar modal syariah Indonesia.
Alokasi dana Sukuk BUMA
BUMA berencana menggunakan hasil penerbitan sukuk ini untuk memperkuat operasional di Indonesia.
Dana akan dibagi secara merata dengan rincian 50 persen untuk belanja modal (capital expenditure) guna meningkatkan kapasitas operasional.
Sebanyak 50 persen sisanya untuk modal kerja, memastikan kelancaran operasional perusahaan.
Penerbitan sukuk ini pun didukung oleh tiga perusahaan sekuritas ternama, yaitu PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Tertarik dengan investasi di Sukuk? Pantau terus berita terbaru seputar pasar modal hanya di sini!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ANN)
-
Menaker akan minta klarifikasi aplikator terkait BHR ojol Rp50 ribu
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan akan meminta klarifikasi kepada manajemen perusahaan aplikator ojek online (ojol) menyusul laporan bahwa sebagian pengemudi hanya menerima Bantuan Hari Raya (BHR) sebesar Rp50 ribu.
Yassierli dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam surat edaran, BHR diberikan kepada pengemudi yang dikategorikan berkinerja baik dan produktif.
Besaran bervariasi, ada yang menerima Rp900 ribu atau jumlah lainnya. Namun, tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator mengkategorikan pengemudi di luar kriteria tersebut.
“Tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator ini mengkategorikan di luar itu, dan besaran berapa itu yang perlu klarifikasi ke mereka,” kata dia.
Yassierli mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan aplikator ojek online untuk membahas hal tersebut. Namun dia tidak bisa memastikan kapan pertemuan itu akan dilakukan.
“Hopefully (sebelum lebaran), saya enggak bisa janji karena ini juga sifatnya imbauan kepada mereka,” ujar dia.
Meski begitu, Yassierli menilai inisiatif BHR untuk ojol sebagai langkah positif karena baru pertama kali dilakukan tahun ini. Dia meminta pemahaman semua pihak mengingat waktu persiapan yang terbatas.
Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menyebutkan bahwa pihaknya mencatat sekitar 800 ojol di seluruh Indonesia tidak menerima BHR yang seharusnya, dimana sekitar 80 persen dari data itu rata-rata menerima Rp50 ribu per pengemudi ojol.
Atas kondisi itu, SPAI pengadukan besaran pencairan BHR yang tidak sesuai tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan karena menduga aplikator telah melanggar instruksi Presiden Prabowo Subianto dan surat edaran Kemnaker.
Lily berharap Kemnaker dapat memanggil para aplikator sehingga pengemudi ojol bisa mendapatkan haknya.
“Mungkin memanggil untuk memberikan sanksi, memanggil mereka untuk memberikan benar-benar yang sudah diarahkan oleh Presiden (pemberian BHR),” kata Lily.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
PMI Jakbar sediakan posko siaga lebaran di dua terminal
Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat menyediakan posko siaga lebaran bagi para pemudik di dua terminal, yakni Terminal Kalideres dan Terminal Grogol.
Posko tersebut dibuka mulai 24 Maret hingga 6 April 2025, dengan jadwal layanan Terminal Kalideres mulai pukul 08.00-17.00 WIB dan Terminal Grogol mulai pukul 16.00-24.00 WIB.
Ketua PMI Jakarta Barat Beky Mardani di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya menyiagakan 50 personel yang terdiri dari dokter, perawat, petugas ambulans, dan relawan yang akan bertugas selama arus mudik dan arus balik di kedua posko tersebut.
“Kami pastikan pemudik yang butuh pertolongan pertama atau layanan kesehatan dapat segera mendapatkan bantuan,” ujar Beky.
Adapun layanan yang diberikan seperti pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah, pertolongan pertama untuk pemudik yang mengalami kelelahan, pusing, atau cedera ringan.
“Kemudian kita ada layanan ambulans untuk evakuasi medis darurat,” kata Beky.
Selanjutnya, di samping memberikan layanan kesehatan, PMI juga membagikan personal Kit kepada pemudik. Kit ini berisi perlengkapan sederhana seperti obat-obatan ringan dan antiseptik yang dapat digunakan selama perjalanan.
“Dengan layanan ini, diharapkan perjalanan mudik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh pemudik,” pungkas Beky.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025