Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Warganet kontra UU TNI sebarkan narasi bunuh Presiden RI

    Warganet kontra UU TNI sebarkan narasi bunuh Presiden RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warganet yang kontra terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan mendukung aksi massa menyebarkan narasi pembunuhan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pewarta ANTARA di Jakarta, Jumat, melaporkan akun-akun tersebut menyebarkan narasi membunuh presiden di media sosial X. Salah satunya adalah akun @paraworkz yang cuitannya viral dengan 40 ribu likes dan 7,8 ribu retweet.

    Akun @paraworkz menuliskan “someone couldve pulled a jfk.. just saying tho ????” dalam bahasa Inggris, dalam cuitan yang disertai video pemandangan mobil iring-iringan Presiden Prabowo dari jarak jauh. Cuitan itu dibuat pada tanggal 26 Maret 2025 pada pukul 13.53 WIB.

    Cuitan itu merujuk pada kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy (JFK) yang tewas akibat pembunuhan yang terjadi pada tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Saat itu, Kennedy sedang berkendara dalam iring-iringan mobil kepresidenan.

    Kennedy ditembak dari lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Si pembunuh menggunakan senapan Carcano Italia 6,5×52 mm M91/38 untuk menembak JFK dari jarak jauh.

    Di cuitan lainnya, akun @paraworkz kerap menyebarkan kabar terkait aksi massa menolak UU TNI dan menuliskan makian untuk pemerintahan dan aparat keamanan.

    Dalam cuitannya tentang pembunuhan presiden, akun @elbandithot merespons dengan meme yang menyatakan “I act like l’m fine but deep down I want more presidential assassination,” dalam bahasa Inggris, yang artinya “saya bertindak seolah-olah saya baik-baik saja, tetapi jauh di lubuk hati saya, saya menginginkan lebih banyak pembunuhan presiden.”

    Selain itu, ada pula akun @Mii_mishka yang membalas cuitan @paraworkz dengan menyebut “kepala”, yang kemudian dihapus.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis (20/3) menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi Undang-Undang TNI baru.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Dalam Pasal 47 UU TNI yang setujui DPR tersebut, prajurit TNI diatur dapat mengisi jabatan di BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Berdasarkan data Mabes TNI per Februari 2025, terdapat dua prajurit yang telah bertugas di BNPB, 12 di BNPP, 18 di BNPT, 129 di Bakamla, dan 19 di Kejagung.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 158.351 Narapidana Dapat Remisi Nyepi dan Lebaran 2025

    158.351 Narapidana Dapat Remisi Nyepi dan Lebaran 2025

    Cibinong, Beritasatu.com – Sebanyak 158.351 narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri atau Lebaran 2025. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga binaan serta mendorong mereka untuk memperbaiki diri selama menjalani hukuman.

    Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat (28/3/2025). Acara ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh unit pemasyarakatan di Indonesia.

    Disampaikan Agus, dalam perayaan Nyepi, sebanyak 1.629 narapidana beragama Hindu menerima remisi, dengan 20 orang di antaranya langsung bebas. Sementara itu, saat Idulfitri, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam mendapatkan remisi, dengan 928 orang langsung bebas.

    “Sebentar lagi kita akan merayakan Nyepi, disusul Idulfitri. Bagi warga binaan beragama Hindu dan Islam yang telah memenuhi syarat, mereka berhak mendapatkan remisi sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik selama di dalam lapas,” jelasnya.

    Agus menekankan, remisi Hari Raya Nyepi dan Lebaran diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan positif dan kepatuhan terhadap aturan di lembaga pemasyarakatan.

    “Intinya, selama menjalani masa hukuman, mereka telah menunjukkan perilaku baik sehingga layak mendapatkan remisi Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025,” kata Agus. 

  • Pertamina Dukung ‘Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025”

    Pertamina Dukung ‘Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025”


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Pertamina (Persero), kembali ambil bagian dalam mendukung kegiatan “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025”, yang  diinisiasi  oleh Kementerian BUMN. Digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada 27 Maret 2025. Rombongan pemudik dilepas langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, didampingi jajaran Komisaris dan  Direksi BUMN yang terlibat, termasuk Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
     
    “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025” digelar dengan tujuan memberikan fasilitas transportasi bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya Idulfitri di kampung halaman dengan aman, nyaman dan tetap mengutamakan keselamatan. Didukung sebanyak 83 perusahaan BUMN, di bawah Kementerian BUMN termasuk Pertamina, diikuti  sebanyak 105.900  peserta mudik.
     
    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terselenggaranya kegiatan “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025” ini, sesuai  dengan arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, dimana BUMN sebagai korporasi diharapkan terus harus meningkatkan performa, tetapi juga  tidak lupa untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada publik.

    “Didukung oleh 83 BUMN yang berkolaborasi, diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat yang akan mudik, dalam rangka merayakan hari raya, bisa berjalan dengan baik dengan tetap mengutamakan keselamatan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada jajaran Komisaris dan Direksi BUMN yang terlibat dalam kegiatan ini”, ujarnya.
     
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, mengapresiasi upaya kolaborasi yang dilakukan para BUMN, melalui kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik, mulai dari keberangkatan hingga ketibaan di tempat tujuan.

    “Dukungan BUMN sangat kami apresiasi,dari tahun ke tahun,saya juga melihat ada peningkatan animo masyarakat mengikuti program mudik gratis ini, sehingga diharapkan kedepannya akan semakin lebih baik dan lebih banyak lagi masyarakat yang akan dilayani mudik gratis ini.”, tutur Dudy.
     
    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, pada hari ini Pertamina memberangkatkan 1 bus, berisi 40 pemudik dengan tujuan Kota Cirebon. Setelah sebelumnya Pertamina juga telah melakukan program tahunan Mudik Bareng Pertamina dengan memberangkatkan 5.000 pemudik dari TMII pada 25 Maret 2025.
     
    “Peserta mudik Pertamina juga dilindungi oleh asuransi jiwa dari PertaLife dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan anak usaha Pertamina. Selain itu, untuk menjamin keselamatan selama perjalanan, seluruh armada dan pengemudi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan kesehatan. Hal ini menjadi bentuk komitmen Pertamina dalam memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, selamat, dan terlindungi hingga tiba di tujuan,” jelas Fadjar.
     
    Kehadiran Pertamina, juga sangat diapresiasi oleh para pemudik,yang pertama adalah Putut, pemudik Asal Pulogebang Jakarta Timur, dirinya merasa bahagia bisa mengikuti kegiatan ini, setelah sebelumnya gagal war ticket bus.

    “Jujur ini pertama kali saya ikut mudik gratis dan kemarin sempat war tiket cuma gak dapat. Saya senang sekali berkesempatan mengikuti  mudik gratis BUMN lewat Pertamina”, ujarnya.

    Dirinya juga mengapresiasi pelayanan dan fasilitas yang dihadirkan Pertamina, “Diluar dugaan secara pelayanan benar-benar Pertamina support banget tidak hanya tiket bus gratis, saya juga mendapat banyak sekali goodie bag, benar-benar diluar prediksi, isinya lengkap ada bantal, sajadah selimut,mukena,obat-obatan, snack juga makanan berat untuk berbuka puasa”, tambahnya. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Sidang Isbat Lebaran Idulfitri 2025? Ini Jadwal dan Tahapannya

    Kapan Sidang Isbat Lebaran Idulfitri 2025? Ini Jadwal dan Tahapannya

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan lebaran Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Sidang isbat dijadwalkan dilaksanakan pada 29 Ramadan yang jatuh pada 29 Maret 2025.

    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadhan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad dikutip dari Antara, Jumat 28 Maret 2025.

    Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    Kemenag mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam, termasuk LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Sidang Isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     

     

    Diprediksi 1 Syawal 1446 H Jatuh 31 Maret 2025
    Rokhmad memprediksi Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan insya Allah (Idul Fitri) kita akan sama, yaitu di tanggal 31 Maret,” ungkapnya

    Abu menjelaskan secara astronomis atau hisab pada 29 Ramadhan 1446 Hijriah, belum terjadi ijtimak. Posisi hilal masih di bawah ufuk antara -3 hingga -1 derajat. Artinya, secara teori hilal tidak mungkin bisa diamati.

    Selain itu, posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat berdasarkan musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darusssalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

    Kendati demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia untuk verifikasi atas perhitungan hisab.

    “Meskipun tidak dapat diamati, Rukyatul Hilal tetap kami lakukan karena merupakan ajaran Islam. Yang kedua, juga saya kira syiar Islam, ketiga, juga merupakan bagian dari layanan keagamaan dari pemerintah,” jelasnya.

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan lebaran Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Sidang isbat dijadwalkan dilaksanakan pada 29 Ramadan yang jatuh pada 29 Maret 2025.
     
    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadhan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad dikutip dari Antara, Jumat 28 Maret 2025.
     
    Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    Kemenag mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam, termasuk LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.
     
    Sidang Isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     

     

    Diprediksi 1 Syawal 1446 H Jatuh 31 Maret 2025
    Rokhmad memprediksi Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan insya Allah (Idul Fitri) kita akan sama, yaitu di tanggal 31 Maret,” ungkapnya
     
    Abu menjelaskan secara astronomis atau hisab pada 29 Ramadhan 1446 Hijriah, belum terjadi ijtimak. Posisi hilal masih di bawah ufuk antara -3 hingga -1 derajat. Artinya, secara teori hilal tidak mungkin bisa diamati.
     
    Selain itu, posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat berdasarkan musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darusssalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
     
    Kendati demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia untuk verifikasi atas perhitungan hisab.
     
    “Meskipun tidak dapat diamati, Rukyatul Hilal tetap kami lakukan karena merupakan ajaran Islam. Yang kedua, juga saya kira syiar Islam, ketiga, juga merupakan bagian dari layanan keagamaan dari pemerintah,” jelasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Beri Remisi 158.351 Narapidana, Pemerintah Hemat Rp 81 Miliar

    Beri Remisi 158.351 Narapidana, Pemerintah Hemat Rp 81 Miliar

    Beri Remisi 158.351 Narapidana, Pemerintah Hemat Rp 81 Miliar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan
    remisi khusus
    (RK) dan
    pengurangan masa pidana
    (PMP) pada Hari Raya
    Nyepi
    dan
    Idul Fitri
    2025.
    Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada
    narapidana
    secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).
    Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.
    Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.
    “Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi,” kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.
    Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.
    Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.
    Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.
    Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.
    “Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investasi SDM Kunci Penguatan Ekosistem Riset

    Investasi SDM Kunci Penguatan Ekosistem Riset

    JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) RI, Stella Christie, menekankan bahwa investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi menjadi faktor utama dalam memperkuat ekosistem riset di perguruan tinggi.

    “Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sangat penting dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Jumat.

    Stella menegaskan bahwa perkembangan perguruan tinggi sangat bergantung pada keberadaan ekosistem yang mendukung para dosen dan peneliti untuk terus menghasilkan inovasi.

    Ia juga mengingatkan bahwa penelitian harus dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

    Oleh karena itu, Stella berharap perguruan tinggi dapat terus membekali mahasiswa dengan pola pikir kritis dan pendekatan metodologis dalam penelitian. Hal ini dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun budaya akademik yang berorientasi pada riset.

    “Riset yang berkualitas harus memberikan dampak yang jelas. Kita tidak hanya meneliti untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat luas,” tutur Stella.

    Ia juga mengacu pada hasil survei yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta kemampuan menyelesaikan masalah kompleks merupakan aspek yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

    Untuk mendukung pengembangan akademik, lanjutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dosen melalui program beasiswa S2 dan S3 yang dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

    Stella menegaskan bahwa peningkatan jumlah dosen dengan gelar doktor merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

    Selain itu, ia juga menyoroti peran penting sektor swasta dan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan riset di perguruan tinggi. Menurutnya, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dapat menciptakan solusi berbasis penelitian yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pertanian dan pembangunan daerah.

    “Dosen dan peneliti adalah pilar utama dalam menciptakan inovasi. Kita harus membangun lingkungan yang mendukung mereka untuk berkembang dan menghasilkan riset berkualitas,” pungkas Stella Christie.

  • 4 Daftar Bansos yang Cair hingga 27 Maret 2025 Jelang Lebaran

    4 Daftar Bansos yang Cair hingga 27 Maret 2025 Jelang Lebaran

    JABAR EKSPRES – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kabar gembira datang bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah dikabarkan akan mencairkan beberapa jenis bantuan sosial (bansos) hingga 27 Maret 2025. Pencairan ini dilakukan sebelum cuti bersama yang dimulai pada 28 Maret 2025, sehingga KPM dapat memanfaatkan dana tersebut untuk persiapan Lebaran.

    Setidaknya ada empat jenis bansos yang akan dicairkan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berikut rincian lengkapnya:

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH menjadi salah satu bantuan yang paling ditunggu oleh masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada KPM yang telah melalui proses validasi pada November-Desember 2024. Nominal bantuan yang akan diterima bervariasi, mulai dari Rp225 ribu hingga Rp600 ribu, tergantung pada kategori penerima manfaat.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT 

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT juga masuk dalam daftar bansos yang akan cair hingga 27 Maret 2025. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu. Dana ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Program Indonesia Pintar (PIP)

    Bantuan PIP diperuntukkan bagi siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK sederajat yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel. Besaran bantuan yang diterima berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Rp225.000Siswa SMP: Rp375.000Siswa SMA/SMK: Rp900.000

    Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban pendidikan bagi keluarga kurang mampu, terutama dalam menghadapi tahun ajaran baru.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    BLT Dana Desa

    Bantuan ini diberikan kepada KPM dengan nominal Rp300 ribu per bulan. Biasanya, BLT Dana Desa dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga penerima manfaat akan mendapatkan Rp900 ribu. Namun, Kementerian Sosial telah membuat aturan baru terkait bantuan ini, di mana KPM hanya bisa menerima BLT Dana Desa maksimal selama lima tahun.

    Pengecualian diberikan bagi lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, dan anak balita yang tetap bisa menerima bantuan tanpa batas waktu. Sementara itu, KPM yang berada dalam usia produktif akan dialihkan ke program pemberdayaan agar bisa lebih mandiri secara ekonomi.

  • Hormati Puasa, Umat Hindu Lombok Gelar Pawai Ogoh-ogoh Penuh Toleransi

    Hormati Puasa, Umat Hindu Lombok Gelar Pawai Ogoh-ogoh Penuh Toleransi

    Mataram, Beritasatu.com – Lebih dari seratus ogoh-ogoh dengan berbagai rupa dan kreasi membanjiri jalan utama Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947, Jumat (28/3/2025). 

    Pawai ogoh-ogoh ini dilepas langsung oleh Gubernur NTB LM Iqbal didampingi Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat Hindu Lombok.

    Kemeriahan pawai terlihat dari antusiasme masing-masing peserta yang berasal dari berbagai banjar (komunitas) Hindu di seluruh Pulau Lombok, termasuk Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kreativitas mereka dalam mengarak ogoh-ogoh yang merupakan representasi dari Bhuta Kala (energi negatif).

    Gubernur NTB LM Iqbal menyampaikan apresiasi atas kelancaran dan semangat toleransi yang ditunjukkan selama pawai berlangsung, terutama karena kegiatan ini dilaksanakan di tengah bulan suci Ramadan.

    “Meskipun kegiatan pawai ogoh-ogoh ini berlangsung di tengah-tengah bulan Ramadan, saya melihat di sepanjang jalan, umat Hindu memberikan penghormatan terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujar Gubernur Iqbal.

    Lebih lanjut, gubernur menilai upacara pawai ogoh-ogoh dan rangkaian Tribrata Catur Nyepi yang akan dimulai pada malam harinya, masyarakat NTB dapat menunjukkan kepada dunia tentang nilai-nilai perdamaian, toleransi antar umat beragama, dan solidaritas yang kuat.

    “Mari kita tunjukkan dan buktikan kepada dunia bahwa kita warga NTB adalah warga yang cinta damai, yang memahami artinya toleransi umat beragama, warga yang memahami apa artinya solidaritas antar sesama warga NTB,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB I Wayan Karioka menjelaskan pawai ogoh-ogoh ini merupakan wujud kreativitas anak-anak muda Hindu di Lombok. 

    “Ada seratus lebih ogoh-ogoh, jadi secara skala merupakan kreativitas anak-anak muda. Dan ini bagaimana kita melakukan pembersihan menjelang Hari Raya Nyepi, jadi dua hal itu sejalan dan beraktivitas,” kata I Wayan Karioka.

    Untuk tahun ini, tema yang diangkat dalam pawai ogoh-ogoh adalah “Manawe Sewe” dan “Mandawe Sewe”, yang memiliki inti makna pelayanan.. 

  • Resmi, Prabowo Sahkan PP Perlindungan Anak di Ruang Digital

    Resmi, Prabowo Sahkan PP Perlindungan Anak di Ruang Digital

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perlindungan Anak. Pengesahan dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/3/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perlindungan Anak . Pengesahan dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2025, Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaran Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, PP Tuntas,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan pengesahan PP ini penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. “Kita hadir di sini untuk acara yang sangat penting, untuk anak-anak kita, anak-anak kita adalah masa depan bangsa Indonesia,” katanya.

    “Anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan meneruskan pembangunan bangsa sehingga Indonesia nanti tidak lama lagi menjadi negara yang berhasil, negara yg makmur, negara yang aman negara yang bersatu, negara yang adil,” tambah Prabowo.

    Menurut Prabowo, pengesahan PP ini telah memperhatikan seluruh masukan dari berbagai unsur. “Beberapa saat yang lalu, Saya didatangi Ibu Menteri Komdigi menyampaikan segala usaha yang telah dilakukan segala diskusi masukan-masukan dari semua unsur menanggapi memperhatikan arah yang berbahaya dari salah guna daripada media digital yang akan merusak masa depan anak-anak kita,” katanya.

    Prabowo langsung menyetujui semua saran yaitu segera dilakukan upaya-upaya untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia.

    “Jadi teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita,” katanya.

    (abd)

  • Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    …, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.

    Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.

    “Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

    Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.

    Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.

    Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.

    Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025