Negara: Indonesia

  • 8
                    
                        Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit? 
                        Nasional

    8 Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit? Nasional

    Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan agar Papua ditanami sawit saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah
    Papua
    pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM,” kata Prabowo, Selasa.
    Mengapa demikian?
    Menurut Prabowo, rencana itu merupakan salah satu cara Indonesia mencapai
    swasembada energi
    dalam lima tahun ke depan, selain swasembada pangan.
    Dia berharap, setiap daerah di Indonesia nantinya akan mampu swasembada energi.
    Terlebih, Papua memiliki sumber daya energi yang baik.
    Ia ingin Papua menikmati sumber dayanya yang melimpah, namun tetap dengan perencanaan yang ketat.
    “Jadi kita berharap tiap daerah nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ucap Prabowo.
    Selain sawit, Kepala Negara ingin Papua ditanami beragam jenis tumbuhan yang dapat diekstraksi untuk kepentingan swasembada energi.
    Salah satunya, tebu yang mampu menghasilkan etanol.
    “Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” jelas Prabowo.
    Begitu pun mengubah pemanfaatan energi berbahan bakar fosil dengan tenaga surya atau tenaga air yang tersedia di daerah masing-masing.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyebut, pemanfaatan tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan mampu menjangkau daerah-daerah terpencil.
    “Juga tenaga hidro, sekarang ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah,” beber dia.
    Prabowo beranggapan, negara dapat menghemat ratusan triliun untuk subsidi energi yang keluar setiap tahun.
    Pasalnya, Indonesia tidak akan lagi mengimpor BBM dari luar negeri, jika swasembada energi tercapai.
    “Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa
    tanam kelapa sawit
    , tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ungkap Prabowo.
    Sejauh ini, lanjut Prabowo, impor BBM Indonesia dari luar negeri mencapai Rp 520 triliun.
    Ia kemudian membayangkan jumlah penghematan yang dapat dilakukan, jika saja Indonesia mampu memotong kebutuhan impor BBM setengahnya.
    “Berarti ada Rp 250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp 500 triliun. Rp 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan Rp 1 triliun tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya, kita coba bayangkan, kita negara kaya apa? Ini bisa kita lakukan,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi di Jabatan Sipil Melukai Birokrasi

    Polisi di Jabatan Sipil Melukai Birokrasi

    Polisi di Jabatan Sipil Melukai Birokrasi
    Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    PENEMPATAN
    anggota kepolisian aktif dalam jabatan-jabatan sipil kembali mengemuka dan memantik perdebatan publik.
    Isu ini bukan sekadar persoalan teknis kepegawaian, melainkan menyentuh fondasi tata kelola pemerintahan demokratis, khususnya prinsip supremasi sipil, meritokrasi birokrasi, dan netralitas aparatur negara dalam pemilu.
    Dalam konteks negara demokrasi modern, birokrasi sipil adalah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Ia dibangun dengan prinsip profesionalisme, karier berjenjang, diklat, dan kompetensi teknokratik.
    Ketika jabatan-jabatan sipil strategis justru diisi oleh polisi aktif, maka yang terluka bukan hanya perasaan aparatur sipil negara (
    ASN
    ), tetapi arsitektur pemerintahan negara.
    Reformasi 1998 menegaskan satu prinsip mendasar: pemisahan tegas antara fungsi sipil dan fungsi keamanan.
    Polri diposisikan sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas menegakkan hukum, bukan sebagai aktor birokrasi sipil.
    Ketika polisi aktif menduduki jabatan sipil—terlebih tanpa mengundurkan diri dari institusinya—maka terjadi “overlapping authority” yang berbahaya.
    Supremasi sipil bukan slogan normatif. Ia adalah mekanisme pengendali kekuasaan agar aparat bersenjata tidak memiliki “dual loyalty”—kepada institusi asal dan kepada jabatan sipil yang diemban.
    Jika garis ini kabur, maka risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi terbuka.
    Lebih dari itu, praktik ini melukai sistem merit yang selama bertahun-tahun dibangun dengan susah payah dalam birokrasi Indonesia. ASN meniti karier melalui pendidikan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan seleksi terbuka.
    Ketika posisi puncak justru diisi oleh figur dari luar sistem ASN, pesan yang diterima oleh birokrasi sangat jelas: kompetensi dan loyalitas profesional tak lagi menjadi faktor utama.
    Akibatnya, demotivasi ASN tidak terelakkan. Aparatur sipil yang seharusnya menjadi motor penggerak roda pemerintahan di pusat maupun daerah justru merasa tersisih di rumahnya sendiri.
    Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi kualitas pelayanan publik dan kapasitas institusional negara.
    Indonesia pernah mengalami fase panjang ketika tentara memainkan peran dominan dengan label dwi-fungsi ABRI dalam urusan sipil.
    Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, atau demokratis. Justru sebaliknya, ia melahirkan birokrasi yang hierarkis, tertutup, dan miskin kontrol publik.
    Karena itu, kekhawatiran publik hari ini bukan berlebihan. Penempatan polisi aktif di jabatan sipil—meski dibungkus dalih kebutuhan keahlian dalam penegakan hukum atau penugasan khusus—secara sosiologis dan politis membangkitkan kembali trauma masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh.
    Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil patut diapresiasi.
    Putusan ini bukan sekadar koreksi hukum, melainkan penegasan arah penataan cara bernegara yang sehat.
    Namun, putusan hukum saja tidak cukup. Tanpa kemauan politik dan konsistensi pelaksanaan, praktik lama bisa terus berulang dalam bentuk dan nama yang berbeda. Kerap disebut sekarang dengan istilah multi-fungsi aparat keamanan.
    Pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih. Jika suatu jabatan adalah jabatan sipil, maka mekanisme pengisiannya harus tunduk pada sistem ASN dan prinsip meritokrasi.
    Jika negara membutuhkan keahlian tertentu dari aparat kepolisian, maka jalurnya jelas: pengunduran diri, transisi status, dan seleksi terbuka yang transparan.
    Pada saat yang sama, Polri perlu memperkuat reformasi internal agar karier anggotanya tidak “bocor” ke wilayah sipil yang bukan mandat institusionalnya.
    Profesionalisme kepolisian menurut hemat saya justru akan lebih kuat jika fokus pada fungsi utamanya: menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum secara profesional. Tak “tebang pilih” dan tak “cawe-cawe” dalam pemilu.
    Penempatan polisi aktif di jabatan sipil bukan persoalan siapa orangnya, melainkan soal sistem dan prinsip bernegara yang sehat. Pemerintahan demokratis tidak boleh dikendalikan oleh pragmatisme jangka pendek yang mengorbankan prinsip jangka panjang.
    Jika birokrasi terus dilukai hatinya, jangan heran bila pemikiran inovatifnya tak akan lahir, semangat pengabdiannya menjadi merosot. Bekerja apa adanya saja, “bisniss as ussual”.
    Tentu lebih jauh ini akan berefek kepada melemahnya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada penguasa negara.
    Penataan birokrasi negara menuntut konsistensi, keberanian politik, dan penghormatan pada batas-batas kewenangan institusi yang telah diamanahkan konstitusi. Di situlah masa depan kehidupan pemerintahan Indonesia dipertaruhkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi di Jabatan Sipil, Mahfud MD Sebut Perpol 2025 Telah Melawan UU

    Polisi di Jabatan Sipil, Mahfud MD Sebut Perpol 2025 Telah Melawan UU

    Bisnis.com, JAKARTA  – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai bahwa regulasi Polri bisa berada di jabatan sipil yang tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, sudah melanggar atau melawan undang-undang.

    Mahfud menilai  bahwa peraturan tentang Polri yang bisa melakukan tugas di luar struktur Polri sudah bertentangan dengan dua Undang-Undang yaitu, pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. 

    Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Kedua, dia mengatakan bahwa Perpol terbaru yang dirilis 2025 itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

    Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri.

    “Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah. Dia menjelaskan sipil tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.

    “Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. Anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

    Adapun 17 jabatan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki Anggota Polri, yaitu:

    1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

    3. Kementerian Hukum

    4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

    5. Kementerian Kehutanan

    6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

    7. Kementerian Perhubungan

    8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    10. Lembaga Ketahanan Nasional

    11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

    14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    15. Badan Intelijen Negara (BIN)

    16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

    17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Islah Bahrawi: Tidak Semua yang Bersorban Itu Waliyullah

    Islah Bahrawi: Tidak Semua yang Bersorban Itu Waliyullah

    Cerita itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Wakil Rais Aam PBNU.

    Saat itu, ia mengaku pernah diajak menghadiri sebuah pertemuan setelah rapat organisasi.

    “Saya waktu masih wakil rois am, kalau setelah rapat di PBNU, pulang malam, pesawat terakhir,” ujar Akhyar dikutip pada videonya yang beredar (17/12/2025).

    Ia mengatakan, dalam kesempatan tersebut dirinya diajak bertemu sejumlah pihak dalam sebuah forum di kawasan Kemayoran, Jakarta.

    “Saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak, karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa,” ucapnya.

    Dalam pertemuan itu, Akhyar menyebut hadir sebagian dari kelompok yang dikenal sebagai sembilan naga.

    “Sedang kumpul sebagian daripada sembilan naga. Tahu sembilan naga? Mungkin di sini belum mengenal,” katanya.

    Ia menjelaskan, istilah sembilan naga awalnya merujuk pada sembilan pengusaha besar yang meraih kesuksesan bisnis. Namun, jumlah tersebut kini disebut telah bertambah.

    “Sembilan naga itu mungkin awalnya sembilan orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlanya delapan belas orang,” ungkapnya.

    Lanjut Akhyar, delapan belas orang tersebut menguasai porsi yang sangat besar dari aset nasional.

    “Delapan belas orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari delapan puluh dua persen aset seluruh dunia miliknya delapan belas orang ini,” sebutnya.

    Ia bahkan menuturkan, dari kelompok tersebut terdapat satu orang dengan penguasaan aset yang sangat dominan.

    “Bayangkan. Bahkan dari delapan belas ada satu orang yang asetnya melebih daripada lima puluh satu persen seluruh Indonesia,” terangnya.

  • Bos Telkomsel Tak Khawatir soal AI Bubble, Ini Alasannya

    Bos Telkomsel Tak Khawatir soal AI Bubble, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Nugroho merespons kekhawatiran pasar terkait fenomena AI Bubble atau gelembung kecerdasan buatan (AI). 

    AI Bubble adalah kondisi ketika ekspektasi, investasi, dan valuasi AI melonjak tinggi melebihi fundamental ekonomi dan hasil komersial yang nyata. 

    Menurutnya, Indonesia relatif lebih terkendali dalam menyikapi tren teknologi baru dibandingkan sejumlah negara lain.

    “So far, saya lihatnya [Indonesia] lebih terkendali, lebih proper. Mungkin karena era setelah startup digital ini bubblenya baru-baru aja ya, jadi orang itu masih trauma,” kata Nugroho usai acara peresmian AI Innovation Hub yang digelar Telkomsel di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Dia menilai pengalaman bubble startup digital membuat pelaku industri lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi teknologi baru. Menurutnya, masih ada trauma di kalangan pelaku usaha sehingga kehati-hatiannya meningkat ketika menghadapi teknologi yang sedang booming dan membutuhkan investasi besar

    Nugroho mengatakan Telkomsel mempelajari cara menghindari risiko serupa agar tidak terjebak dalam euforia teknologi semata. 

    “Cara-caranya bagaimana kami sempat terhindar dari itu pun kami sudah pelajari dan Insya Allah kami bisa terhindar lah dari potential risk itu [AI Bubble],” katanya. 

    Nugroho menambahkan perkembangan teknologi sangat cepat dan dinamis, sehingga keputusan investasi harus sangat terukur.  Lebih jauh, Nugroho menilai keputusan investasi yang dilakukan secara gegabah, terutama karena dorongan FOMO, berisiko membuat aset teknologi cepat usang. 

    Dia mencontohkan, investasi besar-besaran pada perangkat seperti GPU Nvidia bisa kehilangan relevansi ketika proses pengadaan memakan waktu lama, sehingga perangkat yang diterima justru sudah tertinggal dari sisi teknologi dan menyulitkan perusahaan memperoleh imbal hasil yang optimal.

    Dia menegaskan kondisi tersebut dapat membuat investasi menjadi tidak relevan. 

    “Bayangkan betapa tidak relevan investment kita itu, sehingga sulit untuk mendapatkan ROI yang baik,” katanya. 

    Karena itu, Telkomsel memilih pendekatan yang lebih kolaboratif dan fleksibel dalam memanfaatkan AI.  “Nah ini yang mesti kita hati-hati. Jadi pendekatan-pendekatan seperti kolaborasi menggunakan AI, cloud computing, itu akan lebih bijak buat kita ini daripada kita ini nanti beli, invest mahal, kemudian tidak bisa naik ROI-nya,” ungkapnya. 

    Dalam konteks pengembangan jaringan, dia menilai adopsi teknologi 5G di Indonesia masih berada pada fase pertengahan menuju kematangan. Menurutnya, siklus evolusi teknologi jaringan umumnya berlangsung sekitar satu dekade, sehingga setelah adopsi 5G dimulai pada 2021, kemunculan generasi berikutnya seperti 6G baru berpotensi terjadi sekitar 2031.

    Dia menegaskan Telkomsel tidak ingin mengulang kesalahan bubble teknologi sebelumnya dengan berinvestasi terlalu agresif tanpa mempertimbangkan kesiapan pasar. 

    “Dan ini pun sama, jangan sampai kita tadi yang terkait dengan 3G bubble, kami juga tidak ingin jor-joran. Yang kami perhatikan itu bagaimana penetrasi 5G handset di market,” katanya. 

    Menurutnya, investasi jaringan perlu disesuaikan dengan tingkat adopsi perangkat di masyarakat. Dia menilai pembangunan jaringan 5G secara agresif akan berisiko tidak optimal apabila penetrasi ponsel 5G masih rendah, karena investasi besar tersebut justru dapat mengurangi kapasitas layanan 4G yang masih banyak digunakan pelanggan.

    “Nah ini yang kami jaga, jadi selama penetrasi handset-nya sudah oke, kami sih berani untuk 20–25% penetrasi di sebuah wilayah, kami dorong 5G,” ungkapnya. 

    Nugroho menekankan peningkatan teknologi harus berdampak langsung pada pengalaman pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Dia juga menolak persaingan berbasis harga semata di industri telekomunikasi. Menurutnya, perang harga justru berisiko menurunkan kualitas layanan dan reputasi nasional.

    Telkomsel ingin mendorong persaingan yang sehat demi peningkatan kualitas layanan nasional. 

    “Jadi makanya kita ini pengen mendorong, kami sebagai market leader di industri telekomunikasi tanah air, kita ingin mendorong, ayo kita bersama-sama bersaing dengan sehat, kita perbaiki customer experience di Indonesia, sehingga reputasi bangsa ini pun bisa naik di mata dunia,” ungkapnya. 

  • Harganya Rp 210 Jutaan, SUV Gagah Ini Mulai Bisa Dipesan

    Harganya Rp 210 Jutaan, SUV Gagah Ini Mulai Bisa Dipesan

    Jakarta

    Setelah meluncur November lalu, Tata Sierra akhirnya bisa dipesan konsumen. Keran pemesanan SUV yang dijual mulai dari Rp 210 jutaan itu dibuka sejak Selasa (16/12).

    Disitat dari Gaadiwaadi, Rabu (17/12), Tata Sierra bukan dijual di Indonesia, melainkan di India. Meski sudah bisa dipesan sekarang, namun pengiriman unitnya baru akan dimulai bulan depan.

    Konsumen India yang berminat membeli Tata Sierra cukup menyiapkan dana booking sebesar 21 ribu rupee atau Rp 3,8 jutaan. Permintaan mobil tersebut digadang-gadang akan meledak dan menimbulkan antrean pemesanan.

    Tata Sierra Foto: Doc. Tata Motors

    Sebagai catatan, Tata Sierra tersedia dalam beberapa varian berbeda di India, yakni Pure, Smart dan Adventure. Sementara banderolnya mulai dari 11.49 lakh rupee atau sekira Rp 210,3 jutaan.

    Secara umum, Tata Sierra punya desain yang serba tajam dan mengotak. Detailnya diracang minimalis, namun tetap memikat mata. Meski demikian, tetap saja, ada detail minor yang auranya agak ke-India-India-an, terutama di area bumper depan.

    Tata Sierra tersedia dalam dua opsi mesin, yakni bensin dan diesel. Mesin bensinnya berkapasitas 1,5 liter turbocharged dengan tenaga maksimum 160 PS dan torsi puncak 255 Nm.

    Sementara mesin dieselnya berkapasitas 1,5 liter dengan semburan tenaga 120 PS dan torsi hingga 280 Nm. Seluruhnya tersedia dalam pilihan transmisi DCT serta manual dan AT enam percepatan.

    Tata Sierra menggunakan platform ARGOS yang baru dan modular. Bahkan, saking tangguhnya, kendaraan itu ditargetkan meraih bintang lima dalam pengujian NCAP yang akan digelar sebentar lagi.

    Di bagian dalam, Sierra benar-benar terlihat modern berkat penggunaan layar tiga panel, sistem audio buatan JBL dengan teknologi Dolby Atmos dan material jok serta dasbor yang memang dirancang kekinian. Kemudian ada ADAS Level 2 dengan 20 kamera 360 derajat, enam airbags, pengisian daya ponsel nirkabel dan masih banyak lagi.

    (sfn/dry)

  • Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar

    Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar

    Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pukul 23.00 WIB, saat sebagian warga terlelap, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangasem Selatan, Batang, Jawa Tengah, justru mulai ramai.
    Puluhan relawan berbaju seragam biru muda berdatangan, mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap, mulai dari masker,
    hair net
    , hingga sarung tangan.
    Di ruang pengolahan, terlihat jagung segar yang baru tiba sedang dipipil. Sementara di dapur utama, aroma bumbu mulai tercium dari panci-panci besar yang mengepul.
    Di sudut lain, tim
    quality control
    (QC) bersiap memastikan setiap hidangan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi sebelum didistribusikan.
    Menariknya, mereka yang bekerja keras di balik dapur tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
    Bangkit dari keterbatasan, 47 relawan yang ada di SPPG itu diberdayakan untuk menyiapkan ribuan porsi makanan bergizi yang ditujukan kepada anak-anak penerima program
    MBG
    .
    Di antara mereka ada Martini, mantan pedagang
    chicken katsu
    yang kini menjadi bagian tim pengolahan. Setiap malam, perempuan tersebut bertugas mengolah bahan mentah menjadi hidangan siap santap, mulai dari memotong sayuran hingga memasak menu utama untuk ratusan porsi.
    Martini mengaku bergabung sebagai relawan MBG karena omzet dagangannya terus merosot hingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    “Dulu saya berjualan
    chicken katsu
    di depan SDK
    Karangasem
    . Omzet jualan cenderung menurun sampai untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, untuk kembali modal saja sudah alhamdulillah,” ujar Martini.
    Kini, perempuan itu rutin bekerja mulai pukul 23.00 hingga pagi hari. Meski harus meninggalkan fleksibilitas sebagai pedagang, Martini merasa mendapat lebih dari sekadar gaji tetap.
    “Di dapur ini, ibu-ibu rumah tangga seperti saya bisa meng-
    upgrade
    diri. Kami menggali potensi untuk lebih memahami masakan-masakan, baik masakan Nusantara maupun masakan dari luar,” katanya.
    Martini mengaku senang bisa bekerja di SPPG tersebut karena keluarganya mendukung penuh. Ia juga merasa wawasannya bertambah setelah bekerja di dapur MBG.
    Sementara itu, Fachri, relawan lain yang merupakan
    penyandang disabilitas
    dengan keterbatasan fisik pada kaki, juga merasa diterima tanpa diskriminasi di SPPG Karangasem Selatan. Ia bergabung dengan motivasi mulia—mengabdi untuk negara dan membantu masa depan anak-anak Indonesia.
    “Untuk fisik sih fleksibel aja. Di sini kan kami relawan sebagai tim, bukan individu. Maka dari itu, kami saling membantu bila ada yang dibutuhkan,” ujar Fachri.
    Lingkungan kerja yang inklusif membuat Fachri merasa nyaman. Semua relawan tidak ada memandang usia atau kondisi fisik, bekerja sebagai satu keluarga besar yang saling tolong-menolong.
    “Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali. Lingkungannya saling tolong-menolong satu sama lain dan kerjanya tim,” katanya.
    Mitra SPPG Karangasem Selatan Nurul Umam menjelaskan bahwa rekrutmen 47 relawan memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya adalah mantan pengangguran, lulusan SMP, hingga penyandang disabilitas.
    “Kami ingin program ini (MBG) bisa dirasakan di semua kalangan. Jadi, selain relawan harus berkompetensi, mereka (yang punya keterbatasan) juga kami berikan kesempatan untuk bisa ikut bergabung,” jelas Nurul.
    Menurut Nurul, tidak ada perbedaan perlakuan atau fasilitas antara relawan satu dengan lainnya. Hanya saja, untuk relawan penyandang disabilitas, penempatan kerja disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilannya.
    Proses rekrutmen relawan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari lamaran pekerjaan, wawancara, hingga tes kemampuan. Alhasil, tidak ada kendala berarti dalam penyiapan tim relawan.
    Setelah lolos seleksi, relawan mendapat pembekalan tentang standar operasional prosedur (SOP) dan keamanan pangan. SPPG Karangasem Selatan menerapkan protol ketat, termasuk kewajiban menggunakan APD lengkap dan menjaga sterilitas area pengolahan makanan.
    Kepala SPPG Karangasem Selatan Yafi Abdullah memberikan apresiasi terhadap kinerja para relawan. Ia menyebut Martini sangat baik dalam membantu relawan lain di tim pengolahan, sementara Fachri konsisten dan memiliki dedikasi tinggi.
    “Di SPPG ini, kami samakan semua (pekerjanya). Jadi, tidak ada perbedaan antara relawan yang satu dan yang lainnya. Mereka itu ibaratnya general, jadi biar saling berkomunikasi dan tidak ada perbedaan,” ujar Yafi.
    Di SPPG Karangasem Selatan, tiga relawan bahkan sudah memiliki sertifikat juru masak. Mereka bertugas memastikan setiap hidangan yang disiapkan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi.
    Keberadaan juru masak bersertifikat pun menjadi tulang punggung dalam menjaga kualitas makanan. Mereka dipercaya untuk memimpin pengolahan, mulai dari pemilihan bahan, teknik memasak, hingga QC sebelum makanan dikemas dan didistribusikan.
    Bagi para relawan,
    program MBG
    bukan sekadar pekerjaan. Martini berharap, program ini terus berjalan dan jangkauannya semakin luas agar dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia.
    “Kami memasak dengan sepenuh hati. Harapannya, para orangtua dan anak-anak di luar sana membersamai kami, mendukung agar program ini lebih luas jangkauannya,” ujarnya.
    Fachri pun berharap MBG diperluas hingga ke pulau-pulau kecil yang belum terjangkau. Menurutnya, anak-anak di pelosok juga berhak menikmati
    makanan bergizi gratis
    .
    “Harapannya, (program MBG) bisa lebih diperluas, seperti di pulau-pulau kecil yang belum ada dapur MBG. Semoga di tahun depan semua bisa menikmati makanan bergizi gratis ini,” kata Fachri.
    Sementara itu, Nurul menyebut dampak program MBG sangat luar biasa, tidak hanya bagi anak-anak penerima, tetapi juga bagi ekonomi masyarakat sekitar.
    Program MBG turut menggerakkan sektor
    ekonomi lokal
    karena SPPG memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani dan peternak setempat. Hal ini membuka pasar baru bagi produk pertanian dan peternakan di Kabupaten Batang.
    “Dari beberapa masyarakat yang awalnya tidak kerja, sekarang bisa bekerja dan mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga ikut berkembang dengan adanya program MBG,” ucap Nurul.
    Di balik setiap piring MBG yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia, ada tangan-tangan relawan seperti Martini dan Fachri yang bekerja penuh dedikasi. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga merajut harapan untuk masa depan generasi penerus bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Teknologi AI pada AC LG Bisa Hemat Energi hingga 27 Persen, Apa Saja Kecanggihannya?

    Teknologi AI pada AC LG Bisa Hemat Energi hingga 27 Persen, Apa Saja Kecanggihannya?

    Liputan6.com, Jakarta – LG Electronics Indonesia (LGEIN) mengklaim telah menyematkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dengan kemampuan deep learning pada unit pendingin ruangan (AC) untuk segmen Business-to-Business (B2B).

    Teknologi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kenyamanan pengguna sekaligus mencapai efisiensi energi yang signifikan.

    Department Leader B2B HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) of LG Electronics Indonesia, Ronny Ardiyanto, menjelaskan kecanggihan AI pada AC LG terletak pada kemampuannya untuk mempelajari dan merespons kondisi lingkungan serta perilaku pengguna secara otomatis.

    “Teknologi AI ini disematkan di unit outdoor (luar ruangan). Di AC, kontroler utama itu ada di outdoor. Dia yang nanti mengatur pendinginan, kerja kompresor, dan bagaimana kerja unitnya,” Ronny menjelaskan, Selasa (16/12/2025) di Jakarta.

    Meskipun ukurannya kecil, chip AI yang bertindak sebagai prosesor ini sangat kuat (powerful). Dalam menciptakan algoritma dan proses pembelajarannya, AI di AC LG berfokus pada pengontrolan dua faktor kunci yang menentukan kenyamanan dalam ruangan, yaitu temperature (suhu) dan humidity (kelembapan).

    “Kita bisa membuat AC dingin, tapi kalau akhirnya jadi kedinginan itu juga tidak bagus. Yang diperlukan sebetulnya adalah bagaimana kita merasa nyaman. Cukup dingin tapi tidak kedinginan dan tidak kepanasan,” ia menambahkan.

    Salah satu kemampuan utama AI ini adalah melakukan sensing (penginderaan) terhadap kondisi di dalam dan di luar ruangan.

  • 3
                    
                        Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia
                        Nasional

    3 Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia Nasional

    Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara yang modern dan makmur.
    Bahkan, banyak pihak yang memprediksi bahwa
    Indonesia
    akan menjadi negara terbesar kelima atau keempat di dunia dalam 10-20 tahun ke depan.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahan kepada
    kepala daerah se-Papua
    , di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
    “Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam pengarahannya, Selasa.
    Indonesia saat ini, kata Prabowo, merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia.
    Prabowo pun mengutip data International Monetary Fund (IMF), yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia senilai USD 4,66 triliun atau setara Rp 76,3 kuadriliun.
    Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan.
    Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan pengelolaannya.
    “Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” ujar Prabowo.
    Lanjutnya, transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Ia menegaskan ketidakrelaannya melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.
    Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota untuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan.
    “Kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana,” tegas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pajak Motor Matic Termurah di Indonesia yang Harganya Rp 15 Jutaan

    Pajak Motor Matic Termurah di Indonesia yang Harganya Rp 15 Jutaan

    Jakarta

    Motor matic paling murah di Indonesia ternyata harganya Rp 15 jutaan. Tapi tahu nggak pajak tahunannya berapa?

    Pilihan motor matic di Indonesia makin beragam. Tapi kalau cari yang harganya termurah, opsinya hanya TVS Dazz dengan banderol Rp 15 jutaan. Dengan harga segitu, rupanya pajak tahunannya masih di bawah Rp 300 ribu. Ditelusuri dalam Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025, TVS Dazz punya NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 11,7 juta.

    Selanjutnya motor matic TVS itu dikenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) dengan nilai yang sama. Bila TVS Dazz itu terdaftar di Jakarta sebagai kendaraan pertama, tarif PKB-nya 2 persen. Maka hitungan pajak tahunannya sebagai berikut.

    Pajak Tahunan Motor Matic Termurah di IndonesiaPKB Pokok: DP PKB TVS Dazz x tarif PKB di Jakarta
    = Rp 11,7 juta x 2%
    = Rp 234 ribuPajak tahunan: PKB Pokok + SWDKLLJ motor
    = Rp 234 ribu + 35 ribu
    = Rp 269 ribuSpesifikasi Motor Matic Termurah di Indonesia

    Nah itu tadi hitungan pajak motor matic termurah di Indonesia. Setiap tahun, pemilik TVS Dazz harus membayar Rp 269 ribu. Pajaknya bisa jadi berbeda bila terdaftar di wilayah lain. Sebagai informasi tambahan, TVS Dazz dibekali dengan mesin Digitech-R, 4 Stro berkapasitas 109,6 cc. Mesin itu bisa menyemburkan tenaga maksimal 5,81 kW pada 7.500 rpm. Torsi maksimumnya 8,3 Nm pada 6.500 rpm. Motor ini mengusung sistem bahan bakar karburator atau digital fuel injection.

    Dari sisi dimensi, TVS Dazz punya panjang 1.855 mm, lebar 675 mm, dan tinggi 1.075 mm. Jarak sumbu rodanya 1.240 mm sedangkan jarak ke tanah alias ground clearance 115 mm. Bobotnya nggak sampai 100 kg, melainkan hanya 93 kg. Tangki bahan bakarnya bisa menampung 5,1 liter bensin. Kemampuan menanjaknya hingga 7 derajat.

    Beralih ke ban, di bagian depan terpasang ban berukuran 80/90-14 M/C 40P Tubeless dan di belakang 90/80-14 M/C 40P Tubeless. Rem depannya cakram 200 mm sementara rem belakang tromol 130 mm. Suspensi depan menggunakan telescopic shock absorber dan di belakang single shock absorber.

    Starternya sudah elektrik, tersedia pula kickstarter. Sebagai motor matic termurah, fitur yang tersaji pada TVS Dazz hanya berupa tuas pengunci rem dan charger ponsel.

    (dry/din)