Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan agar Papua ditanami sawit saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Dan juga nanti kita berharap di daerah
Papua
pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM,” kata Prabowo, Selasa.
Mengapa demikian?
Menurut Prabowo, rencana itu merupakan salah satu cara Indonesia mencapai
swasembada energi
dalam lima tahun ke depan, selain swasembada pangan.
Dia berharap, setiap daerah di Indonesia nantinya akan mampu swasembada energi.
Terlebih, Papua memiliki sumber daya energi yang baik.
Ia ingin Papua menikmati sumber dayanya yang melimpah, namun tetap dengan perencanaan yang ketat.
“Jadi kita berharap tiap daerah nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ucap Prabowo.
Selain sawit, Kepala Negara ingin Papua ditanami beragam jenis tumbuhan yang dapat diekstraksi untuk kepentingan swasembada energi.
Salah satunya, tebu yang mampu menghasilkan etanol.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” jelas Prabowo.
Begitu pun mengubah pemanfaatan energi berbahan bakar fosil dengan tenaga surya atau tenaga air yang tersedia di daerah masing-masing.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyebut, pemanfaatan tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan mampu menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Juga tenaga hidro, sekarang ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah,” beber dia.
Prabowo beranggapan, negara dapat menghemat ratusan triliun untuk subsidi energi yang keluar setiap tahun.
Pasalnya, Indonesia tidak akan lagi mengimpor BBM dari luar negeri, jika swasembada energi tercapai.
“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa
tanam kelapa sawit
, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ungkap Prabowo.
Sejauh ini, lanjut Prabowo, impor BBM Indonesia dari luar negeri mencapai Rp 520 triliun.
Ia kemudian membayangkan jumlah penghematan yang dapat dilakukan, jika saja Indonesia mampu memotong kebutuhan impor BBM setengahnya.
“Berarti ada Rp 250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp 500 triliun. Rp 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan Rp 1 triliun tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya, kita coba bayangkan, kita negara kaya apa? Ini bisa kita lakukan,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Indonesia
-
/data/photo/2025/12/17/694198b015e0b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Mengapa Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit? Nasional
-
/data/photo/2024/11/11/6731ae7507976.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi di Jabatan Sipil Melukai Birokrasi
Polisi di Jabatan Sipil Melukai Birokrasi
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
PENEMPATAN
anggota kepolisian aktif dalam jabatan-jabatan sipil kembali mengemuka dan memantik perdebatan publik.
Isu ini bukan sekadar persoalan teknis kepegawaian, melainkan menyentuh fondasi tata kelola pemerintahan demokratis, khususnya prinsip supremasi sipil, meritokrasi birokrasi, dan netralitas aparatur negara dalam pemilu.
Dalam konteks negara demokrasi modern, birokrasi sipil adalah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Ia dibangun dengan prinsip profesionalisme, karier berjenjang, diklat, dan kompetensi teknokratik.
Ketika jabatan-jabatan sipil strategis justru diisi oleh polisi aktif, maka yang terluka bukan hanya perasaan aparatur sipil negara (
ASN
), tetapi arsitektur pemerintahan negara.
Reformasi 1998 menegaskan satu prinsip mendasar: pemisahan tegas antara fungsi sipil dan fungsi keamanan.
Polri diposisikan sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas menegakkan hukum, bukan sebagai aktor birokrasi sipil.
Ketika polisi aktif menduduki jabatan sipil—terlebih tanpa mengundurkan diri dari institusinya—maka terjadi “overlapping authority” yang berbahaya.
Supremasi sipil bukan slogan normatif. Ia adalah mekanisme pengendali kekuasaan agar aparat bersenjata tidak memiliki “dual loyalty”—kepada institusi asal dan kepada jabatan sipil yang diemban.
Jika garis ini kabur, maka risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi terbuka.
Lebih dari itu, praktik ini melukai sistem merit yang selama bertahun-tahun dibangun dengan susah payah dalam birokrasi Indonesia. ASN meniti karier melalui pendidikan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan seleksi terbuka.
Ketika posisi puncak justru diisi oleh figur dari luar sistem ASN, pesan yang diterima oleh birokrasi sangat jelas: kompetensi dan loyalitas profesional tak lagi menjadi faktor utama.
Akibatnya, demotivasi ASN tidak terelakkan. Aparatur sipil yang seharusnya menjadi motor penggerak roda pemerintahan di pusat maupun daerah justru merasa tersisih di rumahnya sendiri.
Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi kualitas pelayanan publik dan kapasitas institusional negara.
Indonesia pernah mengalami fase panjang ketika tentara memainkan peran dominan dengan label dwi-fungsi ABRI dalam urusan sipil.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, atau demokratis. Justru sebaliknya, ia melahirkan birokrasi yang hierarkis, tertutup, dan miskin kontrol publik.
Karena itu, kekhawatiran publik hari ini bukan berlebihan. Penempatan polisi aktif di jabatan sipil—meski dibungkus dalih kebutuhan keahlian dalam penegakan hukum atau penugasan khusus—secara sosiologis dan politis membangkitkan kembali trauma masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil patut diapresiasi.
Putusan ini bukan sekadar koreksi hukum, melainkan penegasan arah penataan cara bernegara yang sehat.
Namun, putusan hukum saja tidak cukup. Tanpa kemauan politik dan konsistensi pelaksanaan, praktik lama bisa terus berulang dalam bentuk dan nama yang berbeda. Kerap disebut sekarang dengan istilah multi-fungsi aparat keamanan.
Pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih. Jika suatu jabatan adalah jabatan sipil, maka mekanisme pengisiannya harus tunduk pada sistem ASN dan prinsip meritokrasi.
Jika negara membutuhkan keahlian tertentu dari aparat kepolisian, maka jalurnya jelas: pengunduran diri, transisi status, dan seleksi terbuka yang transparan.
Pada saat yang sama, Polri perlu memperkuat reformasi internal agar karier anggotanya tidak “bocor” ke wilayah sipil yang bukan mandat institusionalnya.
Profesionalisme kepolisian menurut hemat saya justru akan lebih kuat jika fokus pada fungsi utamanya: menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum secara profesional. Tak “tebang pilih” dan tak “cawe-cawe” dalam pemilu.
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil bukan persoalan siapa orangnya, melainkan soal sistem dan prinsip bernegara yang sehat. Pemerintahan demokratis tidak boleh dikendalikan oleh pragmatisme jangka pendek yang mengorbankan prinsip jangka panjang.
Jika birokrasi terus dilukai hatinya, jangan heran bila pemikiran inovatifnya tak akan lahir, semangat pengabdiannya menjadi merosot. Bekerja apa adanya saja, “bisniss as ussual”.
Tentu lebih jauh ini akan berefek kepada melemahnya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada penguasa negara.
Penataan birokrasi negara menuntut konsistensi, keberanian politik, dan penghormatan pada batas-batas kewenangan institusi yang telah diamanahkan konstitusi. Di situlah masa depan kehidupan pemerintahan Indonesia dipertaruhkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Polisi di Jabatan Sipil, Mahfud MD Sebut Perpol 2025 Telah Melawan UU
Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai bahwa regulasi Polri bisa berada di jabatan sipil yang tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, sudah melanggar atau melawan undang-undang.
Mahfud menilai bahwa peraturan tentang Polri yang bisa melakukan tugas di luar struktur Polri sudah bertentangan dengan dua Undang-Undang yaitu, pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri.
Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Kedua, dia mengatakan bahwa Perpol terbaru yang dirilis 2025 itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.
Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri.
“Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).
Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah. Dia menjelaskan sipil tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.
“Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh,” tandasnya.
Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. Anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.
Adapun 17 jabatan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki Anggota Polri, yaitu:
1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
3. Kementerian Hukum
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Kementerian Kehutanan
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Lembaga Ketahanan Nasional
11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Badan Narkotika Nasional (BNN)
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
15. Badan Intelijen Negara (BIN)
16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-

Islah Bahrawi: Tidak Semua yang Bersorban Itu Waliyullah
Cerita itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Wakil Rais Aam PBNU.
Saat itu, ia mengaku pernah diajak menghadiri sebuah pertemuan setelah rapat organisasi.
“Saya waktu masih wakil rois am, kalau setelah rapat di PBNU, pulang malam, pesawat terakhir,” ujar Akhyar dikutip pada videonya yang beredar (17/12/2025).
Ia mengatakan, dalam kesempatan tersebut dirinya diajak bertemu sejumlah pihak dalam sebuah forum di kawasan Kemayoran, Jakarta.
“Saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak, karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa,” ucapnya.
Dalam pertemuan itu, Akhyar menyebut hadir sebagian dari kelompok yang dikenal sebagai sembilan naga.
“Sedang kumpul sebagian daripada sembilan naga. Tahu sembilan naga? Mungkin di sini belum mengenal,” katanya.
Ia menjelaskan, istilah sembilan naga awalnya merujuk pada sembilan pengusaha besar yang meraih kesuksesan bisnis. Namun, jumlah tersebut kini disebut telah bertambah.
“Sembilan naga itu mungkin awalnya sembilan orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlanya delapan belas orang,” ungkapnya.
Lanjut Akhyar, delapan belas orang tersebut menguasai porsi yang sangat besar dari aset nasional.
“Delapan belas orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari delapan puluh dua persen aset seluruh dunia miliknya delapan belas orang ini,” sebutnya.
Ia bahkan menuturkan, dari kelompok tersebut terdapat satu orang dengan penguasaan aset yang sangat dominan.
“Bayangkan. Bahkan dari delapan belas ada satu orang yang asetnya melebih daripada lima puluh satu persen seluruh Indonesia,” terangnya.
-

Harganya Rp 210 Jutaan, SUV Gagah Ini Mulai Bisa Dipesan
Jakarta –
Setelah meluncur November lalu, Tata Sierra akhirnya bisa dipesan konsumen. Keran pemesanan SUV yang dijual mulai dari Rp 210 jutaan itu dibuka sejak Selasa (16/12).
Disitat dari Gaadiwaadi, Rabu (17/12), Tata Sierra bukan dijual di Indonesia, melainkan di India. Meski sudah bisa dipesan sekarang, namun pengiriman unitnya baru akan dimulai bulan depan.
Konsumen India yang berminat membeli Tata Sierra cukup menyiapkan dana booking sebesar 21 ribu rupee atau Rp 3,8 jutaan. Permintaan mobil tersebut digadang-gadang akan meledak dan menimbulkan antrean pemesanan.
Tata Sierra Foto: Doc. Tata Motors
Sebagai catatan, Tata Sierra tersedia dalam beberapa varian berbeda di India, yakni Pure, Smart dan Adventure. Sementara banderolnya mulai dari 11.49 lakh rupee atau sekira Rp 210,3 jutaan.
Secara umum, Tata Sierra punya desain yang serba tajam dan mengotak. Detailnya diracang minimalis, namun tetap memikat mata. Meski demikian, tetap saja, ada detail minor yang auranya agak ke-India-India-an, terutama di area bumper depan.
Tata Sierra tersedia dalam dua opsi mesin, yakni bensin dan diesel. Mesin bensinnya berkapasitas 1,5 liter turbocharged dengan tenaga maksimum 160 PS dan torsi puncak 255 Nm.
Sementara mesin dieselnya berkapasitas 1,5 liter dengan semburan tenaga 120 PS dan torsi hingga 280 Nm. Seluruhnya tersedia dalam pilihan transmisi DCT serta manual dan AT enam percepatan.
Tata Sierra menggunakan platform ARGOS yang baru dan modular. Bahkan, saking tangguhnya, kendaraan itu ditargetkan meraih bintang lima dalam pengujian NCAP yang akan digelar sebentar lagi.
Di bagian dalam, Sierra benar-benar terlihat modern berkat penggunaan layar tiga panel, sistem audio buatan JBL dengan teknologi Dolby Atmos dan material jok serta dasbor yang memang dirancang kekinian. Kemudian ada ADAS Level 2 dengan 20 kamera 360 derajat, enam airbags, pengisian daya ponsel nirkabel dan masih banyak lagi.
(sfn/dry)
-
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5446647/original/054242200_1765936412-Ronny_LG.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Teknologi AI pada AC LG Bisa Hemat Energi hingga 27 Persen, Apa Saja Kecanggihannya?
Liputan6.com, Jakarta – LG Electronics Indonesia (LGEIN) mengklaim telah menyematkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dengan kemampuan deep learning pada unit pendingin ruangan (AC) untuk segmen Business-to-Business (B2B).
Teknologi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kenyamanan pengguna sekaligus mencapai efisiensi energi yang signifikan.
Department Leader B2B HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) of LG Electronics Indonesia, Ronny Ardiyanto, menjelaskan kecanggihan AI pada AC LG terletak pada kemampuannya untuk mempelajari dan merespons kondisi lingkungan serta perilaku pengguna secara otomatis.
“Teknologi AI ini disematkan di unit outdoor (luar ruangan). Di AC, kontroler utama itu ada di outdoor. Dia yang nanti mengatur pendinginan, kerja kompresor, dan bagaimana kerja unitnya,” Ronny menjelaskan, Selasa (16/12/2025) di Jakarta.
Meskipun ukurannya kecil, chip AI yang bertindak sebagai prosesor ini sangat kuat (powerful). Dalam menciptakan algoritma dan proses pembelajarannya, AI di AC LG berfokus pada pengontrolan dua faktor kunci yang menentukan kenyamanan dalam ruangan, yaitu temperature (suhu) dan humidity (kelembapan).
“Kita bisa membuat AC dingin, tapi kalau akhirnya jadi kedinginan itu juga tidak bagus. Yang diperlukan sebetulnya adalah bagaimana kita merasa nyaman. Cukup dingin tapi tidak kedinginan dan tidak kepanasan,” ia menambahkan.
Salah satu kemampuan utama AI ini adalah melakukan sensing (penginderaan) terhadap kondisi di dalam dan di luar ruangan.
-
/data/photo/2025/12/16/694164c26c754.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara yang modern dan makmur.
Bahkan, banyak pihak yang memprediksi bahwa
Indonesia
akan menjadi negara terbesar kelima atau keempat di dunia dalam 10-20 tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahan kepada
kepala daerah se-Papua
, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
“Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam pengarahannya, Selasa.
Indonesia saat ini, kata Prabowo, merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia.
Prabowo pun mengutip data International Monetary Fund (IMF), yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia senilai USD 4,66 triliun atau setara Rp 76,3 kuadriliun.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan.
Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan pengelolaannya.
“Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” ujar Prabowo.
Lanjutnya, transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Ia menegaskan ketidakrelaannya melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota untuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan.
“Kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana,” tegas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pajak Motor Matic Termurah di Indonesia yang Harganya Rp 15 Jutaan
Jakarta –
Motor matic paling murah di Indonesia ternyata harganya Rp 15 jutaan. Tapi tahu nggak pajak tahunannya berapa?
Pilihan motor matic di Indonesia makin beragam. Tapi kalau cari yang harganya termurah, opsinya hanya TVS Dazz dengan banderol Rp 15 jutaan. Dengan harga segitu, rupanya pajak tahunannya masih di bawah Rp 300 ribu. Ditelusuri dalam Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025, TVS Dazz punya NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 11,7 juta.
Selanjutnya motor matic TVS itu dikenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) dengan nilai yang sama. Bila TVS Dazz itu terdaftar di Jakarta sebagai kendaraan pertama, tarif PKB-nya 2 persen. Maka hitungan pajak tahunannya sebagai berikut.
Pajak Tahunan Motor Matic Termurah di IndonesiaPKB Pokok: DP PKB TVS Dazz x tarif PKB di Jakarta
= Rp 11,7 juta x 2%
= Rp 234 ribuPajak tahunan: PKB Pokok + SWDKLLJ motor
= Rp 234 ribu + 35 ribu
= Rp 269 ribuSpesifikasi Motor Matic Termurah di IndonesiaNah itu tadi hitungan pajak motor matic termurah di Indonesia. Setiap tahun, pemilik TVS Dazz harus membayar Rp 269 ribu. Pajaknya bisa jadi berbeda bila terdaftar di wilayah lain. Sebagai informasi tambahan, TVS Dazz dibekali dengan mesin Digitech-R, 4 Stro berkapasitas 109,6 cc. Mesin itu bisa menyemburkan tenaga maksimal 5,81 kW pada 7.500 rpm. Torsi maksimumnya 8,3 Nm pada 6.500 rpm. Motor ini mengusung sistem bahan bakar karburator atau digital fuel injection.
Dari sisi dimensi, TVS Dazz punya panjang 1.855 mm, lebar 675 mm, dan tinggi 1.075 mm. Jarak sumbu rodanya 1.240 mm sedangkan jarak ke tanah alias ground clearance 115 mm. Bobotnya nggak sampai 100 kg, melainkan hanya 93 kg. Tangki bahan bakarnya bisa menampung 5,1 liter bensin. Kemampuan menanjaknya hingga 7 derajat.
Beralih ke ban, di bagian depan terpasang ban berukuran 80/90-14 M/C 40P Tubeless dan di belakang 90/80-14 M/C 40P Tubeless. Rem depannya cakram 200 mm sementara rem belakang tromol 130 mm. Suspensi depan menggunakan telescopic shock absorber dan di belakang single shock absorber.
Starternya sudah elektrik, tersedia pula kickstarter. Sebagai motor matic termurah, fitur yang tersaji pada TVS Dazz hanya berupa tuas pengunci rem dan charger ponsel.
(dry/din)

/data/photo/2025/12/17/694215f911f03.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)