Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Pajak Motor Matic Termurah di Indonesia yang Harganya Rp 15 Jutaan

    Pajak Motor Matic Termurah di Indonesia yang Harganya Rp 15 Jutaan

    Jakarta –

    Motor matic paling murah di Indonesia ternyata harganya Rp 15 jutaan. Tapi tahu nggak pajak tahunannya berapa?

    Pilihan motor matic di Indonesia makin beragam. Tapi kalau cari yang harganya termurah, opsinya hanya TVS Dazz dengan banderol Rp 15 jutaan. Dengan harga segitu, rupanya pajak tahunannya masih di bawah Rp 300 ribu. Ditelusuri dalam Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025, TVS Dazz punya NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 11,7 juta.

    Selanjutnya motor matic TVS itu dikenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) dengan nilai yang sama. Bila TVS Dazz itu terdaftar di Jakarta sebagai kendaraan pertama, tarif PKB-nya 2 persen. Maka hitungan pajak tahunannya sebagai berikut.

    Pajak Tahunan Motor Matic Termurah di IndonesiaPKB Pokok: DP PKB TVS Dazz x tarif PKB di Jakarta
    = Rp 11,7 juta x 2%
    = Rp 234 ribuPajak tahunan: PKB Pokok + SWDKLLJ motor
    = Rp 234 ribu + 35 ribu
    = Rp 269 ribuSpesifikasi Motor Matic Termurah di Indonesia

    Nah itu tadi hitungan pajak motor matic termurah di Indonesia. Setiap tahun, pemilik TVS Dazz harus membayar Rp 269 ribu. Pajaknya bisa jadi berbeda bila terdaftar di wilayah lain. Sebagai informasi tambahan, TVS Dazz dibekali dengan mesin Digitech-R, 4 Stro berkapasitas 109,6 cc. Mesin itu bisa menyemburkan tenaga maksimal 5,81 kW pada 7.500 rpm. Torsi maksimumnya 8,3 Nm pada 6.500 rpm. Motor ini mengusung sistem bahan bakar karburator atau digital fuel injection.

    Dari sisi dimensi, TVS Dazz punya panjang 1.855 mm, lebar 675 mm, dan tinggi 1.075 mm. Jarak sumbu rodanya 1.240 mm sedangkan jarak ke tanah alias ground clearance 115 mm. Bobotnya nggak sampai 100 kg, melainkan hanya 93 kg. Tangki bahan bakarnya bisa menampung 5,1 liter bensin. Kemampuan menanjaknya hingga 7 derajat.

    Beralih ke ban, di bagian depan terpasang ban berukuran 80/90-14 M/C 40P Tubeless dan di belakang 90/80-14 M/C 40P Tubeless. Rem depannya cakram 200 mm sementara rem belakang tromol 130 mm. Suspensi depan menggunakan telescopic shock absorber dan di belakang single shock absorber.

    Starternya sudah elektrik, tersedia pula kickstarter. Sebagai motor matic termurah, fitur yang tersaji pada TVS Dazz hanya berupa tuas pengunci rem dan charger ponsel.

    (dry/din)

  • Cerita Psikolog Dapat Klien Capek Jadi WNI Viral, Ini Pesan untuk yang Mengalaminya

    Cerita Psikolog Dapat Klien Capek Jadi WNI Viral, Ini Pesan untuk yang Mengalaminya

    Jakarta –

    Curhatan psikolog klinis Lya Fahmi tentang klien yang mengalami kelelahan emosional sebagai warga negara (WNI) viral di media sosial. Dalam unggahannya, Lya mengaku tak menyangka pengalaman profesional yang ia bagikan justru mendapat respons luas dari publik, menandakan perasaan serupa dirasakan banyak orang.

    “Aku nggak menduga postingan yang ini viral. Sebenarnya aku nulis gini karena butuh menyalurkan emosi yang terkuras,” kata Lya. Ia mengaku emosinya ikut terkuras setelah mendampingi klien yang datang dengan luapan kemarahan dan tangisan, bukan karena masalah pribadi, melainkan karena kekecewaan terhadap kondisi negara dan apa yang dipertontonkan oleh para pejabat publik.

    Respons netizen yang mengaku merasakan hal sama membuatnya memutuskan membagikan pesan yang sebelumnya ia sampaikan secara personal kepada klien tersebut. Pesan itu, kata Lya, relevan bagi siapa pun yang belakangan merasa kecil, lelah, dan tak berdaya sebagai warga negara.

    Ia menegaskan, penderitaan yang bersifat kolektif tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan individual semata.

    “Penderitaan kolektif harus ditangani secara kolektif juga. Kemarahan terhadap negara solusinya bukan curhat ke psikolog saja. Percuma, psikolognya sudah stres juga,” tutur dia.

    Lya menilai, salah satu kebutuhan paling mendasar bagi orang-orang yang mengalami kelelahan emosional serupa adalah ruang untuk bertemu dan saling terhubung. Bertemu, saling melihat, saling mendengar, dan mengungkapkan isi hati dinilai dapat membantu individu menyadari bahwa mereka tidak sendirian.

    “Dengan merefleksikan pengalaman emosi secara bersama-sama, solidaritas akan terbentuk. Dan solidaritas selalu efektif memberi kita rasa kekuatan,” tulisnya.

    Ia juga menyoroti perasaan tidak berarti yang kerap muncul pada individu yang dilanda keputusasaan terhadap kondisi sosial dan politik. Lya mengingatkan agar perasaan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi sikap meremehkan diri sendiri.

    “Buat kalian yang merasa kecil dan tidak berarti, jangan pernah meremehkan diri kalian sendiri. Semua suara itu penting, sekecil dan selirih apa pun,” tegasnya. Menurutnya, setiap orang yang hidup di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan menyelamatkan negara, asalkan mau berjejaring dan bekerja sama.

    Menutup pesannya, Lya Fahmi menekankan pentingnya dukungan sosial di sekitar. Ia mengingatkan agar individu tidak memikul beban emosional sendirian.

    “Cari teman di sekitar kalian. Jangan jalan sendiri. Jangan sakit hati sendiri,” pesannya.

    Curhatan ini sekaligus membuka diskusi lebih luas tentang kesehatan mental yang tak terlepas dari faktor struktural dan sosial. Beberapa netizen ikut memberi tanggapan dalam kolom komentar unggahan viral Lya.

    “Sepertinya saya juga, stres sendiri tiap baca berita bikin ngelus dada, ada saja gebrakannya,” beber salah satu netizen.

    “Aku punya beban berat di finansial, belakangan makin berat lihat negara kek gini,” timpal yang lain.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

    Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai meski pemerintah pusat mampu, masyarakat di daerah terdampak masih sangat membutuhkan bantuan internasional.

    “Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

    Dia mengaku masih melihat kondisi memprihatinkan dari warga terdampak bencana banjir dan longsor hingga seminggu setelah kejadian bencana.

    Deddy menekankan masa rehabilitasi dan pemulihan sangat krusial. Dia menyebut daya tahan fisik dan psikis masyarakat perlu diperhatikan penuh dalam situasi yang sulit.

    Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) terbatas dalam anggaran dan sumber daya. Deddy mengatakan proses pemulihan membutuhkan biaya besar, yang sering harus mengorbankan sektor lain.

    “Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar,” ujarnya.

    “Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah,” sambung dia.

    Deddy menyoroti surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga PBB sebagai indikasi urgensi situasi di lapangan. Menurutnya, hal itu menandakan pemerintah daerah dan masyarakat sudah tak mampu lagi bertahan.

    “Jadi kalau benar pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis,” ujarnya.

    Deddy menilai isolasi daerah terdampak harus segera diselesaikan agar distribusi bantuan berjalan lancar. Dia menekankan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan dan kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik harus harus dipercepat.

    “Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.

    “Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.

    Prabowo Sebut RI Mampu Tangani Bencana

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.

    Prabowo awalnya mengapresiasi inisiatif menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI menangani bencana banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo kemudian mengungkapkan ada tawaran bantuan dari kepala negara sahabat.

    “Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Prabowo kemudian menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Prabowo menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

    Aceh Surati 2 Lembaga PBB

    Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

    “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12)

    Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/jbr)

  • LPS Ungkap Perang Dagang Untungkan RI, Ini Alasannya

    LPS Ungkap Perang Dagang Untungkan RI, Ini Alasannya

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut perang dagang global menguntungkan Indonesia. Menurutnya, tarif yang dikenakan AS untuk Indonesia sebesar 19% lebih rendah dibandingkan beberapa negara, salah satunya Vietnam.

    Indonesia juga disebut tidak akan rugi besar jika barang AS yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif impor. Hal itu disampaikan Purbaya di dalam acara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival hari pertama yang digelar di Regale Internasional Convention Centre Medan.

  • Leasing Diminta Evaluasi, Debt Collector Dilarang Tarik Paksa di Jalan

    Leasing Diminta Evaluasi, Debt Collector Dilarang Tarik Paksa di Jalan

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya meminta evaluasi menyeluruh lembaga pembiayaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan kendaraan bermotor yang macet. Pengambilan paksa kendaraan bermotor di jalanan adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

    Peristiwa tragis yang terjadi pada Sabtu di Kalibata, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto, berawal dari cekcok saat upaya penarikan sepeda motor. Kericuhan pecah ketika seorang anggota Polri yang berada di lokasi tidak terima atas tindakan pencabutan kunci kontak kendaraan yang dilakukan penagih.

    “Dari situ terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” jelas Kombes Pol. Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta dikutip dari Antara.

    Kombes Budi menegaskan bahwa kasus ini menjadi ‘lampu merah’ dan bahan evaluasi serius bagi seluruh perusahaan pembiayaan di Indonesia untuk meninjau ulang regulasi penagihan kredit mereka.

    “Dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan ‘leasing-leasing’ untuk bisa mengatur regulasi yang tepat,” ujar Budi.

    Polda Metro Jaya menekankan, mekanisme penarikan kendaraan seharusnya ditempuh melalui jalur administratif yang sah dan berlandaskan hukum. Apabila objek jaminan fidusia (jaminan kredit) telah terdaftar dan kredit mengalami masalah, pihak leasing semestinya memanggil debitur atau membahas penyelesaian di kantor, bukan melakukan aksi paksa di tengah jalan.

    “Apabila fidusia itu sudah terdaftar, seyogyanya pihak ketiga ataupun yang mendapat surat perintah kerja mengimbau customer untuk melunasi atau membahas secara administrasi di kantor. Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.

    Budi menyoroti praktik lapangan yang memicu permasalahan, dari tindakan menghentikan kendaraan, memaksa pengendara turun, hingga merampas sepeda motor di jalanan, hal ini bukanlah prosedur yang dibenarkan oleh hukum.

    Praktik ini, lanjutnya, sering terjadi karena petugas yang ditugaskan di lapangan tidak selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang jelas dan sah.

    “Kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan tugas itu turun ke tangan berikutnya, bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi ataupun skill tentang hukum. Akibatnya terjadi pencegatan, pemberhentian, bahkan perampasan,” tutur Budi.

    Oleh karena itu, Polda Metro Jaya meminta agar semua perusahaan pembiayaan melakukan evaluasi total terhadap sistem penagihan, memastikan bahwa setiap petugas lapangan memiliki legalitas, pemahaman hukum, serta SOP yang jelas agar insiden serupa tidak terulang.

    Kombes Budi mengimbau agar para pemilik kendaraan tidak takut untuk melapor apabila mengalami penagihan secara paksa di jalanan. Warga yang mengalami penarikan kendaraan secara paksa diminta untuk segera menghubungi layanan Kepolisian 110 untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

    “Apabila kendaraan diberhentikan secara paksa, silakan melaporkan ke layanan Kepolisian 110,” pungkasnya.

    (riar/dry)

  • Prabowo Dorong Lumbung Pangan Berlapis hingga Tingkat Desa

    Prabowo Dorong Lumbung Pangan Berlapis hingga Tingkat Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun ketahanan pangan dari tingkat paling dasar, mulai darii desa, hingga skala nasional. Presiden mendorong pembentukan lumbung pangan berlapis sebagai kunci keberlangsungan dan kemandirian bangsa.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Kepala negara menekankan bahwa setiap wilayah harus mampu bertahan secara mandiri, mulai dari desa hingga provinsi.

    “Desa itu harus bisa bertahan, kecamatan itu harus bisa bertahan, kabupaten itu harus bisa bertahan. Kita harus ada lumbung desa, lumbung kecamatan, lumbung kabupaten, lumbung provinsi, dan juga lumbung-lumbung nasional,” kata Prabowo.

    Menurutnya, pemerintah pusat akan membantu agar setiap kabupaten dapat mencapai swasembada pangan. Langkah tersebut telah mulai dijalankan oleh Kementerian Pertanian melalui pembukaan berbagai sumber pangan di daerah.

    “Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah, kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten,” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia menyebabkan ketergantungan antarwilayah menjadi tidak efisien akibat tingginya biaya logistik. Kondisi tersebut membuat harga pangan melonjak tajam di daerah tertentu.

    “Satu ongkos logistik itu terlalu besar. Beras yang produksinya di satu daerah mungkin Rp8.000 atau Rp9.000, tetapi di suatu provinsi bisa Rp25.000 karena faktor komunikasi dan logistik,” katanya.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa setiap daerah harus mengejar swasembada pangan sesuai dengan potensi lokal masing-masing, baik melalui sawah padi, kebun jagung, sagu, maupun singkong.

    “Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, atau kebun-kebun jagung, atau sagu, atau singkong,” ujarnya.

    Dia juga mengajak seluruh pihak belajar dari kearifan nenek moyang dalam menghadapi siklus alam dan krisis pangan.

    “Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai sebuah bangsa. Belajar saja dari nenek moyang kita, kenapa dulu ada lumbung desa. Kita harus siap untuk kemungkinan paling jelek,” tegas Prabowo.

    Dia menutup dengan mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi masa sulit, sebagaimana pelajaran sejarah dan nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran agama.

    “Pada saat tujuh tahun baik kita persiapan, nanti ada tujuh tahun tidak baik kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik,” pungkas Prabowo.

  • Menko AHY Targetkan Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Inovasi Mobilitas Indonesia

    Menko AHY Targetkan Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Inovasi Mobilitas Indonesia

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kemenparekraf menyelenggarakan Ekraf Tech Innovation Challenge 2025 yang berfokus pada pengembangan solusi transportasi dan mobilitas cerdas.

    Dari lebih 130 inovasi yang masuk, terpilih 10 kandidat terbaik yang menghadirkan solusi berbasis Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi digital.

    Sepuluh kandidat tersebut adalah HIBER TECH, PT Hakaaaston, TransTrack, Solusi247, niriksagara.id, CargoLens, Cargovision, Mimo Mobility & Hoomi Social, PT Netkrom Solusindo, serta NextCargos.

    Tiga inovasi unggulan dari kelompok ini selanjutnya akan mengikuti program akselerasi dan pilot project pada tahun 2026.

    Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky, menegaskan bahwa tantangan pembangunan tidak dapat dijawab dengan pendekatan konvensional.

    “Infrastruktur dan mobilitas tidak cukup hanya bertumpu pada beton dan baja, tetapi juga memerlukan data, desain, dan teknologi yang berpusat pada kreativitas manusia,” tuturnya.

     

  • Taman Nasional Way Kambas akan Diubah jadi Zona Karbon, Walhi: Langkah Mundur Perlindungan Hutan

    Taman Nasional Way Kambas akan Diubah jadi Zona Karbon, Walhi: Langkah Mundur Perlindungan Hutan

    Liputan6.com, Jakarta – Rencana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengubah pengelolaan kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, menuai kritik tajam. Kebijakan yang membuka ruang pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi itu dinilai berpotensi menggerus fungsi perlindungan taman nasional.

    Melalui Balai TN Way Kambas, Kemenhut berencana menetapkan sekitar 9 ribu hektare kawasan TNWK sebagai zona pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

    Selain itu, sekitar 13 ribu hektare lainnya diarahkan untuk skema ARR (Aforestation, Reforestation, and Reforestration) atau penghijauan kembali di kawasan yang disebut mengalami degradasi.

    Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi (PKK) Ditjen KSDAE Kemenhut, Ahmad Munawir mengklaim perubahan zonasi itu bertujuan memperkuat perlindungan kawasan melalui pengawasan ketat dan rehabilitasi hutan.

    “Zona pemanfaatan ini memungkinkan perlindungan ekstra ketat untuk mempertahankan hutan yang masih baik serta memulihkan area yang rusak,” ujar Munawir dalam keterangan yang disampaikan Balai TNWK, Selasa (16/12/2025).

    Munawir menegaskan, pemanfaatan yang dimaksud hanya sebatas jasa lingkungan karbon, bukan pemanfaatan kayu atau lahan.

    Ia juga menyebut kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pengakuan nilai ekonomi jasa lingkungan.

    “Tidak boleh ada aktivitas ekstraktif, tidak ada penebangan pohon, apalagi pembukaan lahan,” klaimnya.

    Namun, dalih tersebut justru dianggap mengada-ada oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung.

    Organisasi lingkungan itu menilai Balai TN Way Kambas gagal menjaga prinsip dasar kawasan konservasi dengan membuka peluang perubahan zona inti menjadi zona pemanfaatan.

  • Nadiem Makarim Didakwa Memperkaya Diri Rp809 Miliar di Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim Didakwa Memperkaya Diri Rp809 Miliar di Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

    Pembacaan dakwaan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Jaksa mengatakan Nadiem bersama terdakwa lainnya melaksanakan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan proses perencanaan yang berlaku.

    “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,” kata Roy.

    Selain itu, para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

    “Mereka juga didakwa melawan hukum karena bersama-sama harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022,” ujar Jaksa.

    Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

    Dalam sidang tersebut, terdapat 3 terdakwa yang didakwa merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Angka ini dari hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai USD44.054.426 atau setara sekitar Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).

    “Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia,” ucap Roy.

    Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan. 

    Perlu diketahui, sidang pembacaan dakwaan seharusnya juga diperuntukkan untuk Nadiem, namun dia sakit sehingga terpaksa absen. Adapun jaksa mendakwa 25 pihak dari perorangan dan korporasi yang memperkaya diri sendiri.

  • Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Otsus untuk Jalan-jalan ke Luar Negeri

    Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Otsus untuk Jalan-jalan ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua, termasuk meminta gubernur dan bupati seluruh daerah tidak menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri.

    Penegasan itu disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Presiden berdialog langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait realisasi dan rencana anggaran dana otsus.

    “Dana otorita khusus (otsus) yang tahun ini belum dicairkan ya, Menkeu?” tanya Presiden Prabowo.

    Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa seluruh dana otsus tahun berjalan telah disalurkan dengan total mencapai Rp12,696 triliun.

    Saat ditegaskan kembali oleh Presiden Ke-8 RI itu apakah dana tersebut untuk tahun ini, Purbaya mengangguk membenarkan. Kepala negara kemudian menanyakan besaran dana otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

    “Dana otsus tahun depan agak turun, Pak. Di anggaran 2026 sebesar Rp10 triliun,” kata Purbaya.

    Prabowo kemudian menegaskan bahwa dana otsus tahun ini dan tahun depan harus dikelola secara bertanggung jawab. Purbaya memastikan bahwa dana otsus tahun berjalan telah dicairkan sepenuhnya ke daerah.

    “Catatan kami yang tahun ini sudah dicairkan, yang Rp12 triliun lebih,” kata Purbaya.

    Mendengar hal tersebut, Prabowo menekankan agar seluruh kepala daerah memanfaatkan dana otsus secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

    “Tapi saya minta benar-benar para gubernur, para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” tegas Presiden.

    Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mudah mengawasi kinerja pejabat daerah.

    “Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ujarnya.

    Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turut melakukan pengawasan, sekaligus mengingatkan kepala daerah agar lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing.

    “Nanti Mendagri awasi ya, jangan bupati terlalu ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” kata Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menambahkan, pemerintah pusat dan komite percepatan siap mendukung daerah melalui berbagai program pembangunan.

    “Komite membantu, para menteri siap, program pusat akan turun ke saudara,” pungkas Prabowo.