Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Sharp Aquos Sense10 dan Aquos R10 Rilis di Indonesia, Harga Mulai Rp 6,6 Jutaan

    Sharp Aquos Sense10 dan Aquos R10 Rilis di Indonesia, Harga Mulai Rp 6,6 Jutaan

    Liputan6.com, Jakarta – Sharp baru saja menambah anggota baru di lini smartphone mereka untuk pasar Indonesia dengan memperkenalkan dua model, yakni Aquos Sense10 dan Aquos R10, menyasar pengguna yang ingin HP Android kelas menengah atas ringkas dengan fitur premium.

    Pada acara peluncuran hari ini, Sharp juga menegaskan komitmennya untuk memperluas portofolio smartphone di Indonesia.

    “Performa dan desain, puas dengan penjualan seri sebelumnya dan optimis kedua ponsel bisa mengikuti kesuksesan Aquos R9 dan R9 Pro pada awal 2025,” kata Arya Dwi Kurniawan, Product Strategy Specialist, PT Sharp Electronics Indonesia, di acara peluncuran Sharp Aquos R10 dan Sense10 di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Ia menambahkan, “Peluncuran R10 dan Sense 10 menunjukkan konsistensi Sharp dalam memperbarui portofolio produknya di pasar Indonesia, kami memahami segmen pasar yang dituju dan optimistis kedua model ini bisa diterima oleh pasar yang sudah kami petakan.”

    Harga Sharp Aquos Sense10 dan Aquos R10 di Indonesia

    Tampil sebagai lini HP Mid-range dengan drsain ringkas, Sharp Aquos Sense10 ditujukan untuk pengguna aktif yang butuh perangkat ringan dengan baterai besar.

    Karena itu, perusahaan asal Jepang ini memasang banderol harga Aquos Sense10 di bawah ini:

    Aquos sense 10

    8GB + 256GB : Rp 6.699.000

    Sementara itu, Aquos R10 hadir sebagai model lebih premium dengan layar dan kamera hasil kolaborasi Leica. Menyasar pengguna yang mengutamakan pengalaman fotografi di HP secara optimal, perusahaan memasang label harga Aquos R10 di bawah ini.

    Aquos R10

    12GB + 512GB : Rp 10.999.000

  • Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Blitar (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memastikan seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi sasaran Operasi Wirawaspada di wilayah Blitar dan Tulungagung berstatus legal. Kepastian ini didapat setelah petugas melakukan penyisiran intensif selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 Desember 2025.

    Operasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan administratif dan mendeteksi dini potensi penyalahgunaan izin tinggal di seluruh Indonesia.

    Sasaran pertama tim pengawas adalah lembaga kursus di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Di sana, petugas memeriksa dua WNA asal Amerika Serikat dan Prancis yang bertindak sebagai relawan pengajar.

    “Kami langsung melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor) dan izin tinggal mereka. Hasilnya, kedua WNA tersebut memegang izin yang sah dan kegiatannya sesuai dengan peruntukan visa,” ujar Aditya Nursanto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Selasa (17/12/2025).

    Pengawasan berlanjut ke Kabupaten Tulungagung pada Kamis (11/12/2025). Petugas mendatangi sebuah hunian di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, untuk memeriksa seorang warga Amerika Serikat yang bermukim di sana. Hasil pemeriksaan mencatat dokumen yang bersangkutan sepenuhnya sesuai aturan.

    Di hari yang sama, momen unik terjadi saat petugas melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap tiga turis Jerman yang tengah bersepeda di jalan raya Tulungagung menuju kawasan Bromo.

    “Dokumen mereka lengkap. Mereka murni wisatawan yang sedang menikmati rute Jawa Timur menggunakan sepeda,” tambah Aditya.

    Rangkaian operasi ditutup pada Jumat (12/12/2025) dengan memeriksa seorang warga negara Pakistan di Kelurahan Jepun, Tulungagung. Hasil pengecekan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku aktif.

    Secara keseluruhan, Operasi Wirawaspada menunjukkan tingkat kepatuhan WNA yang cukup tinggi di wilayah kerja Imigrasi Blitar. Tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan dokumen selama penyisiran dilakukan.

    “Operasi Wirawaspada adalah langkah preventif kami untuk memastikan seluruh WNA di wilayah kerja Imigrasi Blitar ‘bersih’ dan taat aturan. Kami ingin memastikan tidak ada celah pelanggaran hukum,” tegas Aditya.

    Hasil operasi tiga hari ini menyimpulkan bahwa pengawasan orang asing di wilayah Blitar dan Tulungagung berjalan efektif, dengan seluruh WNA terpantau tertib administrasi sesuai Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. [owi/beq]

  • Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

    Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya untuk terus memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah bencana, salah satunya dengan memastikan agar distribusi hasil pertanian warga tetap terjaga.
     
    Strategi yang dilakukan untuk memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilakukan melalui jalur udara. Hasil tani seperti cabai dan komoditas pertanian lainnya diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta, menggunakan pesawat Hercules dan helikopter TNI maupun pesawat swasta dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.
     
    Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan bahwa pengangkutan hasil panen melalui jalur udara dilakukan karena distribusi melalui jalur darat belum memungkinkan akibat dampak bencana.
     
    Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI telah digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta, bersamaan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak.
     
    Langkah tersebut merupakan tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules maupun helikopter yang membawa logistik bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta.
     
    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para petani terdampak bencana tetap memperoleh pendapatan dari hasil panen mereka.
     
    “Percayalah pemerintah akan bekerja sangat keras. Habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Kita akan bersama bapak-bapak ibu-ibu, jangan khawatir anda tidak sendiri,” ujar Prabowo saat mengunjungi titik-titik pengungsian di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 12 Desember lalu.
     
    Pemerintah menegaskan bahwa skema ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bantuan kebencanaan dan roda perekonomian masyarakat berjalan beriringan.
     
    Dengan bergeraknya logistik kemanusiaan dan hasil bumi secara simultan, diharapkan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus penghidupan para petani tetap terjaga di tengah situasi darurat.
     
    Sementara itu, pascabencana di Aceh, pemerintah juga terus mengebut upaya pemulihan infrastruktur melalui perbaikan akses jalan kritis, perbaikan jembatan, hingga pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
     
    Melalui pemulihan akses-akses publik tersebut, pemerintah berharap mobilitas warga dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera berjalan.

    Dugaan Politisasi Bencana

    Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menuturkan munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Aceh.
     
    Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.
     
    “Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” ujar Bawono, Rabu (17/12/2025).
     
    Dia menyatakan bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik.
     
    “Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” katanya.
     
    Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.
     
    “Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.
     
    Dia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
     
    “Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan.” (*)

  • Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

    Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

    “Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

    “Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

    Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

    “Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

    Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Bagaimana Nasib Kesejahteraan PNS jika “Single Salary” Diterapkan?

    Bagaimana Nasib Kesejahteraan PNS jika “Single Salary” Diterapkan?

    Bagaimana Nasib Kesejahteraan PNS jika “Single Salary” Diterapkan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah sedang merancang sistem penggajian tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Kebijakan ini telah dituliskan dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara tahun 2026-2029.
    Meskipun pembahasan terkait gaji tunggal tercantum dalam
    RAPBN 2026
    , bukan berarti penerapan kebijakan tersebut akan berlaku di tahun yang sama.
    Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan mengatakan, sistem
    gaji tunggal ASN
    merupakan kebijakan jangka menengah yang memerlukan persiapan matang, termasuk memperhatikan kondisi fiskal negara.
    “Kan itu disebutkan jangka menengah ya, jadi memang enggak dalam waktu yang pendek. Belum diterapkan tahun depan, 2026 belum,” kata Rofyanto, di Gedung DPR RI, Rabu (27/8/2025).
    Hal ini juga disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menyebut kebijakan ini masih jauh panggang dari api.
    Sebab, wacana gaji tunggal ASN sudah lama menggaung, tapi wujudnya tak kunjung tampak dari tahun ke tahun.
    Belum lagi soal menyusun teknis yang rumit terkait
    sistem penggajian
    ASN pada tiap instansi.
    “Dan itu masih
    long way to go
    ya kalau menurut saya,” ucap Yogi, kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).
    Istilah
    single salary
    untuk ASN atau skema gaji tunggal ini akan memberikan hak penghasilan satu kali untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Saat ini, PNS tidak langsung menerima penghasilan secara utuh, tetapi bertahap melalui beragam komponen.
    Secara umum, komponen penghasilan yang diterima oleh PNS terbagi menjadi tiga: gaji pokok, tunjangan lauk-pauk dan keluarga, serta tunjangan kinerja.
    Namun, tunjangan ini juga memiliki ragam tersendiri, seperti tunjangan khusus jabatan dan tunjangan kemahalan berdasarkan daerah tempat PNS mengabdi.
    Salah satu alasan rencana kebijakan ini diterapkan adalah untuk menjaga daya beli ASN setelah mereka memasuki usia pensiun.
    Gaji tunggal akan memberikan lebih banyak pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua.
    Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah mengatakan, penerapan
    single salary
    sebenarnya sudah diterapkan di kampus tempatnya mengabdi.
    Dia memberikan contoh, pendapatan di luar gaji mengajar akan dimasukkan juga dalam komponen gaji, seperti misalnya menjadi anggota kepanitian satu kegiatan kampus tertentu.
    Sistem ini akan memberikan pengawasan secara tidak langsung, mana ASN yang bekerja terlalu banyak dan mana ASN yang hanya diam saja tanpa bekerja.
    “Kalau dengan
    single salary system
    ini, pimpinan bisa memantau oh ini sudah terlalu banyak penghasilannya, pendapatannya dibandingkan yang lain. Jangan-jangan kerjaannya terlalu banyak,” tutur Lina, kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).
    Dengan mekanisme kontrol tersebut, pimpinan akan memberikan beban kerja yang lebih ringan sehingga ASN yang memiliki banyak penghasilan dengan pekerjaan yang menumpuk bisa dikurangi beban kerjanya.
    Tentu hal ini bukan berarti mengurangi pendapatan ASN, tetapi lebih kepada kontrol kinerja yang sesuai dengan beban kerja.
    Kesejahteraan yang terbagi rata dengan pembagian tugas yang juga terbagi rata akan memberikan dampak positif pada dua hal.
    Pertama, terkait dengan kesejahteraan yang lebih baik untuk semua ASN.
    Kedua, pada beban kerja yang tidak menumpuk pada satu orang tertentu saja.
    Single salary
    yang berorientasi pada proses dan hasil ini akan memberikan penilaian yang adil bagi seluruh ASN di masa depan.
    Sistem ini, kata Lina, akan memberikan gambaran secara utuh gaji ASN yang selama ini dianggap kecil akan terlihat menjadi sangat mencukupi.
    “Misalnya di setiap tanggal 1 lah, 1 Januari atau 1 Februari gitu kan (gaji) dibayarkan di sana semua, jadi kelihatan tuh bulatannya (semua penghasilan per bulan). Nah, itu yang disebut misalnya akhirnya disebut meningkatkan kesejahteraan karena kelihatan. Nah, kalau yang sekarang kan enggak kelihatan, seakan-akan PNS itu gajinya kecil,” kata dia.
    Namun, menurut Lina, pembuat kebijakan juga harus memberikan sosialisasi yang masif jika sistem ini segera diterapkan.
    Karena tidak bisa dipungkiri, polemik terkait gaji tunggal akan merambah pada ranah personal ASN yang biasanya tidak terbuka pada pasangannya terkait penghasilannya di kantor.
    “Yang misalnya kalau ASN-nya laki-laki, dia mungkin menyimpan uang (agar) tidak diketahui istrinya. Nah, itu kan menjadi tantangan,” kata Lina, sambil berkelakar.
    Namun, kata Lina, contoh yang ia sebutkan adalah konflik riil yang sering terjadi pada sumber daya manusia di Indonesia.
    Seorang ASN yang berstatus sebagai seorang suami yang ATM-nya dipegang istri, misalnya.
    ASN ini tidak bisa lagi beralasan gajinya kecil, padahal tunjangan dan penghasilan kegiatan di kantor juga berisi honor dan tunjangan.
    Pada akhirnya, uang yang dikeluarkan negara melalui pajak rakyat untuk menggaji para abdi negara ini haruslah berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik.
    Pakar Kebijakan Publik Unpad Yogi Suprayogi menilai, kebijakan
    single salary
    tentu akan memberikan dampak yang lebih baik pada pelayanan publik.
    Karena sistem penggajian dengan kepastian yang lebih baik akan memberikan stabilitas kesejahteraan para ASN.
    Single salary
    juga memberikan penilaian lebih kepada orientasi proses dan hasil, tidak seperti saat ini yang berpaku pada tataran administrasi dan proses, sedangkan hasil sering tidak jelas.
    “Ini kan kalau sekarang masih basisnya kan dia harus ngisi absen, jadi aktivitas dia difoto kerjanya gitu kan. Nah, ke depan itu sudah enggak boleh lagi kayak gitu, tapi
    output
    ,” tutur dia.
    Single salary
    ini akan memberikan dorongan kepada ASN untuk berorientasi pada hasil pelayanan publik yang lebih baik agar gaji yang mereka dapat di awal bulan bisa memenuhi kebutuhan mereka.
    Di sisi lain, penggajian tunggal juga disebut bisa memberikan fleksibilitas pada ASN untuk menerapkan kerja di mana saja atau
    work from anywhere
    .
    Karena sistem penggajian tunggal, kata Yogi, tidak menuntut ASN untuk berpaku pada administrasi, tetapi pada hasil yang telah mereka kerjakan untuk memberikan pelayanan publik.
    “Karena bentuknya (hasil akhirnya) kan
    output
    . Jadi, kan enggak perlu tadi absen dan sebagainya. Kalau misalnya harus ngabsen dan sebagainya tapi
    output
    enggak ada, ya keukur kan kinerjanya. Tapi, kalau misalnya sekarang absen ada, apa misalnya datang ada gitu kan, tapi enggak ada kinerjanya, nah itu kan kadang-kadang bermasalah juga di kita kan?” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Klaim Prabowo Tangani Bencana dan Surat Aceh ke Lembaga PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim penanganan bencana di Sumatra telah berjalan dengan cepat dan tepat.

    Prabowo membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

    Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

    “Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya.

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo.

    Aceh Surati PBB

    Klaim penanganan bencana pemerintah terlihat bertolak belakangan dengan aksi warga Aceh mengibarkan bendera putih yang belakangan ramai di media sosial. Aksi itu disebut sebagai sebagai pesan jika sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi bencana.

    Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirim surat permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Muhammad MTA menjelaskan, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

  • Harga Mepet Brio RS-Agya GR, Berapa Banyak Penjualan Jaecoo J5?

    Harga Mepet Brio RS-Agya GR, Berapa Banyak Penjualan Jaecoo J5?

    Jakarta –

    Harga mobil listrik Jaecoo J5 mepet mobil hatchback Honda Brio RS dan Toyota Agya GR. Seberapa laris Jaecoo J5 sejak harganya diumumkan pada awal November 2025?

    Sebelum beranjak ke penjualan, strategi harga yang ditawarkan Jaecoo J5 hanya selisih tipis di antara varian tertinggi mobil-mobil hatchback terpopuler seperti Honda Brio RS dan Toyota Agya GR Sport. Konsumen bisa mendapatkan SUV listrik lima penumpang dengan harga setara hatchback bensin.

    Jaecoo J5 saat ini dibanderol mulai Rp 249,9 juta (tipe terendah). Sementara tipe tertingginya dibanderol Rp 299,9 juta.

    Sebagai pembanding, Honda Brio RS tipe termurah saat ini Rp 248,2 juta, dan tipe tertingginya Rp 258,2 juta. Sementara Agya GR termurah Rp 239,4 juta, termahalnya dibanderol Rp 265,3 juta.

    Kehadiran Jaecoo J5 EV dengan banderol harga yang ‘mengganggu’ segmen lain ini mengindikasikan bahwa teknologi mobil listrik kini sudah bisa menyentuh segmen harga yang sebelumnya dianggap mustahil.

    Jaecoo J5 EV, yang secara dimensi masuk kategori SUV, menawarkan tenaga yang jauh lebih besar (210 PS dan 288 Nm) dan klaim jarak tempuh hingga 461 km (WLTC), menjadikannya tawaran yang sulit diabaikan.

    Lantas bagaimana penjualannya?

    Dikutip dari laporan wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gaikindo, Jaecoo J5 sudah terdistribusi sebanyak 653 unit. Angka tersebut jumlah dari capaian Oktober dan November 2025.

    Jaecco pernah menyebut sejak pertama diumumkan pada awal November lalu, SUV listrik itu diklaim sudah dipesan 6.000 unit lebih.

    Pencapaian Jaecoo J5 belum sefenomenal kehadiran BYD Atto 1 yang bisa tembus di atas 8 ribu unit per bulan.

    Di sisi lain, pasar mobil listrik di Indonesia masih bertumbuh, data menunjukkan sebanyak 82.525 unit mobil listrik mengambil pangsa pasar sepanjang Januari-November 2025.

    Total penjualan wholesales selama 11 bulan ini mencapai 710.084 unit. Artinya pangsa pasar mobil listriknya sepanjang tahun ini sudah 11,62 persen.

    (riar/dry)

  • TikTok Perkuat Keamanan Digital untuk Lindungi 160 Juta Pengguna Indonesia dari Penipuan dan Judol

    TikTok Perkuat Keamanan Digital untuk Lindungi 160 Juta Pengguna Indonesia dari Penipuan dan Judol

    Liputan6.com, Jakarta – TikTok, platform yang menjadi rumah inspirasi dan kreativitas bagi lebih dari 160 juta penggunanya di Indonesia, terus memperkokoh komitmennya terhadap keamanan digital.

    Sepanjang tahun 2025, serangkaian inisiatif telah diluncurkan, mencakup penguatan kebijakan, pembaruan fitur keamanan, perluasan edukasi publik, hingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dengan tujuan utama menciptakan pengalaman digital yang lebih aman, positif, dan bertanggung jawab, terutama bagi para remaja.

    Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menegaskan bahwa keamanan pengguna adalah prioritas utama.

    “Keamanan digital tidak hanya sekadar menghapus konten berbahaya, tetapi juga memastikan seluruh pengguna, termasuk remaja, dapat berkreasi, terhubung, dan berekspresi dalam ruang digital yang aman dan positif,” ujar Hilmi dalam keterangannya, Rabu (16/12/2025).

    “Kami terus memperkuat perlindungan melalui penegakan kebijakan, sistem moderasi berlapis, edukasi literasi digital, serta perluasan kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk merespons tantangan di ruang digital yang terus berkembang,” sambungnya.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi RI, Mediodecci Lustarini, menyambut baik upaya tersebut.

    “Kami mengapresiasi upaya TikTok dalam menghadirkan edukasi, perlindungan, dan transparansi kepada publik,” kata Mediodecci.

    Ia menilai, hal itu sejalan dengan prioritas Komdigi untuk memperkuat literasi digital, menekan konten berisiko, serta memastikan PSE beroperasi secara bertanggung jawab.

    “Kolaborasi lintas pihak sangat penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan positif,” tuturnya.

     

  • Indonesia Serukan Dukungan Global atas Proposal Royalti di Hadapan Para Duta Besar Dunia

    Indonesia Serukan Dukungan Global atas Proposal Royalti di Hadapan Para Duta Besar Dunia

    Indonesia Serukan Dukungan Global atas Proposal Royalti di Hadapan Para Duta Besar Dunia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tantangan ketimpangan ekonomi dalam industri musik digital semakin nyata di era ketika distribusi dan konsumsi karya tidak lagi mengenal batas negara. 
    Fragmentasi data, aliran
    royalti
    lintas yurisdiksi, serta pertumbuhan ekonomi
    streaming
    yang tidak merata menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola
    global
    .
    Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia memperkenalkan inisiatif pembentukan  instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat dalam tata kelola royalti digital pada Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Jenewa, yang berlangsung pada Senin (1/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025).
    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia menggelar pertemuan dengan para duta besar dan perwakilan negara untuk memperdalam dialog serta menyampaikan perkembangan dukungan internasional terhadap inisiatif tersebut. Pertemuan itu berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (16/12/2025).
    Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperluas pemahaman bersama mengenai urgensi instrumen global yang mampu menjawab tantangan industri kreatif di era digital.
    Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Indonesia mendorong inisiatif ini dengan semangat kolaboratif.
    Menurutnya, persoalan royalti digital bukan semata isu teknis, melainkan persoalan ekonomi global yang menuntut kerja sama antarnegara.
    “Kami ingin bekerja konstruktif dengan semua mitra, baik yang telah menyampaikan dukungan, yang memberikan panduan, maupun yang masih memerlukan pemahaman terhadap elemen-elemen
    proposal
    ,” ujar Edward, yang akrab disapa Eddy, dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/12/2025).
    Ia menyatakan bahwa tantangan ekonomi dalam industri musik digital harus dihadapi dengan dialog dan kemitraan yang terbuka.
    Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Hermansyah Siregar menyebut kerangka proposal Indonesia lahir dari kesadaran bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu mengimbangi dinamika sektor kreatif.
    Meskipun industri musik global terus bertumbuh, kesenjangan nilai dan distribusi royalti yang tidak adil masih terjadi dalam skala besar. 
    “Proposal ini diajukan sebagai respons proaktif Indonesia untuk mengisi kekosongan regulasi global, memastikan mekanisme pembayaran yang akuntabel, adil, dan transparan bagi para kreator, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dari royalti digital,” ujar Hermansyah.
    Mempertegas gambaran tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady menyoroti ketimpangan yang semakin tajam akibat perkembangan kecerdasan buatan (
    artificial intelligence
    /AI).
    Menurut dia, AI telah mengubah cara karya diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi, sehingga risiko pencipta tersingkir oleh sistem otomatis semakin besar.
    “Kesenjangan dalam ekonomi kreatif digital semakin melebar, terutama karena kecerdasan artifisial tengah membentuk ulang lanskapnya. Karena itu instrumen hukum yang mengikat bukan hanya relevan, tetapi mendesak untuk diwujudkan,” tegas Andry.
    Dalam kesempatan tersebut, Andry menjelaskan bahwa proposal Indonesia dirancang untuk memainkan beberapa peran strategis.
    Pertama
    , sebagai kerangka penyelaras berbagai inisiatif global mengenai hak cipta yang sebelumnya telah diajukan di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).
    Ia menjelaskan bahwa selama ini terdapat beragam upaya dari kelompok negara, seperti Group of Latin American and Caribbean Countries (GRULAC) dan African Group. Namun, belum ada fondasi tata kelola yang mampu menyatukan pendekatan tersebut.
    Ia menekankan bahwa proposal Indonesia tidak bertujuan mengatur isi kontrak atau lisensi, melainkan membangun struktur informasi dan tata kelola yang lebih adil bagi semua pemangku kepentingan.
    “Indonesia menawarkan kerangka transparansi dan akuntabilitas yang dapat menjadi dasar bersama, sehingga negara-negara dapat bergerak searah tanpa menghilangkan kebebasan kontraktual atau model bisnis masing-masing,” ucap Andry.
    Kedua
    , proposal ini juga menekankan dan memperkuat peran WIPO dalam menghadapi perubahan ekosistem digital yang semakin kompleks.
    Menurut Andry, instrumen dan mekanisme sukarela yang selama ini diterapkan sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan pasar multi-teritorial, terlebih dengan pesatnya perkembangan AI.
    Ia menilai, proposal Indonesia memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dalam memperkuat tata kelola serta memastikan setiap pencipta memperoleh haknya secara adil.
    “WIPO membutuhkan peran koordinatif yang lebih kuat untuk memastikan interoperabilitas sistem dan konsolidasi data global. Tanpa fondasi bersama, kita tidak akan mampu melindungi pencipta secara proporsional dan transparan,” ujarnya. 
    Andry juga menekankan bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri dalam perjuangan ini. Selama pembahasan di SCCR, banyak negara menyampaikan pengalaman serupa.
    Menurutnya, dukungan dan pengakuan dari berbagai kelompok negara menjadi bukti bahwa proposal Indonesia menjawab kebutuhan nyata komunitas internasional untuk membangun standar tata kelola royalti global yang lebih adil.
    Pada kesempatan itu, pemerintah turut memperkenalkan situs resmi proposal Indonesia, yakni
    justandfairroyalty.dgip.go.id
    , sebagai sarana publikasi terbuka mengenai posisi para pemangku kepentingan dan komponen proposal yang tengah dibahas.
    Peluncuran situs tersebut melengkapi proses konsultasi diplomatik yang telah berjalan, sekaligus menjadi kanal informasi bagi publik, pelaku industri kreatif, dan kalangan akademisi untuk memahami arah kebijakan Indonesia.
    Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Hukum (
    Kemenkum
    ) Republik Indonesia (RI) yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual.
    DJKI menyelenggarakan layanan pendaftaran dan perlindungan hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang.
    Melalui transformasi digital dan penguatan layanan publik, DJKI berkomitmen memberikan perlindungan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi para pencipta, inventor, serta pelaku usaha di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mau Disetop, Ini Daftar Insentif yang Didapat Mobil Listrik di Indonesia

    Mau Disetop, Ini Daftar Insentif yang Didapat Mobil Listrik di Indonesia

    Jakarta –

    Insentif untuk mobil listrik di RI bakal disetop. Berikut ini daftar insentif yang tengah dinikmati oleh sejumlah pabrikan mobil listrik di dalam negeri.

    Sinyal pemerintah tak melanjutkan insentif mobil listrik makin kuat. Baru-baru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa insentif yang kini dinikmati sejumlah produsen itu tak bakal berlanjut pada tahun 2025. Kata Airlangga, anggaran yang tadinya diberikan untuk insentif mobil listrik itu bakal dialihkan buat pengembangan mobil nasional.

    “Anggaran insentif mobil listrik mau dialihkan ke mana? Anggarannya tentu kita punya perencanaan mobil nasional (fokus pada mobil nasional-Red), sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast,” kata Airlangga.

    Daftar Insentif Mobil Listrik di Indonesia

    Untuk diketahui, saat ini mobil listrik memang menikmati sejumlah insentif yang diberikan ke pemerintah. Alhasil, harga jualnya pun jadi lebih murah dan bersaing dengan mobil bermesin konvensional. Pemberian insentif tersebut sebelumnya ditujukan untuk mendorong percepatan adopsi mobil listrik dalam negeri. Lalu apa saja insentif yang ada pada mobil listrik dan bakal disetop?

    1. Bebas PPnBM

    Pertama ada insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Tertulis pada pasal 2 PMK No. 135 Tahun 2024, PPnBM yang terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Selanjutnya, PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat oleh Pelaku Usaha ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Kendaraan listrik yang mendapat fasilitas PPnBM Ditanggung Pemerintah tersebut merupakan kendaraan listrik roda empat yang telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi. Kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan itu merupakan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang tercantum dalam surat persetujuan pemanfaatan insentif yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

    Lanjut pada pasal 3 PMK No. 135 Tahun 2024 menyatakan, PnBM atas impor mobil listrik CBU ditanggung Pemerintah sebesar 100 dari jumlah PPnBM yang terutang. Lalu, PPnBM atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi CKD ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

    “PPnBM yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025,” demikian pasal 3 ayat (3) PMK No. 135 Tahun 2024.

    Adapun PPnBM ini berlaku untuk semua mobil listrik di Indonesia.

    2. PPN

    Selanjutnya ada insentif PPN sebesar 10 persen. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP atas mobil listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. Kendaraan listrik produksi lokal dengan TKDN tertentu berhak mendapatkan PPN DTP. Jadi, PPN yang ditanggung pembeli lebih kecil.

    Insentif ini bisa dimanfaatkan sejumlah produsen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya, mobil listrik tersebut harus diproduksi lokal dan memiliki TKDN minimal 40 persen. Jika memenuhi syarat, mobil listrik itu hanya akan dikenakan PPN sebesar 2 persen dari normalnya 12 persen. Karena PPN 10 persennya akan ditanggung pemerintah. Alhasil berkat insentif PPN tersebut harga mobil listrik jadi lebih murah. Insentif ini sudah dirasakan beberapa produsen seperti Chery, Hyundai, Wuling, MG, dan Neta.

    3. Bea Masuk 0 Persen

    Pemerintah juga memberikan karpet merah berupa bea masuk 0 persen kepada sejumlah produsen mobil listrik yang melakukan importasi CBU. Harusnya kalau normal, mobil yang didatangkan dengan skema importasi CBU akan dikenai tarif bea masuk 50 persen. Tapi berkat insentif, maka tarifnya dibebaskan. Kendati demikian, produsen yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut, maka harus melakukan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama dengan melampirkan bank garansi sebagai jaminan. Perusahaan juga wajib memproduksi mobil di Indonesia mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 dengan jumlah setara kuota impor CBU atau 1:1. Tak cuma itu, produsen juga harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Tercatat ada enam pabrikan yang menyanggupi komitmen investasi tersebut yaitu PT National Assemblers (Citroen, AION, Maxus, VW), PT BYD Auto Indonesia , PT Geely Motor Indonesia, PT VinFast Automobile Indonesia, PT Era Industri Otomotif (Xpeng), dan Inchcape Indomobil Energi (Great Wall Motor).

    Bila insentif tersebut tak dilanjut, dapat dipastikan harga mobil listrik bakal terkerek. Penjualan mobil listrik pun diprediksi bakal anjlok.

    (dry/din)