Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Jalani Tahap Dua Kasus Pelecehan Seksual, Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Jaksa

    Jalani Tahap Dua Kasus Pelecehan Seksual, Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Jaksa

    Surabaya (beritajatim.com) – Bimas Nurcahya, bos PT Pragita Perbawa Pustaka, menjalani tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (16/12/2025).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Saat dibawa petugas bersama lima tersangka perkara lain yang juga menjalani tahap dua di Kejari Surabaya, Bimas tampak memakai rompi tahanan. Dengan tangan diborgol, ia memasuki kendaraan tahanan Kejari Surabaya.

    Perkara ini berawal dari seorang wanita berinisial KC yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Ia melaporkan Bimas Nurcahya ke Ditreskrimum Polda Jatim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/709/V/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 22 Mei 2025. Setelah itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya pendiri PT Pragita Perbawa Pustaka tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    Penasihat hukum KC, Rizki Leneardi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara ini hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia menjelaskan kasus pelecehan seksual terhadap korban ini bermula ketika Bimas mengajak korban mengikuti perjalanan dinas ke Surabaya dengan alasan pelatihan dan sosialisasi tentang UU Hak Cipta Lagu.

    “Kami memastikan akan mendampingi klien kami sampai proses hukum ini tuntas agar korban memperoleh keadilan,” kata Rizki dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Bimas disebut meminta korban untuk datang dan masuk ke kamar hotelnya. Pada saat itulah figur kunci sekaligus pemilik salah satu penerbit musik yang memberikan lisensi hak cipta, memantau penggunaan komposisi, mendaftarkan kredit hak cipta lagu, melakukan pengumpulan royalti, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu, sekaligus ketua sebuah asosiasi publishing di Indonesia yang menaungi lebih dari 700 pencipta lagu, diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban.

    Selain KC, Rizki menyebut terdapat sejumlah korban lain dari tersangka yang juga merupakan karyawan atau mantan karyawan perusahaan pengelola dan pengurus hak cipta atas komposisi lagu (musik). Ia menyebut para saksi telah memberikan keterangan resmi kepada penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.

    “Informasi yang kami terima saat ini, BN telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh Ditreskrimum Polda Jatim,” imbuhnya.

    Hal senada disampaikan penasihat hukum korban lainnya, Billy Handiwiyanto. Ia mengapresiasi langkah tegas kepolisian beserta kejaksaan dalam menangani kasus tersebut.

    “Kami mengapresiasi langkah kepolisian dalam menetapkan BN sebagai tersangka dan melakukan penahanan, serta kejaksaan dalam menangani kasus ini. Kami berharap kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” jelasnya.

    Billy berharap perkara tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan serta menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja. Terlebih, tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap berbicara tentang UU Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam setiap sosialisasi, namun kini dituding melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja internal.

    Billy menilai perbuatan yang dilakukan Bimas diduga melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan diancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan penahanan terhadap tersangka pada Senin (22/9/2025). “Sudah ditahan,” kata Abast, Senin (22/9/2025).

    Hal senada disampaikan Kanit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Ruth Yeni. Menurutnya, setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan sebulan setelahnya. “Tap (penetapan) tersangka 22 Agustus, penahanan tanggal 18 September 2025,” tuturnya. [uci/kun]

  • Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi

    Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi

    Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa mulai tahun 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar dari luar negeri.
    “Mulai tahun depan menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor
    solar
    lagi dari luar negeri mulai tahun depan,” kata Prabowo saat memimpin rapat percepatan pembangunan
    Papua
    di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Prabowo menyampaikan hal ini usai mendapat laporan dari Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    .
    Selain itu, Kepala Negara menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dalam kurun waktu empat tahun.
    “Kita harapkan dalam empat tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar,” ujar Prabowo.
    Dalam rapat ini, Prabowo berharap setiap daerah, termasuk Papua, bisa melakukan
    swasembada energi
    .
    Prabowo menambahkan bahwa Menteri ESDM juga sudah memiliki perencanaan agar daerah di Papua bisa menikmati bahan bakar hasil produksinya sendiri.
    “Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo.
    Di samping itu, ia menekankan pemanfaatan sumber tenaga surya atau tenaga air.
    Sebab, teknologi tersebut sudah semakin murah dan bisa digunakan untuk daerah-daerah terpencil.
    “Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” lanjut dia.
    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin agar kelapa sawit ditanam di Papua demi mewujudkan swasembada energi.
    Bukan cuma sawit, ia mendorong tanaman tebu serta singkong juga ditanam di Papua karena mampu menghasilkan etanol.
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo. “Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” lanjut dia.

    Dengan demikian, Prabowo berharap Indonesia dapat menghemat uang ratusan triliun untuk subsidi dan impor BBM.
    “Kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI Muhammad Khozin Sebut Iklim Demokrasi Belum Sehat

    Anggota DPR RI Muhammad Khozin Sebut Iklim Demokrasi Belum Sehat

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Jember dan Lumajang, menyebut iklim demokrasi di Indonesia masih belum sehat.

    “Pemilu 2024 adalah pemilu terbrutal dalam sejarah Republik Indonesia. Selama medan tempur bergelombang, medan tempur itu tidak rata, maka iklim demokrasi kita belum sehat,” kata Khozin, dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    “Medan tempur ini harus rata. Semua profesi, semua anak bangsa punya hak yang sama untuk berkiprah di jalur politik. Tidak boleh hanya mereka yang punya isi tas. Mereka yang punya kualitas meskipun tidak punya isi tas punya aksesibilitas yang sama,” kata Khozin.

    Revisi undang-undang pemilu, menurut Khozin, merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan adil bagi siapapun. “Low cost high impact. Ongkosnya ditekan seminimal mungkin tapi dengan impact sebesar mungkin. Itu prinsipnya,” katanya.

    Komisi II DPR RI akan mulai mengundang beberapa pihak termasuk akademisi dan organisasin non pemerintah untuk mulai mempersiapkan kajian-kajian kebutuhan rancangan undang-undang pemilu pada Januari 2026.

    Khozin memperkirakan akan ada titik temu antara sistem pemilu tertutup dengan terbuka. “Mungkin nanti titik temunya kombinasi antara terbuka atau tertutup. Variabelnya seperti apa, konkretnya seperti apa, kita tunggu masukan-masukan dari berbagai pihak,” katanya.

    Revisi UU Pemilu ini, menurut Khozin, akan satu paket dengan revisi UU Partai Politik dan UU Pilkada. “Kalau dalam format kodifikasi kan pasti berkaitan dengan beberapa undang-undang. Tidak mungkin hanya berdiri sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tetap diakomodasi tanpa menabrak norma aturan yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja membantah anggapan bahwa Pemilu 2024 brutal. “Enggak lah. Yang jelas persaingan di internal partai ada, persaingan antarpartai ada. Wajar saja. Kompetisi itu sangat terbuka dan sangat kompetitif. Mungkin itu yang diartikan brutal,” katanya, usai acara di UIN KHAS Jember.

    Bagja memahami pernyataan itu sebagai pengalaman personal Khozin. “Tapi menurut kami alhamdulillah pemilu bisa terselenggara dengan baik, dan kalaupun ada ketidakberesan, ada kanalisasi dalam menyelenggarakan pengaduan dan lain-lain,” katanya. [wir]

  • Ada Kanal Aduan Baru Usai Lapor Pak Purbaya, Pengusaha: Jangan Cuma jadi Tempat Curhat Digital

    Ada Kanal Aduan Baru Usai Lapor Pak Purbaya, Pengusaha: Jangan Cuma jadi Tempat Curhat Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha merespons peluncuran kanal pengaduan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) usai Lapor Pak Purbaya Oktober lalu. 

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan agar kanal aduan pemerintah tersebut memiliki taring eksekusi bukan sekadar menjadi ‘tempat curhat digital’ tanpa penyelesaian konkret.

    Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menilai langkah pemerintah meluncurkan kanal lapor.satgasp2sp.go.id merupakan pengakuan tersirat persoalan utama dunia usaha bukanlah kekurangan kebijakan, melainkan sumbatan implementasi di lapangan. Hanya saja, dia menekankan bahwa keberadaan kanal saja tidak cukup.

    “Tantangan utama bukan pada keberadaan kanal pengaduan, melainkan pada daya eksekusi dan keberanian institusional untuk menindaklanjuti aduan tersebut sampai tuntas,” tegas Angga kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Kekhawatiran HIPMI bukan tanpa alasan. Notabenenya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sudah pernah membentuk Satgas serupa, namun hambatan investasi tetap ada. Demikian juga saat Menteri Keuangan Purbaya meluncurkan kanal serupa sejak Oktober lalu.

    Angga pun meyakini masalahnya bukan pada minimnya laporan, tetapi aduan yang sering kali berhenti di meja administrasi tanpa kejelasan penanggung jawab.

    Agar sejarah tak berulang, Hipmi menyodorkan tiga prasyarat agar kanal debottlenecking ini efektif. Pertama, harus ada Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu penyelesaian yang jelas, misalnya 3 hingga 14 hari.

    Kedua, Satgas harus memiliki kewenangan lintas kementerian/lembaga hingga ke daerah, bukan hanya berfungsi sebagai penampung yang meneruskan laporan. Ketiga, adanya konsekuensi nyata bagi oknum atau instansi yang terbukti menjadi biang sumbatan.

    “Tanpa itu, kanal pengaduan berisiko menjadi ‘tempat curhat digital’, bukan instrumen debottlenecking yang sesungguhnya,” wanti-wanti Angga.

    Menanggapi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai integrasi aduan perpajakan dan kepabeanan, HIPMI memberikan catatan khusus. Angga menyebut hambatan di sektor fiskal sering kali bukan terletak pada regulasi pusat, melainkan interpretasi petugas di level pelaksana (lapangan).

    Oleh karena itu, kanal ini dituntut untuk berani mengoreksi praktik yang menyimpang, bukan sekadar memberikan jawaban normatif berdasarkan aturan tertulis.

    Terakhir, HIPMI mendesak transparansi data. Pemerintah diminta mempublikasikan secara berkala jenis aduan terbanyak, sektor yang paling terdampak, hingga instansi mana yang paling sering dilaporkan.

    “Dunia usaha siap memanfaatkan kanal ini, sepanjang ada kepastian bahwa setiap aduan tidak berhenti di layar, tetapi benar-benar berujung pada penyelesaian,” ujarnya.

  • Tekad UD Trucks Menyambut Tahun ‘Kuda Api’

    Tekad UD Trucks Menyambut Tahun ‘Kuda Api’

    Jakarta –

    Menutup tahun 2025, salah satu produsen truk di Indonesia UD Trucks mengumumkan pencapaian mereka selama satu tahun. Truk dengan logo ‘UD’ ini mengumumkan telah melalui rangkaian inisiatif strategis yang memperkuat posisi mereka sebagai salah satu motor penggerak transformasi logistik nasional. Lalu bagaimana UD menatap 2026 yang memiliki Shio ‘Kuda Api’ tersebut?

    Sebelum masuk tahun baru, 2025 menjadi momen penting bagi UD Trucks. Dimulai dari kehadiran New Kuzer SKE 150 di GIIAS 2025, sebuah inovasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak transportasi Indonesia: efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Dengan menggendong mesin Euro 4 dengan teknologi EGR + DOC, truk ini diklaim menghadirkan keseimbangan antara performa, efisiensi bahan bakar, dan emisi lebih bersih

    Tak cuma itu, UD Trucks juga semakin fokus untuk menghadirkan program edukasi keselamatan bagi pengemudi. Hal tersebut menjadi isu strategis mengingat pengemudi adalah aktor utama dalam rantai logistik Indonesia.

    Melalui sesi pelatihan teknik mengemudi, pengenalan fitur keselamatan modern, dan interaksi langsung bersama komunitas otomotif, UD Trucks menegaskan bahwa masa depan transportasi nasional tidak hanya dibangun oleh kendaraan yang kuat, tetapi oleh SDM yang terlatih dan sadar keselamatan.

    “Keselamatan itu bukan hanya teknologi, tetapi kebiasaan. Tahun ini kami memperkuat komitmen untuk memberdayakan pengemudi Indonesia agar lebih siap menghadapi tuntutan industri modern,” ujar Vice President Director, Marketing & After Sales Service Director UD Trucks Indonesia, Handi Lim.

    Presiden Direktur UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber. Foto: dok. UD TrucksStrategi UD Menyambut 2026 si ‘Kuda Api’

    Jika melihat dari shio ‘Kuda Api’ pada 2026, shio ini melambangkan membawa energi semangat, perubahan, inovasi, dan keberanian, dengan simbol Kuda yang melambangkan kecepatan dan kebebasan serta elemen Api yang menandakan perubahan cepat dan optimisme.

    Lalu langkah besar apa yang dipersiapkan UD Trucks?

    Presiden Direktur UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber, menegaskan bahwa berbagai langkah strategis yang dilakukan sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi transformasi jangka panjang.

    “Tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era logistik baru, lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan,” Johan menambahkan.

    Dengan fondasi yang diperkuat sepanjang tahun 2025, UD Trucks memasuki 2026 dengan fokus pada percepatan edukasi keselamatan, ekspansi layanan purna jual, penguatan teknologi telematika, serta pengembangan solusi kendaraan rendah emisi yang lebih luas.

    “Peran kami adalah menjadi mitra yang hadir di setiap tahap perjalanan pelanggan, mulai dari pelatihan pengemudi hingga inovasi kendaraan. Kami percaya masa depan transportasi Indonesia dibangun dari kombinasi teknologi, kemitraan, dan keberanian untuk berubah,” jelasnya.

    Seluruh inisiatif yang akan dilakukan UD Trucks pada 2026, diarahkan untuk menghadirkan dampak nyata bagi pelanggan, menurunkan biaya operasional pelanggan, meningkatkan keselamatan kerja, serta mendukung agenda nasional menuju efisiensi logistik yang lebih tinggi.

    (lth/dry)

  • Wamenkes Janjikan Insentif Rp 30 Juta buat Dokter Spesialis yang Praktik di Pangkep

    Wamenkes Janjikan Insentif Rp 30 Juta buat Dokter Spesialis yang Praktik di Pangkep

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan RI I Dante Saksono Harbuwono menjanjikan insentif Rp 30 juta bagi dokter spesialis yang mau mengabdi di wilayah terpencil, termasuk di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T.

    “Insentifnya Rp 30 juta buat mereka (dokter spesialis) yang mau datang ke Pangkep dan Rp 10 juta dari daerah,” kata Dante di Desa Mattiro Kanja, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep yang berhasil melaksanakan program cek kesehatan gratis (CKG) dengan tingkat kehadiran tertinggi di Regional II.

    Menurut Dante, strategi jemput bola yang dilakukan Dinkes Pangkep menjadi salah satu alasan program CKG berhasil diikuti 84 persen warganya, meskipun tenaga kesehatan harus menempuh perjalanan darat dan laut mengunjungi masyarakat yang berada di pulau.

    “Mereka tidak menunggu warga CKG ke puskesmas, mereka datang ke pulau-pulau dan datang ke desa. Meski sulit daerahnya, tapi mereka membuktikan atas kerja keras, mereka bisa maksimal sehingga bisa datang ke masyarakat untuk CKG,” beber Dante.

    Dukungan Anggaran Rp 44,9 Miliar

    Atas capaian tersebut, Wamenkes mengatakan Kemenkes akan memberikan dukungan besar berupa bantuan alat kesehatan (alkes) dan anggaran untuk Pangkep sebesar Rp 44,9 miliar. Kemenkes akan membantu pengadaan alkes senilai Rp 31,9 Miliar untuk melengkapi rumah sakit di Pangkep. Alat-alat tersebut mencakup kateterisasi, USG, mammografi dan CT scan.

    Di samping itu Kemenkes disebut akan memberikan dana Rp 12 miliar untuk 23 Puskesmas guna melengkapi alkes yang masih kurang, termasuk USG portable. Selain itu, ada tambahan dana impuls Rp 1 Miliar.

    “Akan saya prioritaskan alat mammografi karena salah satu penyebab kematian tertinggi perempuan di Indonesia itu kanker payudara,” tutur Dante.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: IDAI Kasih Catatan soal Kebijakan Tunjangan Dokter di Daerah 3T”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/naf)

  • Masif Cetak Talenta AI, Pengamat Ingatkan Minimnya Ruang Pemanfaatan

    Masif Cetak Talenta AI, Pengamat Ingatkan Minimnya Ruang Pemanfaatan

    Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah dan pelaku industri semakin agresif membangun ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui kolaborasi lintas sektor untuk mencetak talenta digital. 

    Namun, di tengah masifnya program pelatihan dan pengembangan talenta AI, pengamat mengingatkan risiko apabila penciptaan talenta tidak diiringi dengan kesiapan ekosistem dan ruang pemanfaatan yang nyata di industri.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pengembangan ekosistem AI saat ini mengusung konsep kolaborasi tiga sektor, yakni pemerintah, universitas, dan industri bisnis.

    “Nah konsepnya semua sama antara Garuda Park Innovation Hub dan juga dengan AI Innovation Hub Telkomsel dan ITB adalah kolaborasi tiga sektor. Antara pemerintah, universitas dan juga industri bisnis,” kata Edwin usai acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan talenta digital agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan digital yang memadai dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

    Edwin menilai selama ini pemanfaatan AI di Indonesia masih didominasi untuk kebutuhan hiburan. Karena itu, diperlukan jembatan antara riset dan industri agar AI dapat menciptakan nilai tambah yang lebih luas.

    Dia menambahkan penguatan ekosistem digital menjadi salah satu titik intervensi penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital yang lebih besar, seiring AI disebut sebagai gelombang baru ekonomi nasional. 

    “Ada yang bilang bahwa AI ini akan jadi the next wave-nya ekonomi Indonesia,” katanya.

    Namun, Edwin menekankan fokus utama pemerintah bukan semata mengejar angka kontribusi ekonomi. “Tapi sebenarnya bukan itu, yang paling penting adalah kita mendidik talenta ini,” ujarnya.

    Menurutnya pengembangan wadah ekosistem AI seperti  AI Innovation Hub yang dikembangkan bersama Telkomsel mampu menciptakan jutaan talenta digital dalam lima tahun ke depan. 

    “Targetnya dalam 5 tahun ke depan kita mencetak sekitar 4 juta techpreneur atau mereka yang bisa memanfaatkan teknologi digital dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasar yang menggunakan teknologi,” kata Edwin.

    Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB periode 2025—2030 Irwan Meilano mengatakan kolaborasi dengan Telkomsel melalui AI Innovation Hub merupakan bagian dari langkah nasional ITB untuk menjadi kampus yang berdampak.

    Bahkan sebagai tindak lanjut, dia mengatakan ITB mewajibkan seluruh mahasiswa tingkat pertama mempelajari AI lintas program studi. 

    “Sekarang kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa ITB di tingkat pertama itu untuk belajar AI,” kata Irwan.

    ITB juga menyiapkan laboratorium praktis agar mahasiswa dapat bekerja secara kolaboratif lintas disiplin.  Selain itu, ITB akan membuka program konsentrasi khusus AI pada jenjang sarjana mulai tahun 2026. 

    Program tersebut dirancang dengan pendekatan multidisiplin agar AI dapat diterapkan di berbagai sektor. 

    Ekosistem Pemanfaatan Minim

    Namun pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai persoalan utama bukan semata kekurangan talenta AI, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan.

    “Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan mencetak talenta AI dibanding menyediakan ruang pemanfaatannya,” kata Agung.

    Dia menilai talenta yang sudah tercetak membutuhkan akses pada data, masalah nyata, dan kesempatan berkarya. “Masalah kita bukan [hanya] kekurangan talenta AI, tapi belum cukupnya ekosistem yang memberi kesempatan berkarya, memberi data, dan masalah nyata untuk mereka selesaikan,” ujarnya.

    Agung berharap sinergi antarpemangku kepentingan dapat diperkuat agar talenta AI benar-benar berdampak bagi industri dan negara.  Menurutnya, peran pemerintah menjadi krusial dalam menyatukan ekosistem berbasis AI lintas sektor. 

    “Misal Komdigi, dapat membuat sinergi-program dari para penyelenggara jaringan [berbasis AI], penyelenggara jasa [berbasis AI], penyelenggara sistem elektronik [berbasis AI], dan lain-lain,” katanya. 

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan AI bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar, terutama bagi tenaga kerja. Dia menilai perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia. 

    “Karena dengan perkembangan artificial intelligence seperti sekarang ini, tentunya bagi masyarakat ini menjadi tantangan karena banyak pekerjaan yang kemudian diambil oleh AI,” kata Heru saat dihubungi Bisnis Selasa (16/12/2025).

    Menurut Heru, reskilling dan upskilling menjadi kunci agar masyarakat tidak tertinggal. Dia juga menyoroti risiko pengangguran jika tantangan tersebut tidak dijawab, terutama di tengah bonus demografi.  Heru mengingatkan agar pengembangan AI difokuskan pada kebutuhan nasional. 

    Dia juga mengingatkan agar target penciptaan techpreneur tidak menjadi tujuan utama. “Kalau pendekatannya kemudian, oh ini ada peluang membentuk techpreneur sekian juta segala macam, saya khawatir ini kita akan kembali mengulang persoalan atau kegagalan ketika kita mengembangkan startup,” ujarnya.

  • Prabowo Ramal 20 Tahun Lagi Ekonomi RI Jadi 4 Besar Dunia

    Prabowo Ramal 20 Tahun Lagi Ekonomi RI Jadi 4 Besar Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini telah diakui sebagai salah satu yang terbesar di dunia dan berpotensi menembus peringkat lima besar, bahkan empat besar, dalam dua dekade mendatang.

    Namun, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa tantangan utama terletak pada pemerataan dan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). 

    “Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15–20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita,” kata Prabowo.

    Meski demikian, Presiden menilai besarnya potensi ekonomi nasional harus diiringi dengan pengelolaan kekayaan negara yang adil, profesional, dan berintegritas agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat.

    “Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya,” ujarnya.

    Prabowo menekankan bahwa sumber daya Indonesia yang besar hanya akan bermakna jika dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

    “Sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja bersama memikul tanggung jawab besar tersebut.

    “Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semua, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini,” kata Prabowo.

    Presiden juga mengakui bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menjaga dan mengelola kekayaan nasional. Namun, dia menegaskan pemerintah pusat tengah melakukan pembenahan secara menyeluruh.

    “Kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum andal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri,” ujarnya.

    Menurut Prabowo, pengakuan atas kekurangan bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan bersama.

    “Saya selalu mengajak bukan untuk menurunkan semangat kita, tetapi justru membangkitkan semangat kita,” pungkas Prabowo.

  • Segini Penjualan Mobil VinFast di RI

    Segini Penjualan Mobil VinFast di RI

    Jakarta –

    VinFast, merek asal Vietnam mencatatkan sejarah baru dengan beroperasinya pabrik di Subang, Jawa Barat. VinFast menjadi penantang serius bagi merek Jepang, Korea Selatan, dan China di Indonesia, seberapa banyak penjualannya?

    Saat ini VinFast hanya memasarkan mobil listrik. Berdasarkan data wholesales Gaikindo, sebanyak 82.525 unit mobil listrik terjual sepanjang Januari-November 2025. VinFast mengambil 3,78 persen dari total penjualan mobil listrik secara nasional.

    Bila dirinci lebih jauh, sebanyak 3.118 unit mobil listrik VinFast sudah terdistribusi sepanjang tahun ini di Indonesia. Model terlarisnya, VF 3 dengan capaian 1.562 unit, disusul VF e34 sebesar 1.452 unit, VF 5 sebanyak 75 unit, dan VF 6 laku 29 unit.

    Melihat capaian tersebut, VinFast perlu kerja keras lagi untuk bisa tembus tiga besar penjualan mobil listrik terlaris di Indonesia. Merek-merek China masih mendominasi penjualan.

    Di lain sisi, VinFast memiliki komitmen besar di Indonesia. Pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Pada fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun. Tak hanya buat memenuhi permintaan pasar domestik, pabrik ini juga berpeluang dijadikan sebagai basis produk ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini juga dilengkapi lini produksi terintegrasi berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Saat beroperasi penuh, pabrik VinFast di Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung

    Pada tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan.

    Ke depannya, pabrik Subang juga akan merakit model-model baru yang dijadwalkan meluncur pada 2026, termasuk sepeda motor listrik (e-scooter) dan MPV listrik yang dioptimalkan untuk kebutuhan komersial dan layanan.

    (riar/dry)

  • BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melepas ekspor rempah Indonesia ke Amerika Serikat. Ia memastikan semua rempah tersebut bebas dari kontaminasi radionuklida Cesium-137.

    Upacara pelepasan digelar di PT Terminal Petikemas Surabaya, Tanjung Perak, Surabaya, pada Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam menjaga akses pasar global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional.

    Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu pasar utama rempah Indonesia, meski belakangan memperketat pengawasan menyusul temuan kontaminasi Cesium-137 pada sejumlah produk ekspor.

    Melalui skema Import Alert 99-51 dan 99-52, US Food and Drug Administration (US FDA) menerapkan Detention Without Physical Examination (DWPE) pada komoditas tertentu, termasuk rempah. Menyikapi hal itu, FDA menunjuk BPOM sebagai Certifying Entity (CE) untuk produk rempah Indonesia yang diekspor ke AS.

    Penunjukan tersebut memberi mandat kepada BPOM untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi, verifikasi, sampling, pengujian cemaran radionuklida, hingga penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC). Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor bebas Cesium-137, sesuai Import Alert 99-52.

    Taruna menekankan BPOM telah memperkuat regulasi, sistem, dan teknis di lapangan. Upaya itu mencakup pemeriksaan fasilitas eksportir, pemindaian cemaran Cesium-137 menggunakan Radioisotope Identification Device (RIID) bersama BAPETEN, serta pengujian lanjutan laboratorium oleh BRIN.

    “Sebagai bukti pemenuhan persyaratan keamanan, BPOM menerbitkan Shipment-Specific Certificate. Ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor benar-benar aman dan sesuai dengan ketentuan FDA,” terang Taruna dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (16/12).

    Pada periode November-Desember 2025, tercatat 125 shipment rempah siap diekspor ke AS. Sebanyak 82 persen telah melalui proses scanning dan sampling, dengan 37 SSC diterbitkan hingga 12 Desember 2025.

    Dalam seremoni ini, BPOM melepas delapan kontainer berisi cengkeh dan kayu manis dengan total volume 174 ton dan nilai ekonomi sekitar Rp 14 miliar. Menurut Taruna. pengiriman ini sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku usaha atas kebijakan import alert US FDA.

    “Ini hasil kerja keras dan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan keseluruhan pemangku kepentingan,” katanya.

    Dari sisi regulasi, BPOM juga menerbitkan sejumlah pedoman, mulai dari Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Eksportir Rempah, Protokol Pemindaian Produk Rempah, hingga Protokol Pengambilan Contoh dan Pengujian. Bagi pelaku usaha, disiapkan Skema Sertifikasi dan Panduan Praktis Ekspor Rempah ke AS.

    Apresiasi juga disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Diplomasi Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krishna Hasibuan. Ia menilai langkah cepat dan terukur BPOM menjadi kunci pemulihan ekspor rempah ke pasar AS.

    “Pemerintah Amerika Serikat tidak memberlakukan larangan total, melainkan pengetahuan melalui skema red list dan yellow list. Produk yang dilepas hari ini berasal dari perusahaan kategori yellow list, dan BPOM bekerja cepat serta profesional sebagai Certifying Entity,” ujar Bara.

    Bara menambahkan bahwa proses sertifikasi dan pengujian bersama BRIN dan lembaga terkait bertujuan untuk memastikan rempah Indonesia bebas Cesium-137.

    “Ini sinyal kuat bahwa sistem pengawasan pangan Indonesia dapat dipercaya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)