Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Pekan Ini

    KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Pekan Ini

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bakal dipanggil pekan ini. Dia akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Kemungkinan di minggu ini, kalau tidak salah ya,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 15 Desember malam. 

    Asep mengatakan pihaknya sudah mengirim surat panggilan. “Minggu lalu,” tegasnya.

    Meski begitu, Asep belum mau bicara soal kapan waktu pastinya.

    “Pokoknya ditunggu,” ujar dia yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

     

    Adapun dalam kasus ini, Yaqut sudah pernah dimintai keterangan pada 1 September. Waktu itu, ia dicecar terkait beda aturan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang didapat Indonesia dari pemerintah Arab Saudi tahun 2023-2024.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penambahan kuota dan penyelenggaraan haji. Lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa.

    Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

    Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah ini tapi masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kasus ini berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.

    Hanya saja, belakangan pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

    Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

  • Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Suhindarto, menilai bencana Sumatera berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV.  Dia menuturkan, Sumatera memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional sehingga gangguan ekonomi di wilayah tersebut tidak bisa dipandang remeh.

    “Kami sendiri memproyeksikan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu ya, karena dari sisi share gitu ya, Sumatera juga bukanlah daerah kecil, yang mana Sumatera ini juga menyumbang dalam perekonomian kita, begitu besar ya share-nya,” kata Suhindarto dalam Media Forum PEFINDO, Selasa (16/12/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi pangsa ekonomi, Sumatera bukanlah daerah kecil. Pulau ini menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, gangguan aktivitas ekonomi akibat bencana berisiko menahan akselerasi pertumbuhan yang seharusnya bisa terjadi pada akhir tahun.

    “Tapi secara umum ini bisa menjadi faktor negatif yang akhirnya menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV ini, yang seharusnya bisa terjadi gitu ya di tengah stimulus pemerintah yang relatif cukup banyak diberikan begitu ya,” ujarnya.

    Meski demikian, Suhindarto menekankan, besaran dampak secara kuantitatif masih perlu dicermati lebih lanjut. Hingga saat ini, belum terdapat rilis data resmi dari pemerintah yang secara spesifik mengukur dampak bencana Sumatera terhadap kinerja ekonomi, sehingga proyeksi masih bersifat indikatif.

    “Untuk seberapa jauh sebenarnya perlu dicek kembali, karena sampai saat ini juga kita masih belum melihat release resmi lah ya dari data pemerintah yang berkaitan dengan bencana ini, dampaknya ke ekonomi seperti apa,” ujarnya.

     

  • Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jendeal Listyo Sigit Prabowo menyebut, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
    Sebagai informasi,
    Perpol 10/2025
    mengatur soal polisi aktif yang boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga.
    “Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP,” ujar Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Setelah itu, Sigit mengungkap bahwa ada kemungkinan aturan tersebut akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang,” ujar Sigit.
    Perpol 10/2025, kata Sigit, merupakan bentuk penghormatan Polri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan tersebut diketahui memutuskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Setelah adanya putusan MK itu, Polri berkonsultasi dengan kementerian/lembaga sebelum terbitnya Perpol 10/2025.
    “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit.
    Sementara itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga tidak bisa hanya diatur lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
    Menurutnya, anggota polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil jika hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.
    “Ketentuan Perkap (Perpol 10/2025) itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam undang-undang, tidak bisa hanya dengan perkap jabatan sipil itu diatur,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube MahfudMD, dikutip Senin (15/12/2025).
    Mahfud menjelaskan, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur soal jabatan sipil di tingkat pusat dapat diduduki anggota TNI dan Polri.
    Namun, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa jabatan-jabatan sipil yang boleh ditempati harus sesuai dengan UU TNI dan UU Polri.
    Mahfud melanjutkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah mengatur bahwa anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga.
    Sedangkan dalam UU Polri, belum mengatur soal anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga mana saja.
    “Nah oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya Perkap yang sudah dibuat oleh Bapak
    Kapolri
    ,” ujar Mahfud.
    Selain itu, Perpol 10/2025 itu sendiri dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri,” ujar Mahfud.
    Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan MK tersebut mengatur secara tegas bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Diketahui, anggota Polri aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah.
    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
    Berdasarkan salinan aturan yang dilihat Kompas.com dari situs peraturan.go.id, Kamis (11/12/2025), daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel Polri diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol tersebut.
    ”
    Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan,
    ” bunyi pasal tersebut.
    Berikut 17 kementerian/lembaga yang bisa diisi polisi aktif:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Liputan6.com, Jakarta – PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah pengangkatan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

    Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram resmi Semen Gresik, yang dikutip Selasa (16/12/2025). Zulkieflimansyah saat ini tercatat sebagai Sekretaris Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama DPP PKS.

    Zulkieflimansyah bukan nama baru di panggung nasional. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2023, serta menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode pada 2004–2018.

    Di luar dunia politik, ia juga dikenal sebagai pendiri Universitas Teknologi Sumbawa dan penggagas program Beasiswa NTB.

    Selain perubahan di jajaran komisaris, Semen Gresik juga menetapkan Gatot Mardiana sebagai Direktur Utama menggantikan Muchamad Supriyadi.

    Sebelumnya, Gatot memiliki pengalaman panjang di industri semen, antara lain sebagai Direktur Operasi Thang Long Cement Company sejak 2023 serta Direktur Umum dan SDM PT Semen Baturaja Tbk pada 2022–2023.

    Perubahan manajemen ini turut mencakup pengangkatan Fardhi Sjahrul Ade sebagai Direktur Keuangan dan SDM, serta Benny Ismanto sebagai Direktur Operasi.

     

  • Intip Kecanggihan Drone Rajawali Karya Pelajar SMA Indonesia yang Juarai Kontes Robot Dunia

    Intip Kecanggihan Drone Rajawali Karya Pelajar SMA Indonesia yang Juarai Kontes Robot Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Operasi penyelamatan di wilayah bencana kerap dihadapkan pada situasi berisiko tinggi. Bangunan tak stabil, akses tertutup, hingga keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat di lapangan. Tantangan inilah yang mendorong Tim Bayu Sakti merancang sebuah solusi berbasis teknologi bernama Drone Rajawali.

    Drone Rajawali dikembangkan sebagai alat bantu strategis yang menggabungkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sistem navigasi mandiri, serta kemudahan pengoperasian. Tujuannya jelas yaitu membantu tim penyelamat bekerja lebih aman, cepat, dan efisien.

    Berikut ide deretan fitur canggih Drone Rajawali:

    Membaca Ancaman Lewat AI

    Salah satu keunggulan utama Drone Rajawali terletak pada kemampuan AI-powered image recognition. Teknologi ini memungkinkan drone mengenali berbagai potensi bahaya di lokasi bencana, mulai dari retakan bangunan, label material berbahaya (hazard), hingga karat pada struktur.

    Kemampuan tersebut membuat Rajawali dapat memberikan gambaran awal mengenai tingkat risiko di lapangan sebelum personel manusia diterjunkan. Bahkan, drone ini dilengkapi perangkat tambahan yang memungkinkan pengambilan sampel material tertentu untuk kebutuhan analisis.

    “Deteksi ini penting agar tim penyelamat bisa membuat keputusan berbasis data sebelum masuk ke lokasi,” ujar Arga, salah satu anggota tim pengembang kepada Tekno Liputan6.com, Senin (15/12/2025).

    Tetap Bergerak Meski Tanpa GPS

    Keunggulan lain yang membedakan Rajawali dari drone pada umumnya adalah dirancang untuk tetap berfungsi dalam kondisi ekstrem. Drone ini mampu bergerak secara autonomous tanpa bergantung pada GPS, berkat dukungan teknologi AI LIDAR.

    Kemampuan ini menjadi krusial mengingat dalam berbagai jenis bencana, jaringan komunikasi dan sistem navigasi satelit kerap terganggu atau bahkan lumpuh total.

    Dalam kondisi darurat, Rajawali dapat memindai area yang dilaluinya dan menyusun peta digital secara real time. Peta ini kemudian digunakan sebagai panduan bagi tim penyelamat untuk menentukan jalur masuk maupun rute evakuasi yang paling aman.

    Untuk sistem komunikasi, tim memilih frekuensi radio 2,4GHz dibandingkan WiFi. Alasannya, radio dinilai lebih stabil dan dapat diandalkan di tengah situasi bencana ketika infrastruktur jaringan umum sering kali lumpuh.

    Efisiensi Kerja Tim di Lapangan

    Rajawali juga dirancang agar mudah dioperasikan. Sistem kendali dan tampilan antarmuka dibuat sederhana sehingga dapat digunakan langsung oleh tim penyelamat tanpa keahlian teknis khusus di bidang drone.

    Konsep ini memungkinkan terjadinya efisiensi besar dalam pengerahan personel. Dengan bantuan drone, tim kecil beranggotakan 2 hingga 6 orang dapat memantau area yang luas dan melakukan berbagai tugas yang biasanya memerlukan banyak tenaga manusia.

    “Drone ini bisa mengerjakan pekerjaan yang setara dengan 40 orang di lapangan,” kata Arga.

  • Dokter-dokter Butuh 10 Menit Lebih Cuma Buat Hitung Dosis Obat, Saatnya AI Ambil Alih?

    Dokter-dokter Butuh 10 Menit Lebih Cuma Buat Hitung Dosis Obat, Saatnya AI Ambil Alih?

    Jakarta –

    Dunia medis tak lepas dari modernitas yang menuntut semuanya serba cepat. Faktanya, beberapa pekerjaan sangat menyita waktu para dokter, salah satunya menghitung dosis obat.

    Survei internal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mencatat 90 persen dokter kesulitan memperoleh referensi medis secara cepat, sementara 73 persen membutuhkan waktu lebih dari sepuluh menit hanya untuk mencari dosis obat. Kondisi tersebut berkontribusi pada risiko medication error yang masih berada di kisaran 9-10 persen.

    Banyak faktor yang membuat pekerjaan menghitung dosis tidak bisa dilakukan dengan cepat. Salah satunya, panduan obat-obatan selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dokter-dokter dituntut untuk memilah informasi yang paling up to date supaya tidak salah meresepkan obat.

    “Ini kami kan harus selalu update. Bagaimana dosisnya, apa efek sampingnya dan lain sebagainya,” kata dr Muhammad Raoul Taufiq Abdullah, seorang dokter residen FKUI, kepada detikcom di Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Ketersediaan informasi tentang obat juga tidak selalu terkumpul di satu tempat. Menelusuri sumber-sumber yang dibutuhkan membuat perhitungan dosis obat jadi makin menantang.

    “Masih tersebar, kadang-kadang kita mesti beli buku. Kadang-kadang kita mesti googling juga nyari-nyari dulu gitu ya. Nggak instant, gak praktis,” terang dr Raoul.

    Berangkat dari masalah tersebut, dr Raoul bersama koleganya dr Armand Achmadsyah membuat terobosan berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mereka namakan DokterGPT. Inovasi berteknologi GPT yang dikustomisasi dan Retrieval Augmented Generation (RAG) dengan basis data yang mencakup lebih dari 400 diagnosis, 200 pedoman nasional, dan 1.000 data obat yang dikurasi oleh dokter Indonesia.

    “Tujuannya bukan untuk menggantikan peran dokter. Namun untuk menjadi asisten dokter, asisten medis virtual berbasis AI pertama di Indonesia,” sambungnya.

    Inovasi ini meraih pendanaan Program Akselerasi Startup UI Incubate 2025, setelah terpilih melalui seleksi nasional oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    “Alhamdulillah kami menjadi satu dari dua startup terpilih,” kata dr Raoul.

    Pendanaan sebesar Rp 499,8 juta dari UI Incubate 2025 akan digunakan untuk memperkuat teknologi inti dan memperluas basis data medis nasional dan membantu para dokter hingga perawat dengan sedikit mempermudah pekerjaan mereka.

    (dpy/up)

  • Pulang dari Arab Saudi, Penyidik KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji

    Pulang dari Arab Saudi, Penyidik KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidiknya sudah pulang dari Arab Saudi, dan mendapatkan sejumlah fakta untuk penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    “Apakah tim sudah pulang dari Arab Saudi? Sudah. Untuk hasilnya bagaimana? Kami menemukan beberapa hal di sana,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

    Asep menjelaskan salah satu informasi yang didapat oleh penyidik KPK adalah mengenai kepadatan lokasi di Arab Saudi, dan kaitannya dengan alasan Kementerian Agama untuk membagi 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    “Tentunya kami juga harus menguji setiap informasi yang diberikan, apakah pembagian kuota itu disebabkan karena akan terjadi penumpukan?” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan KPK menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK dalam mencari informasi terkait kasus kuota haji telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dan sejumlah perwakilan Indonesia di negara tersebut yang mengurus urusan haji.

    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

    Mereka yang dicegah adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

    Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

     

     

  • 1 Hidup dari Gunungan Sampah Bantargebang, Andi Raup Rp 30 Juta per Bulan dari Limbah Plastik Megapolitan

    1 Hidup dari Gunungan Sampah Bantargebang, Andi Raup Rp 30 Juta per Bulan dari Limbah Plastik Megapolitan

    Hidup dari Gunungan Sampah Bantargebang, Andi Raup Rp 30 Juta per Bulan dari Limbah Plastik
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bergelut dengan sampah kerap dipandang sebagai pekerjaan yang menjijikkan bagi sebagian orang.
    Namun, bagi warga yang tinggal di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sampah justru menjadi sumber penghidupan sekaligus harapan ekonomi.
    Ribuan warga menggantungkan hidup di TPST Bantargebang, yang kini kondisinya semakin membeludak dan telah melampaui kapasitas. Tumpukan sampah yang menggunung itu seolah berubah menjadi “rezeki” bagi sebagian warga yang bersedia mengolahnya.
    Salah satunya adalah Andi (34), seorang pengepul limbah plastik yang telah bertahun-tahun mencari nafkah dari sisa-sisa sampah di Bantargebang.
    Pekerjaan sebagai pengepul limbah plastik membuat Andi mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
    “Sukanya kalau keuntungan lebih dari ekspetasi kami, itu bulan kemarin Rp 30 juta per bulan,” jelas Andi ketika diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (12/12/2025).
    Usaha
    pengepulan limbah plastik
    yang digeluti Andi merupakan usaha turun-temurun yang telah berdiri sejak 1996. Pada awalnya, ayah Andi berprofesi sebagai pemulung yang setiap hari mengais rezeki di gunungan
    sampah Bantargebang
    .
    Pengalaman bertahun-tahun sebagai pemulung membuat ayah Andi menyadari bahwa limbah plastik memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sejak saat itu, ia memutuskan beralih menjadi pengepul limbah plastik.
    Usaha tersebut dikenal dengan nama “
    Lapak Bos Min
    ”.
    Seiring bertambahnya usia, sang ayah kemudian menyerahkan pengelolaan usaha pengepulan limbah plastik itu kepada Andi, yang hingga kini terus menjalankannya.
    Andi menjelaskan, sistem kerja usahanya dimulai dengan membeli limbah plastik dari para pemulung yang bekerja di area TPST Bantargebang.
    “Kami beli ada yang Rp 450 perak sampai Rp 700 itu biaya angkut dan sortir tanggungan saya, mereka (pemulung) hanya cari,” jelas Andi.
    Setelah dibeli, limbah plastik tersebut dibawa ke lapak pengepulan milik Andi yang berada tepat di samping TPST Bantargebang.
    Setibanya di lapak, limbah plastik dimasukkan ke dalam bak plastik berukuran besar untuk dicuci terlebih dahulu.
    Setelah proses pencucian, limbah plastik kemudian disortir berdasarkan jenisnya sebelum akhirnya dijemur hingga kering.
    “Kalau di sini jenis plastik yang banyak
    Polypropylene
    (PP), HDPE-
    High-Density Polyethylene
    (HD),
    Polyethylene
    (PE), dan plastik sablon warna,” ujar Andi.
    Setelah disortir dan dijemur, limbah plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik hitam berukuran besar untuk dijual ke distributor.
    Setiap jenis plastik memiliki harga jual yang berbeda. Plastik jenis PE dijual dengan kisaran harga Rp 3.000–6.000 per kilogram, plastik sablon atau berwarna Rp 4.000 per kilogram, PP Rp 2.000 per kilogram, dan HD sekitar Rp 1.300 per kilogram.
    Harga tersebut berlaku untuk limbah plastik yang sudah dalam kondisi bersih dan kering sehingga siap diolah oleh distributor.
    Sebagian distributor memanfaatkan limbah plastik itu untuk diperbarui agar dapat digunakan kembali. Sementara itu, lainnya mendaur ulang plastik menjadi berbagai produk, seperti kursi, palet, dan barang lainnya.
    Tak hanya mendatangkan keuntungan secara ekonomi, Andi menilai usaha pengepulan limbah plastik juga berkontribusi dalam mengurangi beban sampah di TPST Bantargebang.
    “Kalau semua jenis plastik sekitar 3 – 4 ton bisa saya kumpulin dalam satu hari,” ungkap Andi.
    Hal ini menjadi penting mengingat plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit terurai dan harus dikelola dengan baik agar tidak terus menumpuk di Bantargebang.
    Selain membantu mengurangi beban sampah, usaha pengepulan limbah plastik milik Andi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Saat ini, Andi mempekerjakan tujuh orang karyawan yang terdiri dari ibu rumah tangga dan pemuda setempat.
    “Kalau buat sortir sekarang ada tujuh orang. Ibu-ibu ada dua, sisanya pemuda yang malas cari kerja di luar,” tutur Andi.
    Para ibu rumah tangga yang bertugas menyortir limbah plastik menerima upah sekitar Rp 85.000 per hari. Sementara para pemuda yang membantu mengangkat, menyortir, dan mencuci limbah plastik dibayar sekitar Rp 100.000 per hari.
    Salah satu karyawan Andi, Surheni (36), mengaku bersyukur bisa bekerja meskipun penghasilannya tergolong pas-pasan.
    “Rp 85.000 itu harian, sebenarnya enggak cukup, cuma dicukup-cukupin aja. Namanya orang susah, kalau butuh ya harus beli beras, beli kebutuhan pokok,” tutur Surheni.
    Ia mengaku terpaksa bekerja sebagai penyortir limbah plastik karena penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
    Surheni telah bekerja selama dua tahun di lapak pengepulan limbah plastik milik Andi. Menjalani profesi sebagai penyortir limbah plastik, menurut dia, bukanlah hal yang mudah dan penuh dengan suka duka.
    Sukanya, ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, Surheni menilai pekerjaannya cukup mulia karena ikut membantu mengurangi limbah plastik yang menumpuk di Bantargebang.
    Namun, duka yang dirasakannya adalah risiko kesehatan akibat bau sampah dari TPST Bantargebang.
    “Pernah sakit karena sampah tapi paling sehari atau dua hari. Biasanya flu dan sakit kepala.
    Alhamdulillah
    enggak yang parah,” jelas dia.
    Kendati demikian, Surheni mengaku tidak terlalu khawatir dengan dampak bau sampah terhadap kesehatannya.
    Menurut dia, aroma menyengat dari Bantargebang sudah tidak lagi mengganggu indera penciumannya.
    Meski warga sekitar Bantargebang telah terbiasa dengan bau sampah, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele.
    Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, mengingatkan bahwa paparan gas metana dari sampah berpotensi merusak paru-paru.
    “Tapi, yang jelas ketika dia terpapar dengan sampah, gas metana, segala macem, itu tentu yang akan terganggu adalah paru-parunya,” ucap Ari.
    Paparan gas metana secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit paru obstruktif kronis.
    Kondisi tersebut akan semakin memburuk apabila individu memiliki alergi atau hipertensi, yang dapat memicu munculnya asma.
    Menggunungnya sampah di Bantargebang tidak dapat dibiarkan tanpa penanganan khusus. Tanpa upaya konkret, usia TPST Bantargebang diperkirakan tidak akan bertahan lama, mengingat fasilitas ini telah beroperasi sejak 1996.
    Pakar Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa menilai, salah satu cara memperpanjang usia TPST Bantargebang adalah dengan mengurangi beban sampah yang masuk.
    “Kemudian, strategi memperpanjang tentu saja agar TPST itu terus dapat menampung sampah tentu saja yang pertama kita harus lihat dari hulunya, bagaimana mengurangi 7.000 ton per hari itu yang masuk ke Bantar Gebang,” ungkap Mahawan.
    Pengurangan beban tersebut dapat dilakukan dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sampah yang telah dipilah kemudian dapat diolah melalui metode 3R (
    Reduce, Reuse,
    dan
    Recycle)
    .
    Dengan pemilahan dan penerapan 3R, jumlah sampah yang dikirim ke Bantargebang diyakini akan berkurang secara signifikan.
    Praktik inilah yang selama ini dilakukan Andi dan para karyawannya dengan memilah limbah plastik yang masih memiliki nilai ekonomi.
    Selain memberi manfaat ekonomi, usaha tersebut turut membantu mengurangi volume sampah di Bantargebang.
    Mahawan menilai pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas untuk mengatasi persoalan sampah yang terus menggunung.
    “Saya kira dengan regulasi yang ada pun pelaksanaannya kita arahkan untuk menjaga agar berapa pun jumlah sampah itu bisa seimbang dengan pemrosesannya,” kata dia.
    Menurut Mahawan, regulasi yang telah dibuat juga harus diikuti dengan implementasi yang konsisten serta dukungan dari DPRD dan gubernur.
    Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, menyatakan persoalan Bantargebang telah lama menjadi perhatian legislatif.
    “Persoalan Bantargebang menjadi permasalahan yang selalu menjadi perhatian kami di DPRD DKI Jakarta. Namun, akar permasalahannya terletak di jumlah sampah yang dihasilkan oleh Jakarta,” ungkap Bun.
    Ia menyebutkan, berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2019, lebih dari 1.300 truk mengangkut lebih dari 7.000 ton sampah dari Jakarta ke Bantargebang setiap hari.
    Kondisi tersebut membuat tumpukan sampah di Bantargebang kian meninggi hingga setara gedung 16 lantai.
    DPRD DKI Jakarta menilai, tumpukan sampah setinggi itu berpotensi menimbulkan berbagai risiko, termasuk longsor yang dapat membahayakan pekerja dan warga sekitar.
    “Perihal ini, kami meminta Pemprov DKI untuk memonitor ketahanan tanggul-tanggul yang dibangun di sekitar Bantar Gebang. Semua bagiannya harus dicek secara berkala,” tutur Bun.
    Ia menegaskan, apabila ditemukan keretakan atau kerusakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera melakukan perbaikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat, resmi beroperasi setelah dibangun dalam kurun waktu 17 bulan. Pabrik ini disebut bisa mendongkrak perekonomian daerah Subang lantaran menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

    “Subang bukan sekadar bukti kemampuan eksekusi VinFast, tetapi juga langkah strategis dalam komitmen jangka panjang di Indonesia. Lokalisasi sebagai fondasi utama untuk keberlanjutan VinFast, sekaligus kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja nasional. Dengan mulai beroperasinya pabrik ini, VinFast telah membangun salah satu ekosistem kendaraan listrik paling terintegrasi di Indonesia,” ujar Pham Sanh Chau selaku CEO VinFast Asia.

    Sekadar informasi, pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan secara bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Di fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun, untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini dilengkapi lini produksi terintegrasi yang berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Pada kapasitas penuh, pabrik Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi Subang sebagai pusat industri baru di Jawa Barat.

    Di tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan. Model-model ini dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, menyasar konsumen muda dan keluarga modern.

    (lua/dry)

  • Antam Bidik Tambang Emas di Timur Tengah

    Antam Bidik Tambang Emas di Timur Tengah

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat rantai pasok emas dan tembaga sebagai fondasi kedaulatan mineral nasional. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik, sekaligus membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat pemurnian logam mulia di kawasan.

    ‎Pengamat Energi Ali Ahmudi, menilai kebijakan DMO emas melalui sistem traceability domestik, dukungan sertifikasi internasional Good Delivery dari London Bullion Market Association, serta pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) akan menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

    ‎“DMO emas bukan hanya soal pasokan dalam negeri, tetapi juga strategi hilirisasi yang memastikan Indonesia tidak sekadar menambang, melainkan menjadi pemain industri global. Dengan smelter dan PMR, Indonesia akan mengekspor bullion, bukan lagi konsentrat mentah,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

    ‎Selain emas, Ali menekankan bahwa hilirisasi tembaga tetap menjadi pilar transisi energi. Tembaga berperan sebagai tulang punggung kendaraan listrik, baterai, dan jaringan listrik hijau. Integrasi proyek Smelter Gresik dengan PMR akan memperkuat agenda downstreaming menuju green economy.

    ‎“Transformasi ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045, dengan target menjadikan Indonesia sebagai regional refining and manufacturing hub pada 2025–2035. Kombinasi DMO emas, hilirisasi tembaga, dan kebijakan industri nasional akan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok logam strategis dunia,” tambahnya.

    ‎