Negara: Indonesia

Kemenhub Sediakan 17.239 Tiket Kapal Gratis Nataru, Tersebar di 55 Ruas Pelayaran

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyediakan 17.239 tiket kapal laut gratis yang tersebar pada 55 ruas pelayaran untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Budi Mantoro mengatakan, program tiket kapal gratis ini dalam rangka mendukung kelancaran, keterjangkauan, dan pemerataan layanan transportasi laut selama Nataru.

Program ini dilayani oleh tiga operator pelayaran nasional, yakni PT Sakti Inti Makmur, PT Dharma Indah, dan PT Belibis Papua Mandiri, dengan jadwal keberangkatan mulai pertengahan hingga akhir Desember 2025.

Budi bilang penyediaan tiket gratis ini juga bertujuan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk mudik pada periode Nataru.

“Tiket gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin, 15 Desember.

Kata Budi, wilayah layanan tiket kapal gratis mencakup berbagai lintasan strategis di Indonesia bagian timur dan kawasan kepulauan, antara lain rute Kupang–Rote dan Rote–Kupang di Nusa Tenggara Timur; Ambon–Manado, Manado–Sofifi, hingga Tulehu–Amahai di wilayah Maluku dan Sulawesi.

Sementara di wilayah Papua dan Papua Barat, layanan tiket gratis meliputi beberapa rute seperti Sorong–Waisai, Jayapura–Kasonaweja, Manokwari–Wasior, dan rute-rute lainnya.

Cara Pendaftaran dan Persyaratan

Untuk dapat memanfaatkan program tiket kapal laut gratis ini, masyarakat wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

1. Membawa identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, Kartu Keluarga, atau bukti identitas lainnya, baik asli maupun fotokopi;

2. Data identitas penumpang harus sesuai dengan dokumen yang didaftarkan;

3. Setiap pendaftar hanya diperkenankan mendaftarkan maksimal empat orang calon penumpang dalam satu KK yang sama;

4. Tiket gratis tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut terkait ketersediaan tiket, jadwal keberangkatan, serta teknis pendaftaran dapat diperoleh dengan menghubungi langsung operator kapal yang ditunjuk, yakni PT Sakti Inti Makmur (Aplikasi Express Bahari Mobile), PT Dharma Indah (website dharmaindah.com), dan PT Belibis Papua Mandiri (https://bit.ly/TiketGratisBelibisPapuaMandiri).

Budi bilang, Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta selalu mengutamakan keselamatan selama menggunakan jasa angkutan laut.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar karena kuota tiket terbatas. Selain itu, pastikan data yang diberikan benar agar proses verifikasi berjalan lancar,” katanya.

16/12/2025 09:34
Bantargebang di Ambang Penuh, Jakarta Masih Mencari Jalan Keluar Sampahnya Megapolitan 16 Desember 2025

Bantargebang di Ambang Penuh, Jakarta Masih Mencari Jalan Keluar Sampahnya
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Timbunan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, terus bertambah, sementara daya tampung dan sistem pengolahannya nyaris tak bergerak.
Di balik gunungan sampah setinggi puluhan meter, Jakarta masih bergulat dengan solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar persoalan.
Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai masalah Bantargebang tak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis di hilir.
“Volume
sampah Jakarta
terus naik dari waktu ke waktu, sementara kapasitas penampungan tempat pembuangan akhirnya sudah tidak lagi memadai,” ujar Aziz saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
TPST Bantargebang
yang telah beroperasi puluhan tahun kini menanggung beban jauh melampaui daya dukungnya.
Berulang kali, lokasi ini menjadi sumber bencana, mulai dari longsor hingga gangguan lingkungan.
“Sampah Jakarta terus bertambah tanpa diiringi perubahan perilaku masyarakat. Sementara daya tampung Bantargebang sudah sangat terbatas, bahkan mungkin tidak lagi bisa menampung,” kata Aziz.
Masalah kapasitas landfill juga berkelindan dengan kondisi infrastruktur.
Jalan menuju zona pembuangan rusak, alat berat tak optimal, dan risiko lingkungan kian tinggi.
“Mau tidak mau, harus ada intervensi dari hulu sampai hilir. Dari hulunya, bagaimana sampah rumah tangga dan industri bisa diminimalisir sejak awal,” ujar Aziz.
Ia menilai prinsip reduce, reuse, recycle (3R) belum dijalankan secara konsisten dan masif.
Padahal, perubahan perilaku dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menjadi kunci meringankan beban TPA.
Terkait langkah Pemprov DKI Jakarta seperti pembangunan RDF Plant dan pemilahan sampah, Aziz menyebut kebijakan itu belum menyentuh akar masalah.
Selama timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi, solusi sementara hanya akan menunda krisis.
Dampak krisis paling nyata dirasakan sopir truk sampah.
Antrean panjang membuat jam kerja membengkak, risiko kecelakaan meningkat, dan waktu istirahat tergerus.
“Undang-undang ketenagakerjaan mengatur jam kerja dan standar keselamatan. Ini harus dipastikan betul-betul diterapkan,” ujar Aziz.
Ia berharap insiden kecelakaan sopir truk beberapa waktu lalu menjadi peringatan serius.
“Semoga ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola persampahan di Jakarta,” kata Aziz.
Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa memaparkan kondisi eksisting Bantargebang.
Setiap hari, sekitar 7.000 ton sampah masuk ke lokasi seluas 110 hektare itu.
“Kalau kapasitas maksimalnya sekitar 70 juta ton, artinya sisa ruangnya tinggal 15 juta ton,” ujar Mahawan.
Dengan timbulan sekitar 2,5 juta ton per tahun, Bantargebang diperkirakan hanya bertahan enam tahun, atau maksimal 10 tahun jika kapasitas ditingkatkan.
“Pemrosesan seharusnya sama besar dengan inflow sekitar 7.000 ton per hari. Tapi kapasitasnya belum sampai ke sana,” kata dia.
Peneliti utama BRIN, Sri Wahyono, menyebut Bantargebang menerima 7.500–7.800 ton sampah per hari dengan sisa kapasitas landfill yang sangat terbatas.
“Gas metana bukan hanya berkontribusi pada krisis iklim, tapi juga meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan,” ujar Sri Wahyono.
Lonjakan lindi saat musim hujan juga membuat sistem pengolahan bekerja mendekati batas maksimal.
Santo (bukan nama sebenarnya), sopir truk sampah asal Jakarta Selatan, merasakan langsung dampak krisis ini.
“Masuk jam 9 pagi, pernah saya pulang jam 4 pagi,” ujarnya.
Menurut Santo, keterbatasan zona pembuangan dan ketinggian sampah menjadi penyebab utama antrean.
“Udah enggak ada space lagi buat buang sampah,” katanya.
Bagi pemulung dan pengepul, Bantargebang adalah sumber hidup sekaligus ancaman.
Andi (33), pengepul plastik, khawatir ekspansi RDF menghilangkan mata pencaharian.
“Kalau RDF direalisasi besar-besaran, mata pencaharian kita bisa hilang,” kata Andi.
Di sisi lain, petugas menyebut aktivitas pemulung di lereng timbunan kerap memicu longsor.
Sampah terus datang, ruang makin sempit, dan solusi jangka panjang masih tertahan di persimpangan kebijakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 09:33
Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025. Di tahun ini, KKP fokus pada pengendalian perikanan tangkap serta percepatan pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, tantangan utama sektor perikanan adalah pemenuhan kebutuhan protein nasional di tengah pertumbuhan populasi yang pesat.

Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 juta jiwa dalam lima tahun mendatang, sehingga kebutuhan pangan berbasis ikan akan meningkat signifikan.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perikanan tangkap. Penangkapan harus dikendalikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Karena itu, perikanan budidaya menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan protein nasional,” ujar Haeru dikutip Selasa (16/12/2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menjalankan lima kebijakan utama berbasis blue economy.

Pertama, memperkuat kawasan konservasi laut guna menjaga kesehatan ekosistem dan biodiversitas.
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berkelanjutan.
Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.
Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kelima, penguatan gerakan partisipasi nelayan dalam menjaga kebersihan laut, termasuk pengendalian sampah plastik.

Menurut Haeru, filosofi blue economy menempatkan ekonomi sebagai panduan, namun tetap menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.

“Kalau laut sehat, biodiversitas akan terjaga. Dari situ kita bisa memanen secara bijak tanpa merusak,” katanya.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, KKP memfokuskan kebijakan pada lima komoditas prioritas, yakni udang, rumput laut, ikan nila (tilapia), kepiting, dan lobster.

Kelima komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang tersedia, teknologi budidaya yang semakin dikuasai, serta harga yang kompetitif di pasar global.

Secara posisi global, Indonesia saat ini berada di peringkat lima besar produsen dunia untuk beberapa komoditas tersebut. Rumput laut dan tilapia bahkan telah menempati posisi kedua dunia. KKP menargetkan peningkatan produktivitas agar setidaknya satu hingga dua komoditas bisa menjadi “champion” global.

16/12/2025 09:20
Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

Bantuan berupa paket sembako tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sedikitnya tiga truk bantuan telah disiapkan dan akan segera disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana.

Mualem menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan Upland Resources. Menurutnya, dalam situasi bencana, nilai kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.

“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujarnya.

Mualem menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan dan mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi. “Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Selain itu juga ke Takengon, Beutong, serta Langsa,” katanya.

Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menjelaskan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara tempat Upland beroperasi.

“Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 777 juta,” ujarnya.

Dana tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelian kebutuhan pokok dari penyedia lokal di Aceh, sekaligus mendukung perekonomian daerah. “Kami dibantu tim di Aceh untuk menyediakan barang-barang lokal dan menyalurkannya ke lokasi-lokasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur,” kata Datuk Bolhassan.

16/12/2025 09:11
Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Maruarar menjelaskan, jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 2.000 unit rumah seiring dukungan berbagai pihak.

“Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujarnya.

Seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kata Ara, telah disiapkan dari sumber non-APBN.

Menurut Maruarar, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama dalam penentuan lokasi pembangunan hunian, yakni aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor, aman secara hukum, serta terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

“Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” katanya.

Oleh sebab itu, dia pun menargetkan pembangunan dapat mulai berjalan pada Desember 2025 setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.

Terkait skema pendanaan, Maruarar menegaskan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, termasuk melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu seperti Aguan, Maruarar menegaskan partisipasi bersifat kolektif.

“Semua kita gotong royong sama-sama,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah berencana mengajak pihak swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera.

Maruarar Sirait mengungkapkan telah menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam program ini.

16/12/2025 09:11
Insentif Mobil Listrik Tidak Diperpanjang, Bakal Dialihkan Buat Mobil Nasional

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, tidak akan memperpanjang insentif kendaraan listrik pada 2026. Apa alasannya?

Airlangga mengatakan langkah untuk tidak memperpanjang insentif agar menghidupkan industri otomotif dalam negeri. Di sisi lain, pemberian insentif untuk produsen mobil listrik punya tujuan yang jelas. Insentif itu sekaligus menjadi pancingan agar para pabrikan mau berinvestasi di dalam negeri.

Selain itu, Airlangga membocorkan tidak diperpanjangnya insentif kendaraan listrik pada 2026, karena pemerintah tengah fokus untuk melahirkan mobil nasional.

“Anggaran insentif mobil listrik mau dialihkan ke mana? Anggarannya tentu kita punya perencanaan mobil nasional (fokus pada mobil nasional-Red), sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast,” kata Airlangga saat ditemui saat peresmian pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat.

“Sedang dalam proses,” Airlangga menegaskan.

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) memperkenalkan sebuah konsep mobil listrik yang diprakarsai dan didesain langsung oleh talenta-talenta terbaik bangsa Indonesia di ajang GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025). Foto: Grandyos Zafna

Airlangga pun mengatakan, bagi pabrikan otomotif yang sudah merasakan insentif kendaraan listrik dari pemerintah kini sudah waktunya menjawab janji mereka untuk membangun pabrik di Indonesia.

“Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif, jadi mereka tinggal buat (mendirikan pabrik),” kata Airlangga.

“Existing, dan VinFast bisa melakukan kedua-duanya (investasi dan membuat pabrik). Jadi yang lain (produsen mobil listrik lainnya), yang belum punya pabrik tapi menikmati insentif harus ikut seperti VinFast ini,” tegas Airlangga.

(lth/dry)

16/12/2025 08:50
Pembelaan Laras Faizati di Balik Unggahan Bakar Mabes Polri Megapolitan 16 Desember 2025

Pembelaan Laras Faizati di Balik Unggahan Bakar Mabes Polri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Terdakwa kasus dugaan penghasutan demo anarkistis akhir Agustus 2025, Laras Faizati, menegaskan tidak memiliki niat menghasut massa lewat unggahan media sosialnya.
Hal itu disampaikan Laras saat menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Ia mengakui sempat mengunggah sejumlah Instagram Story pada 29 Agustus 2025.
Empat unggahan di antaranya kemudian dilaporkan karena dituding memprovokasi publik.
Unggahan pertama berisi kiriman ulang video tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terjadi malam sebelumnya, Kamis (28/8/2025).
Laras menambahkan kalimat bernada keras sebagai luapan emosinya terhadap aparat kepolisian.
Menurut Laras, kalimat tersebut ditulis secara spontan karena kekecewaan dan kemarahan atas peristiwa yang terjadi.
“Itu spontanitas kekecewaan dan kemarahan saya saja. Karena runtutan kejadian yang terjadi, dari mulai ya Affan Kurniawan dilindas, meninggal, dan juga ada video yang tersebar bahwa mobil tank tersebut kabur begitu saja tidak bertanggung jawab,” jelas Laras di persidangan.
Unggahan kedua berisi kabar meninggalnya Affan yang disertai ucapan belasungkawa.
Unggahan ketiga memperlihatkan foto Laras yang tersenyum sambil menunjuk Gedung Mabes Polri.
Foto itu diambil dari kantornya di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.
Laras mengatakan, ekspresi tersenyum yang berlawanan dengan kalimat keras dalam unggahan tersebut merupakan cara dirinya mengekspresikan kemarahan melalui sarkasme, gaya yang menurutnya lazim di kalangan Generasi Z.
Ia menegaskan, kalimat ajakan membakar Gedung Mabes Polri sama sekali tidak dimaksudkan sebagai provokasi.
“Saya memang tidak ada intensi untuk provokasi atau apa pun. Itu imej yang saya punya di Instagram dan kehidupan saya, yang silly dan fun kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada keseriusan dalam postingan itu,” ungkap dia.
Selain itu, Laras merasa tidak memiliki kemampuan menggerakkan massa.
Saat itu, akun Instagram-nya hanya memiliki sekitar 3.900 pengikut, dengan penonton Instagram Story berkisar 300–500 orang.
Pada unggahan keempat, Laras menyelipkan humor dalam kritiknya terhadap kepolisian.
Salah satunya melalui kalimatnya, “Policemen should be serving our country but why do I serve harder than all of them combined.”
Kalimat tersebut secara literatur berarti, “Polisi seharusnya mengabdi kepada negara, tetapi kenapa saya justru ‘mengabdi’ lebih keras dibandingkan mereka semua jika digabungkan.”
Menurut Laras, kata serve memiliki makna ganda dalam slang Gen Z dan tidak dimaksudkan sebagai kritik literal soal pengabdian.
“Saya merasa saya lagi cantik, pakaian saya bagus, rambut saya bagus. Jadi di sini sebenarnya saya lagi mendeskripsikan pakaian saya yang ‘I serve hard’ artinya ya pakaian saya lagi keren gitu di situ. Dicampurkan dengan unsur humor lah intinya,” jelas Laras.
Meski mengakui kalimatnya keras, Laras menegaskan bahwa dirinya tidak membenci polisi.
“Saya marah, iya. Tapi tidak seemosi untuk sampai saya sebenci itu sama polisi. Karena saya memang lagi marah sama kejadiannya (dilindasnya Affan Kurniawan oleh rantis Brimob), jadi saya tetap tersenyum dan tidak menunjukkan pose saya marah,” sambung dia.
Di hadapan majelis hakim, Laras juga mengungkapkan rasa ketidakadilan atas ancaman hukuman yang ia hadapi, yang menurutnya lebih berat dibanding aparat yang ia kritik.
“Selama ini saya selalu bangga menjadi warga negara Indonesia, tapi ketika saya buka suara untuk bela sungkawa, untuk marah, untuk boleh mengekspresikan kecewa saya, saya malah ada di sini,” tutur Laras sambil terisak.
“Saya malah mendapatkan hukuman penjara yang lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas Affan Kurniawan,” lanjutnya.
Selain ancaman hukuman, Laras mengaku khawatir dengan keselamatan ibu dan adiknya. Ia menyebut telah mengalami doxing setelah ditangkap.
Identitas pribadinya, mulai dari KTP, nama orang tua, hingga alamat rumah, disebarkan oleh pihak tak dikenal. Awak media juga mendatangi rumah keluarganya.
“Saya juga khawatir akan masa depan saya, akan keamanan keluarga saya dan saya sendiri, karena saya sudah di-doxing, identitas saya di mana-mana,” tutur Laras.
Sebagai anak muda yang masih aktif bekerja, Laras merasa penangkapannya telah merenggut hak-hak dasarnya.
“Saya malah dipidanakan seperti ini, saya merasa hak saya sebagai manusia itu tidak ada karena ini semua. Saya harus kehilangan pekerjaan saya, saya harus kehilangan waktu saya sebagai anak muda, sebagai tulang punggung, harusnya saya bisa berkarya,” ungkapnya.
Nama Laras termasuk dalam tiga tahanan yang direkomendasikan Komisi Reformasi Polri untuk segera dibebaskan.
Anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD, menyampaikan rekomendasi itu setelah mendengar paparan tim kuasa hukum Laras.
Mendengar hal tersebut, Laras menyampaikan terima kasih dan berharap rekomendasi itu menjadi pertimbangan majelis hakim.
“Saya berterima kasih karena nama saya sudah di-mention oleh Bapak Mahfud MD. Semoga ini akan juga menjadi pertimbangan untuk keadilan saya juga,” kata Laras.
Ia juga berharap rekomendasi serupa diberikan kepada tahanan lain dengan kasus sejenis.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa
Laras Faizati
telah menghasut publik untuk melakukan tindakan anarkistis dalam demonstrasi akhir Agustus 2025.
Penghasutan tersebut disebut berangkat dari unggahan Laras terkait kematian Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025.
Dalam salah satu unggahan, jaksa menilai Laras mengajak publik melakukan tindakan anarkis.
“Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah, ‘Ketika kantormu tepat disebelah Mabes Polri. Tolong bakar gedung ini dan tangkap mereka semua! Aku ingin sekali membantu melempar batu, tapi ibuku ingin aku pulang. Mengirim kekuatan untuk semua pengunjuk rasa!!’” kata jaksa.
Jaksa juga mengaitkan unggahan tersebut dengan percobaan pembakaran fasilitas di sekitar SPBU Mabes Polri.
Dalam perkara ini, Laras didakwa dengan empat pasal, termasuk pasal-pasal dalam UU ITE serta Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 08:20
Danantara Resmi Masuk Makkah, Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis untuk Jamaah Indonesia

GELORA.CO -Danantara Indonesia mencatatkan langkah penting dengan merealisasikan investasi luar negeri perdananya melalui akuisisi aset hotel dan real estate di Makkah, Arab Saudi.

Kesepakatan ini dilakukan bersama pengembang lokal Thakher Development dan menjadi tonggak awal ekspansi Danantara di sektor perhotelan internasional.

Melalui Danantara Investment Management, perusahaan mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki kapasitas 1.461 kamar, sekaligus 14 bidang lahan dengan total luas sekitar 4,4 hektare. Seluruh aset tersebut berada di kawasan Thakher City, sebuah proyek pengembangan terpadu yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Sayangnya, nilai transaksi tidak dipublikasikan.

Akuisisi ini dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur akomodasi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Ke depan, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi kompleks perhotelan dengan kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar, dengan tetap mengacu pada hasil studi kelayakan serta persetujuan otoritas terkait.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi fondasi awal keterlibatan berkelanjutan Danantara di sektor hospitality Arab Saudi. Menurutnya, kebutuhan akomodasi jamaah Indonesia sangat besar, mengingat jumlah jamaah umrah Indonesia setiap tahun melampaui dua juta orang, sementara kuota haji secara konsisten berada di atas 200.000 jamaah.

“Ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan aset strategis yang dapat mendukung peningkatan layanan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci,” ujar Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025.

Rosan menegaskan, meskipun kepemilikan aset telah diformalkan, pengembangan lanjutan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kajian kelayakan yang menyeluruh, kepatuhan regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

Dalam proyek ini, Danantara menggandeng Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra lokal guna memastikan seluruh proses investasi dan pengembangan sesuai dengan regulasi Arab Saudi. Selain itu, Danantara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam penjajakan aset lanjutan di Makkah.

Pengembangan aset hotel dan lahan ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan “kampung haji”, yang bertujuan mempermudah pengelolaan perjalanan, akomodasi, dan layanan jamaah Indonesia di Arab Saudi.

16/12/2025 08:19
Prediksi Harga Rp 100 Jutaan, Calon MPV Baru Nissan Pakai Basis Mobil Ini

Jakarta –

Nissan bersiap meramaikan pasar otomotif India dengan meluncurkan MPV terbaru pada 18 Desember mendatang. Mobil MPV yang diprediksi dijual mulai Rp 100 jutaan ini ternyata dibangun di atas basis mobil murah, Renault Triber.

Seperti dikutip dari laman Motoroids, MPV anyar Nissan menggunakan platform CMF-A yang sama seperti Renault Triber. Kerja sama ini dimungkinkan terjadi karena Nissan merupakan aliansi Renault.

Renault Triber. Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Renault Triber sendiri merupakan MPV murah berkapasitas 7 penumpang. Mobil murah ini cukup laris manis di pasar India. Sejak dipasarkan mulai 2019 lalu, hingga tengah tahun 2025, Triber sudah terjual lebih dari 200 ribu unit di negeri bollywood.

Di Indonesia, Renault Triber sempat dipasarkan sebagai mobil MPV 7-seater murah untuk menyaingi pemain utama seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Namun mobil merek Prancis tersebut gagal memenuhi ekspektasi konsumen Indonesia dan akhirnya layu sebelum berkembang.

Dengan strategi Nissan yang ingin me-rebadge Renault Triber, tentunya menjadi kabar bagus bagi konsumen di India. Karena semakin banyak pilihan mobil murah. Tak hanya itu, MPV baru ini juga akan menambah portofolio Nissan di India yang sebelumnya telah menjual Magnite dan X-Trail.

Peluncuran resmi MPV baru Nissan ini dijadwalkan 18 Desember, sementara harga diperkirakan diumumkan awal 2026. Nissan kabarnya bakal mematok harga tak jauh dari Renault Triber, yang saat ini berada di kisaran Rs 5,76 lakh atau sekitar Rp 106 jutaan hingga Rs 8,6 lakh atau sekitar Rp 158 jutaan.

Jadi penasaran, apakah kira-kira Nissan bakal turut membawa mobil ini ke Indonesia?

(lua/dry)

16/12/2025 08:16
Yakin Ijazah Jokowi Asli usai Ditunjukkan Penyidik di Gelar Perkara, Ini Sosok Zevrijn Boy Kanu

GELORA.CO – Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menunjukkan fisik ijazah S1 milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), saat gelar perkara khusus, Senin (15/12/2025) sore.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, dalam gelar perkara sesi pertama tersebut, penyidik telah memberikan penjelasan kepada seluruh pihak, mulai dari tersangka, kuasa hukum, hingga pelapor.

“Gelar perkara sesi pertama berjalan sangat baik. Diskusinya panjang dan substansinya jelas.”

“Kesimpulannya sederhana, proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Yakup kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/12/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Wartakota.

Penyidik juga menunjukkan bentuk fisik ijazah Jokowi kepada Roy Suryo Cs yang saat ini berstatus tersangka.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi jawaban atas polemik yang selama ini bergulir di ruang publik.

“Ijazah Pak Jokowi akhirnya ditunjukkan secara langsung kepada para tersangka dan kuasa hukumnya. Ini tentu kami apresiasi,” katanya.

Yakin Ijazah Jokowi Asli

Sementara Ketua Umum Peradi Bersatu, Zevrijn Boy Kanu, menilai bahwa langkah ini penting sebagai jawaban kepada Roy Suryo Cs, yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka.

“Hari ini semua pihak hadir, baik pelapor maupun terlapor.”

“Prosesnya berjalan lancar dan yang paling penting, apa yang diminta masyarakat Indonesia selama ini akhirnya dipenuhi,” ujar Zevrijn kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Pada kesempatan itu, Zevrijn juga memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan penyidik, asli.

“Saya sendiri melihat langsung. Ijazah itu asli. Ada watermark, ada embos, ada stempel merah di atas foto, semuanya lengkap,” tegasnya.

Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara.

Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zevrijn berharap proses hukum selanjutnya dapat berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan.

“Setelah ini kita tinggal menunggu proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pihak-pihak terkait harus siap menjalani prosedur dengan baik,” katanya.

Zevrijn juga berharap, hasil gelar perkara khusus ini dapat meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Kita berharap semuanya menjadi tenang dan damai.”

“Masyarakat tidak lagi terbelah karena apa yang selama ini dipertanyakan sudah diperlihatkan secara gamblang dan disaksikan bersama,” katanya.

Siapa sosok Zevrijn Boy Kanu?

Sosok Zevrijn Boy Kanu

Menurut info beredar, Zevrijn Boy Kanu berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Peradi Bersatu.

Selain itu, Zevrijn juga mendapat amanah mengisi posisi Ketua Umum Asosiasi Penulis & Penerbitan Kristen Indonesia (ASPPIKI), Direktur LBH Cakra Perjuangan, Jakarta, dan Managing Partners Law Firm Dr. Boy Kanu & Partners, Jakarta.

Terkait riwayat pendidikan dan kasus yang pernah ditangani, belum ada informasi detail.

Kubu Roy Suryo Cs Punya Respons Berbeda

Di sisi lain, kubu Roy Suryo Cs tampaknya belum puas dengan langkah penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi.

Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa penunjukan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keaslian dokumen tersebut.

Ahmad menyebut, langkah penyidik menunjukkan ijazah Jokowi sekaligus membantah pernyataan sebelumnya bahwa dokumen itu hanya akan dibuka di persidangan.

“Hari ini pernyataan itu dibantah oleh penyidik. Ijazah milik Saudara Joko Widodo akhirnya diperlihatkan kepada klien kami dalam proses gelar perkara,” ujar Ahmad kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, ijazah tersebut ditunjukkan langsung kepada tiga prinsipal kliennya, yakni Kurnia Triyani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi, serta tim kuasa hukum.

Menurut Ahmad, secara fisik ijazah yang ditunjukkan tidak berbeda dengan salinan yang selama ini beredar di publik.

“Bentuknya satu lembar ijazah persegi panjang, memuat nama Universitas Gadjah Mada, nama Joko Widodo, tanda tangan pejabat terkait, serta foto berkacamata dan berkumis yang selama ini dikenal publik,” katanya.

Dengan ditunjukkannya dokumen tersebut, Ahmad menilai perdebatan soal apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum kini terjawab.

“Benar, ijazah itu telah disita. Kami menyaksikannya langsung. Namun soal apakah ijazah itu asli atau palsu, itu persoalan berbeda dan belum bisa disimpulkan hanya dengan ditunjukkan,” tegasnya.

Ia menekankan, keaslian ijazah Jokowi harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan, bukan hanya melalui gelar perkara.

“Keaslian dokumen tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat fisiknya. Itu harus diuji secara hukum di pengadilan,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad juga menyoroti sejumlah keberatan terhadap proses dan prosedur penyidikan yang menurutnya masih bermasalah. Salah satunya, adanya tersangka yang ditetapkan tanpa pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka.

“Ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, dan hal tersebut tidak dibantah baik oleh pelapor maupun penyidik,” kata Ahmad.

Ia juga menilai secara materiil, beberapa tersangka belum pernah diperiksa secara substansial, termasuk Roy Suryo, Kurnia Triyani, dan Rizal Fadilah, karena sejak awal mereka meminta ijazah ditunjukkan terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

“Tadi juga tidak dibantah bahwa belum ada pemeriksaan materiil terhadap para tersangka tersebut,” imbuhnya.

Ahmad menambahkan, penyidik dalam gelar perkara berjanji akan menindaklanjuti permintaan pemeriksaan ahli dan saksi yang meringankan.

“Kami telah mengajukan empat ahli, mulai dari ahli linguistik forensik, ahli pidana, ahli ITE, serta dua saksi yang meringankan. Penyidik menjanjikan pemanggilan dalam waktu dekat,” pungkasnya

16/12/2025 08:15