Negara: Indonesia

  • Risiko Maut Sopir Truk Sampah di Bantargebang: Kelelahan dan Terpapar Gas Metana
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2025

    Risiko Maut Sopir Truk Sampah di Bantargebang: Kelelahan dan Terpapar Gas Metana Megapolitan 16 Desember 2025

    Risiko Maut Sopir Truk Sampah di Bantargebang: Kelelahan dan Terpapar Gas Metana
    Tim Redaksi

    BEKASI, KOMPAS.com –
    Antrean truk sampah yang mengular berjam-jam di
    TPST Bantargebang
    , Bekasi, Jawa Barat, bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sampah.
    Di balik kemacetan ritase dan gunungan sampah yang menjulang puluhan meter, tersimpan
    risiko kesehatan
    serius yang mengancam para sopir truk—mereka yang setiap hari berada di garis depan krisis sampah Jakarta.
    Paparan polutan, gas metana, jam kerja yang panjang, serta kurang tidur menempatkan para sopir pada risiko penyakit kronis, mulai dari gangguan paru-paru, hipertensi, hingga stroke.
    Ancaman ini tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga dapat berujung fatal dalam waktu singkat. Risiko tersebut bukan sekadar asumsi.
    Pakar penyakit dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, menjelaskan kondisi kerja
    sopir truk sampah
    —khususnya di Bantargebang—merupakan kombinasi faktor berbahaya bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
    “Dia (sopir) mudah mengalami infeksi ya, kemudian juga tentu dalam tidur kurang dalam. Waktu jangka panjang akan menjadi stresnya sendiri, yang ini juga akan bisa menyebabkan berbagai macam potensi penyakit,” ujar Ari Fahrial saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat (12/12/2025).
    Menurut Ari Fahrial, tubuh manusia memiliki ritme kerja ideal. Dalam kondisi normal, seseorang membutuhkan waktu tidur enam hingga delapan jam per hari agar fungsi organ tetap optimal.
    “Sejatinya seorang itu tidur secara normal itu enam jam, enam sampai delapan jam ya. Kemudian delapan jam itu untuk aktivitas berat, kemudian delapan jam berikutnya untuk aktivitas ringan. Jadi boleh dibilang itu dibagi tiga sebenarnya,” jelas dia.
    Namun, pola tersebut nyaris mustahil dijalani oleh sopir truk sampah di Bantargebang. Jam kerja yang panjang, antrean hingga belasan jam, serta tuntutan kembali bekerja keesokan harinya membuat waktu istirahat terpangkas drastis.
    “Kalau kita lihat bahwa para sopir truk ini bekerja dengan jam sangat panjang, kurang tidur, nah ini tentu akan mengaruhi keadaan tubuhnya, kesehatannya secara keseluruhan,” kata Ari.
    Dalam jangka panjang, kelelahan kronis berpotensi memicu berbagai penyakit, terutama bagi mereka yang memiliki faktor bawaan atau penyakit penyerta.
    “Apalagi kalau dia punya bakat atau sudah ada faktor genetik untuk hipertensi. Orang-orang dengan tidur yang kurang, kecapekan, kelelahan tentu juga akan mengaruhi. Kalau dia punya penyakit kronis misalnya gula darah yang tidak terkontrol,” ujar dia.
    Kondisi tersebut, lanjut Ari Fahrial, dapat berujung fatal.
    “Kalau hipertensi tadi mungkin bisa menjadi stroke misalnya seperti itu,” kata dia.
    Selain kelelahan, ancaman lain yang mengintai sopir truk sampah adalah
    paparan gas metana
    dan polutan dari timbunan sampah yang komposisinya tidak diketahui secara pasti.
    “Bicara soal sampah berbahaya, sekali lagi kita juga enggak tahu ya komponennya itu ya. Tapi yang jelas ketika dia terpapar dengan sampah, gas metana, segala macam, itu tentu yang akan terganggu adalah paru-parunya,” ujar Ari.
    Paparan jangka panjang berisiko memicu gangguan pernapasan serius.
    “Dia bisa mengalami yang kita bilang penyakit paru obstruksi kronis. Bisa saja kalau dia memang ada faktor unsur alergi atau hipersensitif, dia akan mengalami asma,” kata dia.
    Namun, bagi pekerja yang terpapar secara terus-menerus, risiko penyakit paru kronis menjadi jauh lebih besar. Ia menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri, seperti masker, untuk meminimalkan paparan gas metana dan polutan.
    “Seharusnya yang bersangkutan harus dilengkapi dengan masker, sehingga dia tidak terpapar langsung dari gas metana dan polutan,” katanya.
    Ari juga menyoroti bahaya
    microsleep
    , yakni kondisi tertidur singkat tanpa disadari akibat kelelahan ekstrem.
    “Benar, risiko
    microsleep
    juga cukup tinggi. Kita tahu banyak kasus-kasus yang terjadi di jalanan, terutama pada para pengendara kendaraan umum, misalnya bus,” ujar dia.
    Fenomena ini, kata Ari, kerap berujung fatal. Ia menjelaskan, seseorang bisa tiba-tiba tertidur dalam waktu sangat singkat tanpa kendali, kondisi yang kerap berujung fatal dan umumnya terjadi akibat kurangnya waktu istirahat. Selain itu, dehidrasi turut memperburuk kondisi fisik sopir.
    Ia menyimpulkan, risiko kesehatan sopir truk sampah tidak bisa dipandang sepele.
    “Jangka pendek pasien itu akan terpapar dengan banyak penyakit. Jangka panjang tentu bisa saja terjadi gangguan-gangguan kesehatan secara umum,” kata dia.
    Ancaman kesehatan itu dirasakan langsung oleh Santo (bukan nama sebenarnya) (39), sopir truk sampah asal Jakarta Selatan yang telah bekerja sejak 2019.
    Menurut Santo, antrean panjang di TPST Bantargebang merupakan bagian dari rutinitas harian.
    “Cepatnya-cepatnya itu empat jam itu sudah lumayan, Bu, bagi kita ada istirahatnya,” ujar Santo saat dihubungi
    Kompas.com.
    Namun, antrean sering kali jauh lebih panjang.
    “Masuk jam 09.00 pagi, pernah saya alami pulang jam 04.00 pagi,” katanya.
    Santo menyebut antrean belasan jam terjadi hampir setiap hari, terutama sebelum kondisi dinilai lebih “kondusif” dalam beberapa hari terakhir.
    “Setiap hari memang kayak gini antriannya,” ujar dia.
    Penyebabnya beragam, mulai dari hujan, kendala alat berat, hingga keterbatasan zona pembuangan.
    “Ketinggian sampahnya sudah enggak layak, sudah tinggi banget. Sudah enggak ada lagi tempat space buat buang sampah,” kata Santo.
    Selama menunggu giliran bongkar muatan, Santo dan sopir lain kerap bertahan di atas truk. Biasanya ia menunggu sambil tertidur, merokok, ataupun makan. Ia mengaku jam kerja bisa mencapai 24 jam tanpa jeda.
    “Iya, betul,” katanya singkat.
    Kondisi antrean tersebut dibenarkan oleh Andi (33), pengepul plastik di kawasan Bantargebang.
    “Iya benar antre truk itu 24 jam setiap harinya,” kata Andi.
    Menurut dia, akar persoalannya adalah keterbatasan ruang pembuangan.
    “Zona tempat pembuangan sampahnya sudah sempit,” ujarnya.
    Andi menyebut adanya informasi soal perluasan area, namun belum terealisasi.
    “Katanya sudah ada beberapa tempat yang dibeli Jakarta, tapi entah kenapa belum direalisasi,” katanya.
    Sementara itu, Roni (bukan nama sebenarnya) (50), petugas di TPST Bantargebang, menjelaskan bahwa sistem pembuangan dilakukan berdasarkan zona.
    “Kalau zona satu sudah penuh, dicari lagi zona lain. Gitu terus,” ujarnya.
    Ia juga mengungkap penyebab longsor yang sempat memperparah kondisi.
    “Terakhir penyebab longsor itu ada hubungannya dengan pemulung. Mereka naik ke atas, ngumpulin sampah, lalu digelindingin. Itu bikin tumpukan sampah di bawahnya geser dan akhirnya longsor,” kata Roni.
    Risiko kesehatan yang dihadapi sopir truk sampah menjadi nyata ketika Yudi (51), sopir asal Jakarta Selatan, meninggal dunia pada Jumat (5/12/2025) usai bekerja lembur. Rekan sesama sopir, Fauzan (46), mengatakan Yudi mengalami akumulasi kelelahan.
    “Waktu kerjanya bisa lebih dari yang dikontrakkan delapan jam,” kata Fauzan.
    Sehari sebelum meninggal, Yudi mulai bekerja sejak pukul 05.00 WIB dan baru keluar dari TPST Bantargebang pukul 19.04 WIB setelah mengantre sekitar delapan jam.
    “Tiga hari nongkrong di sana sambil nunggu bertugas lagi, buat
    recovery
    ,” ujar Fauzan.
    Namun, pada dini hari, Yudi mendadak sesak napas dan kejang sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan almarhum Yudi terindikasi memiliki penyakit jantung.
    “Memang yang bersangkutan juga pun terindikasi ada penyakit jantung,” ujar Pramono, Senin (8/12/2025).
    Menurut Pramono, keluarga almarhum telah menerima santunan maksimal dari dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
    Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan akan memperkuat protokol keselamatan serta membenahi pola pengangkutan sampah.
    “Semakin lama truk menunggu, semakin tinggi risiko keselamatan karena faktor kelelahan pengemudi,” kata Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto.
    DLH berjanji menata ulang jadwal pengangkutan, memperbaiki manajemen antrean, serta mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin bagi petugas lapangan.
    Peristiwa wafatnya Yudi menjadi pengingat keras bahwa krisis sampah Jakarta tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan nyawa manusia yang setiap hari bekerja menjaga kota tetap bersih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Ujaran Kebencian, Resbob Di-Drop Out Kampus dan Terancam 6 Tahun Penjara

    Kasus Ujaran Kebencian, Resbob Di-Drop Out Kampus dan Terancam 6 Tahun Penjara

    Dunia maya beberapa waktu lalu dibuat gaduh dengan konten yang berisi ujaran kebencian bernada rasisme terhadap salah satu suku di Indonesia. Konten tersebut diunggah pemilik akun Resbob dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Resbob secara terang-terangan menstigma negatif orang-orang dengan latar belakang suku Sunda, termasuk Viking, supporter sepakbola Persib.

    Setelah ramai jadi sorotan dan membuat gaduh media sosial, Resbob lalu muncul dengan video permohonan maaf.

    “Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya tiga hari lalu,” katanya.

    Dirinya juga menyebut, telah diingatkan banyak pihak, bahwa dirinya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku sunda dengan memberikan stigma tertentu.

    “Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya, saya masih tidak percaya sedikit pun, hal itu ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu,” katanya.

    Sementara itu, Viking Persib Club (VPC) yang juga supporter Persib yang namanya juga disebut-sebut Adimas dalam ujaran rasisnya, telah melaporkan Youtuber tersebut ke Polda Jabar.

    Kuasa Hukum Viking, Ferdy Rizki mengatakan, pelaporan itu dilakukan usai mendapat arahan langsung dari Ketua Umum Viking Tobias Ginanjar.

    Senin (15/12/2025), Resbob akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat Kombespol Resza Ramadianshah mengatakan, Resbob ditetapkan sebagai tersangka karena konten siaran langsung di kanal YouTube miliknya yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda sehingga memicu kegaduhan di media sosial.

    “Pada konten video saat streaming di YouTube, yang bersangkutan mengucapkan ujaran kebencian yang mengarah pada suku tertentu,” ujarnya.

    Resza mengatakan, konten tersebut dinilai menghina masyarakat Sunda serta kelompok pendukung Persib Bandung sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Resza menjelaskan laporan dari kelompok pendukung Persib tercatat dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025 atas nama pelapor Ferdy Rizky Adilya.

    Selain itu, Polda Jabar juga menerima laporan pengaduan dari elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji dengan nomor 2021/XII/RES.2.5./2025/Ditressiber atas nama pelapor Deni Suwardi.

  • Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Eks Menteri Agama Yaqut Hari Ini

    Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Eks Menteri Agama Yaqut Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada hari ini, Selasa (16/12/2025) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji, hari ini Selasa (16/12), dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr. YCQ, Menteri Agama periode 2020 – 2024,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Budi meyakini Yaqut akan menghadiri pemeriksaan pada hari ini untuk dimintai keterangan. Menurut Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pihaknya telah mengirim surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Yaqut pekan lalu.

    “Apakah dalam waktu dekat akan dipanggil mantan Menteri Agama? Ya, ditunggu saja. Saya, kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya,” kata Asep.

    Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • BGN Bangun Sistem Informasi Rp600 Miliar, Penunjukan Langsung ke Peruri

    BGN Bangun Sistem Informasi Rp600 Miliar, Penunjukan Langsung ke Peruri

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membangun sistem informasi pemenuhan gizi nasional senilai Rp600 miliar untuk tujuan digitalisasi Proram MBG. Dana diambil dari APBN 2025 dengan metode pengadaan penunjukan langsung. 

    Mengutip data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (16/12/2025), rencana pengadaan dengan kode RUP 60685000 itu dibuat pada tanggal 22 Oktober 2025.

    BGN menunjuk langsung perusahaan yang akan menggarap proyek dengan nilai jumbo.

    Mengenai proyek tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung digitalisasi program Makan Bergizi Gratis.

    “Peruri [perusahaan yang ditunjuk] tujuannya untuk digitalisasi Program MBG,” kata Dadan singkat kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan akan mengedepankan digitalisasi demi mencegah penyelewengan anggaran. Selain itu, kata Dadan, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

    “Yang pasti kami lakukan digitalisasi, pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan per 5 Desember 2025, MBG telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari.

    “Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo.

    Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

    Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

    “Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

    Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

    “Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.

  • PT Vale: Kita Bisa Menghasilkan Nikel Tanpa Mengabaikan Lingkungan

    PT Vale: Kita Bisa Menghasilkan Nikel Tanpa Mengabaikan Lingkungan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Vale Indonesia menyebut pihaknya terus memacu prosuksi nikel. Meski begitu tak mengabaikan aspek lingkungan.

    Itu diungkapkan Director & Chief Project Officer PT. Vale Indonesia Tbk, Muhammad Asril. Saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Detik, Alfito Deanova Ginting.

    Perbincangan itu ditayangkan di kanal Detik melalui program Blak-blakan. Diunggah pada 11 Desember 2025.

    “Kita bisa menghasilkan prduk nikel atau ore dair tambang, tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan lingkungan,” kata Asril dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (13/12/2025).

    Dia memberi contoh, tiga danau disekitar area operasi di Luwu Timur, hingga hari ini diklaimnya masih bersih. Padahal Vale telah beroperasi di sana lebih dari 50 tahun.

    “Itulah tadi disampaikan bahwa, kalau melihat danau di sana, ada tiga danau yang besar disana, Matano, Mahalona, dan Towuti setelah lebih 50 tahun kami beroperasi itu airnya masih jernih dan kami gunakan,” ujarnya.

    Bahkan, air tersebut digunakan untuk air minum. Baik oleh perusahaan maupun warga sekitar.

    “Termasuk juga kami minum, kami gunakan untk sehari-hari. Bukan hanya dipabrik, tapi juga di masyarakat sekitar area operasi tadi,” jelasnya.

    Bagi Vale, kata dia, operasional perusahaan bukan hanya sekadar produksi.

    “Ini nilai yang dibangun sebenarnya sebagai perusahaan, bahwa untuk menghasilkan nikel itu bukan hanya semata-mata untuk produksi nikel,” paparnya.

    “Tapi kalau kita balik ke purpose perusahaan itu memperbaiki kehidupan, termasuk kehidupan di sekitar area PT. Vale, itulah nilai kehidupan yang kami bangun. Jadi betul-betul ‘mining yang bertanggung jawab’,” tambahnya.
    (Adv/Fajar)

  • Jalan Tengah Menteri Bahlil Tangani Tambang Ilegal (PETI)

    Jalan Tengah Menteri Bahlil Tangani Tambang Ilegal (PETI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mengkaji pendekatan jalan tengah dalam menangani pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini marak di berbagai daerah.

    Pendekatan ini tidak serta-merta melegalkan tambang ilegal, melainkan menata dan membina tambang rakyat agar dapat masuk ke dalam sistem perizinan yang sah dan terawasi.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menyebut, pembinaan tambang ilegal dapat meniru penataan sumur minyak dan gas rakyat yang sebelumnya ilegal.

    “Kalau migas bisa, harusnya minerba bisa dong. Kita kasih waktu misalnya empat tahun untuk penerbitan IPR,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (10/12/2025).

    Ia merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebut tambang rakyat tanpa izin menjadi prioritas penataan. Menurutnya, tambang rakyat tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial.

    “Kalau langsung diberantas, lapangan kerja masyarakat juga terenggut,” katanya.

    Penegakan Hukum Tetap Jalan, ESDM Dorong Skema Kemitraan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembinaan PETI tidak dapat disamakan dengan legalisasi langsung.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae menyatakan bahwa penataan tambang ilegal harus didukung dasar regulasi dan filosofi kebijakan yang kuat.

    “Bukan persoalan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan. Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodasi dalam aturan main,” ujar Jeffri di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sumur migas rakyat tidak bisa disamakan dengan PETI karena tambang ilegal bersifat dinamis dan dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM tetap mengombinasikan penindakan hukum dengan pendekatan kemitraan.

    Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan sikap tegas melalui penetapan sanksi administratif terhadap tambang ilegal di kawasan hutan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, pemerintah menetapkan denda hingga Rp6,5 miliar per hektare untuk penambangan nikel ilegal di kawasan hutan.

    Peta PETI Nasional dan Risiko Kerugian Negara

    Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Rinciannya, 447 lokasi berada di luar WIUP, 132 di dalam WIUP, dan 2.132 lokasi belum diketahui status detailnya.

    Tambang ilegal paling banyak ditemukan di Jawa Timur (649 lokasi) dan Sumatra Selatan (562 lokasi), disusul Jawa Barat, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur.

    Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai keberadaan PETI telah merugikan negara dalam skala masif.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto bahkan memperkirakan kerugian negara akibat tambang ilegal dan penyelundupan mineral mencapai sekitar Rp800 triliun dalam 20 tahun terakhir.

    Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang tata kelola mineral kritis dan strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk ESDM, Kehutanan, Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Hukum.

    Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk menyeimbangkan penindakan hukum, pembinaan tambang rakyat, serta optimalisasi penerimaan negara.

  • KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

    KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2025, dengan fokus utama pada pengembangan perikanan budidaya sebagai kunci pemenuhan kebutuhan protein nasional.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa Indonesia perlu beralih dari ketergantungan pada penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem laut sekaligus memenuhi kebutuhan pangan di tengah populasi yang terus bertambah

    Capaian Produksi dan Penerimaan Negara Positif

    KKP mencatat hasil yang menggembirakan di sektor perikanan budidaya. Hingga kuartal IV 2025:

    Produksi Budidaya sudah mencapai 5,02 juta ton (96,95% dari target tahunan).

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor budidaya bahkan melampaui target hingga 391,55%. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP.

    Program Strategis: Revitalisasi Tambak & Kawasan Budidaya Modern

    Untuk meningkatkan produktivitas, KKP menjalankan dua program strategis:

    Revitalisasi Tambak Pantura Jawa: KKP menargetkan revitalisasi awal seluas 20.000 hektare dari total potensi lahan menganggur di empat kabupaten (Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu). Program ini bertujuan menaikkan produktivitas tambak yang saat ini rata-rata masih sangat rendah.

    Kawasan Budidaya Terintegrasi: KKP juga sedang membangun kawasan budidaya berskala besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup tempat pembenihan (hatchery), pabrik pakan, hingga industri pengolahan. Ini diharapkan menjadi pusat industri budidaya modern di Indonesia.

     

  • Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia Group menyediakan 126 penerbangan tambahan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan berbagai tujuan di Indonesia.

    Melansir dari media sosial resmi @citilink dan @garuda.indonesia, Citilink menyediakan 118.740 kursi tambahan untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Tanjung Karang di Lampung (TKG), Yogyakarta (YIA), Semarang (SRG), dan Surabaya (SUB). 

    Selain itu, tambahan kursi juga tersedia untuk penerbangan dari CGK menuju Bali (DPS), Medan (KLO), serta Palembang (PLM). 

    “Garuda Indonesia Group siap melayani penerbangan pada periode Natal & Tahun Baru 2025/2026 dengan kenyamanan,” tulis Garuda, dikutip pada Selasa (16/12/2025). 

    Citilink saat ini tercatat memiliki 3.884 penerbangan reguler. Pada periode Nataru ini, Citilink akan melayani 28 penerbangan tambahan.  Sementara itu, Garuda tercatat memiliki 3.724 penerbangan reguler, dengan total 98 penerbangan tambahan selama Nataru.

    Secara umum, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 96 burung besi yang siap mengudara selama liburan Nataru 2025/2026.  Total terdapat 7.734 penerbangan sepanjang musim liburan dengan jaringan rute domestik dan internasional yang semakin luas. 

    Terlebih, penerbangan Garuda Indonesia (GA) dan Citilink (QG) telah melayani codeshare. Merujuk pada satu penerbangan dijalankan oleh Citilink, tetapi tiket dapat penumpang beli melalui Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.  

    Adapun pada Nataru kali ini, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 19 pesawat wide body dan 40 narrow body. 

    Terdiri dari 7 pesawat tipe Boeing 777-300ER kapasitas 314/393 kursi, sebanyak 10 Airbus A330-300/200 (termasuk livery Pokemon), serta sebanyak dua Airbus A330-900neo kapasitas 365/301 kursi. 

    Sementara pesawat narrow body, Garuda sediakan sebanyak 40 unit pesawat Boeing 737-800NG kapasitas 161/162/170 kursi. 

    Untuk Citilink, mengoperasikan narrow body berupa 35 unit Airbus A320 kapasitas 180 kursi, serta turboprop berupa dua unit ATR72-600 kapasitas 70 kursi. 

    Adapun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) terus memperkuat pengawasan keamanan penerbangan dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Nataru.  

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani menyampaikan, pemeriksaan keamanan penerbangan jelang periode Nataru merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi udara. 

    “Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan, kami berkomitmen menjaga agar seluruh operasional penerbangan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Kemenhub juga memastikan ketersediaan jumlah pesawat dalam posisi aman. Tercatat total terdapat 568 unit pesawat. Sebanyak 200 pesawat dalam kondisi yang harus diperbaiki atau maintenance. Sementara yang siap melayani penerbangan, hanya 368 unit.

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Moda pesawat diprediksikan akan dimanfaatkan oleh 3,57% atau sekitar 4,27 juta orang.

  • Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi ekonomi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mengubah fundamental pasar. Ketika algoritma menentukan harga dan otomatisasi menggeser peran manusia, tantangan bagi regulator persaingan usaha kian kompleks. Struktur pasar tradisional tergerus, menuntut aturan main baru yang lebih adil dan responsif.

    Merespons dinamika ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensi perombakan kerangka kebijakan nasional. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyebutkan bahwa pendekatan konvensional sudah usang menghadapi laju teknologi.

    “Praktik dan tata kelola yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global,” tegas Fanshurullah dalam pembukaan The Third Jakarta International Competition Forum (3JICF) 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Fanshurullah, terutama dengan keanggotaan di BRICS dan di tengah persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta berbagai perjanjian ekonomi komprehensif, KPPU mendorong tiga pilar strategis agar pengawasan persaingan tetap relevan: reformasi hukum yang progresif, penyelarasan standar internasional, dan evolusi dalam penegakan hukum.

    Urgensi pembenahan regulasi ini diamini oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Dalam pidato kuncinya, Rhenald menyoroti bagaimana teknologi telah menjadi “tangan tak terlihat” yang baru dalam persaingan usaha. Teknologi kini mendikte apa yang dilihat konsumen di layar gawai, bagaimana harga berfluktuasi secara real-time, hingga siapa pelaku usaha yang berhasil ditemukan di pasar digital.

    Untuk menghadapi disrupsi ini, Rhenald merekomendasikan enam langkah kebijakan krusial, mulai dari penggabungan penegakan hukum pencegahan (ex-ante) dan penindakan (ex-post), peningkatan kemampuan forensik digital, hingga audit algoritmik berstandar internasional (BRICS). Ia juga menekankan pentingnya interoperabilitas data dan pengawasan merger yang lebih ketat agar tidak mematikan inovasi.

    Forum 3JICF 2025 menjadi wadah krusial untuk membedah bagaimana negara lain merespons tantangan serupa. Mariam El Ghandour dari Egyptian Competition Authority (Mesir) memaparkan kerangka hukum hibrida di negaranya untuk menangani persekongkolan tender (bid rigging), yang mengombinasikan larangan perjanjian horizontal dalam UU Persaingan Usaha dengan kewajiban pelaporan kolusi dalam UU Pengadaan Publik.

    Sementara itu, perspektif perlindungan konsumen di era digital disuarakan oleh Rachel Burgess dari Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Australia baru saja memperkuat regulasinya dengan sanksi penalti yang lebih berat dan perluasan perlindungan bagi usaha kecil, sebuah langkah yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia mengingat besarnya populasi UMKM.

    Forum internasional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, akademisi, dan organisasi internasional (termasuk OECD dan ASEAN) ini menyimpulkan satu hal, bahwa persaingan usaha yang sehat tidak bisa dicapai oleh regulator sendirian.

    Wakil Ketua KPPU menutup forum dengan pesan kuat bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional membutuhkan “napas” baru. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang fokus memberantas hambatan masuk pasar (bottleneck), kemudahan investasi, serta kolaborasi lintas lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi. Tanpa langkah strategis ini, ekonomi digital Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi pemain global, tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri.

  • Kronologi Penangkapan Resbob, Sempat Kabur dan Berpindah-pindah Kota Sebelum Akhirnya Diciduk

    Kronologi Penangkapan Resbob, Sempat Kabur dan Berpindah-pindah Kota Sebelum Akhirnya Diciduk

    Liputan6.com, Jakarta – Dunia maya beberapa waktu lalu dibuat gaduh dengan konten yang berisi ujaran kebencian bernada rasisme terhadap salah satu suku di Indonesia. Konten tersebut diunggah pemilik akun Resbob dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Resbob secara terang-terangan menstigma negatif orang-orang dengan latar belakang suku Sunda, termasuk Viking, supporter sepakbola Persib.

    Setelah ramai jadi sorotan dan membuat gaduh media sosial, Resbob lalu muncul dengan video permohonan maaf.

    “Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya tiga hari lalu,” katanya.

    Dirinya juga menyebut, telah diingatkan banyak pihak, bahwa dirinya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku sunda dengan memberikan stigma tertentu.

    “Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya, saya masih tidak percaya sedikit pun, hal itu ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu,” katanya.

    Sementara itu, Viking Persib Club (VPC) yang juga supporter Persib yang namanya juga disebut-sebut Adimas dalam ujaran rasisnya, telah melaporkan Youtuber tersebut ke Polda Jabar.

    Kuasa Hukum Viking, Ferdy Rizki mengatakan, pelaporan itu dilakukan usai mendapat arahan langsung dari Ketua Umum Viking Tobias Ginanjar.

    Senin (15/12/2025), Resbob akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat Kombespol Resza Ramadianshah mengatakan, Resbob ditetapkan sebagai tersangka karena konten siaran langsung di kanal YouTube miliknya yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda sehingga memicu kegaduhan di media sosial.

    “Pada konten video saat streaming di YouTube, yang bersangkutan mengucapkan ujaran kebencian yang mengarah pada suku tertentu,” ujarnya.

    Resza mengatakan, konten tersebut dinilai menghina masyarakat Sunda serta kelompok pendukung Persib Bandung sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Resza menjelaskan laporan dari kelompok pendukung Persib tercatat dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025 atas nama pelapor Ferdy Rizky Adilya.

    Selain itu, Polda Jabar juga menerima laporan pengaduan dari elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji dengan nomor 2021/XII/RES.2.5./2025/Ditressiber atas nama pelapor Deni Suwardi.