Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

    KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2025, dengan fokus utama pada pengembangan perikanan budidaya sebagai kunci pemenuhan kebutuhan protein nasional.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa Indonesia perlu beralih dari ketergantungan pada penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem laut sekaligus memenuhi kebutuhan pangan di tengah populasi yang terus bertambah

    Capaian Produksi dan Penerimaan Negara Positif

    KKP mencatat hasil yang menggembirakan di sektor perikanan budidaya. Hingga kuartal IV 2025:

    Produksi Budidaya sudah mencapai 5,02 juta ton (96,95% dari target tahunan).

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor budidaya bahkan melampaui target hingga 391,55%. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP.

    Program Strategis: Revitalisasi Tambak & Kawasan Budidaya Modern

    Untuk meningkatkan produktivitas, KKP menjalankan dua program strategis:

    Revitalisasi Tambak Pantura Jawa: KKP menargetkan revitalisasi awal seluas 20.000 hektare dari total potensi lahan menganggur di empat kabupaten (Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu). Program ini bertujuan menaikkan produktivitas tambak yang saat ini rata-rata masih sangat rendah.

    Kawasan Budidaya Terintegrasi: KKP juga sedang membangun kawasan budidaya berskala besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup tempat pembenihan (hatchery), pabrik pakan, hingga industri pengolahan. Ini diharapkan menjadi pusat industri budidaya modern di Indonesia.

     

  • Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia Group menyediakan 126 penerbangan tambahan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan berbagai tujuan di Indonesia.

    Melansir dari media sosial resmi @citilink dan @garuda.indonesia, Citilink menyediakan 118.740 kursi tambahan untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Tanjung Karang di Lampung (TKG), Yogyakarta (YIA), Semarang (SRG), dan Surabaya (SUB). 

    Selain itu, tambahan kursi juga tersedia untuk penerbangan dari CGK menuju Bali (DPS), Medan (KLO), serta Palembang (PLM). 

    “Garuda Indonesia Group siap melayani penerbangan pada periode Natal & Tahun Baru 2025/2026 dengan kenyamanan,” tulis Garuda, dikutip pada Selasa (16/12/2025). 

    Citilink saat ini tercatat memiliki 3.884 penerbangan reguler. Pada periode Nataru ini, Citilink akan melayani 28 penerbangan tambahan.  Sementara itu, Garuda tercatat memiliki 3.724 penerbangan reguler, dengan total 98 penerbangan tambahan selama Nataru.

    Secara umum, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 96 burung besi yang siap mengudara selama liburan Nataru 2025/2026.  Total terdapat 7.734 penerbangan sepanjang musim liburan dengan jaringan rute domestik dan internasional yang semakin luas. 

    Terlebih, penerbangan Garuda Indonesia (GA) dan Citilink (QG) telah melayani codeshare. Merujuk pada satu penerbangan dijalankan oleh Citilink, tetapi tiket dapat penumpang beli melalui Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.  

    Adapun pada Nataru kali ini, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 19 pesawat wide body dan 40 narrow body. 

    Terdiri dari 7 pesawat tipe Boeing 777-300ER kapasitas 314/393 kursi, sebanyak 10 Airbus A330-300/200 (termasuk livery Pokemon), serta sebanyak dua Airbus A330-900neo kapasitas 365/301 kursi. 

    Sementara pesawat narrow body, Garuda sediakan sebanyak 40 unit pesawat Boeing 737-800NG kapasitas 161/162/170 kursi. 

    Untuk Citilink, mengoperasikan narrow body berupa 35 unit Airbus A320 kapasitas 180 kursi, serta turboprop berupa dua unit ATR72-600 kapasitas 70 kursi. 

    Adapun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) terus memperkuat pengawasan keamanan penerbangan dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Nataru.  

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani menyampaikan, pemeriksaan keamanan penerbangan jelang periode Nataru merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi udara. 

    “Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan, kami berkomitmen menjaga agar seluruh operasional penerbangan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Kemenhub juga memastikan ketersediaan jumlah pesawat dalam posisi aman. Tercatat total terdapat 568 unit pesawat. Sebanyak 200 pesawat dalam kondisi yang harus diperbaiki atau maintenance. Sementara yang siap melayani penerbangan, hanya 368 unit.

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Moda pesawat diprediksikan akan dimanfaatkan oleh 3,57% atau sekitar 4,27 juta orang.

  • Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi ekonomi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mengubah fundamental pasar. Ketika algoritma menentukan harga dan otomatisasi menggeser peran manusia, tantangan bagi regulator persaingan usaha kian kompleks. Struktur pasar tradisional tergerus, menuntut aturan main baru yang lebih adil dan responsif.

    Merespons dinamika ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensi perombakan kerangka kebijakan nasional. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyebutkan bahwa pendekatan konvensional sudah usang menghadapi laju teknologi.

    “Praktik dan tata kelola yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global,” tegas Fanshurullah dalam pembukaan The Third Jakarta International Competition Forum (3JICF) 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Fanshurullah, terutama dengan keanggotaan di BRICS dan di tengah persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta berbagai perjanjian ekonomi komprehensif, KPPU mendorong tiga pilar strategis agar pengawasan persaingan tetap relevan: reformasi hukum yang progresif, penyelarasan standar internasional, dan evolusi dalam penegakan hukum.

    Urgensi pembenahan regulasi ini diamini oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Dalam pidato kuncinya, Rhenald menyoroti bagaimana teknologi telah menjadi “tangan tak terlihat” yang baru dalam persaingan usaha. Teknologi kini mendikte apa yang dilihat konsumen di layar gawai, bagaimana harga berfluktuasi secara real-time, hingga siapa pelaku usaha yang berhasil ditemukan di pasar digital.

    Untuk menghadapi disrupsi ini, Rhenald merekomendasikan enam langkah kebijakan krusial, mulai dari penggabungan penegakan hukum pencegahan (ex-ante) dan penindakan (ex-post), peningkatan kemampuan forensik digital, hingga audit algoritmik berstandar internasional (BRICS). Ia juga menekankan pentingnya interoperabilitas data dan pengawasan merger yang lebih ketat agar tidak mematikan inovasi.

    Forum 3JICF 2025 menjadi wadah krusial untuk membedah bagaimana negara lain merespons tantangan serupa. Mariam El Ghandour dari Egyptian Competition Authority (Mesir) memaparkan kerangka hukum hibrida di negaranya untuk menangani persekongkolan tender (bid rigging), yang mengombinasikan larangan perjanjian horizontal dalam UU Persaingan Usaha dengan kewajiban pelaporan kolusi dalam UU Pengadaan Publik.

    Sementara itu, perspektif perlindungan konsumen di era digital disuarakan oleh Rachel Burgess dari Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Australia baru saja memperkuat regulasinya dengan sanksi penalti yang lebih berat dan perluasan perlindungan bagi usaha kecil, sebuah langkah yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia mengingat besarnya populasi UMKM.

    Forum internasional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, akademisi, dan organisasi internasional (termasuk OECD dan ASEAN) ini menyimpulkan satu hal, bahwa persaingan usaha yang sehat tidak bisa dicapai oleh regulator sendirian.

    Wakil Ketua KPPU menutup forum dengan pesan kuat bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional membutuhkan “napas” baru. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang fokus memberantas hambatan masuk pasar (bottleneck), kemudahan investasi, serta kolaborasi lintas lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi. Tanpa langkah strategis ini, ekonomi digital Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi pemain global, tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri.

  • Kronologi Penangkapan Resbob, Sempat Kabur dan Berpindah-pindah Kota Sebelum Akhirnya Diciduk

    Kronologi Penangkapan Resbob, Sempat Kabur dan Berpindah-pindah Kota Sebelum Akhirnya Diciduk

    Liputan6.com, Jakarta – Dunia maya beberapa waktu lalu dibuat gaduh dengan konten yang berisi ujaran kebencian bernada rasisme terhadap salah satu suku di Indonesia. Konten tersebut diunggah pemilik akun Resbob dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Resbob secara terang-terangan menstigma negatif orang-orang dengan latar belakang suku Sunda, termasuk Viking, supporter sepakbola Persib.

    Setelah ramai jadi sorotan dan membuat gaduh media sosial, Resbob lalu muncul dengan video permohonan maaf.

    “Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya tiga hari lalu,” katanya.

    Dirinya juga menyebut, telah diingatkan banyak pihak, bahwa dirinya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku sunda dengan memberikan stigma tertentu.

    “Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya, saya masih tidak percaya sedikit pun, hal itu ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu,” katanya.

    Sementara itu, Viking Persib Club (VPC) yang juga supporter Persib yang namanya juga disebut-sebut Adimas dalam ujaran rasisnya, telah melaporkan Youtuber tersebut ke Polda Jabar.

    Kuasa Hukum Viking, Ferdy Rizki mengatakan, pelaporan itu dilakukan usai mendapat arahan langsung dari Ketua Umum Viking Tobias Ginanjar.

    Senin (15/12/2025), Resbob akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat Kombespol Resza Ramadianshah mengatakan, Resbob ditetapkan sebagai tersangka karena konten siaran langsung di kanal YouTube miliknya yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda sehingga memicu kegaduhan di media sosial.

    “Pada konten video saat streaming di YouTube, yang bersangkutan mengucapkan ujaran kebencian yang mengarah pada suku tertentu,” ujarnya.

    Resza mengatakan, konten tersebut dinilai menghina masyarakat Sunda serta kelompok pendukung Persib Bandung sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Resza menjelaskan laporan dari kelompok pendukung Persib tercatat dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025 atas nama pelapor Ferdy Rizky Adilya.

    Selain itu, Polda Jabar juga menerima laporan pengaduan dari elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji dengan nomor 2021/XII/RES.2.5./2025/Ditressiber atas nama pelapor Deni Suwardi.

     

  • Kemenhub Sediakan 17.239 Tiket Kapal Gratis Nataru, Tersebar di 55 Ruas Pelayaran

    Kemenhub Sediakan 17.239 Tiket Kapal Gratis Nataru, Tersebar di 55 Ruas Pelayaran

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyediakan 17.239 tiket kapal laut gratis yang tersebar pada 55 ruas pelayaran untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Budi Mantoro mengatakan, program tiket kapal gratis ini dalam rangka mendukung kelancaran, keterjangkauan, dan pemerataan layanan transportasi laut selama Nataru.

    Program ini dilayani oleh tiga operator pelayaran nasional, yakni PT Sakti Inti Makmur, PT Dharma Indah, dan PT Belibis Papua Mandiri, dengan jadwal keberangkatan mulai pertengahan hingga akhir Desember 2025.

    Budi bilang penyediaan tiket gratis ini juga bertujuan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk mudik pada periode Nataru.

    “Tiket gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin, 15 Desember.

    Kata Budi, wilayah layanan tiket kapal gratis mencakup berbagai lintasan strategis di Indonesia bagian timur dan kawasan kepulauan, antara lain rute Kupang–Rote dan Rote–Kupang di Nusa Tenggara Timur; Ambon–Manado, Manado–Sofifi, hingga Tulehu–Amahai di wilayah Maluku dan Sulawesi.

    Sementara di wilayah Papua dan Papua Barat, layanan tiket gratis meliputi beberapa rute seperti Sorong–Waisai, Jayapura–Kasonaweja, Manokwari–Wasior, dan rute-rute lainnya.

    Cara Pendaftaran dan Persyaratan

    Untuk dapat memanfaatkan program tiket kapal laut gratis ini, masyarakat wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

    1. Membawa identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, Kartu Keluarga, atau bukti identitas lainnya, baik asli maupun fotokopi;

    2. Data identitas penumpang harus sesuai dengan dokumen yang didaftarkan;

    3. Setiap pendaftar hanya diperkenankan mendaftarkan maksimal empat orang calon penumpang dalam satu KK yang sama;

    4. Tiket gratis tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

    Pendaftaran dan informasi lebih lanjut terkait ketersediaan tiket, jadwal keberangkatan, serta teknis pendaftaran dapat diperoleh dengan menghubungi langsung operator kapal yang ditunjuk, yakni PT Sakti Inti Makmur (Aplikasi Express Bahari Mobile), PT Dharma Indah (website dharmaindah.com), dan PT Belibis Papua Mandiri (https://bit.ly/TiketGratisBelibisPapuaMandiri).

    Budi bilang, Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta selalu mengutamakan keselamatan selama menggunakan jasa angkutan laut.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar karena kuota tiket terbatas. Selain itu, pastikan data yang diberikan benar agar proses verifikasi berjalan lancar,” katanya.

  • Bantargebang di Ambang Penuh, Jakarta Masih Mencari Jalan Keluar Sampahnya Megapolitan 16 Desember 2025

    Bantargebang di Ambang Penuh, Jakarta Masih Mencari Jalan Keluar Sampahnya Megapolitan 16 Desember 2025

    Bantargebang di Ambang Penuh, Jakarta Masih Mencari Jalan Keluar Sampahnya
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Timbunan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, terus bertambah, sementara daya tampung dan sistem pengolahannya nyaris tak bergerak.
    Di balik gunungan sampah setinggi puluhan meter, Jakarta masih bergulat dengan solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar persoalan.
    Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai masalah Bantargebang tak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis di hilir.
    “Volume
    sampah Jakarta
    terus naik dari waktu ke waktu, sementara kapasitas penampungan tempat pembuangan akhirnya sudah tidak lagi memadai,” ujar Aziz saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    TPST Bantargebang
    yang telah beroperasi puluhan tahun kini menanggung beban jauh melampaui daya dukungnya.
    Berulang kali, lokasi ini menjadi sumber bencana, mulai dari longsor hingga gangguan lingkungan.
    “Sampah Jakarta terus bertambah tanpa diiringi perubahan perilaku masyarakat. Sementara daya tampung Bantargebang sudah sangat terbatas, bahkan mungkin tidak lagi bisa menampung,” kata Aziz.
    Masalah kapasitas landfill juga berkelindan dengan kondisi infrastruktur.
    Jalan menuju zona pembuangan rusak, alat berat tak optimal, dan risiko lingkungan kian tinggi.
    “Mau tidak mau, harus ada intervensi dari hulu sampai hilir. Dari hulunya, bagaimana sampah rumah tangga dan industri bisa diminimalisir sejak awal,” ujar Aziz.
    Ia menilai prinsip reduce, reuse, recycle (3R) belum dijalankan secara konsisten dan masif.
    Padahal, perubahan perilaku dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menjadi kunci meringankan beban TPA.
    Terkait langkah Pemprov DKI Jakarta seperti pembangunan RDF Plant dan pemilahan sampah, Aziz menyebut kebijakan itu belum menyentuh akar masalah.
    Selama timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi, solusi sementara hanya akan menunda krisis.
    Dampak krisis paling nyata dirasakan sopir truk sampah.
    Antrean panjang membuat jam kerja membengkak, risiko kecelakaan meningkat, dan waktu istirahat tergerus.
    “Undang-undang ketenagakerjaan mengatur jam kerja dan standar keselamatan. Ini harus dipastikan betul-betul diterapkan,” ujar Aziz.
    Ia berharap insiden kecelakaan sopir truk beberapa waktu lalu menjadi peringatan serius.
    “Semoga ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola persampahan di Jakarta,” kata Aziz.
    Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa memaparkan kondisi eksisting Bantargebang.
    Setiap hari, sekitar 7.000 ton sampah masuk ke lokasi seluas 110 hektare itu.
    “Kalau kapasitas maksimalnya sekitar 70 juta ton, artinya sisa ruangnya tinggal 15 juta ton,” ujar Mahawan.
    Dengan timbulan sekitar 2,5 juta ton per tahun, Bantargebang diperkirakan hanya bertahan enam tahun, atau maksimal 10 tahun jika kapasitas ditingkatkan.
    “Pemrosesan seharusnya sama besar dengan inflow sekitar 7.000 ton per hari. Tapi kapasitasnya belum sampai ke sana,” kata dia.
    Peneliti utama BRIN, Sri Wahyono, menyebut Bantargebang menerima 7.500–7.800 ton sampah per hari dengan sisa kapasitas landfill yang sangat terbatas.
    “Gas metana bukan hanya berkontribusi pada krisis iklim, tapi juga meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan,” ujar Sri Wahyono.
    Lonjakan lindi saat musim hujan juga membuat sistem pengolahan bekerja mendekati batas maksimal.
    Santo (bukan nama sebenarnya), sopir truk sampah asal Jakarta Selatan, merasakan langsung dampak krisis ini.
    “Masuk jam 9 pagi, pernah saya pulang jam 4 pagi,” ujarnya.
    Menurut Santo, keterbatasan zona pembuangan dan ketinggian sampah menjadi penyebab utama antrean.
    “Udah enggak ada space lagi buat buang sampah,” katanya.
    Bagi pemulung dan pengepul, Bantargebang adalah sumber hidup sekaligus ancaman.
    Andi (33), pengepul plastik, khawatir ekspansi RDF menghilangkan mata pencaharian.
    “Kalau RDF direalisasi besar-besaran, mata pencaharian kita bisa hilang,” kata Andi.
    Di sisi lain, petugas menyebut aktivitas pemulung di lereng timbunan kerap memicu longsor.
    Sampah terus datang, ruang makin sempit, dan solusi jangka panjang masih tertahan di persimpangan kebijakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025. Di tahun ini, KKP fokus pada pengendalian perikanan tangkap serta percepatan pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, tantangan utama sektor perikanan adalah pemenuhan kebutuhan protein nasional di tengah pertumbuhan populasi yang pesat.

    Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 juta jiwa dalam lima tahun mendatang, sehingga kebutuhan pangan berbasis ikan akan meningkat signifikan.

    “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perikanan tangkap. Penangkapan harus dikendalikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Karena itu, perikanan budidaya menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan protein nasional,” ujar Haeru dikutip Selasa (16/12/2025).

    Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menjalankan lima kebijakan utama berbasis blue economy.

    Pertama, memperkuat kawasan konservasi laut guna menjaga kesehatan ekosistem dan biodiversitas.
    Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berkelanjutan.
    Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.
    Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    Kelima, penguatan gerakan partisipasi nelayan dalam menjaga kebersihan laut, termasuk pengendalian sampah plastik.

     

    Menurut Haeru, filosofi blue economy menempatkan ekonomi sebagai panduan, namun tetap menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.

    “Kalau laut sehat, biodiversitas akan terjaga. Dari situ kita bisa memanen secara bijak tanpa merusak,” katanya.

    Dalam pengembangan perikanan budidaya, KKP memfokuskan kebijakan pada lima komoditas prioritas, yakni udang, rumput laut, ikan nila (tilapia), kepiting, dan lobster.

    Kelima komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang tersedia, teknologi budidaya yang semakin dikuasai, serta harga yang kompetitif di pasar global.

    Secara posisi global, Indonesia saat ini berada di peringkat lima besar produsen dunia untuk beberapa komoditas tersebut. Rumput laut dan tilapia bahkan telah menempati posisi kedua dunia. KKP menargetkan peningkatan produktivitas agar setidaknya satu hingga dua komoditas bisa menjadi “champion” global.

     

     

     

  • Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

    Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

    Bantuan berupa paket sembako tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sedikitnya tiga truk bantuan telah disiapkan dan akan segera disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana.

    Mualem menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan Upland Resources. Menurutnya, dalam situasi bencana, nilai kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.

    “Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujarnya.

    Mualem menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan dan mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi. “Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Selain itu juga ke Takengon, Beutong, serta Langsa,” katanya.

    Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menjelaskan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara tempat Upland beroperasi.

    “Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 777 juta,” ujarnya.

    Dana tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelian kebutuhan pokok dari penyedia lokal di Aceh, sekaligus mendukung perekonomian daerah. “Kami dibantu tim di Aceh untuk menyediakan barang-barang lokal dan menyalurkannya ke lokasi-lokasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur,” kata Datuk Bolhassan.

  • Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Maruarar menjelaskan, jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 2.000 unit rumah seiring dukungan berbagai pihak.

    “Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujarnya.

    Seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kata Ara, telah disiapkan dari sumber non-APBN.

    Menurut Maruarar, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama dalam penentuan lokasi pembangunan hunian, yakni aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor, aman secara hukum, serta terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

    “Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia pun menargetkan pembangunan dapat mulai berjalan pada Desember 2025 setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.

    Terkait skema pendanaan, Maruarar menegaskan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, termasuk melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    “Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu seperti Aguan, Maruarar menegaskan partisipasi bersifat kolektif.

    “Semua kita gotong royong sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah berencana mengajak pihak swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera.

    Maruarar Sirait mengungkapkan telah menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam program ini.

  • Insentif Mobil Listrik Tidak Diperpanjang, Bakal Dialihkan Buat Mobil Nasional

    Insentif Mobil Listrik Tidak Diperpanjang, Bakal Dialihkan Buat Mobil Nasional

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, tidak akan memperpanjang insentif kendaraan listrik pada 2026. Apa alasannya?

    Airlangga mengatakan langkah untuk tidak memperpanjang insentif agar menghidupkan industri otomotif dalam negeri. Di sisi lain, pemberian insentif untuk produsen mobil listrik punya tujuan yang jelas. Insentif itu sekaligus menjadi pancingan agar para pabrikan mau berinvestasi di dalam negeri.

    Selain itu, Airlangga membocorkan tidak diperpanjangnya insentif kendaraan listrik pada 2026, karena pemerintah tengah fokus untuk melahirkan mobil nasional.

    “Anggaran insentif mobil listrik mau dialihkan ke mana? Anggarannya tentu kita punya perencanaan mobil nasional (fokus pada mobil nasional-Red), sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast,” kata Airlangga saat ditemui saat peresmian pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat.

    “Sedang dalam proses,” Airlangga menegaskan.

    PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) memperkenalkan sebuah konsep mobil listrik yang diprakarsai dan didesain langsung oleh talenta-talenta terbaik bangsa Indonesia di ajang GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025). Foto: Grandyos Zafna

    Airlangga pun mengatakan, bagi pabrikan otomotif yang sudah merasakan insentif kendaraan listrik dari pemerintah kini sudah waktunya menjawab janji mereka untuk membangun pabrik di Indonesia.

    “Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif, jadi mereka tinggal buat (mendirikan pabrik),” kata Airlangga.

    “Existing, dan VinFast bisa melakukan kedua-duanya (investasi dan membuat pabrik). Jadi yang lain (produsen mobil listrik lainnya), yang belum punya pabrik tapi menikmati insentif harus ikut seperti VinFast ini,” tegas Airlangga.

    (lth/dry)