Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Aturan Polisi Dapat Duduki Jabatan di 17 Kementerian atau Lembaga, Kapolri: Masuk RUU Polri

    Aturan Polisi Dapat Duduki Jabatan di 17 Kementerian atau Lembaga, Kapolri: Masuk RUU Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ungkapkan bahwa aturan polisi dapat menduduki jabatan di 17 Kementerian/Lembaga dipastikan akan dimuat dalam Revisi Undang-Undang Polri dan peraturan pemerintah.

    Dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, aturan tersebut sudah termuat di dalamnya. Menurut Kapolri Listyo Sigit, Perpol tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah dan kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang Polri.

    Hal tersebut disampaikan Kapolri Listyo Sigit kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember. Aturan yang tertera dalam Perpol 10/2025 tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur bahwa polisi diharusnya dalam masa pensiun atau mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan di luar organisasi Polri.

    Namun, Kapolri Listyo Sigit memberikan penjelasan bahwa kepolisian justru menghormati putusan MK dengan terbitnya Perpol yang mengatur polisi aktif yang dapat bertugas di 17 Kementerian atau Lembaga.

  • Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sentralisasi devisa hasil ekspor alias DHE sektor sumber daya alam (SDA) ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara memicu polemik. Sentralisasi DHE SDA ke Himbara dikhawatirkan akan menekan kinerja bank non-Himbara dan memperkuat kendali negara terhadap sektor keuangan.

    Apalagi saat ini, bank-bank Himbara juga sedang memperoleh limpahan likuditas imbas suntikan dana yang berasal dari saldo lebih anggaran alias SAL. Totalnya menembus angka Rp275 triliun. Limpahan likuiditas itu telah memicu persaingan yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

    “Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan. 

    Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

    “Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

    Pengetatan Pengawasan

    Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

    Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

    Dia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

    Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

    Komentar Perbanas

    Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

    “Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

    “Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

    Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan. 

  • Nyari Kerja Susah, Sarjana Ramai-ramai Jadi Ojol

    Nyari Kerja Susah, Sarjana Ramai-ramai Jadi Ojol

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK, bicara soal betapa susahnya mencari pekerjaan di Tanah Air. Itulah mengapa, kata dia, banyak lulusan perguruan tinggi yang banting setir menjadi ojek online (ojol).

    Menurut JK, jumlahnya tak sedikit. Bahkan, kata dia, 25 persen dari total ojol di Indonesia merupakan sarjana.

    “Sekarang 25 persen pengemudi ojek online (ojol) itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK saat acara Sarasehan Ekonomi di Unhas, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (16/12).

    Ketua PMI Jusuf Kalla Foto: Rumondang Naibaho/detikcom

    Ia menilai Indonesia perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.

    “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Upah Ojol Turun Drastis

    Menurut survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipublikasikan lebih dari setahun lalu, penghasilan ojol pada 2018-2019 rata-rata mencapai Rp 304.688 per hari. Nominalnya mengalami penurunan drastis selama pandemi menyerang.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Meski sempat pulih sedikit, namun nonimalnya tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Pada 2023, penghasilan rata-rata mitra driver di Indonesia hanya Rp 174.805 per hari atau hampir separuh dari awal-awal kemunculan aplikasi ojol di Tanah Air.

    “Pendapatan yang semakin turun ini pun harus diraih dengan kerja yang sangat keras. Mitra ojek daring rata-rata menyelesaikan 10 order per hari, menempuh jarak 42 km per hari dan menghabiskan waktu kerja hingga 11 jam per hari,” demikian tulis IDEAS dalam dokumen survei yang dipublikasi akhir 2023.

    Angka tersebut merupakan nominal kotor, belum dipotong biaya makan dan bensin sekitar 31 persen. IDEAS juga menyebut pendapatan kotor belum dipotong beban operasional mingguan atau bulanan, seperti biaya pulsa dan perawatan motor.

    Di lain sisi, survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyebut pendapatan ojol memang terus menurun dari tahun ke tahun. Sekitar 50,1 persen responden menyatakan rata-rata pendapatan hariannya Rp 50-100 ribu.

    (sfn/dry)

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • 600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat disiapkan untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang berada di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengiriman ratusan tenaga medis ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal di tengah kondisi darurat bencana. “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dan perawat di seluruh wilayah terdampak. Para tenaga medis tersebut nantinya akan digilir atau rolling setiap dua pekan untuk menjaga kondisi fisik dan stamina selama bertugas di daerah bencana.

    Untuk teknis keberangkatan, Kemenkes berencana bekerja sama dengan TNI, termasuk dalam penyediaan transportasi udara. “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    Menurutnya, para dokter dan perawat yang terlibat berasal dari berbagai kampus dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemenkes membuka rekrutmen melalui organisasi profesi serta fakultas kedokteran, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama.

    “Yang datang ternyata bukan hanya dokter magang atau koas. Dokter umum dan dokter spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk berangkat ke daerah bencana,” ungkap Budi.

    Menkes menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan, seperti operasi militer bagi prajurit TNI. Pemerintah pun menyiapkan bentuk apresiasi bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. “Ini seperti operasi kemanusiaan. Nanti akan diberikan penghargaan karena mereka sudah ikut misi kemanusiaan,” pungkas Budi.

  • Indosat (ISAT) Bidik Wisatawan Domestik dan Mancanegara Lewat IM3XPLORE

    Indosat (ISAT) Bidik Wisatawan Domestik dan Mancanegara Lewat IM3XPLORE

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. mengincar pertumbuhan dengan mengoptimalkan momentum akhir tahun. Emiten berkode saham ISAT itu merilis kampanye IM3XPLORE dengan paket data khusus perjalanan domestik dan internasional.

    Melalui kampanye ini, Indosat memperkenalkan serangkaian solusi paket data yang mencakup Freedom Internet untuk domestik, SimpelRoam untuk perjalanan luar negeri, dan layanan premium IM3 Platinum.

    Seluruh layanan ini didukung oleh infrastruktur jaringan Aivolusi 5G IM3 yang diklaim telah diperkuat kapasitasnya untuk menjamin pengalaman internet yang luas dan stabil.

    Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Bilal Kazmi mengatakan bahwa momen liburan akhir tahun selalu diiringi dengan lonjakan kebutuhan konektivitas yang signifikan. Namun, sering kali pelanggan dihadapkan pada kebingungan memilih paket yang tepat atau ketakutan akan biaya tambahan yang tidak terduga.

    “Menjelang momen liburan akhir tahun, kami memahami kebutuhan akan konektivitas semakin tinggi. Melalui kampanye IM3XPLORE kami ingin memastikan bahwa IM3 selalu hadir dengan layanan internet yang dapat diandalkan untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pelanggan,” ujar Bilal dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Bilal menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga pelanggan tetap terhubung selama masa liburan melalui teknologi AIvolusi 5G yang aman.

    Pihaknya juga memastikan telah memperkuat dan meningkatkan kapasitas jaringan di seluruh penjuru Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan trafik data di titik-titik wisata.

    Adapaun untuk menyasar segmen wisatawan domestik yang mengunjungi destinasi populer seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, hingga Labuan Bajo, IM3 mengandalkan paket Freedom Internet. Strategi pricing yang diterapkan adalah menawarkan kuota besar 150GB dengan masa aktif 28 hari seharga Rp150.000.

    Selain itu, nilai tambah yang ditawarkan paket ini juga dengan membawa integrasi fitur keamanan siber.Pelanggan akan secara otomatis mendapatkan layanan perlindungan SATSPAM+ tanpa biaya tambahan.

    Fitur ini berfungsi melindungi nomor pelanggan dari gangguan spam dan scam yang marak terjadi. Paket ini juga dilengkapi bonus akses streaming ke platform VIU dan Vidio.

    Dalam hal perjalanan internasional, Indosat berupaya mengatasi permasalahan pelanggan terkait kerumitan mengganti kartu SIM saat tiba di luar negeri. Melalui paket SimpelRoam, layanan data dijanjikan langsung aktif begitu pesawat mendarat dengan skema tarif transparan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • IPO Superbank SUPA Tembus Oversubscription 318,69 Kali, Investor Antre

    IPO Superbank SUPA Tembus Oversubscription 318,69 Kali, Investor Antre

    Jakarta, Beritasatu.com – Penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) mencatatkan respons pasar yang luar biasa menjelang pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2025.

    Dalam masa penawaran, saham SUPA mengalami kelebihan permintaan hingga 318,69 kali, dengan total pemesanan dari investor menembus angka lebih dari 1 juta order. Capaian tersebut menjadi salah satu rekor tertinggi untuk IPO di sektor perbankan digital nasional.

    Antusiasme yang tinggi ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek bisnis SUPA sebagai bank berbasis digital. Selain itu, pencapaian tersebut juga menegaskan kepercayaan pasar terhadap strategi transformasi digital yang tengah dijalankan perseroan serta prospek pertumbuhan jangka panjang industri perbankan digital di Indonesia.

    Tingginya tingkat oversubscription dinilai sebagai indikator kuat kepercayaan investor terhadap fundamental perusahaan.  Minat pasar terhadap saham SUPA juga didukung oleh peran enam perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi, sehingga memperluas jangkauan dan minat publik terhadap IPO ini.

    CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya menilai keberhasilan IPO Superbank menjadi sinyal positif bagi perkembangan pasar modal domestik, khususnya di sektor perbankan digital.

    “IPO SUPA mencetak rekor dengan tingkat oversubscription mencapai 318 kali dan permintaan investor lebih dari 1 juta order. Ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek Superbank. Respons seperti ini menunjukkan bahwa appetite investor terhadap IPO sektor perbankan digital masih sangat kuat,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Ia menambahkan, tingginya minat investor pada fase penawaran diharapkan berdampak positif terhadap likuiditas saham SUPA setelah resmi tercatat di BEI. 

    “Selain itu, keberhasilan IPO ini juga berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sektor perbankan digital di Indonesia,” pungkasnya.

  • Gakoptindo Dorong Penggunaan Kedelai Lokal untuk Program MBG

    Gakoptindo Dorong Penggunaan Kedelai Lokal untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendorong penggunaan kedelai lokal untuk program prioritas Makanan Bergizi Gratis atau MBG.

    Sekjen Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo menuturkan dalam penyediaan pasokan tempe dan tahu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya akan menyiapkan pabrik-pabrik yang layak dan memenuhi standar untuk masuk ke rantai pasok MBG.

    Sejalan dengan itu, program difokuskan pada dukungan terhadap penggunaan kedelai lokal untuk MBG guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Kedelai lokal itu non-GMO. Oleh karenanya, bahan baku tempe dan tahu untuk MBG harus yang terbaik. Saat ini pilihannya adalah kedelai lokal,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Namun demikian, ia menegaskan bahwa produksi kedelai lokal saat ini belum mencukupi. Dalam setahun, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,9 juta ton, sementara serapan dari kedelai lokal tidak sampai 100.00 ton.

    “Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin kita menutup keran impor. Itu hal yang tidak realistis,” tegasnya.

    Perlu Segmentasi Pasar Kedelai Lokal dan Impor

    Meskipun saat ini pemerintah tengah menggalakkan swasembada pangan, di antaranya kacang kedelai, Indonesia masih membutuhkan kedelai impor untuk menjaga stabilitas harga, mencegah inflasi dan memastikan pasokan pangan berbasis kedelai tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

    Wibowo mengungkapkan, di beberapa daerah sudah mulai terjadi kenaikan harga tahu tempe, serta kesulitan pasokan.

    “Kalau ini tidak kita kendalikan sejak awal, dan program-program MBG ini terus berjalan hingga 2045, kita bisa kekurangan kedelai dan memicu inflasi,” katanya.

    Untuk itu, Gakoptindo mendorong strategi segmentasi pasar kedelai. Kedelai impor diarahkan untuk konsumsi masyarakat umum agar harga tetap terjangkau, sementara kedelai lokal difokuskan untuk program MBG, termasuk produksi susu kedelai non-GMO.

    “Segmentasinya harus jelas supaya tidak saling mengganggu. Susu kedelai untuk MBG pakai lokal, sedangkan kedelai impor untuk pasar umum,” ujarnya.

    Ia menambahkan, komunikasi dengan para importir sejauh ini berjalan baik. Gakoptindo, kata dia, berada di posisi menjaga stabilisasi rantai pasok, baik dari serapan kedelai lokal maupun impor.

    “Kami mendukung program pemerintah karena itu perintah negara, dan di sisi lain kami juga menjaga hubungan baik dengan importir. Kebijakan impor seperti apa nanti, itu ranah pemerintah,” tuturnya.

    Di tengah kebutuhan yang terus meningkat, Wibowo mengingatkan bahwa tempe dan tahu merupakan sumber protein yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Rata-rata konsumsi tempe di setiap rumah tangga mencapai 1,5 kilogram per bulan, sementara tahu sekitar 1,7 hingga 1,8 kilogram per bulan. Stabilitas pasokan kedelai menjadi kunci ketahanan pangan nasional.

    “Intinya, kami ingin semua pihak aman dan nyaman. Kedelai lokal kita fokuskan pada segmen tertentu, impor tetap berjalan untuk menjaga harga dan pasokan. Dengan strategi ini, inflasi bisa ditekan dan kebutuhan dalam negeri tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya.

  • Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook

    Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook

    Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa menghadiri sidang dakwaan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook karena tengah dirawat di rumah sakit (RS).
    “Terkait dengan sidang pertama hari ini Selasa 16 Desember 2025 dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa
    Nadiem Makarim
    yang saat ini sedang dirawat di RS,” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
    Firman mengatakan, majelis hakim akan menyikapi ketidakhadiran Nadiem setelah mendapatkan laporan dari jaksa penuntut umum dan pengacaranya di persidangan.
    “Majelis hakim akan menyikapi hal tersebut setelah mendengarkan laporan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa di persidangan,” lanjut Firman.
    Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Dody Abdulkadir mengonfirmasi kliennya tengah dirawat.
    “Benar dirawat,” ujar pengacara Nadiem, Dody saat dikonfirmasi, Selasa.
    Dody mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan hakim apakah dakwaan Nadiem akan diundur atau dibacakan tanpa kehadirannya alias in absentia.
    “Mengenai persidangan menunggu putusan Hakim, kami tim penasehat hukum sudah siap untuk mengikuti persidangan,” lanjut Dody.
    Sementara itu, tiga terdakwa lainnya akan tetap menjalani sidang dakwaan seperti yang telah dijadwalkan.
    Mereka adalah eks konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
    Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
    Terakhir, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri
    Sementara, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
    Berkas perkara Nadiem dan kawan-kawan akan diperiksa dan diadili oleh lima orang hakim, yaitu Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
    Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri.
    Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Jurist Tan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya.
    Grup bernama “Mas Menteri Core” ini dibuat pada Agustus 2019. Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019.
    Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua stafsusnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
    Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020.
    Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program google for education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
    Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud Ristek.
    Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.
    Saat ini, satu tersangka bernama Jurist Tan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU.
    Mereka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Risiko Maut Sopir Truk Sampah di Bantargebang: Kelelahan dan Terpapar Gas Metana Megapolitan 16 Desember 2025

    Risiko Maut Sopir Truk Sampah di Bantargebang: Kelelahan dan Terpapar Gas Metana Megapolitan 16 Desember 2025

    Risiko Maut Sopir Truk Sampah di Bantargebang: Kelelahan dan Terpapar Gas Metana
    Tim Redaksi

    BEKASI, KOMPAS.com –
    Antrean truk sampah yang mengular berjam-jam di
    TPST Bantargebang
    , Bekasi, Jawa Barat, bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sampah.
    Di balik kemacetan ritase dan gunungan sampah yang menjulang puluhan meter, tersimpan
    risiko kesehatan
    serius yang mengancam para sopir truk—mereka yang setiap hari berada di garis depan krisis sampah Jakarta.
    Paparan polutan, gas metana, jam kerja yang panjang, serta kurang tidur menempatkan para sopir pada risiko penyakit kronis, mulai dari gangguan paru-paru, hipertensi, hingga stroke.
    Ancaman ini tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga dapat berujung fatal dalam waktu singkat. Risiko tersebut bukan sekadar asumsi.
    Pakar penyakit dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, menjelaskan kondisi kerja
    sopir truk sampah
    —khususnya di Bantargebang—merupakan kombinasi faktor berbahaya bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
    “Dia (sopir) mudah mengalami infeksi ya, kemudian juga tentu dalam tidur kurang dalam. Waktu jangka panjang akan menjadi stresnya sendiri, yang ini juga akan bisa menyebabkan berbagai macam potensi penyakit,” ujar Ari Fahrial saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat (12/12/2025).
    Menurut Ari Fahrial, tubuh manusia memiliki ritme kerja ideal. Dalam kondisi normal, seseorang membutuhkan waktu tidur enam hingga delapan jam per hari agar fungsi organ tetap optimal.
    “Sejatinya seorang itu tidur secara normal itu enam jam, enam sampai delapan jam ya. Kemudian delapan jam itu untuk aktivitas berat, kemudian delapan jam berikutnya untuk aktivitas ringan. Jadi boleh dibilang itu dibagi tiga sebenarnya,” jelas dia.
    Namun, pola tersebut nyaris mustahil dijalani oleh sopir truk sampah di Bantargebang. Jam kerja yang panjang, antrean hingga belasan jam, serta tuntutan kembali bekerja keesokan harinya membuat waktu istirahat terpangkas drastis.
    “Kalau kita lihat bahwa para sopir truk ini bekerja dengan jam sangat panjang, kurang tidur, nah ini tentu akan mengaruhi keadaan tubuhnya, kesehatannya secara keseluruhan,” kata Ari.
    Dalam jangka panjang, kelelahan kronis berpotensi memicu berbagai penyakit, terutama bagi mereka yang memiliki faktor bawaan atau penyakit penyerta.
    “Apalagi kalau dia punya bakat atau sudah ada faktor genetik untuk hipertensi. Orang-orang dengan tidur yang kurang, kecapekan, kelelahan tentu juga akan mengaruhi. Kalau dia punya penyakit kronis misalnya gula darah yang tidak terkontrol,” ujar dia.
    Kondisi tersebut, lanjut Ari Fahrial, dapat berujung fatal.
    “Kalau hipertensi tadi mungkin bisa menjadi stroke misalnya seperti itu,” kata dia.
    Selain kelelahan, ancaman lain yang mengintai sopir truk sampah adalah
    paparan gas metana
    dan polutan dari timbunan sampah yang komposisinya tidak diketahui secara pasti.
    “Bicara soal sampah berbahaya, sekali lagi kita juga enggak tahu ya komponennya itu ya. Tapi yang jelas ketika dia terpapar dengan sampah, gas metana, segala macam, itu tentu yang akan terganggu adalah paru-parunya,” ujar Ari.
    Paparan jangka panjang berisiko memicu gangguan pernapasan serius.
    “Dia bisa mengalami yang kita bilang penyakit paru obstruksi kronis. Bisa saja kalau dia memang ada faktor unsur alergi atau hipersensitif, dia akan mengalami asma,” kata dia.
    Namun, bagi pekerja yang terpapar secara terus-menerus, risiko penyakit paru kronis menjadi jauh lebih besar. Ia menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri, seperti masker, untuk meminimalkan paparan gas metana dan polutan.
    “Seharusnya yang bersangkutan harus dilengkapi dengan masker, sehingga dia tidak terpapar langsung dari gas metana dan polutan,” katanya.
    Ari juga menyoroti bahaya
    microsleep
    , yakni kondisi tertidur singkat tanpa disadari akibat kelelahan ekstrem.
    “Benar, risiko
    microsleep
    juga cukup tinggi. Kita tahu banyak kasus-kasus yang terjadi di jalanan, terutama pada para pengendara kendaraan umum, misalnya bus,” ujar dia.
    Fenomena ini, kata Ari, kerap berujung fatal. Ia menjelaskan, seseorang bisa tiba-tiba tertidur dalam waktu sangat singkat tanpa kendali, kondisi yang kerap berujung fatal dan umumnya terjadi akibat kurangnya waktu istirahat. Selain itu, dehidrasi turut memperburuk kondisi fisik sopir.
    Ia menyimpulkan, risiko kesehatan sopir truk sampah tidak bisa dipandang sepele.
    “Jangka pendek pasien itu akan terpapar dengan banyak penyakit. Jangka panjang tentu bisa saja terjadi gangguan-gangguan kesehatan secara umum,” kata dia.
    Ancaman kesehatan itu dirasakan langsung oleh Santo (bukan nama sebenarnya) (39), sopir truk sampah asal Jakarta Selatan yang telah bekerja sejak 2019.
    Menurut Santo, antrean panjang di TPST Bantargebang merupakan bagian dari rutinitas harian.
    “Cepatnya-cepatnya itu empat jam itu sudah lumayan, Bu, bagi kita ada istirahatnya,” ujar Santo saat dihubungi
    Kompas.com.
    Namun, antrean sering kali jauh lebih panjang.
    “Masuk jam 09.00 pagi, pernah saya alami pulang jam 04.00 pagi,” katanya.
    Santo menyebut antrean belasan jam terjadi hampir setiap hari, terutama sebelum kondisi dinilai lebih “kondusif” dalam beberapa hari terakhir.
    “Setiap hari memang kayak gini antriannya,” ujar dia.
    Penyebabnya beragam, mulai dari hujan, kendala alat berat, hingga keterbatasan zona pembuangan.
    “Ketinggian sampahnya sudah enggak layak, sudah tinggi banget. Sudah enggak ada lagi tempat space buat buang sampah,” kata Santo.
    Selama menunggu giliran bongkar muatan, Santo dan sopir lain kerap bertahan di atas truk. Biasanya ia menunggu sambil tertidur, merokok, ataupun makan. Ia mengaku jam kerja bisa mencapai 24 jam tanpa jeda.
    “Iya, betul,” katanya singkat.
    Kondisi antrean tersebut dibenarkan oleh Andi (33), pengepul plastik di kawasan Bantargebang.
    “Iya benar antre truk itu 24 jam setiap harinya,” kata Andi.
    Menurut dia, akar persoalannya adalah keterbatasan ruang pembuangan.
    “Zona tempat pembuangan sampahnya sudah sempit,” ujarnya.
    Andi menyebut adanya informasi soal perluasan area, namun belum terealisasi.
    “Katanya sudah ada beberapa tempat yang dibeli Jakarta, tapi entah kenapa belum direalisasi,” katanya.
    Sementara itu, Roni (bukan nama sebenarnya) (50), petugas di TPST Bantargebang, menjelaskan bahwa sistem pembuangan dilakukan berdasarkan zona.
    “Kalau zona satu sudah penuh, dicari lagi zona lain. Gitu terus,” ujarnya.
    Ia juga mengungkap penyebab longsor yang sempat memperparah kondisi.
    “Terakhir penyebab longsor itu ada hubungannya dengan pemulung. Mereka naik ke atas, ngumpulin sampah, lalu digelindingin. Itu bikin tumpukan sampah di bawahnya geser dan akhirnya longsor,” kata Roni.
    Risiko kesehatan yang dihadapi sopir truk sampah menjadi nyata ketika Yudi (51), sopir asal Jakarta Selatan, meninggal dunia pada Jumat (5/12/2025) usai bekerja lembur. Rekan sesama sopir, Fauzan (46), mengatakan Yudi mengalami akumulasi kelelahan.
    “Waktu kerjanya bisa lebih dari yang dikontrakkan delapan jam,” kata Fauzan.
    Sehari sebelum meninggal, Yudi mulai bekerja sejak pukul 05.00 WIB dan baru keluar dari TPST Bantargebang pukul 19.04 WIB setelah mengantre sekitar delapan jam.
    “Tiga hari nongkrong di sana sambil nunggu bertugas lagi, buat
    recovery
    ,” ujar Fauzan.
    Namun, pada dini hari, Yudi mendadak sesak napas dan kejang sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan almarhum Yudi terindikasi memiliki penyakit jantung.
    “Memang yang bersangkutan juga pun terindikasi ada penyakit jantung,” ujar Pramono, Senin (8/12/2025).
    Menurut Pramono, keluarga almarhum telah menerima santunan maksimal dari dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
    Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan akan memperkuat protokol keselamatan serta membenahi pola pengangkutan sampah.
    “Semakin lama truk menunggu, semakin tinggi risiko keselamatan karena faktor kelelahan pengemudi,” kata Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto.
    DLH berjanji menata ulang jadwal pengangkutan, memperbaiki manajemen antrean, serta mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin bagi petugas lapangan.
    Peristiwa wafatnya Yudi menjadi pengingat keras bahwa krisis sampah Jakarta tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan nyawa manusia yang setiap hari bekerja menjaga kota tetap bersih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.