Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Danantara Beli Hotel dan Real Estat di Makkah

    Danantara Beli Hotel dan Real Estat di Makkah

    Jakarta, Beritasatu.com – Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) menandatangani perjanjian dengan Thakher Development Company terkait akuisisi aset perhotelan dan real estat di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi.

    Thakher City merupakan kawasan pengembangan terpadu yang berlokasi sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram, Makkah.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, transaksi tersebut menjadi langkah awal untuk memasuki sektor hospitality di Makkah. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dilakukan secara bertahap guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

    “Setiap tahun, jumlah jemaah umrah Indonesia tercatat lebih dari dua juta orang, sementara jemaah haji Indonesia secara konsisten berada di atas 200.000 orang,” ujar Rosan dalam keterangan tertulisnya.

    Pada tahap awal, investasi tersebut mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta sejumlah aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar.

    Seluruh rencana pengembangan tersebut tetap bergantung pada hasil studi lanjutan serta persetujuan regulator yang berlaku.

    Dalam perjanjian tersebut, DIM dan Thakher Development Company menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektare untuk pengembangan di masa mendatang.

    Aset lahan tersebut direncanakan dikembangkan dalam sebuah master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan berbagai sarana pendukung lainnya, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan perkotaan di Kota Makkah.

    Rosan menegaskan, kesepakatan ini menjadi fondasi awal keterlibatan jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Arab Saudi.

    Dia menekankan meskipun kepemilikan aset telah diformalkan, pengembangan lanjutan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kajian kelayakan yang komprehensif, kepatuhan regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

    “Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan aset strategis guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia,” ujarnya.

  • Peraturan Polri, Putusan MK, dan Batas Kewenangan

    Peraturan Polri, Putusan MK, dan Batas Kewenangan

    Peraturan Polri, Putusan MK, dan Batas Kewenangan
    Penulis meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Andalas dan saat ini berkiprah sebagai Hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara, serta aktif sebagai akademisi dan peneliti. Selain itu, penulis juga merupakan anggota Editorial Board Journal of Social Politics and Humanities (JSPH). Tulisan yang disampaikan adalah pendapat pribadi berdasarkan penelitian, dan tidak mewakili pandangan institusi.
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    “
    No man is above the law, and every man, whatever his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm
    .” — A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution
    DALAM
    tradisi negara hukum klasik, A.V. Dicey dengan tegas menyatakan bahwa “
    no man is above the law, and every man, whatever his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm
    .”
    Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan, betapapun kuatnya, tidak pernah memiliki legitimasi untuk menghindar dari hukum, apalagi menafsirkan ulang putusan lembaga peradilan demi kepentingannya sendiri.
    Lon L. Fuller mengingatkan bahwa “
    a system of law must be addressed to the understanding of those who are bound by it
    .”
    Hukum kehilangan makna moralnya ketika ia diproduksi atau diterapkan secara manipulatif, terlebih ketika putusan pengadilan yang seharusnya memberi kepastian justru dikelola ulang melalui kebijakan administratif.
    Kemudian, Tom Ginsburg menegaskan bahwa “
    courts matter because they can serve as a commitment device, binding political actors to constitutional rules
    .”
    Dalam kerangka ini, pengadilan tidak sekadar forum penyelesaian sengketa, melainkan mekanisme pengikat yang mencegah institusi negara mengubah arah hukum sesuai kepentingan kekuasaan sesaat.
    Kajian-kajian tersebut menegaskan prinsip dasar negara hukum modern: supremasi konstitusi dan putusan pengadilan harus menjadi rujukan tertinggi bagi seluruh organ negara, termasuk institusi penegak hukum.
    Dalam hal ini, demokrasi konstitusional hanya dapat bertahan jika seluruh institusi negara tunduk pada putusan pengadilan, tanpa membuka ruang bagi penafsiran ulang yang bersifat sepihak oleh pemegang kekuasaan.
    Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi sangat relevan ketika kebijakan internal suatu lembaga negara justru memunculkan tafsir berjarak, bahkan berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
    Polemik seputar Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian menjadi contoh nyata bagaimana ketegangan antara kewenangan administratif dan ketaatan konstitusional kembali mengemuka.
    Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memberikan garis batas yang tegas mengenai kedudukan anggota Polri dalam jabatan sipil.
    Inti putusan tersebut adalah penegasan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
    Frasa dalam Undang-Undang Polri yang sebelumnya membuka ruang penugasan tanpa pengunduran diri dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum.
    Putusan ini bukan sekadar koreksi normatif, melainkan penegasan prinsip konstitusional tentang pemisahan peran antara aparat keamanan dan jabatan sipil.
    Dalam negara demokratis, keberadaan aparat bersenjata di ruang-ruang sipil harus dibatasi secara ketat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan.
    Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dipahami sebagai perintah konstitusional yang bersifat final dan mengikat, bukan sebagai opsi kebijakan yang dapat ditafsirkan ulang melalui peraturan internal lembaga.
    Dalam kerangka ini, pernyataan para pakar hukum yang menegaskan bahwa Perpol tidak dapat menggugurkan atau mengubah makna putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat relevan.
    Hierarki norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara jelas menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas peraturan lembaga, termasuk peraturan kepolisian.
    Ketika garis batas konstitusional telah ditarik secara tegas oleh Mahkamah, maka ruang diskresi institusional menjadi sangat terbatas.
    Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk penempatan pada 17 kementerian dan lembaga negara.
    Secara formal, peraturan ini menyatakan bahwa penugasan tersebut dilakukan dengan melepaskan jabatan internal kepolisian.
    Namun, persoalan utamanya bukan semata pada pelepasan jabatan struktural, melainkan pada status keanggotaan Polri itu sendiri: apakah yang bersangkutan masih berstatus anggota aktif atau telah sepenuhnya beralih menjadi warga sipil.
    Di sinilah letak problem mendasarnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada soal jabatan internal, melainkan menekankan keharusan pengunduran diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
    Artinya, status sebagai anggota Polri aktif tidak lagi dapat dipertahankan ketika seseorang menduduki jabatan sipil.
    Ketika Perpol membuka ruang bagi penugasan luas di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk yang bersifat administratif dan regulatif, muncul kesan bahwa Polri sedang membangun tafsir administratif sendiri terhadap batasan konstitusional yang telah ditetapkan.
    Kebijakan semacam ini berisiko menimbulkan ketegangan normatif. Di satu sisi, Polri tentu memiliki kepentingan institusional untuk mendukung berbagai fungsi negara melalui penugasan personelnya.
    Namun di sisi lain, kepentingan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip kepastian hukum dan ketaatan pada putusan pengadilan.
    Ketika peraturan internal terkesan “mengakali” makna putusan Mahkamah Konstitusi, yang dipertaruhkan bukan hanya soal legalitas administratif, tetapi juga wibawa konstitusi itu sendiri.
    Selain itu, penempatan anggota Polri aktif di berbagai lembaga sipil juga berpotensi menimbulkan persoalan meritokrasi dan keadilan karier bagi aparatur sipil negara.
    Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menyinggung potensi kerancuan dan ketidakadilan dalam pengisian jabatan sipil apabila ruang tersebut dibuka bagi aparat keamanan yang masih aktif.
    Oleh karena itu, Perpol 10/2025 seharusnya diuji secara kritis, bukan hanya dari sudut kepentingan fungsional Polri, tetapi juga dari dampaknya terhadap sistem kepegawaian sipil secara keseluruhan.
    Kritik terhadap Perpol 10/2025 tidak boleh dipahami sebagai serangan terhadap institusi Polri. Sebaliknya, kritik ini justru penting untuk menjaga profesionalisme Polri sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi.
    Dalam negara hukum, kepatuhan terhadap putusan pengadilan bukan sekadar kewajiban formal, melainkan fondasi legitimasi kekuasaan itu sendiri.
    Polri memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan internalnya akan selalu berada dalam sorotan publik.
    Ketika kebijakan tersebut menimbulkan kesan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik berpotensi terkikis. Padahal, kepercayaan publik adalah modal utama bagi efektivitas penegakan hukum.
    Langkah yang lebih bijak adalah melakukan penyesuaian kebijakan secara terbuka dan konstitusional.
    Jika Polri menilai bahwa penugasan tertentu memang diperlukan untuk kepentingan negara, maka jalur yang ditempuh seharusnya adalah perubahan undang-undang melalui mekanisme legislasi, bukan melalui peraturan internal yang berpotensi menabrak putusan pengadilan.
    Dengan demikian, kepentingan fungsional negara dapat tetap dijaga tanpa mengorbankan prinsip supremasi konstitusi.
    Pada akhirnya, polemik Perpol 10/2025 menjadi ujian penting bagi eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.
    Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh direduksi menjadi sekadar rujukan normatif yang bisa ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan institusional.
    Ketaatan penuh terhadap putusan tersebut justru akan memperkuat posisi Polri sebagai institusi profesional, modern, dan sepenuhnya tunduk pada hukum.
    Dalam konteks inilah kritik yang konstruktif perlu terus disuarakan, bukan untuk melemahkan Polri, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investor Cenderung Berhati-hati, Lelang SBN Bakal Moderat

    Investor Cenderung Berhati-hati, Lelang SBN Bakal Moderat

    Jakarta, Beritasatu.com – Prospek lelang surat berharga negara (SBN) menjelang akhir 2025 dinilai masih cukup positif, meski tingkat penyerapannya diperkirakan berada pada level moderat.

    Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendi Manilet menilai minat investor terhadap obligasi pemerintah tetap terjaga di tengah perbaikan sentimen global. Target indikatif lelang sebesar Rp 15 triliun dengan batas maksimal hingga 150% dinilai memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah.

    Kendati demikian, respons pasar diperkirakan tetap selektif seiring investor yang masih mencermati berbagai risiko eksternal maupun domestik. “Investor cenderung berhati-hati, meskipun minat terhadap obligasi pemerintah secara umum masih terjaga,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com.

    Yusuf memandang prospek SBN menjelang akhir 2025 didukung oleh membaiknya sentimen global. Arah kebijakan moneter di negara-negara maju yang semakin longgar, termasuk ekspektasi penurunan suku bunga acuan oleh The Federal Reserve, menjadi faktor pendorong utama minat terhadap aset pendapatan tetap.

    Menurutnya, fundamental makroekonomi Indonesia relatif solid. Defisit fiskal masih berada dalam batas terkendali, inflasi stabil, dan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dinilai tetap kuat. Kondisi tersebut tercermin pada pergerakan imbal hasil surat utang negara (SUN), khususnya tenor 10 tahun.

    Ia memperkirakan yield SUN tenor 10 tahun berpotensi bergerak di kisaran 6,1% hingga 6,2% pada akhir 2025, turun tipis dari level saat ini sekitar 6,19%.

    Tren penurunan yield tersebut sejalan dengan ekspektasi pelonggaran suku bunga global serta kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal domestik.

  • Konflik Thailand-Kamboja Memanas, RI Ingatkan Komitmen Gencatan Senjata

    Konflik Thailand-Kamboja Memanas, RI Ingatkan Komitmen Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemerintah RI pun mendorong kedua negara untuk kembali berpegang pada komitmen gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia memandang eskalasi konflik di perbatasan kedua negara tersebut dapat berdampak pada stabilitas kawasan.

    “Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja,” kata Yvonne saat dihubungi detikcom, Minggu (4/12/2025).

    Yvonne menegaskan, Indonesia mendorong Thailand dan Kamboja untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord. Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk menurunkan ketegangan dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

    “Indonesia mendorong kedua negara untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord,” ujarnya.

    “Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia mendorong kedua negara untuk terus memprioritaskan penyelesaian secara diplomasi,” katanya.

    Indonesia berharap Thailand dan Kamboja dapat menahan diri serta mengedepankan semangat kerja sama regional, sejalan dengan komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan.

    Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto menilai Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi mediator untuk mendamaikan konflik.

    “Menurut saya Bapak Presiden bisa berperan sebagai mediator agar Thailand dan Kamboja mau menyelesaikan sengketa mereka secara damai sesuai amanat Pasal ayat (3) Piagam PBB dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d,” ujar Hikmanto kepada wartawan, Minggu (14/12).

    Hikmahanto berpendapat perang antara Thailand dan Kamboja turut berdampak bagi Indonesia. Menurutnya, konflik tersebut bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN.

    (bel/dek)

  • Catat Tanggalnya! Forwot Car Of The Year 2025 Siap Digelar Tahun Ini

    Catat Tanggalnya! Forwot Car Of The Year 2025 Siap Digelar Tahun Ini

    JAKARTA – Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) kembali menggelar acara tahunan yaitu Car of The Year 2025, yang akan berlangsung pada 16 Desember 2025 di Live House, Kemang, Jakarta Selatan.

    FORWOT Car of The Year (FCY) 2025 sendiri merupakan upaya wartawan di bidang otomotif dalam mengapresiasi kendaraan yang telah dihadirkan oleh masing-masing pabrikan untuk konsumen di Indonesia. Selain itu, diharapkan dengan adanya FCY 2025 ini dapat menumbuhkan industri otomotif agar lebih baik lagi ke depan.

    Ketua Umum FORWOT, Arie Prasetya, mengatakan FCY adalah event flagship tahunan untuk mencari mobil terbaik setiap periode masa setahun seperti ketentuan yang telah ditetapkan.

    “Penjurian dilakukan secara independen oleh puluhan juri yang merupakan sejumlah jurnalis otomotif berpengalaman,” kata Arie, dalam keterangan resminya yang diterima, Minggu, 15 Desemb

    Pada tahun ini, FCY 2025 akan menghadirkan lima kategori yang akan dimenangkan oleh mobil terbaik di antaranya adalah The Best of Internal Combustion Engine (ICE), The Best of Hybrid, The Best of Plug-in Hybrid EV, The Best of EV dan dari seluruh nominasi tersebut akan ada juga pemenang Best of The Best.

    Project Leader FCY 2025, Audi Surya, mengatakan proses penjurian mulai dengan mengklasifikasi kendaraan berdasarkan segmen powertrain atau teknologi mesin. Hal tersebut didasarkan dengan berkembangnya tren kendaraan yang semakin beragam di pasar saat ini, di mana konsumen diberikan banyak pilihan untuk menunjang aktivitas mereka.

    “Oleh karena itu, klasifikasi berdasarkan subjek ini kami lihat adalah yang paling relevan dan mewakili kondisi pasar otomotif Indonesia,” ungkap Audi Surya.

    Proses penjurian telah dilakukan dengan mendata kendaraan terbaru yang dirilis sejak Juli 2024 lalu hingga Juli 2025 lalu. Terdapat lima puluh kendaraan terbaru yang dirilis secara resmi oleh puluhan pabrikan otomotif yang ada di Indonesia. Selain itu, seluruh kendaraan tersebut juga telah resmi dipasarkan dengan harga resmi dan dikirim ke konsumen dalam periode tersebut.

    Selain kategori di atas, pada ajang FCY 2025 ini juga terdapat beberapa nominasi khusus yang ditujukan kepada kendaraan dan juga pabrikan otomotif yang eksis Tanah Air. Sejumlah penghargaan di nominasi khusus tersebut terdiri dari Best Design, Best Value for Money, Best Aftersales, Best Feature hingga Best Public Relation. Seluruh penghargaan tersebut akan diumumkan secara bersamaan di malam penghargaan FCY 2025.

  • Film Horor Malaysia yang Direkomendasikan, Catat Judulnya!

    Film Horor Malaysia yang Direkomendasikan, Catat Judulnya!

    YOGYAKARTA – Film horor Asia, Indonesia, Jepang atau Thailand umumnya sering dijadikan bahan obrolan. Namun, tahukah Anda, ternyata Malaysia juga punya banyak film horor yang tidak kalah mencekam. Terlebih banyak ceritanya yang berkaitan dengan kepercayaan di Indonesia, mulai dari santet hingga pengobatan melalui ruqyah. Ini dia beberapa film horor Malaysia yang dapat dijadikan referensi tontonan Anda.

    Film Horor Malaysia

    Roh (2019)

    Film horor ini membawa penonton ke dalam sebuah cerita tentang kehidupan keluarga miskin yang tinggal di pinggir hutan. Pemerannya antara lain Farah Ahmad, Mhia Farhana, dan Harith Haziq. Semua berjalan biasa saja hingga mereka bertemu dengan seorang gadis misterius yang tersesat.

    Awalnya gadis ini terlihat polos, tapi kehadirannya perlahan membawa teror psikologis yang membuat suasana semakin mencekam.

    Dengan sentuhan genre horor yang kental, alur lambat yang menegangkan, dan plot twist yang membuat penonton terkejut di akhir, film Roh berhasil meraih rating 6.7/10 di IMDb. Bagi yang penasaran, tonton film ini di Netflix.

    Munafik (2016)

    Disutradarai dan dibintangi oleh Syamsul Yusof, Munafik berkisah tentang Ustaz Adam, seorang pengamal pengobatan Islam yang masih berduka karena kehilangan istrinya setelah kecelakaan tragis.

    Dalam upayanya membantu seorang wanita bernama Maria yang diperankan Nabila Huda, karena dirasuki iblis, ia malah terseret ke dalam kasus ilmu hitam dan santet yang jauh lebih gelap. Film ini berhasil mendapatkan rating 6.3/10 di IMDb. Anda dapat langsung nonton Munafik di Netflix jika ingin merasakan ketegangannya.

    Munafik 2 (2018)

    Setelah film pertamanya sukses, Munafik 2 kembali mengajak penonton kembali mengikuti perjalanan Ustaz Adam, yang lagi-lagi diperankan Syamsul Yusof. Kali ini, ia harus menghadapi Sakinah, sosok wanita misterius yang diperankan Maya Karin, dan memiliki kekuatan jahat yang terasa lebih berbahaya dari sebelumnya.

    Dengan genre horor yang lebih intens, adegan seram yang membuat detak jantung kerja keras, serta efek visual yang jauh lebih meyakinkan karena memiliki budget yang lebih besar, sekuel ini berhasil mempertahankan posisi di hati penonton.

    Tidak heran jika film yang tayang di Netflix ini meraih rating 6.2/10 di IMDb.

    Pontianak Harum Sundal Malam (2004)

    Film horor legendaris ini menampilkan Maya Karin sebagai Meriam, seorang perempuan yang menjadi pontianak (kuntilanak) setelah dibunuh dengan sadis. Kisah balas dendamnya kepada para pembunuhnya, yang dipimpin oleh Marsani (M. Nasir), bernuansakan budaya Melayu yang kental.

    Dengan genre horor dan atmosfer klasik, ditambah akting Maya Karin yang memukau sebagai pontianak misterius, Pontianak Harum Sundal Malam berhasil menduduki rating 6.1/10 di IMDb. Bagi siapa pun yang ingin nostalgia horor tahun 2000-an awal, film ini dapat disaksikan di YouTube.

    Dendam Pontianak (2019)

    Perpaduan antara romance dan horor ini berkisah tentang Mina (Nur Fazura), wanita cantik yang memendam misteri kelam, dan hubungannya dengan Khalid (Remy Ishak). Chemistry keduanya membuat kisah cintanya terbangun cukup kuat, tapi unsur horor supranaturalnya juga tidak kalah kuat.

    Ditampilkan dengan gaya elegan, film ini termasuk kategori horor supranatural yang melankolis sekaligus menyeramkan. Dendam Pontianak dapat Anda tonton di Netflix, dengan rating 5.9/10 di IMDb.

    Highland Tower (2013)

    Dengan genre horor thriller, latar tempat yang real, dan suasana mencekam, Highland Tower berhasil menduduki rating 5.8/10 di IMDb.

    Terinspirasi dari tragedi runtuhnya apartemen Highland Tower pada 1993, film ini menampilkan Kamal Adli dan Betty Banafe sebagai pasangan yang terjebak di lokasi bekas tragedi yang konon masih terkenal angker. Anda dapat menontonnya lewat iflix jika penasaran dengan film ini.

    Malay Regiment (2011)

    Keunikan dari film ini adalah perpaduan sejarah dan horor. Berkisah tentang pasukan Malay Regiment yang masih berjaga bahkan setelah kematian mereka.

    Dibintangi Aman Shah dan Azhari Zain, film dengan horor sejarah ini menghadirkan detail historis yang kental, dibalut suasana mencekam yang membuat bulu kuduk penonton merinding. Dengan rating 5.7/10 di IMDb, film ini cocok bagi Anda yang gemar horor dengan sentuhan patriotisme.

    Jangan Pandang Belakang (2007)

    Afdlin Shauki dan Nasha Aziz berhasil membawakan peran mereka sehingga alurnya tidak terasa klise. Film horor ini memiliki rating 5.6/10 di IMDb dan dapat Anda tonton gratis di YouTube.

    Bercerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru dan mengalami peristiwa supranatural mengerikan, Jangan Pandang Belakang tetap terasa asyik untuk ditonton meski mengangkat tema klasik rumah berhantu.

    Demikianlah ulasan mengenai beberapa film horor Malaysia yang dapat dijadikan referensi. Selamat menonton. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Ferdy Sambo Muncul Lagi Jelang Natal, Berkhotbah kepada Warga Binaan di Lapas Cibinong

    Ferdy Sambo Muncul Lagi Jelang Natal, Berkhotbah kepada Warga Binaan di Lapas Cibinong

    GELORA.CO –  Eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, menuai sorotan di media sosial. 

    Terpidana hukuman penjara seumur hidup kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat, itu terlihat memimpin doa dan khotbah dalam sebuah ibadah persekutuan doa di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Momen tersebut berlangsung pada Sabtu (13/12/2025) dan diikuti oleh ratusan warga binaan. 

    Dalam dokumentasi yang beredar, Ferdy Sambo berdiri di atas mimbar, memipin doa kepada sesama narapidana. 

    Dalam khotbahnya, ia menyinggung soal kebebasan yang tidak selalu berkaitan dengan kondisi fisik melainkan juga spiritual. 

    “Yang bisa kita dapatkan tanpa belenggu fisik maupun spiritual kiranya bersama tuhan kita Yesus Kristus,” kata Ferdy seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial. 

    Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Cibinong terkait kegiatan keagamaan yang diikuti oleh Ferdy Sambo. 

    Sejumlah warganet menanggapi video itu dengan beragam komentar.

    Dari vonis mati jadi seumur hidup

    Mantan jenderal bintang 2 Polri tersebut divonis hukuman mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

    Namun, vonis mati itu dianulir hakim agung.

    Mahkamah Agung (MA) menganulir hukuman mantan jenderal bintang dua Polri itu menjadi penjara seumur hidup.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim MA mempertimbangkan bahwa Sambo telah mengakui kesalahannya.

    “Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan,” demikian pertimbangan hakim dalam salinan putusan yang diterima Kompas.com, Senin (28/8/2023).

    Menurut hakim, Sambo memang terbukti bersalah karena memerintahkan Bharada E menembak Brigadir J. Namun, hal itu dipicu oleh peristiwa di Magelang, Jawa Tengah.

    Peristiwa di Magelang tersebut disebut mengguncang jiwa Sambo karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri keluarga, sehingga ia marah besar kepada Brigadir J.

    Meski tak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang, menurut hakim, hal itu tak dapat menghilangkan perbuatan pidana Sambo.

    “Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi trdakwa dilihat dari segi alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan,” bunyi pertimbangan hakim.

    Tak hanya itu, hakim juga mempertimbangkan karier Sambo di kepolisian selama 30 tahun.

    “Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di Tanah Air,” demikian pertimbangan hakim.

    “Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan judex facti kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup,” lanjut hakim.

  • Ferdy Sambo Muncul Lagi Jelang Natal, Berkhotbah kepada Warga Binaan di Lapas Cibinong

    Ferdy Sambo Muncul Lagi Jelang Natal, Berkhotbah kepada Warga Binaan di Lapas Cibinong

    GELORA.CO –  Eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, menuai sorotan di media sosial. 

    Terpidana hukuman penjara seumur hidup kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat, itu terlihat memimpin doa dan khotbah dalam sebuah ibadah persekutuan doa di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Momen tersebut berlangsung pada Sabtu (13/12/2025) dan diikuti oleh ratusan warga binaan. 

    Dalam dokumentasi yang beredar, Ferdy Sambo berdiri di atas mimbar, memipin doa kepada sesama narapidana. 

    Dalam khotbahnya, ia menyinggung soal kebebasan yang tidak selalu berkaitan dengan kondisi fisik melainkan juga spiritual. 

    “Yang bisa kita dapatkan tanpa belenggu fisik maupun spiritual kiranya bersama tuhan kita Yesus Kristus,” kata Ferdy seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial. 

    Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Cibinong terkait kegiatan keagamaan yang diikuti oleh Ferdy Sambo. 

    Sejumlah warganet menanggapi video itu dengan beragam komentar.

    Dari vonis mati jadi seumur hidup

    Mantan jenderal bintang 2 Polri tersebut divonis hukuman mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

    Namun, vonis mati itu dianulir hakim agung.

    Mahkamah Agung (MA) menganulir hukuman mantan jenderal bintang dua Polri itu menjadi penjara seumur hidup.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim MA mempertimbangkan bahwa Sambo telah mengakui kesalahannya.

    “Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan,” demikian pertimbangan hakim dalam salinan putusan yang diterima Kompas.com, Senin (28/8/2023).

    Menurut hakim, Sambo memang terbukti bersalah karena memerintahkan Bharada E menembak Brigadir J. Namun, hal itu dipicu oleh peristiwa di Magelang, Jawa Tengah.

    Peristiwa di Magelang tersebut disebut mengguncang jiwa Sambo karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri keluarga, sehingga ia marah besar kepada Brigadir J.

    Meski tak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang, menurut hakim, hal itu tak dapat menghilangkan perbuatan pidana Sambo.

    “Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi trdakwa dilihat dari segi alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan,” bunyi pertimbangan hakim.

    Tak hanya itu, hakim juga mempertimbangkan karier Sambo di kepolisian selama 30 tahun.

    “Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di Tanah Air,” demikian pertimbangan hakim.

    “Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan judex facti kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup,” lanjut hakim.

  • Desak Status Bencana Nasional, Anggota DPRD Sumut Ingatkan Nias untuk Pisah dari Indonesia

    Desak Status Bencana Nasional, Anggota DPRD Sumut Ingatkan Nias untuk Pisah dari Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, menyatakan secara tegas bahwa Pulau Nias terancam mengambil sikap politik ekstrem, termasuk keluar dari Provinsi Sumatera Utara, apabila pemerintah pusat tidak segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda Sumut sejak akhir November 2025.

    Laoli menilai, kondisi pascabencana di Nias sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi mampu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas penanganan.

    “Kondisi di Nias sudah darurat. Jika pemerintah pusat terus lamban dan status bencana nasional tidak segera ditetapkan, maka kami akan mendorong Nias untuk pisah dari Provinsi Sumut, bahkan dari Indonesia,” tegas Laoly kepada Waspada.id, Minggu (14/12).

    Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikap Laoli atas video pernyataannya yang beredar luas di media sosial, yang memuat ancaman politik sebagai bentuk tekanan agar pemerintah pusat segera bertindak.

    Laoli mengungkapkan, bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 telah berdampak luas di 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk seluruh wilayah Pulau Nias. Kerusakan meliputi infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta permukiman warga.

    Namun hingga pertengahan Desember 2025, penanganan masih didominasi oleh penyaluran bantuan darurat, bukan rekonstruksi menyeluruh.

    “Seharusnya sekarang sudah masuk tahap rekonstruksi. Tapi yang terjadi, masyarakat masih bergantung pada bantuan. Ini menandakan negara belum hadir secara maksimal,” ujar Laoli.

    Ia menegaskan, keterbatasan anggaran Pemprovsu menjadi kendala utama. Dana yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan skala kerusakan dan luas wilayah terdampak.

    Laoli juga menyoroti buruknya sistem distribusi logistik ke Pulau Nias. Saat ini, pengiriman logistik harus melalui jalur Medan–Padang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Nias melalui jalur laut.

    “Pengiriman barang ke Nias hanya bisa dilakukan sekitar satu kali dalam seminggu. Akibatnya, pasokan terbatas dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis,” katanya.

    Kondisi tersebut, menurut Laoli, menjadi bukti bahwa penanganan bencana berskala besar seperti ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan harus diambil alih oleh pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional.

    Soroti Anggaran BTT

    Desakan serupa sebelumnya juga disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (12/12).

    Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, SH, MH, menyatakan bahwa penanganan banjir belum maksimal karena keterbatasan dana.

    Ia menyinggung data Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprovsu yang sebelumnya disebut mencapai Rp843 miliar, namun kini tersisa sekitar Rp123 miliar.

    “Ke mana sisa dana Rp843 miliar itu? Ini harus diusut. Di sisi lain, pemerintah daerah jelas tidak lagi punya anggaran memadai,” tegas Lamsiang.

    Ia juga mendesak DPRD Sumut agar secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera Utara.

    “Korban meninggal sudah ribuan dan masih ada yang hilang. Tapi belum ada sikap tegas dari pemerintah pusat. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya, didampingi Koordinator Lapangan, Johan Merdeka.

    Laoli menegaskan kembali, ancaman pemisahan wilayah bukanlah tujuan utama, melainkan peringatan keras agar pemerintah pusat segera bertindak cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.

    “Jika negara terus abai, maka jangan salahkan masyarakat Nias jika mengambil sikap politik yang lebih keras,” pungkasnya.

  • ​RRFX Perkuat Ekosistem Trading

    ​RRFX Perkuat Ekosistem Trading

    Jakarta: Platform trading RRFX berupaya memperkuat eskosistem trading. Ekosistem yang kuat dan kolaboratif, diyakini dapat membantu lebih banyak trader mendapatkan pengalaman trading yang aman, cepat, dan stabil.

    Direktur Komersial RRFX Jonny Tjenurdin saat menggelar soft Launching bertema ‘Sinergi Manajemen dan Mitra RRFX’, bersama para mitra sebagai langkah awal memperkenalkan identitas, layanan, dan arah pengembangan perusahaan, Jumat 12 Desember 2025.

    Soft launching ini bukan hanya seremoni peluncuran, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang berbasis sinergi yang positif dengan para mitra dan nasabah.

    “RRFX bukan sekadar platform trading, tetapi mitra pertumbuhan. Kami percaya sinergi antara manajemen dan mitra adalah fondasi utama dalam menghadirkan layanan trading yang semakin inovatif dan dapat dipercaya,” kata Jonny.

    RRFX menekankan pentingnya membangun hubungan kolaboratif yang berkelanjutan. Kehadiran mitra dari berbagai daerah dalam acara ini menjadi bukti kuat bahwa RRFX mengedepankan pendekatan human-centered, di mana kepercayaan dan komunikasi menjadi fokus utama.

    “Ini menjadi momentum penting bagi RRFX dalam membangun ekosistem trading yang lebih kuat, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna,” kata Jonny.

    Para mitra RRFX memiliki kontribusi strategis dalam memperluas jangkauan layanan serta menyediakan edukasi yang berkualitas bagi calon trader di berbagai daerah. Melalui internal gathering ini, RRFX meneguhkan komitmen untuk terus melibatkan mitra dalam pengembangan produk, program edukasi, serta peningkatan kualitas layanan.

    “Mitra adalah ujung tombak kami di lapangan. Melalui sinergi yang kuat, kami yakin dapat membantu lebih banyak trader mendapatkan pengalaman trading yang aman, cepat, dan stabil,” ungkap Jonny.

    Selain memperkenalkan strategi pengembangan perusahaan, RRFX juga memberikan gambaran mengenai sejumlah peningkatan layanan yang akan dinikmati nasabah. Antara lain eksekusi order lebih cepat dan stabil, transparansi transaksi dan biaya, serta dukungan customer service yang responsive

    Selanjutnya fitur layanan tanpa slippage di kondisi pasar tertentu. Kemudian fitur-fitur platform yang lebih mudah dipahami bahkan oleh trader pemula

    Acara ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi langsung antara manajemen RRFX dan para nasabah untuk menyampaikan kebutuhan, masukan, serta harapan mereka terhadap platform ke depan.

    Jonny memastikan internal gathering ini menjadi awal dari rangkaian pengembangan RRFX yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk program edukasi trading, pelatihan mitra, peningkatan sistem teknologi, serta kegiatan komunitas bagi trader di seluruh Indonesia.

    “Ini baru langkah pertama. RRFX akan terus berkembang bersama mitra dan nasabah. Kami percaya bahwa kerja sama ini akan membawa manfaat besar untuk pertumbuhan industri trading di Indonesia,” katanya.

    Jakarta: Platform trading RRFX berupaya memperkuat eskosistem trading. Ekosistem yang kuat dan kolaboratif, diyakini dapat membantu lebih banyak trader mendapatkan pengalaman trading yang aman, cepat, dan stabil.
     
    Direktur Komersial RRFX Jonny Tjenurdin saat menggelar soft Launching bertema ‘Sinergi Manajemen dan Mitra RRFX’, bersama para mitra sebagai langkah awal memperkenalkan identitas, layanan, dan arah pengembangan perusahaan, Jumat 12 Desember 2025.
     
    Soft launching ini bukan hanya seremoni peluncuran, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang berbasis sinergi yang positif dengan para mitra dan nasabah.

    “RRFX bukan sekadar platform trading, tetapi mitra pertumbuhan. Kami percaya sinergi antara manajemen dan mitra adalah fondasi utama dalam menghadirkan layanan trading yang semakin inovatif dan dapat dipercaya,” kata Jonny.
     
    RRFX menekankan pentingnya membangun hubungan kolaboratif yang berkelanjutan. Kehadiran mitra dari berbagai daerah dalam acara ini menjadi bukti kuat bahwa RRFX mengedepankan pendekatan human-centered, di mana kepercayaan dan komunikasi menjadi fokus utama.
     
    “Ini menjadi momentum penting bagi RRFX dalam membangun ekosistem trading yang lebih kuat, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna,” kata Jonny.
     
    Para mitra RRFX memiliki kontribusi strategis dalam memperluas jangkauan layanan serta menyediakan edukasi yang berkualitas bagi calon trader di berbagai daerah. Melalui internal gathering ini, RRFX meneguhkan komitmen untuk terus melibatkan mitra dalam pengembangan produk, program edukasi, serta peningkatan kualitas layanan.
     
    “Mitra adalah ujung tombak kami di lapangan. Melalui sinergi yang kuat, kami yakin dapat membantu lebih banyak trader mendapatkan pengalaman trading yang aman, cepat, dan stabil,” ungkap Jonny.
     
    Selain memperkenalkan strategi pengembangan perusahaan, RRFX juga memberikan gambaran mengenai sejumlah peningkatan layanan yang akan dinikmati nasabah. Antara lain eksekusi order lebih cepat dan stabil, transparansi transaksi dan biaya, serta dukungan customer service yang responsive
     
    Selanjutnya fitur layanan tanpa slippage di kondisi pasar tertentu. Kemudian fitur-fitur platform yang lebih mudah dipahami bahkan oleh trader pemula
     
    Acara ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi langsung antara manajemen RRFX dan para nasabah untuk menyampaikan kebutuhan, masukan, serta harapan mereka terhadap platform ke depan.
     
    Jonny memastikan internal gathering ini menjadi awal dari rangkaian pengembangan RRFX yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk program edukasi trading, pelatihan mitra, peningkatan sistem teknologi, serta kegiatan komunitas bagi trader di seluruh Indonesia.
     
    “Ini baru langkah pertama. RRFX akan terus berkembang bersama mitra dan nasabah. Kami percaya bahwa kerja sama ini akan membawa manfaat besar untuk pertumbuhan industri trading di Indonesia,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)