Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • KPK Serahkan Berkas Jawab Gugatan Praperadilan MAKI yang Minta Bobby Diperiksa

    KPK Serahkan Berkas Jawab Gugatan Praperadilan MAKI yang Minta Bobby Diperiksa

    Jakarta –

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan yang salah satu gugatannya meminta hakim memerintahkan KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution. KPK telah menyerahkan jawaban tertulis terkait gugatan itu.

    “Menerima jawaban dari termohon, silakan,” ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Budi Setiawan, dalam persidangan yang digelar di PN Jaksel, Senin (15/12/2025).

    Pihak KPK kemudian menyerahkan berkas jawaban ke hakim. Hakim lalu menyebut sidang dilanjutkan Selasa (16/12) dengan agenda pembuktian saksi.

    “Cukup ya? Sidang kita tunda besok, hari Selasa, tanggal 16 (Desember). Pembuktian saksi dan surat dari pemohon jam setengah 10,” jelasnya.

    Dalam berkas jawaban yang dilihat detikcom, KPK mengaku tak memanggil Bobby karena majelis hakim tidak pernah memerintahkan secara eksplisit agar KPK menghadirkan Bobby di persidangan. Menurut KPK, tak ada pengabaian dari perintah hakim.

    “Bahwa sampai dengan tahapan persidangan pembacaan tuntutan, Majelis Hakim tidak pernah mengulangi, menegaskan kembali, ataupun mengeluarkan penetapan/perintah lanjutan yang secara eksplisit mewajibkan termohon untuk menghadirkan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai saksi sebagaimana didalilkan oleh pemohon, sehingga tidak ada dasar hukum ataupun kebutuhan pembuktian yang mengharuskan termohon memanggil atau menghadirkan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam persidangan,” demikian isi dokumen yang diserahkan KPK seperti dilihat detikcom.

    Sebelumnya, MAKI mengajukan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumut. MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terkait kasus tersebut.
    Permohonan praperadilan

    Permohonan praperadilan yang diajukan MAKI teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).

    Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyidikan kasus korupsi jalan di Sumut diduga dihentikan karena KPK tidak pernah memeriksa Bobby sebagai saksi di tahap penyidikan. MAKI juga menuding KPK telah mengabaikan atau tidak menjalankan perintah Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby sebagai saksi di persidangan terdakwa Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting.

    “Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi,” ujar Boyamin.

    MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK menghadirkan Rektor USU Muryanto Amin dalam persidangan Topan Ginting. MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK membawa bukti uang Rp 2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan sebagai penebusan kesalahan karena tidak dicantumkannya dalam surat dakwaan Topan Ginting.

    “Muryanto Amin yang dipanggil dua kali tidak hadir juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit Rp 2,8 miliar yang hasil OTT (operasi tangkap tangan). Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, Kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan sebagainya,” ujar Boyamin.

    “Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHAP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah:

    – Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
    – Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
    – Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
    – M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
    – M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

    Akhirun telah divonis 2,5 tahun penjara dan Rayhan telah divonis 2 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Sementara, tiga orang lainnya masih dalam proses persidangan.

    Halaman 2 dari 2

    (tsy/haf)

  • Kabar Duka, Pebalap Ahwin Sanjaya Meninggal Dunia usai Insiden di Sirkuit

    Kabar Duka, Pebalap Ahwin Sanjaya Meninggal Dunia usai Insiden di Sirkuit

    Jakarta –

    Kabar duka datang dari dunia balap Indonesia. Pebalap asal Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), Awhin Sanjaya, meninggal dunia usai mengalami insiden kecelakaan dalam ajang Sumatera Cup Prix (SCP) 2025 di Jambi.

    Mengutip detikSulsel, Awhin meninggal ketika mengikuti final SCP 2025 di Zabaq National Circuit, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu (14/12). Awhin diduga dilindas usai terjatuh di lintasan. Ahwin sendiri turun di kelas Bebek 2T Standar 125 cc Open bersama tim SWR Tuan Muda Catam Solid R22 Racetech BKRT Chans Racing.

    “Dia jatuh saat balapan di Sumatera, kemudian ada beberapa pebalap lainnya dari yang ikut melindas,” kata keluarga almarhum, Muhaemina kepada detikSulsel (14/12).

    Sebagai informasi, Ahwin Sanjaya merupakan pebalap nasional hasil binaan Astra Honda Racing Team (AHRT). pebalap kelahiran 1998 itu juga mencicipi level balapan internasional melalui ajang Asian Road Racing Championship (ARRC) sejak 2017. Ahwin juga jadi runner-up AP250 2019 dan musim ini dia berlaga di ARRC kelas UB150.

    Meninggalnya Ahwin pun turut mendapat perhatian ARRC. Melalui media sosial Instagram resminya, ARRC mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ahwin Sanjaya.

    “Seluruh keluarga Asia Road Racing Championship (ARRC) sangat sedih atas meninggalnya pebalap tercinta kami, Awhin Sanjaya”.

    “Awhin tak hanya pesaing sengit di trek, tetapi juga sosok yang dihormati di paddock. Keterampilan, passion, dan sikap positifnya meninggalkan banyak kesan pada semua orang yang mengenalnya”.

    “Belasungkawa tulus kami ucapkan kepada keluarga Awhin, teman-temannya, timnya, dan seluruh komunitas olahraga motor Indonesia selama masa yang sulit ini. Dia akan dikenang sebagai juara sejati dan inspirasi bagi banyak orang”.

    “Beristirahatlah dalam damai, Awhin. Kamu akan sangat dirindukan”.

    (lua/dry)

  • Pesawat A400M Kedua TNI AU Rampungkan Uji Terbang di Spanyol

    Pesawat A400M Kedua TNI AU Rampungkan Uji Terbang di Spanyol

    Jakarta, Beritasatu.com – Pesawat angkut militer A400M MRTT kedua milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) telah menyelesaikan tahapan uji terbang di fasilitas Airbus San Pablo, Seville, Spanyol, pada Rabu (12/12/2025). Uji terbang ini menjadi bagian penting dari proses akhir produksi sebelum pesawat dikirim ke Indonesia.

    Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas dan kesiapan pesawat yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, menyatakan bahwa penerbangan uji ini menandai kemajuan signifikan dalam pemenuhan alutsista strategis TNI AU.

    “Penerbangan ini merupakan tahap penting dalam proses produksi pesawat kedua yang dipesan pemerintah Indonesia untuk mendukung operasional TNI AU,” ujarnya dalam keterangan resmi TNI AU pada Senin (15/12/2025).

    Menurut I Nyoman, pesawat lepas landas pada pukul 11.45 waktu setempat dan mendarat kembali dengan aman pada pukul 16.45 waktu setempat. Selama uji terbang, pesawat dikendalikan oleh kru penguji Airbus yang terdiri atas pilot utama Jonathan Taylor, Flight Officer Julian Castaño, Flight Test Engineer Javier Moreno, Load Master Juan Carlos Rojo, serta Test Flight Engineer Jose Carlos Cañete.

    Kegiatan uji terbang tersebut turut disaksikan oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Madrid Kolonel Pnb Agus Dwi Aryanto, bersama tim perwakilan teknis, serta pilot dan loadmaster TNI AU yang sedang menjalani program pelatihan di Spanyol.

    I Nyoman berharap keikutsertaan personel TNI AU dalam rangkaian kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman teknis dan operasional pesawat A400M. Pesawat tersebut diharapkan siap dioperasikan secara optimal saat tiba dan mulai bertugas di Indonesia.

  • Apple dan WWF Indonesia Kolaborasi Jaga Bukit Tigapuluh di Sumatra, Begini Caranya

    Apple dan WWF Indonesia Kolaborasi Jaga Bukit Tigapuluh di Sumatra, Begini Caranya

    Liputan6.com, Jakarta – Apple memperluas komitmen mereka untuk menjaga lingkungan di Indonesia. Kali ini, perusahaan bermitra dengan WWF (World Wild Fund) Indonesia untuk melindungi lanskap Bukti Tigapuluh di Sumatra.

    Dikenal sebagai salah satu hutan hujan tropis dataran rendah terakhir di Pulau Sumatra, kawasan ini menjadi rumah bagi satwa langka seperti gajah Sumatra, harimau Sumatra, dan orangutan.

    Pengumuman kerja sama ini juga menjadi bagian upaya jangka panjang perusahaan berbasis di Cupertino tersebut dalam mendukung konservasi berbasis teknologi dan komunitas.

    Dijelaskan, selama satu dekade terakhir ini Bukit Tigapuluh sudah menjadi fokus konservasi WWF Indonesia bersama mitra lokal, termasuk sejumlah masyarakat adat berperang aktif menjaga kelestarian hutan.

    Lewat kolaborasi ini, Apple fokus dalam dua hal. Pertama adalah program Eyes on the Forest, di mana ini adalah sistem pemantauan kejahatan kehutanan memanfaatkan citra satelit, intelijen lokal, serta patroli di lapangan.

    Program ini juga bertujuan mendeteksi aktivitas pembalakan liar sekaligus memperkuat koordinasi antar staf taman nasional, pemerintah daerah, dan komunitas setempat.

    Kedua adalah pemantauan satwa liar melalui camera trap survey di seluruh lanskap Bukit Tigapuluh. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi populasi satwa Sumatra, meminimalkan konflik manusia dan satwa.

    Tak hanya itu, fokus ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi wilayah membutuhkan restorasi habitat dan peningkatan pengelolaan.

    “Kami bangga dapat mendukung pekerjaan penting WWF-Indonesia untuk restorasi lanskap Bukit Tigapuluh di Sumatra, dan membantu melindungi masyarakat serta satwa liar bergantung pada ekosistem berharga ini,” kata Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives Apple, baru-baru ini.

    Menurut Lisa, kolaborasi dengan mitra lokal menjadi kunci keberhasilan konservasi jangka panjang. Perusahaan menilai, pendekatan melibatkan komunitas adat dan masyarakat sekitar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan keberlanjutan sosial.

    Hal serupa diungkap oleh WWF Indonesia. CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda menilai, Bukit Tigapuluh sebagai aset keanekaragaman hayati global sangat krusial.

    “Lanskap Bukit Tigapuluh merupakan harta karun keanekaragaman hayati global, rumah bagi beberapa spesies paling ikonik dan terancam punah di dunia,” ujar Aditya. “Kemitraan dengan Apple menunjukkan kekuatan kolaborasi dalam memajukan pekerjaan penting yang dilakukan oleh tim kami dan masyarakat adat setempat di lapangan.”

    Kemitraan ini juga sejalan dengan target besar Apple untuk menjadi perusahaan carbon neutral pada akhir dekade ini. Perusahaan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 75 persen dibandingkan baseline tahun 2015 di seluruh jejak operasional perusahaan.

  • Tinjau Sekolah Rakyat, Mensos Dorong Kota Probolinggo Jadi Percontohan Nasional

    Tinjau Sekolah Rakyat, Mensos Dorong Kota Probolinggo Jadi Percontohan Nasional

    Probolinggo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jalan PPI Nomor 01, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Kunjungan tersebut untuk memastikan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai target.

    Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa persiapan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo telah dilakukan jauh sebelum kegiatan belajar dimulai. Bersama Wali Kota Probolinggo, ia bahkan turun langsung mendatangi rumah orang tua calon siswa.

    “Sejak awal kami melihat langsung kesiapan calon siswa dan orang tuanya. Setelah berjalan lebih dari empat bulan, saya melihat proses belajar mengajar berkembang dengan baik,” ujar Gus Ipul.

    Ia mengakui, pada tahap awal pelaksanaan, Sekolah Rakyat dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari adaptasi siswa hingga keterbatasan sarana prasarana. Namun seiring waktu, koordinasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dinilai semakin solid.

    “Kalau dibandingkan dengan empat atau lima bulan lalu, kondisinya jauh lebih baik. Masalah air bersih, listrik, dan fasilitas masih ada, tetapi terus diupayakan penyelesaiannya. Kami berharap tahun depan Sekolah Rakyat ini sudah bisa menempati gedung permanen,” katanya.

    Secara nasional, Kementerian Sosial menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di 166 titik. Setiap kabupaten dan kota ditargetkan minimal memiliki satu Sekolah Rakyat, dengan evaluasi pelaksanaan dilakukan secara rutin.

    “Evaluasi dilakukan setiap hari dan setiap minggu. Secara umum, pelaksanaannya berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

    Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk menjaga kualitas Sekolah Rakyat agar dapat menjadi percontohan bagi daerah lain.

    “Kami siap jika Kota Probolinggo dijadikan rujukan atau lokasi studi banding. Sekolah Rakyat ini memang sangat dibutuhkan dan harus dijaga kualitasnya,” ujarnya.

    Ia juga menyebutkan, meski kunjungan Menteri Sosial disampaikan secara mendadak, seluruh perangkat sekolah dapat langsung bersiaga.

    “Semuanya siap dalam waktu singkat. Ini menunjukkan keseriusan semua pihak,” katanya.

    Saat ini, Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo menampung 95 siswa. Pemerintah kota berencana menambah jumlah peserta didik sekitar 100 siswa lagi, sembari menunggu pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di lokasi baru. [ada/aje]

  • Pasar Induk Kramat Jati Kebakaran, IKAPPI Sebut Alarm Keamanan Pasar Jelang Nataru

    Pasar Induk Kramat Jati Kebakaran, IKAPPI Sebut Alarm Keamanan Pasar Jelang Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) atau IKAPPI DKI Jakarta menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di area los pepaya Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.  Ketua IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin, mengatakan pasar induk kramat jati kebakaran menjadi pengingat penting aspek keamanan pasar rakyat masih harus diperkuat, terlebih menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) di mana aktivitas perdagangan meningkat signifikan.

    “IKAPPI DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Manajer Pasar Induk Kramat Jati, Bapak Agus Lamun, serta Kapolres Jakarta Timur terkait kondisi terkini di lapangan,” kata Miftahudin dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan komunikasi tersebut, situasi pascakebakaran berangsur membaik, kondusif, dan aktivitas pasar secara bertahap kembali berjalan.

    Momentum Nataru menempatkan pasar tradisional sebagai garda terdepan distribusi pangan. Oleh karena itu, keamanan pasar tidak boleh dipandang sebagai persoalan insidental, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan ketenangan masyarakat.

    IKAPPI DKI Jakarta menilai, penanganan kebakaran harus dibarengi dengan langkah pencegahan yang nyata agar kejadian serupa tidak terulang, khususnya saat intensitas aktivitas pasar meningkat.

    Usulan IKAPPI 

    Salah satu hal mendasar yang perlu segera diperkuat adalah ketersediaan dan kesiapsiagaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap pasar, dengan penempatan yang mudah dijangkau dan kondisi yang siap pakai. 

    “Selain itu, pengecekan rutin instalasi listrik pasar menjadi kebutuhan mendesak guna meminimalkan risiko korsleting,” ujarnya.

    IKAPPI DKI Jakarta mendorong penyediaan APAR aktif dan layak pakai di setiap blok dan los pasar, pemeriksaan dan perawatan berkala instalasi listrik pasar.Kemudian penguatan standar keselamatan pasar sebagai bentuk perlindungan pedagang dan konsumen.

    “IKAPPI DKI meyakini bahwa pasar yang aman adalah syarat utama pasar yang kuat. Pencegahan sejak dini menjadi kunci agar aktivitas perdagangan jelang Nataru berjalan lancar, aman, dan memberi rasa tenang bagi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.

     

  • IHSG Diproyeksi Tembus 9.000, OJK: Perlu Diimbangi Kewaspadaan

    IHSG Diproyeksi Tembus 9.000, OJK: Perlu Diimbangi Kewaspadaan

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai optimisme pasar terhadap proyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 9.000 pada akhir tahun perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap volatilitas pasar.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, kinerja IHSG tidak terlepas dari kondisi makroekonomi nasional yang masih terjaga, termasuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan.

    “OJK melihat penguatan IHSG sepanjang 2025 didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang relatif solid, termasuk pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan stabilitas sektor keuangan,” ujar Inarno dalam keterangan resmi, Minggu, 14 Desember.

    Meski demikian, Inarno menegaskan pergerakan IHSG juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dinamika global dan sentimen pasar dinilai berpotensi memicu fluktuasi dalam jangka pendek.

    “Pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh dinamika global dan sentimen pasar,” katanya.

    Karena itu, menurut Inarno, optimisme pelaku pasar perlu disertai dengan pengelolaan risiko yang baik, terutama dalam menghadapi potensi volatilitas jangka pendek.

    “Optimisme terhadap pasar tetap perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap volatilitas jangka pendek serta pengelolaan risiko yang baik oleh investor,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa IHSG berpeluang menembus level 9.000 pada akhir tahun 2025, bahkan berpotensi mencapai 32.000 dalam jangka panjang.

    Purbaya menjelaskan, setiap pernyataan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan dicermati pelaku pasar dan tercermin dalam keputusan portofolio investasi.

    Ia juga mengakui masih adanya fenomena saham gorengan yang dapat menimbulkan distorsi terhadap pergerakan indeks, terutama akibat kenaikan harga yang bersifat artifisial.

    Meski begitu, Purbaya tetap optimistis karena masih banyak saham dengan fundamental kuat dan kapitalisasi pasar besar yang menjadi penopang utama IHSG.

    “Makanya indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya ke saya IHSG bagaimana? To the moon saya bilang. Akhir tahun ini berapa? 9.000,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa, 28 Oktober.

    Lebih lanjut, Purbaya memperkirakan IHSG berpotensi menembus level 32.000 dalam kurun waktu sekitar 10 tahun ke depan, dengan catatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan tetap terjaga.

  • Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China merupakan negara  dengan populasi terbesar di dunia. Keduanya memiliki sikap berbeda terhadap satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk.

    Pemerintah Indonesia saat ini sangat bergantung dengan konektivitas satelit, baik Satria-1 maupun Starlink, dalam berkomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi.

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Berbeda dengan Indonesia, pemerintah China saat ini justru tengah memikirkan cara untuk memadamkan satelit Starlink. Mereka khawatir Starlink hanya akan membuat kericuhan pada masa mendatang karena mereka dapat mengendalikan informasi lewat konektivitas satelit.

    Peneliti di China tengah menjajal metode baru untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan. 

    Berdasarkan studi terbaru, China diperkirakan membutuhkan ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

    Melansir dari Dark Reading Kamis (11/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

    Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

    Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

    Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

    Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

    “Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

    Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik. 

    Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

    Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

    Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

    “Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

    Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik “zona abu-abu” yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

    Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

    Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

    Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

    “Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan terkait alasan tertundanya pengenaan pajak karbon meski ketentuan tentang pajak tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021. 

    Usut punya usut, BPK menyimpulkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal yang kini berubah menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyusun Peta Jalan Pajak Karbon. Kemenkeu juga seolah ‘angkat tangan’ dalam proses penyusunan peta jalan tersebut dengan mengungkapkan 4 alasannya kepada BPK.

    Adapun kesimpulan itu diperoleh BPK setelah mengkaji UU HPP yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat dua pengaturan pajak karbon dalam bentuk PMK. Dua aturan yang seharusnya terbit itu antara lain, tata cara pengenaan pajak karbon serta terkait tarif dan dasar pengenaan pajak karbon.

    Namun, sesuai amanat UU HPP tersebut, penyusunan dua PMK tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Peta Jalan Pajak Karbon. Persoalannya, hingga saat itu peta jalan pajak karbon belum ada bentuk alias wujudnya.

    DJSEF yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Peta Jalan Pajak Karbon dan Rancangan PMK (RPMK) tentang tarif dan dasar pengenaan pajak karbon masih mengalami kendala, kendati saat ini umur UU HPP telah mencapai 4 tahun. 

    “Berdasarkan hasil wawancara BKF (DJSEF) masih mematangkan dan menyempurnakan kerangka konseptual Peta Jalan Pajak Karbon serta naskah akademis pendukung. Naskah akademis tersebut menjelaskan isu-isu utama yang sedang diformulasikan, justifikasi regulasi yang diusulkan, dan dampak yang diharapkan dari regulasi yang diusulkan,” tulis dokumen audit yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    BPK menyebutkan bahwa DJSEF dan DJP sudah menyiapkan hasil draf PMK. Namun draf itu masih perlu ditinjau ulang sesuai peta jalan pajak karbon, “Selain itu, BKF belum dapat menetapkan target waktu terkait penyelesaian penyusunan Peta Jalan Pajak Karbon.”

    Adapun dalam konfirmasi ke Kemenkeu, BPK juga memperoleh jawaban bahwa tujuan utama penerapan pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

    Oleh karena itu, RPMK tersebut akan diselesaikan setelah BKF memastikan terlebih dahulu kesiapan dari seluruh pelaku ekonomi, menjamin tercapainya prinsip polluters pay principle, serta memastikan untuk mendukung tercapainya NDC (nationally determined contribution).

    4 Kendala Kemenkeu

    BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan kebijakan terkait pungutan pajak karbon.

    Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan  ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

    Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

    Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan  Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat  Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

    Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan  NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

    Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.

  • BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan terkait alasan tertundanya pengenaan pajak karbon meski ketentuan tentang pajak tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021. 

    Usut punya usut, BPK menyimpulkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal yang kini berubah menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyusun Peta Jalan Pajak Karbon. Kemenkeu juga seolah ‘angkat tangan’ dalam proses penyusunan peta jalan tersebut dengan mengungkapkan 4 alasannya kepada BPK.

    Adapun kesimpulan itu diperoleh BPK setelah mengkaji UU HPP yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat dua pengaturan pajak karbon dalam bentuk PMK. Dua aturan yang seharusnya terbit itu antara lain, tata cara pengenaan pajak karbon serta terkait tarif dan dasar pengenaan pajak karbon.

    Namun, sesuai amanat UU HPP tersebut, penyusunan dua PMK tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Peta Jalan Pajak Karbon. Persoalannya, hingga saat itu peta jalan pajak karbon belum ada bentuk alias wujudnya.

    DJSEF yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Peta Jalan Pajak Karbon dan Rancangan PMK (RPMK) tentang tarif dan dasar pengenaan pajak karbon masih mengalami kendala, kendati saat ini umur UU HPP telah mencapai 4 tahun. 

    “Berdasarkan hasil wawancara BKF (DJSEF) masih mematangkan dan menyempurnakan kerangka konseptual Peta Jalan Pajak Karbon serta naskah akademis pendukung. Naskah akademis tersebut menjelaskan isu-isu utama yang sedang diformulasikan, justifikasi regulasi yang diusulkan, dan dampak yang diharapkan dari regulasi yang diusulkan,” tulis dokumen audit yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    BPK menyebutkan bahwa DJSEF dan DJP sudah menyiapkan hasil draf PMK. Namun draf itu masih perlu ditinjau ulang sesuai peta jalan pajak karbon, “Selain itu, BKF belum dapat menetapkan target waktu terkait penyelesaian penyusunan Peta Jalan Pajak Karbon.”

    Adapun dalam konfirmasi ke Kemenkeu, BPK juga memperoleh jawaban bahwa tujuan utama penerapan pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

    Oleh karena itu, RPMK tersebut akan diselesaikan setelah BKF memastikan terlebih dahulu kesiapan dari seluruh pelaku ekonomi, menjamin tercapainya prinsip polluters pay principle, serta memastikan untuk mendukung tercapainya NDC (nationally determined contribution).

    4 Kendala Kemenkeu

    BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan kebijakan terkait pungutan pajak karbon.

    Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan  ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

    Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

    Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan  Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat  Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

    Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan  NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

    Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.