Negara: Indonesia

ASDP Prediksi Puncak Arus Libur Nataru Dimulai 23-24 Desember 2025

Jakarta –

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi puncak arus pergerakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 bakal terjadi pada 23-24 Desember 2025. Sementara itu Direktur Operasi dan Transformasi, Rio Theodore Natalianto Lasse, mengatakan peningkatan pergerakan penumpang dan kendaraan mulai terjadi pada 19 Desember 2025.

“Pergerakan diprediksi tetap tinggi selama Hari Raya Natal dan masa cuti bersama, terlebih setelah pemerintah menetapkan libur panjang mulai 26 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” ujar Heru dalam paparannya di Media Gathering Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Rio memprediksi puncak arus libur Tahun Baru bakal terjadi pada 30-31 Desember 2025. Sedangkan arus balik diproyeksikan memuncak pada 2-3 Januari 2026. Untuk periode Nataru 2025-2026, ASDP memproyeksikan jumlah perjalanan (trip) akan meningkat 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Prediksi puncak pergerakan libur Tahun Baru itu tanggal 30-31 Desember, dan prediksi puncak pergerakan arus balik itu adalah tanggal 2 dan 3 Januari 2026. Prediksi kami di 2025-2026 untuk trip mengalami peningkatan 5,4%” katanya lanjut.

Rio mengelaborasi, terdapat 15 lintasan pantauan nasional ASDP yang diprediksi akan terjadi pergerakan mencapai 20.943 trip, dengan jumlah penumpang lebih dari 547 ribu orang dan kendaraan melampaui 868 ribu unit selama periode libur Nataru.

“Untuk (jumlah) penumpang naik 4,3%, dan kendaraan itu naik 8,9%. Yang paling tinggi kalau kita lihat adalah kendaraan roda dua, itu kenaikannya sampai 15,2%. Kemudian truk 7,4%, (kendaraan) roda empat kendaraan kecil itu naik 5,9%. Bus itu naik 5%. Overall, semuanya mengalami peningkatan,” paparnya.

Rio menyampaikan, kapasitas dan keandalan kapal pada saat periode puncak Nataru juga akan ditambah. Penambahan kapasitas berbeda di tiap pelabuhan.

“Merak-Bakauheni dari 28 kapal menjadi 33 kapal per hari dengan daya serap 31 ribu kurang lebih kendaraan kecil. Kemudian, Ketapang-Gilimanuk dari 28 kapal menjadi 34 kapal per hari dengan daya serap kurang lebih 15 ribu kendaraan kecil per hari,” tutup Rio.

(eds/eds)

15/12/2025 13:17
Bos BYD Berharap Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Bisa Naik 2 Kali Lipat

Jakarta –

Bos BYD terkesan dengan pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia yang begitu cepat. Tahun ini, pasar mobil listrik di Indonesia sudah menembus dua digit alias 12%. Harapannya, tahun depan penjualan mobil listrik di Indonesia bisa meningkat lagi, jadi 25%, atau meningkat dua kali lipat.

“Perkembangan EV di Indonesia sangat luar biasa dan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan pasar mobil listrik tercepat di kawasan,” ujar Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao dalam acara media gathering di Bogor belum lama ini.

Eagle memang sangat terkesan dengan pertumbuhan penjualan mobil listrik di Indonesia. Kata Eagle, dengan dukungan insentif dari pemerintah, banderol mobil listrik jadi terjangkau, sehingga banyak konsumen yang mampu membeli kendaraan tanpa emisi tersebut. Eagle pun membandingkannya dengan pasar di negaranya, China.

“Bayangkan dari 2% ke 12% hanya perlu dua tahun, padahal di pasar China sendiri kami butuh setidaknya 8 tahun buat mencapai itu. Maka, kita apresiasi pasar domestik (Indonesia) karena dukungan pemerintah dan teman-teman semua kita dapat mencapai ini,” terang Eagle.

Dari 12% market share mobil listrik saat ini, sebanyak 25% tersebar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kata Eagle, setiap 5 mobil di Jabodetabek, 1 mobil merupakan BEV (mobil listrik full baterai).

Secara akumulatif, BYD Indonesia telah menjual sebanyak 47.300 unit dari Januari sampai November 2025. BYD Indonesia juga memecahkan rekor penjualan beberapa bulan terakhir sebanyak 10 ribu unit per bulan. BYD juga mengklaim menguasai lebih dari 57% market share mobil listrik full baterai di Indonesia.

Lebih dari itu, BYD kini juga merangsek ke papan atas sebagai salah satu merek mobil terlaris di Indonesia. Bahkan, penjualan BYD bisa mengungguli merek-merek Jepang seperti Mitsubishi, Suzuki, dan Honda. Eagle juga berharap pasar mobil listrik secara umum bisa naik dua kali lipat di tahun depan, meski belum ada kejelasan insentif.

“12% adalah pencapaian untuk tahun ini. Kami berharap pasar mobil listrik bisa mencapai 25% di tahun depan,” tambahnya lagi.

“Pada 2026, tentunya kami membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah terkait perpanjangan insentif untuk EV (mobil listrik),” terang Eagle.

(lua/dry)

15/12/2025 13:12
Polisi Duduki 17 Jabatan Sipil Dinilai Tak Langgar Putusan MK

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra, menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penempatan anggota Polri di 17 jabatan sipil tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini sekaligus menjadi pembelaan DPR terhadap kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) hanya membatalkan frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”.

“Yang dibatalkan MK itu hanya frasa ‘tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’, sedangkan penugasan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut tidak dibatalkan,” kata Soedeson saat dihubungi, Senin (15/12/2025).

Menurut Soedeson, pembatalan frasa tersebut tidak serta-merta menghapus ketentuan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Ia merujuk pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mencontohkan penugasan anggota Polri di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang dinilai penting untuk mempercepat koordinasi antaraparat penegak hukum lintas negara. “Kalau terjadi kasus di luar negeri, misalnya di Kamboja atau Arab Saudi, bagaimana cara kita bisa cepat menolong warga negara kita di sana tanpa koordinasi yang kuat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani Perpol Nomor 10 Tahun 2025 pada 9 Desember 2025 dan mengundangkannya sehari kemudian. Aturan tersebut mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk pada 17 kementerian dan lembaga negara.

Dalam ketentuannya, anggota Polri yang ditugaskan pada jabatan sipil wajib melepaskan jabatan struktural di kepolisian. Perpol ini juga menegaskan penugasan hanya dapat dilakukan pada jabatan yang berkaitan dengan fungsi kepolisian serta atas permintaan dari instansi terkait.

15/12/2025 13:12
Begini Antisipasi Bandara Soekarno-Hatta Hadapi Cuaca Buruk

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut cuaca buruk masih akan terjadi dengan puncaknya pada Februari 2026.

General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan, guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan pada Desember, PT Angkasa Pura Indonesia telah melakukan berbagai langkah antisipasi.

Menurutnya, seluruh fasilitas bandara telah melalui pengecekan menyeluruh, termasuk uji kelistrikan terhadap sistem daya utama dan cadangan yang dipastikan berfungsi optimal.

“Kami juga mengaktifkan serta menambah pompa di titik-titik rawan genangan. Sebanyak 10 unit pompa floating dengan kapasitas 3.000 liter per menit ditambahkan, selain 12 hingga 15 pompa yang telah disiagakan di seluruh area rawan genangan Bandara Soekarno-Hatta,” ungkap Heru.

Selain itu, penebalan personel keamanan dilakukan di seluruh perimeter dan area strategis bandara. Kesiapan fasilitas juga dipastikan, baik di area nonterminal maupun di dalam terminal penumpang.

“Secara umum kami pastikan seluruh fasilitas dalam kondisi siap. Kami berharap periode Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa bandara,” tambahnya.

Pada periode Nataru tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta juga menerima pengajuan 688 extra flight, yang terdiri dari 375 penerbangan kedatangan dan 313 penerbangan keberangkatan.

Manajemen Bandara Soekarno-Hatta mengimbau para calon penumpang untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas, cuaca, maupun antrean saat proses check-in, sehingga proses keberangkatan dan kedatangan dapat berjalan lebih lancar selama libur Nataru.

Berdasarkan prediksi, puncak arus libur Natal 2025 diperkirakan terjadi pada Minggu (25/12/2025) dengan pelayanan 1.146 penerbangan dan 194.269 penumpang, meningkat 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, puncak arus libur diperkirakan mulai terasa sejak 21 Desember 2025.

Adapun puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada Minggu (28/12/2025) dengan 1.141 penerbangan atau naik 5,9%, serta melayani 181.886 penumpang, meningkat signifikan sebesar 14,1% dibandingkan periode Nataru sebelumnya.

Sementara untuk puncak arus balik, diperkirakan terjadi pada Minggu (4/1/2026) dengan 1.144 penerbangan atau naik 7,4%, serta 184.908 penumpang, melonjak 15,5% dari tahun lalu.

15/12/2025 13:12
Ahmad Ali Rindu Anggota DPRD PSI DKI yang Berani Kritisi Pemerintah Megapolitan 15 Desember 2025

Ahmad Ali Rindu Anggota DPRD PSI DKI yang Berani Kritisi Pemerintah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyampaikan kritik keras terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PSI DKI Jakarta yang dinilai kehilangan keberanian dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)
PSI
DKI Jakarta di Grand Sahid Jakarta, Minggu (14/12/2024).
Ahmad Ali
menegaskan, ia merindukan sosok
anggota DPRD
PSI Jakarta yang berani bersuara dan tidak takut mengkritik kebijakan yang keliru demi kepentingan rakyat.
“Saya rindu anggota DPRD PSI Jakarta yang dulu. Yang berani bersuara, tidak takut mengkritik kebijakan yang keliru, dan benar-benar berdiri membela kepentingan rakyat,” tegas Ahmad Ali di hadapan peserta Rakorwil.
Menurutnya, sejak awal berdiri, PSI kuat di DKI Jakarta karena kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut lahir bukan dari kompromi politik, melainkan dari sikap tegas PSI yang berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah, bahkan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Qolbina mengingatkan bahwa PSI Jakarta pernah mencetak preseden penting dalam politik nasional dengan memecat kader yang terindikasi korupsi, sebuah langkah yang jarang dilakukan partai lain.
“Apa artinya kita punya anggota dewan, kalau mereka tidak berani mengkritik persoalan yang nyata terjadi di masyarakat? DPRD itu
wakil rakyat
, bukan perpanjangan tangan kekuasaan,” ujar Ahmad Ali.
Ia menegaskan, kehilangan keberanian sama artinya dengan kehilangan identitas PSI. Jika hal itu terjadi, PSI akan kehilangan alasan keberadaannya di tengah publik.
Dalam arahannya, Ahmad Ali juga menekankan target politik PSI untuk memenangkan pertarungan di DKI Jakarta pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.
“Kita sudah punya modal. Setiap pemilu, PSI selalu mendapatkan kursi jika lolos. Artinya, dukungan itu nyata. Tinggal kita jaga dan perkuat,” katanya.
Ia mengingatkan kembali janji para pendiri PSI untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui politik yang bersih dan berani. Perjuangan tersebut, belum selesai dan justru sedang berada di fase penentuan.
Dalam konteks sosial dan keagamaan, Ahmad Ali menegaskan sikap PSI yang inklusif dan terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak.
“PSI jangan pernah jauh dari kelompok agama. Dengarkan kritik, benahi diri, jangan anti-masukan. Koreksi itu penting agar kita jadi lebih baik,” ujarnya.
Namun, ia memberi batasan tegas terkait hubungan PSI dengan tokoh agama. Kiai dan ulama boleh dijadikan sebagai guru dan sumber nilai, tetapi agama tidak boleh dijadikan alat politik untuk meraih kemenangan.
“Jadikan kiai dan ulama sebagai guru, sebagai sumber nilai dan etika. Tapi jangan pernah menjadikan agama sebagai alat politik untuk meraih kemenangan,” tegasnya.
Ahmad Ali menutup arahan dengan mengajak seluruh kader PSI Jakarta untuk kembali pada akar perjuangan, yaitu keberanian, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.
“Harapan masyarakat dititipkan kepada kita. Jangan dikhianati. Jangan kehilangan jati diri. Di situlah kekuatan PSI,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 13:07
Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

Jakarta –

Sejumlah anak usaha di sektor maritim, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dikabarkan bakal merger. Soal ini, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut soal kabar tersebut.

Heru bilang, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah lantaran keputusan ini turun dari Danantara. Ia bilang, kabar yang ia terima soal merger ini justru juga mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik.

“Kita tentunya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Danantara. Tetapi, memang sampai saat ini kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik,” ujar Heru saat ditemui di acara Media Briefing Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Heru menyebutkan, beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik meliputi PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, PT Pelindo, dan PT Pos Indonesia. Heru mengaku, pembahasan soal merger ini sudah lama belum ada kelanjutan sejak terakhir kali dibahas.

“Ada ASDP, Pelni, Pelindo, dan kalau tidak salah PT Pos Indonesia. Ini kita belum mendapatkan update lanjutannya. Kami sebagai perusahaan BUMN tentu juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Apapun bentuknya, seperti apa, kita akan mengikuti,” tambahnya.

“Terakhir sudah lama sekali. Kita masih menunggu nanti update dari Danantara. Prinsipnya, kita ikut,” ujarnya lagi.

Ketika ditanya soal bocoran target kapan wacana ini akan terealisasi, Heru menyarankan agar mengonfirmasi hal tersebut kepada Danantara.

“Kalau itu targetnya tanya Danantara, jangan tanya kita,” tutupnya.

(eds/eds)

15/12/2025 13:06
Indonesia Ekspor Perdana 48 Ton Durian Beku ke China, Ini Nilainya

Liputan6.com, Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melepas perdana ekspor durian beku sebanyak 48 ton ke China. Pelepasan ekspor senilai Rp 5,1 miliar ini dilakukan di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/12/2025).

Proses ekspor durian beku ke China sendiri membutuhkan waktu hampir dua tahun. Hingga akhirnya Kepala Barantin, Sahat M Panggabean dan Ms. Sun Meijin Menteri General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) menandatangani naskah Protokol Ekspor Durian Beku asal Indonesia tujuan China pada 25 Mei 2025.

“Ini adalah realisasi ekspor perdana durian beku ke Tiongkok, yang merupakan wujud dari rangkaian proses panjang yang memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan penyediaan sumber daya yang tidak sedikit,” ungkapnya saat melakukan pelepasan ekspor durian beku.

Durian beku yang telah diolah di Jawa Barat ini akan dikirim ke Pelabuhan Qingdao, Tiongkok melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sahat menekankan bahwa capaian tersebut merupakan amanat atas Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, terutama amanat nomor lima yaitu melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dalam hal ini, Barantin mendorong upaya tersebut melalui program kegiatan Go Ekspor, yaitu program Barantin yang mendukung hilirisasi produk hasil pertanian Indonesia untuk dapat diterima di pasar internasional.

15/12/2025 13:05
Pelindo Pastikan 63 Terminal Penumpang Siap Sambut Nataru 2025/2026

Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh Indonesia. Total 63 terminal telah dipersiapkan untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat selama periode Nataru 2025/2026, sejalan dengan semangat “Libur Nataru, Hadirkan Kebaikan Kuatkan Harapan”.

“Peningkatan sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu penumpang, area toilet, ruang laktasi, layanan kesehatan, musala, pusat informasi hingga counter check-in menjadi fokus utama perseroan demi kenyamanan dan keamanan penumpang. Area dermaga juga siap untuk sandar kapal penumpang sesuai standar operasi yang telah ditingkatkan,” ujar Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin.

Disamping itu, Pelindo telah mengimplementasikan auto gate dilengkapi dengan CCTV di sebagian besar terminal penumpang, baik untuk penumpang maupun kendaraan. Langkah ini menjadikan proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau oleh sistem.

Pelindo juga secara intensif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder pelabuhan melalui Posko Angkutan Nataru terpadu untuk memantau dan mengatur arus penumpang, termasuk pemeriksaan persyaratan perjalanan dan penyediaan informasi bagi pengunjung pelabuhan.

Sebagai persiapan antisipasi lonjakan penumpang saat puncak Nataru 2025/2026, Pelindo menyiapkan fasilitas tambahan seperti tenda dan kursi ruang tunggu ekstra serta toilet portable, menambah counter check-in serta memperkuat pemeriksaan bagasi dan pengamanan oleh petugas.

“Sebagai langkah preventif untuk menjaga capaian zero accident, kami melaksanakan di antaranya giat safety management walkthrough bersama dengan para instansi maritim terkait di sektor kepelabuhanan, untuk inspeksi dan monitoring pemeliharaan peralatan di area terminal penumpang. Langkah tersebut juga didukung dengan penyiapan fasilitas kegawatdaruratan berupa penanggulangan kebakaran, ruang kesehatan beserta petugas kesehatan yang bersiaga, serta publikasi informasi penting pada area terminal penumpang,” tambah Ali.

Sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memastikan kelancaran transportasi selama masa Nataru 2025/2026, Pelindo juga menyiapkan Pelabuhan Ciwandan, di Banten sebagai back-up guna mengurai kepadatan antrean di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni. Pelindo juga melakukan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal-kapal penyeberangan antarpulau Jawa-Sumatra selama masa Nataru 2025/2026 di Pelabuhan Ciwandan mulai dari biaya pelayanan jasa pandu, tunda, tambat, dermaga, dan pas pelabuhan sebagai dukungan pada kelancaran operasional pelayanan arus penumpang yang aman dan lancar.

“Beragam peningkatan kualitas layanan dan persiapan teknis telah Pelindo pastikan secara menyeluruh. Upaya ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam melayani sepenuh hati memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa, sekaligus memastikan masyarakat menikmati libur Nataru yang aman, nyaman, dan berkesan,” pungkas Ali.

15/12/2025 12:59
OJK Luncurkan Buku Khutbah Biar Masyarakat Melek Asuransi

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah untuk sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025). Buku ini diharapkan dapat mendongkrak tingkat literasi dan inklusi di sektor PPDP syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan saat ini terdapat 28 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 55 unit usaha syariah. Kemudian berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi asuransi konvensional maupun non-syariah mencapai 45,45% dengan inklusi sebesar 28,50%.

Kemudian untuk tingkat literasi dana pensiun secara umum 27,79%. Angka ini berbanding terbalik dibanding tingkat inklusi dana pensiun yang hanya sebesar 5,37%. Menurut Ogi, kondisi ini menjadi tantangan industri perasuransian.

“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari,” kata Ogi dalam sambutannya di Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ogi menjelaskan, rendahnya tingkat literasi ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat ihwal proteksi dan rencanaan masa depan. Karenanya, buku khutbah ini diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman publik melalui masjid.

“Buku ini penting karena industri keuangan syariah, termasuk asuransi penjaminan dan dana pensiun, merupakan industri yang terus berkembang.
Masyarakat membutuhkan panduan yang jelas tentang cara mengelola risiko dan rencanakan masa depan sesuai prinsip syariah,” jelasnya.

Ogi menambahkan, masjid sejak dulu telah menjelma sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu melalui mimbar khutbah. Dalam hal ini, ulama memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi tersebut.

“Para ulama berperan memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat terhindar dari transaksi yang merugikan dan memilih praktek muamalah yang sesuai syariah,” pungkasnya.

(kil/kil)

15/12/2025 12:53
Ahli Nilai Gugatan terhadap Gibran Terlambat, Pemilu Sudah Selesai

Ahli Nilai Gugatan terhadap Gibran Terlambat, Pemilu Sudah Selesai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Bhayangkara, Ida Budhiati menilai, seorang warga negara kehilangan kesempatan untuk menggugat dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) jika proses Pemilu sudah selesai dilaksanakan.
Hal ini disampaikan Ida ketika dihadirkan sebagai ahli dari kubu Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
dan KPU RI dalam sidang lanjutan
gugatan perdata
terhadap riwayat pendidikan SMA Gibran.
“Berkaitan dengan sengketa, bahwa warga negara kemudian mengetahui (ada dugaan pelanggaran) setelah pemilu berakhir, maka menurut kerangka hukum pemilu, kehilangan kesempatan untuk mengajukan komplain mengajukan sengketa,” ujar Ida, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Ida mengatakan, masyarakat telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan ketika menemukan adanya kejanggalan saat proses Pemilu masih berlangsung.
Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
“Warga negara itu dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan atau meminta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara di bidang kepemiluan,” ujar Ida.
Namun, keberatan ini harus diajukan saat Pemilu masih berlangsung dan pada tahap yang sesuai.
Misalnya, untuk sengketa pencalonan presiden dan wakil presiden, diajukan sebelum calon ini ditetapkan sebagai pasangan calon.
Ida mengatakan, batas waktu ini juga harus ditaati oleh warga negara yang hendak mengajukan keberatan.
“Dan warga negara itu harus mematuhi kapan waktunya yang disediakan UU,” imbuh dia.
Selain itu, Ida menilai, obyek gugatan perdata ini masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebab, yang digugat adalah dugaan pelanggaran yang dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara negara.
Ida menilai, meski Gibran digugat dalam kapabilitas sebagai warga negara, gugatan perdata ini tetap menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili karena tidak terlepas dari penyelenggaraan Pemilu yang menjadi obyek PTUN.
Sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004, lalu di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 12:48