Negara: Indonesia

Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI

Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya menerima lebih dari 300 laporan penipuan kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Januari hingga Desember 2025.
“Kalau dihitung dari bulan Januari hingga Desember, kami sudah menerima 300 lebih laporan terkait
penipuan
yang berkaitan dengan PMI. Paling banyak itu adalah lowongan kerja yang diduga fiktif dan ilegal,” kata Meutya, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Meutya menuturkan, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian P2MI ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen menangani maraknya penipuan terhadap PMI.
Bersama Kementerian P2MI, Kemkomdigi akan lebih cepat untuk menutup (
take down
) konten-konten atau lowongan pekerjaan yang diduga merupakan penipuan.
“Kami berharap bisa memperkuat kanal-kanal laporan, kanal-kanal aduan, baik dari PMI maupun juga dengan Kementerian P2MI, agar bisa kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan
take down
terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” ucap dia.
Bukan cuma lowongan pekerjaan fiktif, kata Meutya, pihaknya juga membersihkan ruang digital sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pembersihan ruang digital itu dilakukan untuk menekan angka penggunaan judi
online
(judol).
“Arahan dari Pak Presiden terkait judi
online
. Ini mungkin nanti juga banyak sasarannya kepada para PMI, jadi ini juga yang harus kita jaga betul. Karena kasihan, sudah capek-capek bekerja, kemudian uangnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti judi
online
,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI Mukhtarudin juga mengakui bahwa PMI ilegal berangkat karena tertipu melalui iklan di media sosial.
“Memang, kebanyakan, kita mau jujur saja, korban-korban dari Pekerja Migran yang ilegal ini, mereka itu tertipu, ditipu oleh iklan-iklan yang ada di media sosial,” tutur dia.
Mukhtarudin berharap, Kemkomdigi dapat membantu mendukung kebijakan serta penanganan konten ilegal di ruang digital.
“MoU ini bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga harus kita
follow up
dalam kegiatan program ke depan yang lebih dirasakan oleh pekerja migran,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 13:45
Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

“Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

15/12/2025 13:43
Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

“Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

15/12/2025 13:43
Pemerintah Bikin Command Center, Pelototi Pembangunan Kopdes Merah Putih

Jakarta –

Kementerian Koperasi (Kemenkop) secara resmi meluncurkan Command Centre untuk memantau progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan melalui command centre ini pihaknya dapat memantau secara langsung alias real-time pembangunan fisik gerai, gudang, dan sarana pendukung koperasi lainnya.

Selain itu di ruangan ini pihaknya juga bisa secara langsung memantau proses pelatihan hingga kegiatan usaha dari berbagai daerah. Sehingga seluruh proses pendataan terkait aktivitas koperasi di seluruh wilayah Indonesia dapat semakin dinamis.

“Kami mendapatkan gambaran bahwa command centre ini bisa secara real-time, kita akan lihat proses pembangunan gudang, gerai, sarana pendukung dan alat kelengkapannya,” kata Ferry dalam acara peluncuran Command Centre Kementerian Koperasi, Senin (15/12/2025).

“Kemudian juga kita bisa secara real-time melihat proses pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, bisa melihat secara real-time proses dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan, bukan hanya di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetapi juga di koperasi-koperasi yang lain-lain,” ucapnya lagi.

Karena pemantauan kegiatan usaha koperasi di berbagai daerah bisa dilakukan secara langsung, menurut Ferry keberadaan command centre ini juga berfungsi sebagai pusat penerima laporan dari koperasi-koperasi yang bermasalah.

“Kementerian Koperasi ini juga nanti akan bisa mendapatkan sebuah early warning system bagi proses monitoring, evaluasi Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada, dan kita nanti akan bisa membuat kategorisasi koperasi yang sehat, perlu penanganan, dan lain sebagainya. Itu akan bisa dilakukan dengan command centre ini,” jelas.

Di luar itu Ferry mengatakan karena proses pembangunan fasilitas ini menggunakan dana yang sangat terbatas, rencananya operasional command centre ini akan terus disempurnakan mengikuti berbagai kebutuhan yang ada.

“Ke depan rencananya kami akan lengkapi juga dengan call center dan lain sebagainya yang nanti bisa membantu menjelaskan soal yang berkaitan dengan koperasi yang eksisting maupun bisa menjelaskan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

Lihat juga Video: Rebranding Koperasi Lewat Kopdes Merah Putih Berhasil

(igo/fdl)

15/12/2025 13:40
5,74 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Coretax

Untuk memudahkan wajib pajak, DJP memastikan layanan pendaftaran Coretax tersedia secara digital maupun luring melalui kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses aktivasi menjelang penerapan penuh sistem baru.

Sebagai bagian dari persiapan, DJP juga menjadwalkan simulasi besar-besaran pada 27 November 2025. Simulasi ini akan melibatkan sekitar 25 ribu pegawai DJP dari kantor pusat hingga daerah, dengan fokus pada uji coba pendaftaran, pengisian, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara serentak.

Simulasi tersebut dinilai krusial untuk memitigasi risiko teknis saat Coretax resmi digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 pada 2026.

“Tujuannya kami ingin memastikan SPT 2025 yang disampaikan nanti di 2026, kami ingin pastikan betul tidak mengulang kisah di awal (kendala teknis) karena ini memang sistem sangat besar… Persiapan kami juga cukup robust (amat baik), mudah-mudahan kami bisa memastikan sistem berjalan,” ujar Bimo Wijayanto.

15/12/2025 13:40
Mengenang Pendiri BRI di Usia 130 Tahun Bank Kerakyatan

Jakarta –

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI memasuki usia ke-130, sebuah tonggak bersejarah yang menegaskan perjalanan panjangnya sebagai Lembaga keuangan yang tumbuh bersama bangsa. Di tengah transformasi yang sedang dijalankan, BRI tetap memegang teguh akar pendiriannya, yakni nilai perjuangan Raden Bei Aria Wirjaatmadja tokoh visioner yang pada 1895 merintis lembaga simpan pinjam untuk membantu rakyat.

Raden Bei Aria Wirjaatmadja, bangsawan Jawa yang saat itu menjabat sebagai Patih Purwokerto, mengambil langkah berani untuk menjawab permasalahan sosial-ekonomi masyarakat pribumi. Di tengah maraknya praktik rentenir yang membebani para pegawai, ia merancang mekanisme keuangan yang aman, terjangkau, dan berbasis gotong royong.

Berkat ketekunan dan keyakinannya, lahirlah ‘De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren’, Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pribumi Purwokerto. Inisiatif ini menjadi tonggak gerakan keuangan mikro pertama di Nusantara sekaligus fondasi lahirnya BRI.

Hingga saat ini, warisan pemikiran Raden Aria Wirjaatmadja membuktikan tekad untuk memberdayakan rakyat mampu melampaui zaman. Memasuki usia 130 tahun, BRI telah melakukan transformasi besar, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan ekosistem UMKM, perluasan akses keuangan hingga pelosok, hingga inovasi teknologi perbankan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan momen ulang tahun ke-130 ini menjadi refleksi untuk kembali mengingat akar pendirian sekaligus menegaskan arah masa depan perusahaan.

“Peringatan 130 tahun BRI bukan hanya merayakan panjangnya perjalanan, tetapi juga menegaskan jati diri kami sebagai bank dengan DNA Kerakyatan,” ujar Dhanny, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Dhanny menambahkan semangat pendiri BRI terus menginspirasi setiap langkah transformasi perusahaan. Di era digital ini, BRI berkomitmen menjaga warisan tersebut dengan menghadirkan layanan yang semakin inklusif dan mudah dijangkau.

Dedikasi Wirjaatmadja tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi berkembang menjadi gerakan nasional yang memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Saat ini BRI berdiri sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, melayani jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hingga akhir September 2025, Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dan mengelola 185 juta rekening simpanan mikro.

Untuk memperluas jangkauan, Holding UMi mengoperasikan lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga memperluas akses keuangan hingga pelosok melalui 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di 66.649 desa atau lebih dari 80% desa di Tanah Air.

Model bisnis kemitraan ini telah memfasilitasi 913 juta transaksi finansial dengan total volume Rp1.440 triliun, mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi di tingkat grassroot. Di tanah Purwokerto, kisah perjuangan sang pendiri terus dikenang sebagai teladan keberanian mengambil langkah pertama demi kesejahteraan bersama.

Peringatan 130 tahun BRI menjadi penegasan bahwa perusahaan terus tumbuh bersama rakyat, menjaga spirit pendirinya, dan memainkan peran strategis dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan inklusif.

(akn/ega)

15/12/2025 13:23
Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 423,9 Miliar, Didominasi Jangka Panjang

Liputan6.com, Jakarta – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mengalami penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar USD 423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang mencapai USD 425,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh tipis sebesar 0,3% (yoy), yang terutama didorong oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

“Penurunan posisi ULN ini menunjukkan pengelolaan yang cermat dan terukur, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang terus kami jaga,” ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Ramdan memaparkan, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tetap terjaga kuat, tercatat sebesar USD 210,5 miliar, atau tumbuh 4,7% (yoy). Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

“Kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif tetap tinggi, bahkan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ini menjadi sinyal positif bagi pengelolaan pembiayaan negara,” tambahnya.

Sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas.

Ramdan merinci, sektor-sektor yang paling banyak didukung antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%), serta Jasa Pendidikan (16,4%).

Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

15/12/2025 13:20
Kuasa Hukum Roy Suryo Cs Soroti Prosedur Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Megapolitan 15 Desember 2025

Kuasa Hukum Roy Suryo Cs Soroti Prosedur Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Kuasa hukum
Roy Suryo
Cs menegaskan akan menyoroti sejumlah aspek dalam gelar perkara khusus terkait kasus dugaan
ijazah palsu
Presiden ke-7 RI
Joko Widodo
yang digelar di
Polda Metro Jaya
, Senin (15/12/2025).
Ahmad Khozinudin, kuasa hukum Roy Suryo Cs, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dan mengoreksi proses gelar perkara untuk memastikan semua tahapan dan prosedur berjalan sesuai ketentuan.
Hal pertama yang menjadi fokus adalah aspek kewenangan penyidik Polda Metro Jaya.
“Apakah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau bertindak secara sewenang-wenang,” ujar Khozinudin.
Hal kedua yang menjadi perhatian adalah kepatuhan prosedural. Khozinudin menekankan proses tahapan dan prosedur harus dilakukan tanpa cacat prosedur.
“Apakah proses tahapan dan prosedur sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas hukum pidana, dan tentu saja kalau melanggar ini akan menjadi catatan daripada cacat prosedur,” ucapnya.
Selain itu, kuasa hukum juga menuntut agar ijazah asli Joko Widodo dapat ditunjukkan dalam forum gelar perkara sebagai substansi utama yang memicu perdebatan publik.
“Kami ingin agar secara substansi masalah yang bikin gaduh seluruh rakyat, yakni ijazah, bisa ditunjukkan dalam proses gelar perkara,” tambah Khozinudin.
Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus pada pukul 10.00 WIB atas permintaan kubu tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Gelar perkara ini akan melibatkan pihak internal maupun eksternal kepolisian.
Dari internal Polri, hadir perwakilan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Divisi Hukum (Divkum). Sementara itu, pihak eksternal diwakili oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia.
“Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dari Irwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto.
Rencananya, sesi pertama digelar pukul 10.00 WIB untuk membahas klaster pertama yang melibatkan lima tersangka. Sesi kedua akan digelar pukul 14.00 WIB untuk membahas klaster kedua, yang mencakup tiga tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dr. Tifa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 13:18
ASDP Prediksi Puncak Arus Libur Nataru Dimulai 23-24 Desember 2025

Jakarta –

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi puncak arus pergerakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 bakal terjadi pada 23-24 Desember 2025. Sementara itu Direktur Operasi dan Transformasi, Rio Theodore Natalianto Lasse, mengatakan peningkatan pergerakan penumpang dan kendaraan mulai terjadi pada 19 Desember 2025.

“Pergerakan diprediksi tetap tinggi selama Hari Raya Natal dan masa cuti bersama, terlebih setelah pemerintah menetapkan libur panjang mulai 26 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” ujar Heru dalam paparannya di Media Gathering Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Rio memprediksi puncak arus libur Tahun Baru bakal terjadi pada 30-31 Desember 2025. Sedangkan arus balik diproyeksikan memuncak pada 2-3 Januari 2026. Untuk periode Nataru 2025-2026, ASDP memproyeksikan jumlah perjalanan (trip) akan meningkat 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Prediksi puncak pergerakan libur Tahun Baru itu tanggal 30-31 Desember, dan prediksi puncak pergerakan arus balik itu adalah tanggal 2 dan 3 Januari 2026. Prediksi kami di 2025-2026 untuk trip mengalami peningkatan 5,4%” katanya lanjut.

Rio mengelaborasi, terdapat 15 lintasan pantauan nasional ASDP yang diprediksi akan terjadi pergerakan mencapai 20.943 trip, dengan jumlah penumpang lebih dari 547 ribu orang dan kendaraan melampaui 868 ribu unit selama periode libur Nataru.

“Untuk (jumlah) penumpang naik 4,3%, dan kendaraan itu naik 8,9%. Yang paling tinggi kalau kita lihat adalah kendaraan roda dua, itu kenaikannya sampai 15,2%. Kemudian truk 7,4%, (kendaraan) roda empat kendaraan kecil itu naik 5,9%. Bus itu naik 5%. Overall, semuanya mengalami peningkatan,” paparnya.

Rio menyampaikan, kapasitas dan keandalan kapal pada saat periode puncak Nataru juga akan ditambah. Penambahan kapasitas berbeda di tiap pelabuhan.

“Merak-Bakauheni dari 28 kapal menjadi 33 kapal per hari dengan daya serap 31 ribu kurang lebih kendaraan kecil. Kemudian, Ketapang-Gilimanuk dari 28 kapal menjadi 34 kapal per hari dengan daya serap kurang lebih 15 ribu kendaraan kecil per hari,” tutup Rio.

(eds/eds)

15/12/2025 13:17
Bos BYD Berharap Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Bisa Naik 2 Kali Lipat

Jakarta –

Bos BYD terkesan dengan pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia yang begitu cepat. Tahun ini, pasar mobil listrik di Indonesia sudah menembus dua digit alias 12%. Harapannya, tahun depan penjualan mobil listrik di Indonesia bisa meningkat lagi, jadi 25%, atau meningkat dua kali lipat.

“Perkembangan EV di Indonesia sangat luar biasa dan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan pasar mobil listrik tercepat di kawasan,” ujar Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao dalam acara media gathering di Bogor belum lama ini.

Eagle memang sangat terkesan dengan pertumbuhan penjualan mobil listrik di Indonesia. Kata Eagle, dengan dukungan insentif dari pemerintah, banderol mobil listrik jadi terjangkau, sehingga banyak konsumen yang mampu membeli kendaraan tanpa emisi tersebut. Eagle pun membandingkannya dengan pasar di negaranya, China.

“Bayangkan dari 2% ke 12% hanya perlu dua tahun, padahal di pasar China sendiri kami butuh setidaknya 8 tahun buat mencapai itu. Maka, kita apresiasi pasar domestik (Indonesia) karena dukungan pemerintah dan teman-teman semua kita dapat mencapai ini,” terang Eagle.

Dari 12% market share mobil listrik saat ini, sebanyak 25% tersebar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kata Eagle, setiap 5 mobil di Jabodetabek, 1 mobil merupakan BEV (mobil listrik full baterai).

Secara akumulatif, BYD Indonesia telah menjual sebanyak 47.300 unit dari Januari sampai November 2025. BYD Indonesia juga memecahkan rekor penjualan beberapa bulan terakhir sebanyak 10 ribu unit per bulan. BYD juga mengklaim menguasai lebih dari 57% market share mobil listrik full baterai di Indonesia.

Lebih dari itu, BYD kini juga merangsek ke papan atas sebagai salah satu merek mobil terlaris di Indonesia. Bahkan, penjualan BYD bisa mengungguli merek-merek Jepang seperti Mitsubishi, Suzuki, dan Honda. Eagle juga berharap pasar mobil listrik secara umum bisa naik dua kali lipat di tahun depan, meski belum ada kejelasan insentif.

“12% adalah pencapaian untuk tahun ini. Kami berharap pasar mobil listrik bisa mencapai 25% di tahun depan,” tambahnya lagi.

“Pada 2026, tentunya kami membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah terkait perpanjangan insentif untuk EV (mobil listrik),” terang Eagle.

(lua/dry)

15/12/2025 13:12