Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Aceh Waspada! BMKG: Curah Hujan Sepanjang Desember 2025 Masih Tinggi

    Aceh Waspada! BMKG: Curah Hujan Sepanjang Desember 2025 Masih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut curah hujan di Aceh masih tinggi pada Desember 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan curah hujan yang masih tinggi di Aceh menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi pascabanjir. Terlebih, saat ini tengah dilakukan pemulihan sistem kelistrikan sehingga harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

    “Pada Desember 2025 curah hujan di Aceh, terutama di wilayah Tamiang, diperkirakan masih berada pada kisaran 300–400 mm per bulan,” kata Guswanto dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

    Berdasarkan data BMKG, secara umum kondisi curah hujan di Aceh pada Desember 2025 diperkirakan masih berada pada kategori hujan intens. Peta prakiraan menunjukkan sebagian besar wilayah Sumatra bagian utara, termasuk Aceh, masih didominasi oleh curah hujan yang relatif tinggi.

    Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas hujan masih berlangsung secara konsisten sepanjang Desember 2025, seiring dengan puncak musim hujan di wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, Guswanto menekankan pentingnya kewaspadaan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

    Guswanto menjelaskan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang panjang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi susulan, seperti banjir, genangan, dan tanah longsor.

    “Risiko ini terutama perlu diwaspadai di wilayah dataran rendah, daerah aliran sungai, serta kawasan perbukitan,” katanya.

    Dia menambahkan hujan yang terus terjadi setelah banjir menimbulkan tantangan tersendiri dalam percepatan pemulihan infrastruktur, khususnya jaringan listrik.

    Tanah yang masih jenuh air, akses jalan yang belum sepenuhnya pulih, serta kondisi cuaca yang tidak stabil dapat memperlambat mobilisasi petugas dan peralatan ke lokasi terdampak.

    Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada proses perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir. Curah hujan tinggi mengakibatkan pemulihan infrastruktur, terutama sistem kelistrikan, menjadi terhambat.

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Penuhi Panggilan Kedua KPK terkait Kasus Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama Yaqut Penuhi Panggilan Kedua KPK terkait Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    Yaqut tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.40 WIB. Yaqut enggan berbicara banyak kepada awak media perihal kasus yang menyeret dirinya.

    “Mohon izin, mohon izin ya. Saya masuk dulu ya,” kata Yaqut sembari berjalan menuju lobby gedung, Selasa (16/12/2025).

    Setelah itu, Yaqut menunggu di lobby gedung untuk kemudian dipanggil penyidik melakukan pemeriksaan. Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan hingga Yaqut selesai diperiksa.

    *Terkait dengan materi pemeriksaan nanti kami akan update paska dilakukan pemeriksaan. Jadi pagi ini kita masih sama-sama menanti kehadiran Pak Yakut untuk memenuhi panggilan dari penyidik,” jelas Budi.

    Adapun tim lembaga antirasuah telah melayangkan surat pemanggilan kepada Yaqut sejak pekan lalu.

    Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Pekan Ini

    KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Pekan Ini

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bakal dipanggil pekan ini. Dia akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Kemungkinan di minggu ini, kalau tidak salah ya,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 15 Desember malam. 

    Asep mengatakan pihaknya sudah mengirim surat panggilan. “Minggu lalu,” tegasnya.

    Meski begitu, Asep belum mau bicara soal kapan waktu pastinya.

    “Pokoknya ditunggu,” ujar dia yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

     

    Adapun dalam kasus ini, Yaqut sudah pernah dimintai keterangan pada 1 September. Waktu itu, ia dicecar terkait beda aturan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang didapat Indonesia dari pemerintah Arab Saudi tahun 2023-2024.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penambahan kuota dan penyelenggaraan haji. Lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa.

    Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

    Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah ini tapi masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kasus ini berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.

    Hanya saja, belakangan pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

    Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

  • Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Suhindarto, menilai bencana Sumatera berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV.  Dia menuturkan, Sumatera memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional sehingga gangguan ekonomi di wilayah tersebut tidak bisa dipandang remeh.

    “Kami sendiri memproyeksikan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu ya, karena dari sisi share gitu ya, Sumatera juga bukanlah daerah kecil, yang mana Sumatera ini juga menyumbang dalam perekonomian kita, begitu besar ya share-nya,” kata Suhindarto dalam Media Forum PEFINDO, Selasa (16/12/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi pangsa ekonomi, Sumatera bukanlah daerah kecil. Pulau ini menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, gangguan aktivitas ekonomi akibat bencana berisiko menahan akselerasi pertumbuhan yang seharusnya bisa terjadi pada akhir tahun.

    “Tapi secara umum ini bisa menjadi faktor negatif yang akhirnya menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV ini, yang seharusnya bisa terjadi gitu ya di tengah stimulus pemerintah yang relatif cukup banyak diberikan begitu ya,” ujarnya.

    Meski demikian, Suhindarto menekankan, besaran dampak secara kuantitatif masih perlu dicermati lebih lanjut. Hingga saat ini, belum terdapat rilis data resmi dari pemerintah yang secara spesifik mengukur dampak bencana Sumatera terhadap kinerja ekonomi, sehingga proyeksi masih bersifat indikatif.

    “Untuk seberapa jauh sebenarnya perlu dicek kembali, karena sampai saat ini juga kita masih belum melihat release resmi lah ya dari data pemerintah yang berkaitan dengan bencana ini, dampaknya ke ekonomi seperti apa,” ujarnya.

     

  • Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jendeal Listyo Sigit Prabowo menyebut, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
    Sebagai informasi,
    Perpol 10/2025
    mengatur soal polisi aktif yang boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga.
    “Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP,” ujar Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Setelah itu, Sigit mengungkap bahwa ada kemungkinan aturan tersebut akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang,” ujar Sigit.
    Perpol 10/2025, kata Sigit, merupakan bentuk penghormatan Polri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan tersebut diketahui memutuskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Setelah adanya putusan MK itu, Polri berkonsultasi dengan kementerian/lembaga sebelum terbitnya Perpol 10/2025.
    “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit.
    Sementara itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga tidak bisa hanya diatur lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
    Menurutnya, anggota polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil jika hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.
    “Ketentuan Perkap (Perpol 10/2025) itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam undang-undang, tidak bisa hanya dengan perkap jabatan sipil itu diatur,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube MahfudMD, dikutip Senin (15/12/2025).
    Mahfud menjelaskan, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur soal jabatan sipil di tingkat pusat dapat diduduki anggota TNI dan Polri.
    Namun, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa jabatan-jabatan sipil yang boleh ditempati harus sesuai dengan UU TNI dan UU Polri.
    Mahfud melanjutkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah mengatur bahwa anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga.
    Sedangkan dalam UU Polri, belum mengatur soal anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga mana saja.
    “Nah oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya Perkap yang sudah dibuat oleh Bapak
    Kapolri
    ,” ujar Mahfud.
    Selain itu, Perpol 10/2025 itu sendiri dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri,” ujar Mahfud.
    Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan MK tersebut mengatur secara tegas bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Diketahui, anggota Polri aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah.
    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
    Berdasarkan salinan aturan yang dilihat Kompas.com dari situs peraturan.go.id, Kamis (11/12/2025), daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel Polri diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol tersebut.
    ”
    Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan,
    ” bunyi pasal tersebut.
    Berikut 17 kementerian/lembaga yang bisa diisi polisi aktif:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Liputan6.com, Jakarta – PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah pengangkatan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

    Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram resmi Semen Gresik, yang dikutip Selasa (16/12/2025). Zulkieflimansyah saat ini tercatat sebagai Sekretaris Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama DPP PKS.

    Zulkieflimansyah bukan nama baru di panggung nasional. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2023, serta menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode pada 2004–2018.

    Di luar dunia politik, ia juga dikenal sebagai pendiri Universitas Teknologi Sumbawa dan penggagas program Beasiswa NTB.

    Selain perubahan di jajaran komisaris, Semen Gresik juga menetapkan Gatot Mardiana sebagai Direktur Utama menggantikan Muchamad Supriyadi.

    Sebelumnya, Gatot memiliki pengalaman panjang di industri semen, antara lain sebagai Direktur Operasi Thang Long Cement Company sejak 2023 serta Direktur Umum dan SDM PT Semen Baturaja Tbk pada 2022–2023.

    Perubahan manajemen ini turut mencakup pengangkatan Fardhi Sjahrul Ade sebagai Direktur Keuangan dan SDM, serta Benny Ismanto sebagai Direktur Operasi.

     

  • Intip Kecanggihan Drone Rajawali Karya Pelajar SMA Indonesia yang Juarai Kontes Robot Dunia

    Intip Kecanggihan Drone Rajawali Karya Pelajar SMA Indonesia yang Juarai Kontes Robot Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Operasi penyelamatan di wilayah bencana kerap dihadapkan pada situasi berisiko tinggi. Bangunan tak stabil, akses tertutup, hingga keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat di lapangan. Tantangan inilah yang mendorong Tim Bayu Sakti merancang sebuah solusi berbasis teknologi bernama Drone Rajawali.

    Drone Rajawali dikembangkan sebagai alat bantu strategis yang menggabungkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sistem navigasi mandiri, serta kemudahan pengoperasian. Tujuannya jelas yaitu membantu tim penyelamat bekerja lebih aman, cepat, dan efisien.

    Berikut ide deretan fitur canggih Drone Rajawali:

    Membaca Ancaman Lewat AI

    Salah satu keunggulan utama Drone Rajawali terletak pada kemampuan AI-powered image recognition. Teknologi ini memungkinkan drone mengenali berbagai potensi bahaya di lokasi bencana, mulai dari retakan bangunan, label material berbahaya (hazard), hingga karat pada struktur.

    Kemampuan tersebut membuat Rajawali dapat memberikan gambaran awal mengenai tingkat risiko di lapangan sebelum personel manusia diterjunkan. Bahkan, drone ini dilengkapi perangkat tambahan yang memungkinkan pengambilan sampel material tertentu untuk kebutuhan analisis.

    “Deteksi ini penting agar tim penyelamat bisa membuat keputusan berbasis data sebelum masuk ke lokasi,” ujar Arga, salah satu anggota tim pengembang kepada Tekno Liputan6.com, Senin (15/12/2025).

    Tetap Bergerak Meski Tanpa GPS

    Keunggulan lain yang membedakan Rajawali dari drone pada umumnya adalah dirancang untuk tetap berfungsi dalam kondisi ekstrem. Drone ini mampu bergerak secara autonomous tanpa bergantung pada GPS, berkat dukungan teknologi AI LIDAR.

    Kemampuan ini menjadi krusial mengingat dalam berbagai jenis bencana, jaringan komunikasi dan sistem navigasi satelit kerap terganggu atau bahkan lumpuh total.

    Dalam kondisi darurat, Rajawali dapat memindai area yang dilaluinya dan menyusun peta digital secara real time. Peta ini kemudian digunakan sebagai panduan bagi tim penyelamat untuk menentukan jalur masuk maupun rute evakuasi yang paling aman.

    Untuk sistem komunikasi, tim memilih frekuensi radio 2,4GHz dibandingkan WiFi. Alasannya, radio dinilai lebih stabil dan dapat diandalkan di tengah situasi bencana ketika infrastruktur jaringan umum sering kali lumpuh.

    Efisiensi Kerja Tim di Lapangan

    Rajawali juga dirancang agar mudah dioperasikan. Sistem kendali dan tampilan antarmuka dibuat sederhana sehingga dapat digunakan langsung oleh tim penyelamat tanpa keahlian teknis khusus di bidang drone.

    Konsep ini memungkinkan terjadinya efisiensi besar dalam pengerahan personel. Dengan bantuan drone, tim kecil beranggotakan 2 hingga 6 orang dapat memantau area yang luas dan melakukan berbagai tugas yang biasanya memerlukan banyak tenaga manusia.

    “Drone ini bisa mengerjakan pekerjaan yang setara dengan 40 orang di lapangan,” kata Arga.

  • Dokter-dokter Butuh 10 Menit Lebih Cuma Buat Hitung Dosis Obat, Saatnya AI Ambil Alih?

    Dokter-dokter Butuh 10 Menit Lebih Cuma Buat Hitung Dosis Obat, Saatnya AI Ambil Alih?

    Jakarta –

    Dunia medis tak lepas dari modernitas yang menuntut semuanya serba cepat. Faktanya, beberapa pekerjaan sangat menyita waktu para dokter, salah satunya menghitung dosis obat.

    Survei internal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mencatat 90 persen dokter kesulitan memperoleh referensi medis secara cepat, sementara 73 persen membutuhkan waktu lebih dari sepuluh menit hanya untuk mencari dosis obat. Kondisi tersebut berkontribusi pada risiko medication error yang masih berada di kisaran 9-10 persen.

    Banyak faktor yang membuat pekerjaan menghitung dosis tidak bisa dilakukan dengan cepat. Salah satunya, panduan obat-obatan selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dokter-dokter dituntut untuk memilah informasi yang paling up to date supaya tidak salah meresepkan obat.

    “Ini kami kan harus selalu update. Bagaimana dosisnya, apa efek sampingnya dan lain sebagainya,” kata dr Muhammad Raoul Taufiq Abdullah, seorang dokter residen FKUI, kepada detikcom di Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Ketersediaan informasi tentang obat juga tidak selalu terkumpul di satu tempat. Menelusuri sumber-sumber yang dibutuhkan membuat perhitungan dosis obat jadi makin menantang.

    “Masih tersebar, kadang-kadang kita mesti beli buku. Kadang-kadang kita mesti googling juga nyari-nyari dulu gitu ya. Nggak instant, gak praktis,” terang dr Raoul.

    Berangkat dari masalah tersebut, dr Raoul bersama koleganya dr Armand Achmadsyah membuat terobosan berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mereka namakan DokterGPT. Inovasi berteknologi GPT yang dikustomisasi dan Retrieval Augmented Generation (RAG) dengan basis data yang mencakup lebih dari 400 diagnosis, 200 pedoman nasional, dan 1.000 data obat yang dikurasi oleh dokter Indonesia.

    “Tujuannya bukan untuk menggantikan peran dokter. Namun untuk menjadi asisten dokter, asisten medis virtual berbasis AI pertama di Indonesia,” sambungnya.

    Inovasi ini meraih pendanaan Program Akselerasi Startup UI Incubate 2025, setelah terpilih melalui seleksi nasional oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    “Alhamdulillah kami menjadi satu dari dua startup terpilih,” kata dr Raoul.

    Pendanaan sebesar Rp 499,8 juta dari UI Incubate 2025 akan digunakan untuk memperkuat teknologi inti dan memperluas basis data medis nasional dan membantu para dokter hingga perawat dengan sedikit mempermudah pekerjaan mereka.

    (dpy/up)

  • Pulang dari Arab Saudi, Penyidik KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji

    Pulang dari Arab Saudi, Penyidik KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidiknya sudah pulang dari Arab Saudi, dan mendapatkan sejumlah fakta untuk penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    “Apakah tim sudah pulang dari Arab Saudi? Sudah. Untuk hasilnya bagaimana? Kami menemukan beberapa hal di sana,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

    Asep menjelaskan salah satu informasi yang didapat oleh penyidik KPK adalah mengenai kepadatan lokasi di Arab Saudi, dan kaitannya dengan alasan Kementerian Agama untuk membagi 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    “Tentunya kami juga harus menguji setiap informasi yang diberikan, apakah pembagian kuota itu disebabkan karena akan terjadi penumpukan?” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan KPK menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK dalam mencari informasi terkait kasus kuota haji telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dan sejumlah perwakilan Indonesia di negara tersebut yang mengurus urusan haji.

    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

    Mereka yang dicegah adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

    Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

     

     

  • Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat, resmi beroperasi setelah dibangun dalam kurun waktu 17 bulan. Pabrik ini disebut bisa mendongkrak perekonomian daerah Subang lantaran menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

    “Subang bukan sekadar bukti kemampuan eksekusi VinFast, tetapi juga langkah strategis dalam komitmen jangka panjang di Indonesia. Lokalisasi sebagai fondasi utama untuk keberlanjutan VinFast, sekaligus kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja nasional. Dengan mulai beroperasinya pabrik ini, VinFast telah membangun salah satu ekosistem kendaraan listrik paling terintegrasi di Indonesia,” ujar Pham Sanh Chau selaku CEO VinFast Asia.

    Sekadar informasi, pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan secara bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Di fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun, untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini dilengkapi lini produksi terintegrasi yang berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Pada kapasitas penuh, pabrik Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi Subang sebagai pusat industri baru di Jawa Barat.

    Di tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan. Model-model ini dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, menyasar konsumen muda dan keluarga modern.

    (lua/dry)