Negara: Indonesia

Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

15/12/2025 20:05
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Kerugian Ditaksir Rp35 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta memperkirakan kerugian dari kebakaran Pasar Induk Kramat Jati pada hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai Rp35 miliar.

Miftahudin selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikappi DKI Jakarta menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di area Los Buah C2 tersebut berdampak pada 350 tempat usaha pedagang.

“Saat ini kondisi di lokasi berangsur kondusif dan masih dalam proses pendinginan serta pembersihan sisa material kebakaran. Adapun kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp35 miliar,” kata Miftahudin dalam keterangannya.

Menurutnya, Pasar Induk Kramat Jati merupakan pusat distribusi buah yang beroperasi setiap hari dan memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan komoditas ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong percepatan penanganan pascakebakaran agar para pedagang dapat kembali berjualan dan aktivitas distribusi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, Ikappi juga mendorong realisasi bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pedagang terdampak secara tepat sasaran.

Terkait pencegahan kejadian serupa di masa mendatang, Miftahudin juga berharap adanya koordinasi antara pengelola pasar, aparat kepolisian, hingga Damkar.

Diberitakan sebelumnya, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur mengalami kebakaran pada Senin (15/12/2025) pagi, tepatnya di Blok C2 atau los buah.

Kejadian ini bermula ketika Pos Damkar Kramat Jati/5.14.1.1/Light Pressure mendapatkan informasi laporan kebakaran dari warga melalui telepon pukul 07.24 WIB.

Sebanyak 16 unit dan 80 personel dengan Grup Jaga A (Ambon) langsung terjun ke lokasi kebakaran dan tiba pukul 07.28 WIB. Satu menit kemudian, tim melakukan upaya pemadaman.

Tidak berselang lama, pasukan pendukung tiba di lokasi tersebut yang terdiri dari 2 unit bantuan dinas dan satu unit dari Jakarta Selatan. Sejumlah 15 personel pendukung juga tiba di lokasi sehingga total personel menjadi 95 orang dan 19 unit kendaraan pemadam.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, api berhasil dipadamkan pukul 08.00 WIB, dibantu dengan dukungan 150 alat pemadam api ringan (APAR). Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa.

“Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 08.00 WIB dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, sementara jumlah kerugian masih dalam proses inventarisasi,” ujar Isnawa melalui rilisnya.

15/12/2025 19:59
Menag Tegaskan Peran Kemenag, Jembatan antara Negara dan Masyarakat Sipil

Citra Larasati • 15 Desember 2025 17:11

Jakarta: Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, Kementerian Agama harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society. Ini penting untuk dilakukan, dalam rangka menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat memberikan keynote speech pada Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin, 15 Desember 2025 Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025.

“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Menag.

Menag berharap, ke depan Kemenag harus memiliki target yang terukur agar dapat memainkan peran tersebut. Karenanya, Menag berharap dalam lokakarya yang dihadiri para tokoh agama, akademisi, perwakilan ormas keagamaan, hingga pejabat Kemenag ini dapat dirumuskan arah Kemenag ke depan.

“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Sehingga biar semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Nasaruddin.

“Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Besok akan kita tindak lanjuti apa yang dirumuskan hari ini dalam Rakernas. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini,” tuturnya.

Menurut Nasaruddin, tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Negara yang terlalu dominan mengatur agama, lanjutnya, dapat menggerus otonomi agama.

Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, berisiko membawa Indonesia ke arah negara agama. “Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” tegasnya.

Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang semakin kompleks akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.

“Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” kata Menag.

Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak menjadi alat legitimasi politik. Menurutnya, keseimbangan antara keberpihakan pada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

“Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara bisa melemah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin dalam laporannya menyampaikan. lokakarya ini diselenggarakan untuk mendukung penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai dokumen strategis kebijakan.

“Kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari digitalisasi, perubahan orientasi spiritual generasi muda, polarisasi identitas, maraknya hoaks keagamaan, isu minoritas, konflik rumah ibadah, hingga tantangan global seperti krisis iklim,” ujar Kamaruddin.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kebijakan keagamaan yang responsif, inklusif, dan berbasis data. Outlook Kehidupan Beragama 2026 diharapkan dapat memetakan tren, isu, risiko, serta arah kebijakan keagamaan yang akan menjadi rujukan program dan layanan Kementerian Agama pada tahun mendatang.

Kamaruddin menambahkan, lokakarya ini menjadi forum validasi tren dan pendalaman isu dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, peneliti, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Konseptualisasi umat masa depan menjadi fokus utama dengan penekanan pada nilai toleransi, inklusivitas, kepedulian terhadap lingkungan, dan cinta kasih kepada sesama.

“Dengan visi yang jelas tentang umat masa depan, Kementerian Agama dapat menyusun kebijakan dan program yang lebih terarah serta berdampak nyata,” tegasnya.

Lokakarya ini diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama, akademisi, dan budayawan.

Jakarta: Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, Kementerian Agama harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society. Ini penting untuk dilakukan, dalam rangka menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat memberikan keynote speech pada Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin, 15 Desember 2025 Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025.

“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Menag.

Menag berharap, ke depan Kemenag harus memiliki target yang terukur agar dapat memainkan peran tersebut. Karenanya, Menag berharap dalam lokakarya yang dihadiri para tokoh agama, akademisi, perwakilan ormas keagamaan, hingga pejabat Kemenag ini dapat dirumuskan arah Kemenag ke depan.

“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Sehingga biar semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Nasaruddin.

“Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Besok akan kita tindak lanjuti apa yang dirumuskan hari ini dalam Rakernas. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini,” tuturnya.

Menurut Nasaruddin, tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Negara yang terlalu dominan mengatur agama, lanjutnya, dapat menggerus otonomi agama.

Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, berisiko membawa Indonesia ke arah negara agama. “Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” tegasnya.

Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang semakin kompleks akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.

“Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” kata Menag.

Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak menjadi alat legitimasi politik. Menurutnya, keseimbangan antara keberpihakan pada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

“Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara bisa melemah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin dalam laporannya menyampaikan. lokakarya ini diselenggarakan untuk mendukung penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai dokumen strategis kebijakan.

“Kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari digitalisasi, perubahan orientasi spiritual generasi muda, polarisasi identitas, maraknya hoaks keagamaan, isu minoritas, konflik rumah ibadah, hingga tantangan global seperti krisis iklim,” ujar Kamaruddin.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kebijakan keagamaan yang responsif, inklusif, dan berbasis data. Outlook Kehidupan Beragama 2026 diharapkan dapat memetakan tren, isu, risiko, serta arah kebijakan keagamaan yang akan menjadi rujukan program dan layanan Kementerian Agama pada tahun mendatang.

Kamaruddin menambahkan, lokakarya ini menjadi forum validasi tren dan pendalaman isu dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, peneliti, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Konseptualisasi umat masa depan menjadi fokus utama dengan penekanan pada nilai toleransi, inklusivitas, kepedulian terhadap lingkungan, dan cinta kasih kepada sesama.

“Dengan visi yang jelas tentang umat masa depan, Kementerian Agama dapat menyusun kebijakan dan program yang lebih terarah serta berdampak nyata,” tegasnya.

Lokakarya ini diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama, akademisi, dan budayawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(CEU)

15/12/2025 19:44
Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto Luncurkan Buku Otobiografi, Catatan Pengabdian untuk Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto resmi meluncurkan otobiografi terbarunya dalam sebuah acara peluncuran yang digelar di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).

Buku yang diberi judul Just Another Brick in the Wall ini menjadi catatan perjalanan hidup dan karier panjang Djoko Suyanto sebagai salah satu tokoh militer dan pemerintahan Indonesia yang berpengaruh.

Acara peluncuran dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, para purnawirawan TNI, kolega, serta sahabat dan keluarga, menandai momen penting bagi penulis yang sepanjang hidupnya menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan, profesionalisme, dan dedikasi terhadap bangsa.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyampaikan sambutan hangat dan kenangan pribadi terkait kiprah Djoko Suyanto.

Buku Just Another Brick in the Wall bukan sekadar memoar biasa. Dalam buku ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini membagikan perjalanan hidupnya sejak masa kecil, pendidikannya di Akademi Angkatan Udara, hingga kariernya sebagai penerbang pesawat tempur dan kemudian Panglima TNI.

Di menulis dengan gaya jujur tentang berbagai tantangan yang pernah dihadapi, termasuk dinamika tugas militer, strategi pertahanan negara, serta pengalaman kerja sama dengan berbagai pemimpin nasional dan internasional.

Bagian penting dari buku ini juga menyinggung nilai-nilai dasar yang menurut Djoko membentuk dirinya: disiplin, integritas dan loyalitas kepada konstitusi Republik Indonesia.

Dia berbagi kisah bagaimana nilai-nilai itu teruji dalam tugas-tugas strategis, termasuk saat ia dipercaya memimpin TNI dan kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet pemerintahan nasional.

“Buku ini bukan sekadar tentang saya. Ini adalah bagian kecil dari sejarah bangsa,tentang loyalitas tanpa pamrih, tentang tugas yang harus dijalankan meskipun berat, dan tentang kepercayaan yang diberikan bangsa kepada saya sebagai seorang prajurit,” kata Djoko Suyanto dalam sambutan.

Ia juga menekankan bahwa setiap peran sekecil apapun, adalah ‘batu bata’ dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaya. Pesan itu mencerminkan filosofi bahwa sejarah bangsa dibentuk oleh kontribusi banyak individu, bukan hanya oleh figur-figur besar.

15/12/2025 19:32
Kapolri Klaim Perpol 10/2025 Justru Perjelas Putusan MK: Apa yang Dilanggar?

Kapolri Klaim Perpol 10/2025 Justru Perjelas Putusan MK: Apa yang Dilanggar?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – K
apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, aturan mengenai polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga justru mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh polisi aktif.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
“Di situ kan klausanya sudah jelas dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK, penugasan oleh Kapolri, kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas di situ,” kata Kapolri di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi, apa yang dilanggar? Ya, saya kira cukup ya,” imbuh dia.
Perpol 10/2025 ini menjadi sorotan karena mengatur polisi bisa menjabat di 17 instansi di luar Polri, padahal MK menyatakan bahwa polisi harus mundur atau pensiun dari Polri sebelum menjabat di jabatan luar Polri.
Kapolri mengeklaim bahwa Polri menghormati putusan MK tersebut.
Oleh karena itu, Polri menindaklanjutinya dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian/lembaga terkait yang berujung pada penerbitan Perpol 10/2025.
“Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu,” tegasnya.
Sigit juga memastikan, aturan soal polisi bisa menduduki
jabatan di kementerian
/lembaga ini akan ditingkatkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan revisi Undang-Undang (UU) Polri.
“Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan direvisi undang-undang,” tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, keputusan Kapolri meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinilai bermasalah.
Lewat aturan tersebut, Kapolri mengatur bahwa polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga, meski hal itu sudah dilarang oleh
Mahkamah Konstitusi
(MK).
MK lewat putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diketok pada 13 November 2025 melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.
Namun, tak sampai sebulan kemudian, pada 9 Desember 2025, Listyo Sigit justru meneken Perpol 10/2025 yang membuka pintu bagi polisi aktif untuk menjabat di 17 kementerian/lembaga di luar Polri.
Instansi-instansi dimaksud adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan.
Lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Profesor hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan MK di atas.
“
Perpol Nomor 10 Tahun 2025
itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri,” kata Mahfud kepada
Kompas.com
, Jumat (12/12/2025).
Selain bertentangan dengan putusan MK, Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan Undang-Undang ASN.
UU ASN mengatur bahwa pengisian jabatan ASN oleh polisi aktif diatur dalam UU Polri, sedangkan di UU Polri sendiri tidak mengatur mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki polisi aktif, ini berbeda dengan UU TNI yang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI.
“Jadi Perpol ini tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata Mahfud.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 19:26
Presiden Prabowo Serahkan 100 Unit Becak Listrik di Jember, Prioritaskan Pengayuh Lansia

Liputan6.com, Jember – Upaya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan keadilan sosial terus berlanjut. Salah satunya diwujudkan melalui program bantuan becak listrik yang diserahkan kepada para pengayuh becak di Kabupaten Jember. Sebanyak 100 unit becak listrik dibagikan dalam acara serah terima yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (14/12/2025).

Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan sepenuhnya dibiayai dari dana pribadi Presiden, tanpa menggunakan anggaran negara.

Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih mendalam atas perhatian Presiden Prabowo kepada masyarakat kecil, khususnya para pengayuh becak lansia di Jember. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara bagi mereka yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari kayuhan tenaga.

“Tidak ada kata lain selain terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas nama rakyat Jember. Bantuan ini bukan dari APBN, tetapi murni dari kantong pribadi beliau. Kami bangga memiliki presiden yang hatinya menyatu dengan rakyat kecil,” ujar Gus Fawait.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Yayasan GSN, Nanik Sudarwati Deyang, menjelaskan bahwa bantuan becak listrik di Jember merupakan tahap awal dari program nasional yang akan dilakukan secara bertahap. Dari sekitar 989 pengayuh becak di Jember, sebanyak 100 orang menerima bantuan pertama, dengan prioritas pengayuh lanjut usia di atas 60 tahun.

“Kami utamakan para lansia terlebih dahulu. Produksi becak listrik ini masih terbatas, dan saat ini stok di pabrik sekitar lima ribu unit. Kami bagikan merata dulu di seluruh Jawa, khusus untuk lansia,” terang Nanik.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki keinginan kuat agar para pengayuh becak lansia tidak lagi harus memeras tenaga di usia senja. Becak listrik dinilai sebagai solusi paling manusiawi, mengingat sebagian besar pengayuh becak telah menekuni profesi tersebut selama 30 hingga 50 tahun.

“Kalau kita ubah mereka jadi pedagang belum tentu berhasil. Tapi kalau bebannya kita ringankan, itulah keadilan. Pak Prabowo bahkan menangis melihat para pebecak sepuh masih harus mengayuh dengan tenaga,” ungkap Nanik.

15/12/2025 19:14
Archipelago Hadir untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Liputan6.com, Jakarta – Bencana alam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan kerusakan besar pada pemukiman warga, khususnya banjir yang melanda pulau Sumatra. Banjir tersebut melanda 52 Kabupaten/Kota, lebih dari 150 ribu rumah dan 800 ribu orang terdampak. Bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut juga merusak beberapa fasilitas umum seperti jembatan, jalan lintas provinsi, rumah sakit hingga kurangnya sandang dan pangan bagi para korban terdampak.

Sebagai bentuk kepedulian, Archipelago, manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara, menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai total Rp360 juta kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra dalam bentuk logistik bantuan kemanusiaan.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar dan perlengkapan tanggap darurat, antara lain makanan kaleng, mi instan, air mineral dalam kemasan, susu kemasan, linen, handuk, perlengkapan kebersihan, bantal, hand sanitizer, popok bayi, pembalut, pompa air, serta kebutuhan penting lainnya.

Sebagai bentuk komitmen dan empati, CEO Archipelago John Flood, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dampak bencana yang dialami masyarakat Sumatra.

“Archipelago berusaha untuk selalu hadir dan memberikan dukungan bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Harapan kami, situasi dapat segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal,” kata John Flood.

Penyaluran bantuan tanggap darurat ini didukung oleh KOLINLAMIL (Komando Lintas Laut Militer) TNI Angkatan Laut melalui armada kapal laut yang bermarkas di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pengiriman bantuan ke Sumatra, dengan pendistribusian lanjutan ke wilayah terdampak oleh satuan tugas setempat. Dalam proses pemindahan dan relokasi logistik bantuan, Archipelago juga didukung oleh Asian Tigers Group sebagai penyedia layanan relokasi internasional.

Upaya kemanusiaan ini turut melibatkan kontribusi dari berbagai mitra lainnya melalui donasi kebutuhan pokok, antara lain Polish Investment and Trade Agency, Surya Baru Mandiri, Cynthia Rama Jaya, PT Ara Savis Sejahtera (Savis), Michico, Yulia Mega Hasta, Microclean, King Jaya, Zees, Selena Linen, I Clean, PT Architama Catu Nusa, STC Indonesia, Eco Care, dan Lady Americana.

Selain itu, unit-unit hotel Archipelago di Sumatra Utara turut berperan aktif dalam mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat dan karyawan yang terdampak.

Archipelago berharap bahwa kolaborasi antara perusahaan, unit hotel, serta para mitra ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatra yang sedang berupaya memulihkan kondisi kehidupan mereka. Melalui dukungan yang berkelanjutan, Archipelago berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat di berbagai daerah yang membutuhkan.

15/12/2025 19:01
Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.

Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

“Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

“Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

“Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

15/12/2025 18:59
Manjakan Nasabah di HUT ke-130, BRI Tebar Ragam Promo Diskon Spesial hingga Suku Bunga KPR Spesial 1,30 Persen

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Memasuki usia ke-130 tahun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat komitmennya untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai program promo nasional bertajuk “Belanja Bijak, Jadi Hemat, Berlimpah Promo”.

Program ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dan menghadirkan berbagai penawaran menarik di lebih dari ratusan merchant ternama di seluruh Indonesia.

Mengusung semangat perayaan perjalanan panjang BRI sebagai bank terbesar yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, program ini memberikan beragam keuntungan bagi pengguna BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan QRIS BRImo.

Mulai dari diskon hingga Rp1,3 juta, cashback hingga Rp130 ribu, hingga harga spesial mulai Rp13 ribu yang berlaku untuk kategori Food & Beverage, Fashion, Travel, Beauty & Wellness, Electronics, E-commerce, Home Living, Groceries, hingga Hobbies & Entertainment.

Corporate Secretary BRI Dhanny, mengatakan bahwa promo HUT BRI ke-130 ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh nasabah setia BRI. “Selama 130 tahun, BRI telah tumbuh sebagai bank yang selalu dekat dengan masyarakat. Melalui rangkaian promo ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih hemat, mudah, dan menyenangkan, sekaligus memperluas manfaat layanan BRI dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

Program promo BRI dalam rangka hari jadinya ini mencakup penawaran spesial, seperti:

Diskon Rp130 ribu untuk berbagai restoran favorit, termasuk Kimukatsu, Paradise Dynasty, Pepper Lunch, Sushi Tei, dan lainnya.

Cashback Rp13 ribu hingga Rp130 ribu untuk transaksi QRIS BRImo di merchant F&B, fashion, groceries, hingga travel.

Harga spesial Rp13 ribu – Rp130 ribu untuk produk dan layanan dari brand seperti Rejuve, Mako, Roti’O, Monsieur Spoon, Point Coffee, hingga pendopo & Azko.

Diskon besar hingga Rp1,3 juta di merchant seperti iBox, Samsung by Erafone, Erafone, Electronic City, Voila.id, hingga Jamtangan.com.

Travel Deals yang mencakup diskon di Traveloka, Tiket.com, Agoda, ANA Airlines, D’Prima Hotel, serta Grab.

BRI Special Offers untuk kredit konsumtif, asuransi, hingga biaya remitansi dengan tarif spesial 1,30 USD.

Lebih lanjut, program HUT ini tidak hanya menarik dari sisi besaran promo, tetapi juga menghadirkan fleksibilitas pembayaran melalui cicilan hingga 24 bulan di berbagai kategori belanja seperti elektronik, gadget, dan home living.

15/12/2025 18:45
PGN Dorong Hilirisasi Gas Bumi untuk Tingkatkan Nilai Tambah

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berkomitmen mendorong hilirisasi gas bumi untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi menjadi barang bernilai tinggi. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperluas manfaat gas bumi bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya industri baru di dalam negeri.

“Selama ini, umumnya gas bumi hanya digunakan sebagai bahan bakar. Padahal, gas bumi (CH4) dapat diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai seperti methanol, etil-glikol, formic acid, hydrogen dan lain sebagainya. Bahkan, dapat dikembangkan lagi menjadi etilen untuk bahan baku plastik, serta ammonia yang dapat diproses lagi menjadi urea dan nitric acid,” jelas Mirza Mahendra selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN.

Untuk meningkatkan nilai tambah gas bumi juga berhubungan erat dengan ekonomi hijau. Gas bumi dikenal sebagai salah satu sumber energi fosil dengan nilai emisi karbon terendah dibandingkan bahan bakar lainnya, sehingga berperan penting sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission 2060 (NZE).

“Manfaat dari gas bumi yang lebih ramah lingkungan menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah. PGN menyiapkan tiga inisiatif utama untuk mendukung NZE sekaligus menggerakan ekonomi hijau. Program pertama adalah pemanfaatan BioCNG dari limbah kelapa sawit yang digasifikasi menjadi biogas. Kemudian pengembangan Carbon Capture Storage, serta digitalisasi untuk efisiensi energi melalui jaringan,” jelas Mirza.

PGN juga menjajaki pengembangan Hydrogen yang berasal dari beberapa sumber-sumber energi non fosil yang lebih ramah lingkungan. “PGN menginisiasi untuk pengembangan hidrogen dan mencoba memasarkan untuk menjadi bahan bakar masa depan,” ujar Mirza.

Mirza menegaskan, PGN tetap memperkuat ekosistem gas bumi nasional yang optimal dan berkelanjutan, seiring dengan inisiasi hilirisasi gas bumi. Fokus utama PGN mencakup optimalisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri, pembangunan infrastruktur gas bumi di wilayah eksisting maupun wilayah baru dalam rangka unlocking new demand guna pemerataan akses, serta pengelolaan gas bumi yang terintegrasi untuk menciptakan pengelolaan gas bumi yang terjangkau dan berkeadilan.

“PGN mendukung asta cita pemerintah yang fundamental untuk mendorong ketahanan dan swasembada energi nasional. Melalui hilirisasi gas bumi, kami berharap nilai tambah energi nasional meningkat, industri dalam negeri semakin berkembang dan transisi energi berjalan lancar, sehingga Indonesia semakin mandiri dan siap menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Mirza.

15/12/2025 18:12