Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Suhindarto, menilai bencana Sumatera berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV.  Dia menuturkan, Sumatera memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional sehingga gangguan ekonomi di wilayah tersebut tidak bisa dipandang remeh.

    “Kami sendiri memproyeksikan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu ya, karena dari sisi share gitu ya, Sumatera juga bukanlah daerah kecil, yang mana Sumatera ini juga menyumbang dalam perekonomian kita, begitu besar ya share-nya,” kata Suhindarto dalam Media Forum PEFINDO, Selasa (16/12/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi pangsa ekonomi, Sumatera bukanlah daerah kecil. Pulau ini menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, gangguan aktivitas ekonomi akibat bencana berisiko menahan akselerasi pertumbuhan yang seharusnya bisa terjadi pada akhir tahun.

    “Tapi secara umum ini bisa menjadi faktor negatif yang akhirnya menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV ini, yang seharusnya bisa terjadi gitu ya di tengah stimulus pemerintah yang relatif cukup banyak diberikan begitu ya,” ujarnya.

    Meski demikian, Suhindarto menekankan, besaran dampak secara kuantitatif masih perlu dicermati lebih lanjut. Hingga saat ini, belum terdapat rilis data resmi dari pemerintah yang secara spesifik mengukur dampak bencana Sumatera terhadap kinerja ekonomi, sehingga proyeksi masih bersifat indikatif.

    “Untuk seberapa jauh sebenarnya perlu dicek kembali, karena sampai saat ini juga kita masih belum melihat release resmi lah ya dari data pemerintah yang berkaitan dengan bencana ini, dampaknya ke ekonomi seperti apa,” ujarnya.

     

  • Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jendeal Listyo Sigit Prabowo menyebut, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
    Sebagai informasi,
    Perpol 10/2025
    mengatur soal polisi aktif yang boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga.
    “Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP,” ujar Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Setelah itu, Sigit mengungkap bahwa ada kemungkinan aturan tersebut akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang,” ujar Sigit.
    Perpol 10/2025, kata Sigit, merupakan bentuk penghormatan Polri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan tersebut diketahui memutuskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Setelah adanya putusan MK itu, Polri berkonsultasi dengan kementerian/lembaga sebelum terbitnya Perpol 10/2025.
    “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit.
    Sementara itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga tidak bisa hanya diatur lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
    Menurutnya, anggota polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil jika hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.
    “Ketentuan Perkap (Perpol 10/2025) itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam undang-undang, tidak bisa hanya dengan perkap jabatan sipil itu diatur,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube MahfudMD, dikutip Senin (15/12/2025).
    Mahfud menjelaskan, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur soal jabatan sipil di tingkat pusat dapat diduduki anggota TNI dan Polri.
    Namun, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa jabatan-jabatan sipil yang boleh ditempati harus sesuai dengan UU TNI dan UU Polri.
    Mahfud melanjutkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah mengatur bahwa anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga.
    Sedangkan dalam UU Polri, belum mengatur soal anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga mana saja.
    “Nah oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya Perkap yang sudah dibuat oleh Bapak
    Kapolri
    ,” ujar Mahfud.
    Selain itu, Perpol 10/2025 itu sendiri dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri,” ujar Mahfud.
    Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan MK tersebut mengatur secara tegas bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Diketahui, anggota Polri aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah.
    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
    Berdasarkan salinan aturan yang dilihat Kompas.com dari situs peraturan.go.id, Kamis (11/12/2025), daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel Polri diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol tersebut.
    ”
    Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan,
    ” bunyi pasal tersebut.
    Berikut 17 kementerian/lembaga yang bisa diisi polisi aktif:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Liputan6.com, Jakarta – PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah pengangkatan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

    Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram resmi Semen Gresik, yang dikutip Selasa (16/12/2025). Zulkieflimansyah saat ini tercatat sebagai Sekretaris Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama DPP PKS.

    Zulkieflimansyah bukan nama baru di panggung nasional. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2023, serta menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode pada 2004–2018.

    Di luar dunia politik, ia juga dikenal sebagai pendiri Universitas Teknologi Sumbawa dan penggagas program Beasiswa NTB.

    Selain perubahan di jajaran komisaris, Semen Gresik juga menetapkan Gatot Mardiana sebagai Direktur Utama menggantikan Muchamad Supriyadi.

    Sebelumnya, Gatot memiliki pengalaman panjang di industri semen, antara lain sebagai Direktur Operasi Thang Long Cement Company sejak 2023 serta Direktur Umum dan SDM PT Semen Baturaja Tbk pada 2022–2023.

    Perubahan manajemen ini turut mencakup pengangkatan Fardhi Sjahrul Ade sebagai Direktur Keuangan dan SDM, serta Benny Ismanto sebagai Direktur Operasi.

     

  • Intip Kecanggihan Drone Rajawali Karya Pelajar SMA Indonesia yang Juarai Kontes Robot Dunia

    Intip Kecanggihan Drone Rajawali Karya Pelajar SMA Indonesia yang Juarai Kontes Robot Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Operasi penyelamatan di wilayah bencana kerap dihadapkan pada situasi berisiko tinggi. Bangunan tak stabil, akses tertutup, hingga keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat di lapangan. Tantangan inilah yang mendorong Tim Bayu Sakti merancang sebuah solusi berbasis teknologi bernama Drone Rajawali.

    Drone Rajawali dikembangkan sebagai alat bantu strategis yang menggabungkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sistem navigasi mandiri, serta kemudahan pengoperasian. Tujuannya jelas yaitu membantu tim penyelamat bekerja lebih aman, cepat, dan efisien.

    Berikut ide deretan fitur canggih Drone Rajawali:

    Membaca Ancaman Lewat AI

    Salah satu keunggulan utama Drone Rajawali terletak pada kemampuan AI-powered image recognition. Teknologi ini memungkinkan drone mengenali berbagai potensi bahaya di lokasi bencana, mulai dari retakan bangunan, label material berbahaya (hazard), hingga karat pada struktur.

    Kemampuan tersebut membuat Rajawali dapat memberikan gambaran awal mengenai tingkat risiko di lapangan sebelum personel manusia diterjunkan. Bahkan, drone ini dilengkapi perangkat tambahan yang memungkinkan pengambilan sampel material tertentu untuk kebutuhan analisis.

    “Deteksi ini penting agar tim penyelamat bisa membuat keputusan berbasis data sebelum masuk ke lokasi,” ujar Arga, salah satu anggota tim pengembang kepada Tekno Liputan6.com, Senin (15/12/2025).

    Tetap Bergerak Meski Tanpa GPS

    Keunggulan lain yang membedakan Rajawali dari drone pada umumnya adalah dirancang untuk tetap berfungsi dalam kondisi ekstrem. Drone ini mampu bergerak secara autonomous tanpa bergantung pada GPS, berkat dukungan teknologi AI LIDAR.

    Kemampuan ini menjadi krusial mengingat dalam berbagai jenis bencana, jaringan komunikasi dan sistem navigasi satelit kerap terganggu atau bahkan lumpuh total.

    Dalam kondisi darurat, Rajawali dapat memindai area yang dilaluinya dan menyusun peta digital secara real time. Peta ini kemudian digunakan sebagai panduan bagi tim penyelamat untuk menentukan jalur masuk maupun rute evakuasi yang paling aman.

    Untuk sistem komunikasi, tim memilih frekuensi radio 2,4GHz dibandingkan WiFi. Alasannya, radio dinilai lebih stabil dan dapat diandalkan di tengah situasi bencana ketika infrastruktur jaringan umum sering kali lumpuh.

    Efisiensi Kerja Tim di Lapangan

    Rajawali juga dirancang agar mudah dioperasikan. Sistem kendali dan tampilan antarmuka dibuat sederhana sehingga dapat digunakan langsung oleh tim penyelamat tanpa keahlian teknis khusus di bidang drone.

    Konsep ini memungkinkan terjadinya efisiensi besar dalam pengerahan personel. Dengan bantuan drone, tim kecil beranggotakan 2 hingga 6 orang dapat memantau area yang luas dan melakukan berbagai tugas yang biasanya memerlukan banyak tenaga manusia.

    “Drone ini bisa mengerjakan pekerjaan yang setara dengan 40 orang di lapangan,” kata Arga.

  • Dokter-dokter Butuh 10 Menit Lebih Cuma Buat Hitung Dosis Obat, Saatnya AI Ambil Alih?

    Dokter-dokter Butuh 10 Menit Lebih Cuma Buat Hitung Dosis Obat, Saatnya AI Ambil Alih?

    Jakarta –

    Dunia medis tak lepas dari modernitas yang menuntut semuanya serba cepat. Faktanya, beberapa pekerjaan sangat menyita waktu para dokter, salah satunya menghitung dosis obat.

    Survei internal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mencatat 90 persen dokter kesulitan memperoleh referensi medis secara cepat, sementara 73 persen membutuhkan waktu lebih dari sepuluh menit hanya untuk mencari dosis obat. Kondisi tersebut berkontribusi pada risiko medication error yang masih berada di kisaran 9-10 persen.

    Banyak faktor yang membuat pekerjaan menghitung dosis tidak bisa dilakukan dengan cepat. Salah satunya, panduan obat-obatan selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dokter-dokter dituntut untuk memilah informasi yang paling up to date supaya tidak salah meresepkan obat.

    “Ini kami kan harus selalu update. Bagaimana dosisnya, apa efek sampingnya dan lain sebagainya,” kata dr Muhammad Raoul Taufiq Abdullah, seorang dokter residen FKUI, kepada detikcom di Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Ketersediaan informasi tentang obat juga tidak selalu terkumpul di satu tempat. Menelusuri sumber-sumber yang dibutuhkan membuat perhitungan dosis obat jadi makin menantang.

    “Masih tersebar, kadang-kadang kita mesti beli buku. Kadang-kadang kita mesti googling juga nyari-nyari dulu gitu ya. Nggak instant, gak praktis,” terang dr Raoul.

    Berangkat dari masalah tersebut, dr Raoul bersama koleganya dr Armand Achmadsyah membuat terobosan berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mereka namakan DokterGPT. Inovasi berteknologi GPT yang dikustomisasi dan Retrieval Augmented Generation (RAG) dengan basis data yang mencakup lebih dari 400 diagnosis, 200 pedoman nasional, dan 1.000 data obat yang dikurasi oleh dokter Indonesia.

    “Tujuannya bukan untuk menggantikan peran dokter. Namun untuk menjadi asisten dokter, asisten medis virtual berbasis AI pertama di Indonesia,” sambungnya.

    Inovasi ini meraih pendanaan Program Akselerasi Startup UI Incubate 2025, setelah terpilih melalui seleksi nasional oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    “Alhamdulillah kami menjadi satu dari dua startup terpilih,” kata dr Raoul.

    Pendanaan sebesar Rp 499,8 juta dari UI Incubate 2025 akan digunakan untuk memperkuat teknologi inti dan memperluas basis data medis nasional dan membantu para dokter hingga perawat dengan sedikit mempermudah pekerjaan mereka.

    (dpy/up)

  • Pulang dari Arab Saudi, Penyidik KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji

    Pulang dari Arab Saudi, Penyidik KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidiknya sudah pulang dari Arab Saudi, dan mendapatkan sejumlah fakta untuk penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    “Apakah tim sudah pulang dari Arab Saudi? Sudah. Untuk hasilnya bagaimana? Kami menemukan beberapa hal di sana,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

    Asep menjelaskan salah satu informasi yang didapat oleh penyidik KPK adalah mengenai kepadatan lokasi di Arab Saudi, dan kaitannya dengan alasan Kementerian Agama untuk membagi 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    “Tentunya kami juga harus menguji setiap informasi yang diberikan, apakah pembagian kuota itu disebabkan karena akan terjadi penumpukan?” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan KPK menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK dalam mencari informasi terkait kasus kuota haji telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dan sejumlah perwakilan Indonesia di negara tersebut yang mengurus urusan haji.

    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

    Mereka yang dicegah adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

    Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

     

     

  • Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat, resmi beroperasi setelah dibangun dalam kurun waktu 17 bulan. Pabrik ini disebut bisa mendongkrak perekonomian daerah Subang lantaran menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

    “Subang bukan sekadar bukti kemampuan eksekusi VinFast, tetapi juga langkah strategis dalam komitmen jangka panjang di Indonesia. Lokalisasi sebagai fondasi utama untuk keberlanjutan VinFast, sekaligus kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja nasional. Dengan mulai beroperasinya pabrik ini, VinFast telah membangun salah satu ekosistem kendaraan listrik paling terintegrasi di Indonesia,” ujar Pham Sanh Chau selaku CEO VinFast Asia.

    Sekadar informasi, pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan secara bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Di fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun, untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini dilengkapi lini produksi terintegrasi yang berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Pada kapasitas penuh, pabrik Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi Subang sebagai pusat industri baru di Jawa Barat.

    Di tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan. Model-model ini dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, menyasar konsumen muda dan keluarga modern.

    (lua/dry)

  • Antam Bidik Tambang Emas di Timur Tengah

    Antam Bidik Tambang Emas di Timur Tengah

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat rantai pasok emas dan tembaga sebagai fondasi kedaulatan mineral nasional. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik, sekaligus membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat pemurnian logam mulia di kawasan.

    ‎Pengamat Energi Ali Ahmudi, menilai kebijakan DMO emas melalui sistem traceability domestik, dukungan sertifikasi internasional Good Delivery dari London Bullion Market Association, serta pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) akan menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

    ‎“DMO emas bukan hanya soal pasokan dalam negeri, tetapi juga strategi hilirisasi yang memastikan Indonesia tidak sekadar menambang, melainkan menjadi pemain industri global. Dengan smelter dan PMR, Indonesia akan mengekspor bullion, bukan lagi konsentrat mentah,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

    ‎Selain emas, Ali menekankan bahwa hilirisasi tembaga tetap menjadi pilar transisi energi. Tembaga berperan sebagai tulang punggung kendaraan listrik, baterai, dan jaringan listrik hijau. Integrasi proyek Smelter Gresik dengan PMR akan memperkuat agenda downstreaming menuju green economy.

    ‎“Transformasi ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045, dengan target menjadikan Indonesia sebagai regional refining and manufacturing hub pada 2025–2035. Kombinasi DMO emas, hilirisasi tembaga, dan kebijakan industri nasional akan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok logam strategis dunia,” tambahnya.

    ‎

     

  • BMKG Sebut 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Ini Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

    BMKG Sebut 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Ini Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

     

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga siklon tropis mengepung Indonesia. Hal itu diutarakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani di hadapan Presiden Prabowo, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

    Faisal mengatakan, ketiga siklon tersebut antara lain siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S.

    “Saat ini ada tiga siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden,” katanya.

    Faisal menjelaskan, yang pertama siklon Bakung, berkembang di barat daya Lampung dan bergerak menjauhi Indonesia.

    Namun, menurut pemantauan BMKG, status siklon ini naik dari kategori 1 ke kategori 2. Dia pun mengingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang mengakibatkan cuaca ekstrem di wilayah Sumatera hanya tercatat di kategori 1.

    BMKG memprediksi siklon Bakung ini dapat bergerak mendekati wilayah Indonesia, sehingga akan terus dipantau selama dua sampai tiga hari mendatang. Faisal berharap siklon ini tidak masuk ke Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi curah hujan.

    “Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga mendekat lagi yang akan mempengaruhi curah hujan,” katanya.

    Kemudian ada bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, sedangkankan di selatan Papua terpantau ada bibit siklon 95S.

     

  • Polda-Bea Cukai Tangkap 4 Orang Bawa Rp7,79 Miliar Valas Tanpa Izin BI ke Singapura

    Polda-Bea Cukai Tangkap 4 Orang Bawa Rp7,79 Miliar Valas Tanpa Izin BI ke Singapura

    BATAM  – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Bea Cukai Batam menindak empat orang pelaku perdagangan ilegal valuta asing yang membawa uang senilai Rp7,79 miliar tanpa izin Bank Indonesia ke Singapura.

    Kasubidt II Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Indar Wahyu Dwi Septiawan mengatakan keempat pelaku yang ditangkap terdiri atas satu orang pekerja money changer (penukaran uang) dan tiga orang kurir yang berasal dari Jakarta.

    “Kami mengamankan empat orang diduga membawa uang rupiah keluar Indonesia melalui Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay,” kata Indar saat merilis pengungkapan kasus tersebut di Mapolda Kepri, Batam, Senin, 15 Desember dlansir ANTARA.

    Dia menjelaskan dari hasil interogasi awal terhadap para pelaku, uang tersebut di bawa ke Singapura dan hendak ditukarkan dengan uang dolar Singapura.

    Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, pelaku berasal dari money changer PT VIT yang berkedudukan di Jakarta. Pelaku berinisial CA, LS, HK, dan R (seorang ibu rumah tangga).

    “Pelaku CA diperintahkan oleh R selaku Dirut PT VIT untuk membawa uang Rp95 juta, LS membawa Rp2,7 miliar, HK membawa Rp2,5 miliar, dan R membawa Rp2,5 miliar,” katanya.

    Para pelaku membawa uang Rp7,79 miliar tersebut dari Jakarta menuju Batam, untuk selanjutnya dibawa ke Singapura melalui Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay pada 11 Desember 2025.

    “Modus operandinya, mereka membawa uang rupiah keluar dari Indonesia dan dilakukan pertukaran tanpa izin, lalu uang tersebut diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin dari aparat penegak hukum dan BI selaku pengawas valuta asing,” katanya.

    Uang tersebut dibawa dengan pecahan Rp100 ribu sebanyak 77 ribu lembar dan pecahan Rp50 ribu sebanyak 1.900 lembar. Uang tersebut dibawa menggunakan beberapa koper.

    Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan hal serupa. Pengiriman pertama dilakukan langsung dari Jakarta ke Singapura.

    Para pelaku diupah untuk membawa uang tersebut keluar Indonesia berkisar dari Rp2 juta sampai Rp7 juta per koper.

    Indar mengatakan kasus ini telah dilimpahkan ke Bea Cukai Batam karena melanggar aturan kepabeanan.

    Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam Muhtadi mengatakan sesuai aturan, uang yang boleh dibawa keluar Indonesia maksimal Rp100 juta. Lebih dari itu, pembawa wajib mengantongi izin dari Bank Indonesia.

    Menurut ia, pelaku melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, melanggar peraturan BI tentang Persyaratan dan Tata Cara membawa uang rupiah atau uang masuk wilayah RI dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2005, dengan sanksi dikenakan administrasi berupa denda sebesar 10 hingga 20 persen dari nominal uang yang mereka bawa.

    “Dendanya maksimal Rp300 juta,” katanya.

    Perwakilan Bank Indonesia Kepri Kezza menambahkan dampak dari praktik membawa uang rupiah dalam jumlah melebihi aturan tanpa izin itu bisa mengganggu perekonomian Indonesia.

    “Karena alat pembayaran berkurang dibawa ke luar negeri. Makanya kami berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait aturan pembawaan uang rupiah ke luar daerah kepabeanan,” kata Kezza.