Negara: Indonesia

Waspada, Ransomware DroidLock Bisa Kunci Perangkat Android Tanpa Enskripsi

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna Android dihebohkan dengan munculnya ancaman keamanan siber baru yang spesifik dirancang untuk menyerang perangkat dengan pola baru.

Ransomware yang dinamai DroidLock ini awalnya menargetkan pengguna Android di Spanyol. Malware ini juga menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengkhawatirkan karena mampu meniru hasil akhir ransomware tanpa perlu mengenkripsi data korban.

Proses DroidLock dimulai dengan rekayasa sosial melalui situs phishing. Pengguna akan ditipu untuk menginstal aplikasi berbahaya yang disamarkan sebagai layanan yang familiar, misalnya dari penyedia telekomunikasi.

Aplikasi palsu ini bertindak sebagai “dropper” yang memasukkan malware DroidLock ke sistem. Titik krusial keberhasilan DroidLock adalah eksploitasi fitur sistem Android, yaitu “Device Admin” dan terutama “Accessibility Services” (Layanan Aksesibilitas).

Di saat korban memberikan izin aksesibilitas, malware akan beraksi secara otonom. DroidLock akan menyetujui sendiri izin-izin sensitif lainnya, seperti akses ke SMS, log panggilan, kontak, dan audio. Penguasaan data komunikasi ini memberikan daya tawar tinggi bagi penyerang dalam negosiasi tebusan.

Untuk menjalankan misi peretasan perangkat, DroidLock memanfaatkan teknologi Virtual Network Computing (VNC) yang memungkinkan kontrol jarak jauh secara langsung. Melalui VNC, penyerang memiliki berbagai kemampuan berbahaya yang mencakup pengubahan akses seperti mengubah PIN perangkat sehingga secara efektif mengunci pemilik asli dari perangkat mereka sendiri.

Selain itu, penyerang juga dapat melakukan aksi-aksi destruktif termasuk menghapus seluruh data perangkat dan mencopot instalasi aplikasi. Kemampuan pengintaian yang dimiliki meliputi pengaktifan kamera secara diam-diam, mematikan suara perangkat, dan mencegat One-Time Passwords (OTP) yang seharusnya bersifat rahasia.

Bahkan lebih jauh lagi, penyerang dapat sepenuhnya memanipulasi dan mengontrol antarmuka pengguna dari jarak jauh, memberikan mereka kendali penuh atas perangkat korban.

Salah satu taktik paling cerdik DroidLock adalah penggunaan overlay. Ini adalah tampilan layar palsu yang diletakkan di atas aplikasi sah lainnya. Overlay ini digunakan untuk menangkap pola pembuka kunci perangkat, memberikan penyerang akses penuh, dan menampilkan layar pembaruan Android palsu yang melarang korban untuk mematikan atau me-restart perangkat mereka.

Para peneliti zLabs menekankan bahwa DroidLock memiliki hasil akhir yang sama dengan ransomware meskipun tidak mengenkripsi file. Dengan memblokir akses korban dan mengancam akan menghapus data atau merusak sistem, penyerang memaksa korban untuk membayar tebusan.

“Setelah terinstal, DroidLock dapat menghapus data perangkat, mengubah PIN, mencegat OTP, dan mengontrol antarmuka pengguna dari jarak jauh,” demikian peringatan para peneliti dikutip dari laman resmi Zimperium Senin (15/12/2025)

Rekomendasi Keamanan untuk Pengguna Android

Potensi penyebaran DroidLock ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, jika kampanye di Spanyol berhasil, mengharuskan pengguna Android untuk meningkatkan kewaspadaan.

Berikut adalah panduan keamanan yang disarankan:

1. Instalasi Resmi: Prioritaskan instalasi aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi. Sangat disarankan untuk menghindari tautan promosi instalasi dari SMS, email, atau aplikasi perpesanan.

2. Verifikasi Ulang: Selalu periksa nama pengembang, jumlah unduhan, dan ulasan pengguna sebelum menginstal aplikasi. Kepercayaan pada tautan promosi tunggal harus dihindari.

3. Solusi Anti-Malware: Lindungi perangkat dengan solusi anti-malware real-time yang selalu diperbarui. Solusi seperti Malwarebytes untuk Android dilaporkan sudah dapat mendeteksi malware ini.

4. Kritisi Izin: Perhatikan baik-baik permintaan izin aplikasi. Tanyakan apakah aplikasi benar-benar membutuhkan akses ke fitur sensitif seperti aksesibilitas, SMS, atau kamera untuk menjalankan fungsinya.

5. Pembaruan Sistem: Pastikan sistem operasi Android, layanan Google Play, dan semua aplikasi kunci selalu diperbarui untuk mendapatkan perbaikan keamanan terbaru. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

16/12/2025 05:46
AAUI Estimasi Awal Klaim Banjir Sumatera Capai Rp567,02 Miliar

JAKARTA – Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan menurut laporan dari 39 perusahaan anggota asosiasi, estimasi awal nilai klaim akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp567,02 miliar.

Ia menuturkan total estimasi tersebut terdiri atas klaim asuransi properti (harta benda) sebesar Rp492,53 miliar dan asuransi kendaraan bermotor senilai Rp74,49 miliar.

“Dapat kami sampaikan angka ini bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan (klaim yang sudah masuk),” ujar Budi dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

Selain klaim dari sektor swasta dan perorangan, ia juga mengungkapkan adanya potensi klaim dari aset milik negara.

Berdasarkan informasi informal yang diterima dari konsorsium asuransi barang milik negara (BMN), sementara ini terdapat exposure (potensi risiko) kerugian pada aset negara mencapai Rp30 miliar.

“Tapi itu masih sifatnya exposure ya. Belum estimasi perkiraan klaim sementaranya, belum,” jelasnya.

Terkait realisasi pembayaran, Budi menyatakan hingga saat ini belum ada satupun klaim yang dibayarkan karena besarnya kendala teknis di lapangan.

Ia menuturkan kondisi medan yang berat akibat kerusakan infrastruktur, seperti jalan putus dan bandara yang sempat tertutup, menyulitkan tim penilai kerugian (loss adjuster) untuk menjangkau lokasi objek tertanggung guna melakukan verifikasi.

“Kami hanya tinggal menunggu waktu perhitungan-perhitungannya. Begitu perhitungannya sudah bisa dijustifikasi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, segera akan kami proses pembayaran itu,” kata Budi.

Ia menyampaikan seluruh anggota asosiasi berkomitmen untuk menyederhanakan proses pengajuan klaim, sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi mendukung percepatan pembayaran kerugian.

AAUI pun mengimbau perusahaan asuransi untuk mengupayakan proses pembayaran diselesaikan secepatnya dalam 30 hari setelah seluruh data klaim lengkap dan kesepakatan nilai klaim tercapai.

“Kami tidak ada niat satu pun untuk memperlambat proses penyelesaian pembayaran klaim kepada masyarakat yang terkena bencana. Kami punya komitmen yang besar juga terhadap roda ekonomi di daerah-daerah yang terkena bencana agar tetap harus berjalan,” tutur Budi.

16/12/2025 05:16
Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

16/12/2025 05:06
KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

JAKARTA – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perempuan Partai Golkar pada Senin 15 Desember. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 1 DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, dan diikuti jajaran pengurus harian serta kader perempuan Golkar dari berbagai daerah.

Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Partai Golkar tidak perlu diragukan. Ia menyebut keterlibatan kader KPPG selama ini selalu terlihat aktif dalam berbagai agenda dan kerja-kerja partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun demikian, Hetifah menilai semangat dan loyalitas saja belum cukup untuk menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan politik dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Kader KPPG sudah memiliki semangat, keberanian, dan loyalitas. Namun itu saja tidak cukup, mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan politik agar mampu bertahan dan bersaing secara sehat,” kata Hetifah dalam sambutannya.

Hetifah yang juga menjabat Ketua Komisi X DPR RI menuturkan bahwa dunia politik masih menyimpan banyak tantangan bagi perempuan. Meski demikian, ia optimistis perempuan mampu bertahan dan berkompetisi sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keberanian yang memadai.

“Penguatan kapasitas menjadi kunci agar perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga punya pengaruh dalam pengambilan keputusan politik,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Hetifah menyampaikan KPPG akan terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa dan kelurahan. Upaya tersebut bertujuan memperluas basis kader perempuan sekaligus memastikan proses kaderisasi berjalan dari tingkat akar rumput.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam partai politik. Ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai wajib memenuhi ketentuan minimal 30 persen, termasuk di lingkungan Partai Golkar.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut, keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata. Perempuan, kata dia, harus terlibat aktif dalam diskusi, rapat, dan proses pengambilan keputusan sehari-hari agar merasa nyaman dan percaya diri di dunia politik.

“Dalam daftar calon legislatif juga berlaku ketentuan 30 persen perempuan. Artinya peluang bagi perempuan sebenarnya sudah terbuka,” kata Sarmuji.

Meski Partai Golkar telah memenuhi ketentuan tersebut, Sarmuji mengakui masih terdapat tantangan dalam pengaderan perempuan, salah satunya terkait kepercayaan diri dalam proses pencalonan legislatif.

“Sebetulnya pemahaman politik perempuan sudah sangat baik. Tantangannya lebih pada kemampuan negosiasi dan kerja sama politik yang biasanya terasah melalui pengalaman,” ujarnya.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar ini digelar selama tiga hari, pada 15–17 Desember 2025, di Jakarta dan Bogor. Sebanyak 196 peserta yang merupakan pengurus PP KPPG dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut.

Sejumlah narasumber dari unsur pimpinan Partai Golkar serta kementerian terkait dihadirkan untuk menyampaikan materi penguatan organisasi, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, literasi digital, kependudukan, serta peran sosial dan kemanusiaan. Seluruh peserta juga telah mengikuti need assessment sebagai dasar pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas.

Ketua Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar, Ratu Dian Hatifa, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Partai Golkar serta para narasumber yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” kata Ratu Dian Hatifa.

16/12/2025 04:13
BMKG Pasang 10.000 Lebih Detektor Pantau Gempa-Tsunami di Seluruh RI

Jakarta –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sebanyak 10.000 detektor pemantau kondisi cuaca, gempa, hingga tsunami sudah terpasang di 191 daerah di Indonesia. Ribuan alat tersebut dipantau oleh unit pelaksana teknis (UPT) BMKG lewat stasiun-stasiun yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan, berdasarkan pemantauan, tercatat lebih dari 40.000 gempa terjadi di Indonesia di sepanjang 2025. Sebanyak 917 gempa di antaranya dirasakan warga dengan 24 di antaranya bersifat merusak.

“Ini terpantau di UPT-UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia, dengan 10 ribu lebih alat yang memantau kondisi cuaca serta gempa dan tsunami,” kata Faisal dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Faisal menjelaskan BMKG juga memasang lightning detector atau alat pengamatan petir di 38 UPT. Alat tersebut memantau lokasi petir terjadi dan tingkat intensitasnya.

Faisal melanjutkan, BMKG akan mengembangkan prakiraan cuaca berbasis dampak atau Impact-Based Forecast (IBF). Dengan sistem ini, informasi prakiraan cuaca juga memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat cuaca.

(fca/maa)

16/12/2025 03:01
Perpol 10/2025 Bikin Polisi Jabat di 17 K/L, Kapolri: untuk Hormati Putusan MK

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Perpol No.10/2025 diterbitkan untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota Polri isi jabatan sipil.

Sebelumnya, Perpol No.10/2025 mengatur soal 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) bisa dijabat anggota polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi polri.

“Jadi perpol yang dibuat oleh polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit di kompleks Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan perpol No.10/2025 yang ditekennya itu telah melewati koordinasi atau konsultasi dengan kementerian maupun stakeholder terkait.

Di samping itu, Sigit enggan bicara banyak terkait dengan pihak lain yang menilai Perpol No.10/2025 ini berkaitan dengan putusan MK.

“Biar saja yang bicara begitu. Yang jelas langkah yang dilakukan kepolisian sudah dikonsultasikan. Baik dengan kementerian terkait, stakeholder terkait, lembaga terkait. Sehingga baru disusun perpol,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Perpol mengenai aturan penugasan anggota ini bakal ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah dan bakal dimasukkan ke dalam revisi undang-undang (RUU) Polri.

“Yang jelas perpol ini tentunya akan ditingkatkan menjadi pp dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi UU,” pungkasnya.

Berikut ini 17 K/L yang bisa dijabat anggota Polri sebagaimana Perpol No.10/2025

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3. Kementerian Hukum

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Kementerian Kehutanan

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

10. Lembaga Ketahanan Nasional

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

15. Badan Intelijen Negara (BIN)

16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

16/12/2025 00:30
Sido Muncul Raih Penghargaan BKKBN-Salurkan Bantuan Tambahan ke Sumatera

Jakarta –

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Adapun penghargaan yang diraih oleh Sido Muncul yakni kategori Mitra Swasta Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Predikat Gold yang diberikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengatakan pihaknya menyambut baik atas penghargaan yang telah diterima oleh Sido Muncul. Khusus stunting, dia mengatakan pihaknya cukup memberikan perhatian lebih dalam menangani masalah tersebut.

Pasalnya, stunting bisa merupakan gangguan kesehatan yang bisa memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak di masa depan mereka. Pasalnya, stunting tidak hanya mengganggu perkembangan fisik saja. Namun juga bisa berpotensi terhadap penurunan IQ dan produktivitas.

Untuk itu, Irwan Hidayat mengatakan pihaknya telah menjalankan sejumlah program agar bisa berkontribusi dalam menurunkan stunting, salah satunya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan gizi wanita hamil yang tidak mampu.

“Tentunya dengan mendapatkan penghargaan dari pemerintah ya, Sido Muncul saya itu punya tanggung jawab moral untuk nanti meningkatkan (kontribusi terhadap penurunan stunting) terus (kita) lakukan. Kedua juga akan dapat meningkatkan (kontribusi yang telah berjalan selama ini). Tapi ya itu, kalau saya bukan dalam bentuk makanan. Tapi kami kirim dalam bentuk uang langsung ke banknya ibu anak sebut,” kata Irwan Hidayat di Jakarta, Senin (10/12/2025).

Dia menjelaskan Sido Muncul juga melakukan sejumlah strategi agar dana bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran, salah satunya dengan memanfaatkan data dari puskesmas. Irwan Hidayat mengatakan data tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui daftar ibu yang sedang hamil.

“Sebelum kami masuk, kami mendapatkan data-data itu dari puskesmas. Terus kami survei mereka yang memenuhi syarat, kami bantuin,” ujar Irwan Hidayat.

Dok. Dea Duta Aulia/detikcom

Dia menjelaskan dari data itu lah pihaknya memberikan bantuan sekitar Rp 500 ribu selama enam bulan kepada ibu hamil. Lewat bantuan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan.

“Nah, terus saya punya ide langsung Rp 500 ribu selama 6 bulan, setiap program. Nah, itu kami langsung, sehingga lebih gampang,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Irwan Hidayat mengatakan bantuan tersebut juga diberikan sebagai wujud kontribusi Sido Muncul untuk mendukung pemerintah dalam penurunan stunting. Menurutnya, penurunan stunting tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, namun harus ada kontribusi dari sektor lainnya seperti swasta.

“Saya merasa bahwa partisipasi yang dilakukan oleh pengusaha dan ajakan pemerintah ini, menurut saya itu memang sudah seharusnya begitu. Karena kalau kita mau sukses, pemerintah itu memerlukan partisipasi,” jelasnya.

Salurkan Bantuan Tambahan untuk Korban Bencana Alam di Sumatera

Di hari yang sama, Sido Muncul turut menyalurkan bantuan tambahan sebesar Rp 500 juta yang disalurkan melalui Kemensos untuk korban bencana alam di Sumatera. Lewat bantuan tersebut, Irwan Hidayat berharap bisa meringankan beban dari mereka yang korban bencana.

Bantuan untuk Sumatera bukan baru pertama kali diberikan oleh Sido Muncul. Sebelumnya, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 900 juta dan produk kesehatan Sido Muncul untuk korban bencana alam di Sumatera.

“Tadi saya bicara sama Pak Menteri, Sido Muncul berpartisipasi Rp 500 juta,” kata Irwan Hidayat di Kantor Kemensos.

Selain itu, Irwan Hidayat mengatakan pada 2026 mendatang, Sido Muncul bakal gencar untuk mengkampanyekan lingkungan dan pariwisata. Lewat kampanye itu diharapkan bisa mendorong lebih banyak orang untuk melek terhadap kelestarian lingkungan.

“Ulang tahun Sido Muncul ke-75 tahun depan, kami (akan) melakukan yang pertama kampanye tentang lingkungan. Karena kan seperti kita tahu yang terjadi di Sumatera ini bukan bencana alam ini. Ini kan karena ya ulah manusia gitu ya deforestasi menyebabkan permukaan air tanah meningkat, anomali cuaca, hujannya berlebihan, durasinya berpanjangan, kan gitu ya. Itu satu kampanye tentang lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya, lingkungan terjaga juga dapat menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan.

“Pentingnya lingkungan itu dijagain dengan baik untuk masa depan. Kalau enggak, hancur,” ungkapnya.

Dok. Dea Duta Aulia/detikcom

Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga akan menggencarkan iklan-iklan pariwisata. Destinasi wisata yang bakal dipromosikan bukan yang sudah terkena. Namun destinasi-destinasi yang belum banyak orang tau seperti Bandungan, Kawah Ijen, dan lain sebagainya.

Ada pun kampanye wisata bakal memanfaatkan sejumlah lini bisnis Sido Muncul seperti Hotel Tentrem hingga Restoran Ayam Goreng Bima.

“Kami akan pasang tempat-tempat wisata di packaging kami. Bukan cuma di Sido Muncul, di Hotel Tentrem juga terus Restoran Ayam Goreng Bima nanti boxnya akan saya buat kampanye wisata,” jelasnya.

Irwan Hidayat optimistis jika sektor pariwisata dimaksimalkan bakal memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan.

“Jika wisata yang kecil bangkit bisa memberikan dampak terhadap lapangan pekerjaan,” tutup Irwan Hidayat.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik bantuan sebesar Rp 500 juta yang diberikan oleh Sido Muncul.

“Terima kasih ini (bantuan tambahan) baik sekali,” kata Saifullah.

Dia mengatakan pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

“Bantuan nanti saya kordinasikan dengan gubernur dan wali kota/bupati setempat,” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, donasi yang telah terkumpul di Kemensos yakni sebesar Rp 196.874.791.493 untuk korban bencana di Sumatera. Angka tersebut sudah termasuk bantuan senilai Rp 500 juta dari Sido Muncul.

(adv/adv)

16/12/2025 00:00
Lagi! KPK Bakal Periksa Eks Menag Yaqut Terkait Kuota Haji

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pekan ini terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Dia menyampaikan pekan lalu pihaknya telah mengirim surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Yaqut

“Apakah dalam waktu dekat akan dipanggil mantan Menteri Agama? Ya, ditunggu saja. Saya, kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya. Kemungkinan di minggu ini,” kata Asep.

Namun, Asep belum dapat mengumumkan kepastian hari dan waktu pemanggilan Yaqut.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

15/12/2025 23:40
Said Didu Sentil Kapolri Buat Aturan Sendiri, Prabowo Diminta Waspadai ‘Kudeta Sunyi’

GELORA.CO – Birokrat senior, Muhammad Said Didu, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal adanya kudeta sunyi.

Peringatan itu disampaikan Said Didu dalam sebuah tweetnya di akun X (Twitter), beberapa hari belakangan ini, Jumat (12/12/2025), Sabtu (13/12/2025) dan Minggu (14/12/2025).

Dalam tiga postingan itu, Said Didu membahas soal peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dianggap ‘banyak tingkah’.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menilai Kapolri selalu membuat aturan sendiri meskipun aturan asli sudah diketok Mahkamah Konstitusi (MK), yakni terkait aturan pelarangan polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri.

Namun, Kapolri justru membuat keputusan sendiri dengan menetapkan 17 Lembaga bisa diisi oleh Polisi.

Said Didu menilai, tindakan Kapolri ini sama saja melawan keputusan MK.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti langkah Kapolri yang nekat membuat Tim Reformasi Polri sendiri mendahului perintah Presiden.

Padahal seharusnya, Kapolri menunggu arahan Prabowo alih-alih membuat keputusan sendiri soal pembentukan Tim Reformasi Polri.

Said Didu pun mengingatkan Prabowo untuk mewaspadai adanya kudeta sunyi.

“Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah bapak secara de jure dan de facto masih mengengdalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih negara hukum? ataukan memang “kudeta sunyi” sedang berjalan cepat?”

“Faktanya : 1) saat Mahkamah Konstitusi menetapkan melarang polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri – Kapolri membuat keputusan Melawan keputusan MK tersebut dengan menetapkan 17 Lembaga bisa diisi oleh Polisi 2) saat Bapak mengumumkan akan membuat Tim Reformasi Polri – Kapolri juga “Melawan” dengan mendahului membentuk Tim Reformasi Polri internal,” demikian tulis Said Didu, Jumat (12/12/2025).

Pihaknya pun menyindir Kapolri apakah akan menetapkan dirinya juga sebagai Presiden, berkaca dari tindakannya yang terkesan leluasa membuat aturan sendiri.

“Dia yang maha kuasa. Dilarang konstitusi (MK) pegang jabatan sipil- (tapi) dia buat keputusan membolehkan.”

“Presiden mau buat Tim Reformasi- dia buat sendiri Tim Reformasi. Sepertinya dia segera munculkan SK mengangkat dirinya menjadi Presiden,” tulis Said Didu lagi, Sabtu (13/12/2025).

Said Didu kembali menegaskan dugaannya tentang kudeta sunyi di pemerintahan Prabowo.

“Sepertinya ‘kudeta sunyi’ dari SOP sedang berjalan,” ujar Said Didu. (*)

15/12/2025 23:35
Prabowo Bantah Narasi Pemerintah Tak Hadir Tangani Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

“Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” tuturnya dalam forum itu.

Prabowo menyatakan bahwa di tengah bencana masih muncul informasi yang tidak benar, termasuk tudingan bahwa pemerintah absen.

Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan pengerahan besar-besaran TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dalam waktu singkat.

Dia menekankan, negara mampu mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, serta distribusi logistik menggunakan pesawat angkut, termasuk pengiriman bahan bakar minyak ke wilayah-wilayah terisolasi. Presiden menilai kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh negara yang kuat.

“Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru baru sekarang lihat Pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat,” ucapnya.

Prabowo juga mengungkapkan masih terdapat desa-desa yang belum sepenuhnya terbuka aksesnya, terutama di wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Meski menghadapi cuaca ekstrem berupa kabut tebal dan hujan, helikopter tetap diterbangkan setiap hari untuk menjangkau warga terdampak.

Berdasarkan kunjungan langsungnya ke Takengon dan Bener Meriah, Presiden menilai kondisi lapangan sangat menantang dan memerlukan keberanian serta profesionalisme tinggi dari para penerbang dan petugas. Dia menyebut kinerja aparat di semua tingkatan patut dibanggakan karena hadir langsung di tengah masyarakat.

Prabowo mengapresiasi inisiatif para pimpinan dan aparat yang bergerak cepat tanpa harus menunggu perintah detail dari pimpinan tertinggi. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf, dan seluruh jajaran yang mengambil tindakan cepat berdasarkan inisiatif sendiri.

Dia juga mengungkapkan sejumlah kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan. Namun, Dia menyampaikan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut secara mandiri.

“Indonesia mampu mengatasi ini,” tegas Prabowo.

15/12/2025 23:00