Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ke Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari ini, Selasa (16/12/2025).
“Jadwal sidang perdana kasus pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan terdakwa
Nadiem Makarim
dkk, yaitu pada Selasa 16 Desember 2025,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, M Firman Akbar dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
Selain Nadiem, tiga terdakwa lain akan menghadapi dakwaan dalam hari yang sama. Mereka adalah Eks Konsultan Teknologi di lingkungan
Kemendikbudristek
, Ibrahim Arief.
Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
Dan, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.
Sementara, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
Adapun hakim yang akan memeriksa berkas perkara Nadiem cs yaitu Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri.
Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Jurist Tan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya.
Grup bernama “Mas Menteri Core” ini dibuat pada Agustus 2019.
Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019.
Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua stafsusnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
Setelah resmi dilantik, Nadiem pun melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia.
Pertemuan ini dilakukan agar produk Google masuk dalam pengadaan tahun berjalan.
Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020.
Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud Ristek.
Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih disebutkan mengarahkan sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memastikan produk Chromebook dipilih dalam pengadaan TIK ini.
Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.
Saat ini, satu tersangka bernama Jurist Tan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU.
Mereka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Indonesia
-
/data/photo/2025/09/04/68b973c2c728c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini
-

Waspada, Ransomware DroidLock Bisa Kunci Perangkat Android Tanpa Enskripsi
Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna Android dihebohkan dengan munculnya ancaman keamanan siber baru yang spesifik dirancang untuk menyerang perangkat dengan pola baru.
Ransomware yang dinamai DroidLock ini awalnya menargetkan pengguna Android di Spanyol. Malware ini juga menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengkhawatirkan karena mampu meniru hasil akhir ransomware tanpa perlu mengenkripsi data korban.
Proses DroidLock dimulai dengan rekayasa sosial melalui situs phishing. Pengguna akan ditipu untuk menginstal aplikasi berbahaya yang disamarkan sebagai layanan yang familiar, misalnya dari penyedia telekomunikasi.
Aplikasi palsu ini bertindak sebagai “dropper” yang memasukkan malware DroidLock ke sistem. Titik krusial keberhasilan DroidLock adalah eksploitasi fitur sistem Android, yaitu “Device Admin” dan terutama “Accessibility Services” (Layanan Aksesibilitas).
Di saat korban memberikan izin aksesibilitas, malware akan beraksi secara otonom. DroidLock akan menyetujui sendiri izin-izin sensitif lainnya, seperti akses ke SMS, log panggilan, kontak, dan audio. Penguasaan data komunikasi ini memberikan daya tawar tinggi bagi penyerang dalam negosiasi tebusan.
Untuk menjalankan misi peretasan perangkat, DroidLock memanfaatkan teknologi Virtual Network Computing (VNC) yang memungkinkan kontrol jarak jauh secara langsung. Melalui VNC, penyerang memiliki berbagai kemampuan berbahaya yang mencakup pengubahan akses seperti mengubah PIN perangkat sehingga secara efektif mengunci pemilik asli dari perangkat mereka sendiri.
Selain itu, penyerang juga dapat melakukan aksi-aksi destruktif termasuk menghapus seluruh data perangkat dan mencopot instalasi aplikasi. Kemampuan pengintaian yang dimiliki meliputi pengaktifan kamera secara diam-diam, mematikan suara perangkat, dan mencegat One-Time Passwords (OTP) yang seharusnya bersifat rahasia.
Bahkan lebih jauh lagi, penyerang dapat sepenuhnya memanipulasi dan mengontrol antarmuka pengguna dari jarak jauh, memberikan mereka kendali penuh atas perangkat korban.
Salah satu taktik paling cerdik DroidLock adalah penggunaan overlay. Ini adalah tampilan layar palsu yang diletakkan di atas aplikasi sah lainnya. Overlay ini digunakan untuk menangkap pola pembuka kunci perangkat, memberikan penyerang akses penuh, dan menampilkan layar pembaruan Android palsu yang melarang korban untuk mematikan atau me-restart perangkat mereka.
Para peneliti zLabs menekankan bahwa DroidLock memiliki hasil akhir yang sama dengan ransomware meskipun tidak mengenkripsi file. Dengan memblokir akses korban dan mengancam akan menghapus data atau merusak sistem, penyerang memaksa korban untuk membayar tebusan.
“Setelah terinstal, DroidLock dapat menghapus data perangkat, mengubah PIN, mencegat OTP, dan mengontrol antarmuka pengguna dari jarak jauh,” demikian peringatan para peneliti dikutip dari laman resmi Zimperium Senin (15/12/2025)
Rekomendasi Keamanan untuk Pengguna Android
Potensi penyebaran DroidLock ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, jika kampanye di Spanyol berhasil, mengharuskan pengguna Android untuk meningkatkan kewaspadaan.
Berikut adalah panduan keamanan yang disarankan:
1. Instalasi Resmi: Prioritaskan instalasi aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi. Sangat disarankan untuk menghindari tautan promosi instalasi dari SMS, email, atau aplikasi perpesanan.
2. Verifikasi Ulang: Selalu periksa nama pengembang, jumlah unduhan, dan ulasan pengguna sebelum menginstal aplikasi. Kepercayaan pada tautan promosi tunggal harus dihindari.
3. Solusi Anti-Malware: Lindungi perangkat dengan solusi anti-malware real-time yang selalu diperbarui. Solusi seperti Malwarebytes untuk Android dilaporkan sudah dapat mendeteksi malware ini.
4. Kritisi Izin: Perhatikan baik-baik permintaan izin aplikasi. Tanyakan apakah aplikasi benar-benar membutuhkan akses ke fitur sensitif seperti aksesibilitas, SMS, atau kamera untuk menjalankan fungsinya.
5. Pembaruan Sistem: Pastikan sistem operasi Android, layanan Google Play, dan semua aplikasi kunci selalu diperbarui untuk mendapatkan perbaikan keamanan terbaru. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)
-

AAUI Estimasi Awal Klaim Banjir Sumatera Capai Rp567,02 Miliar
JAKARTA – Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan menurut laporan dari 39 perusahaan anggota asosiasi, estimasi awal nilai klaim akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp567,02 miliar.
Ia menuturkan total estimasi tersebut terdiri atas klaim asuransi properti (harta benda) sebesar Rp492,53 miliar dan asuransi kendaraan bermotor senilai Rp74,49 miliar.
“Dapat kami sampaikan angka ini bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan (klaim yang sudah masuk),” ujar Budi dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.
Selain klaim dari sektor swasta dan perorangan, ia juga mengungkapkan adanya potensi klaim dari aset milik negara.
Berdasarkan informasi informal yang diterima dari konsorsium asuransi barang milik negara (BMN), sementara ini terdapat exposure (potensi risiko) kerugian pada aset negara mencapai Rp30 miliar.
“Tapi itu masih sifatnya exposure ya. Belum estimasi perkiraan klaim sementaranya, belum,” jelasnya.
Terkait realisasi pembayaran, Budi menyatakan hingga saat ini belum ada satupun klaim yang dibayarkan karena besarnya kendala teknis di lapangan.
Ia menuturkan kondisi medan yang berat akibat kerusakan infrastruktur, seperti jalan putus dan bandara yang sempat tertutup, menyulitkan tim penilai kerugian (loss adjuster) untuk menjangkau lokasi objek tertanggung guna melakukan verifikasi.
“Kami hanya tinggal menunggu waktu perhitungan-perhitungannya. Begitu perhitungannya sudah bisa dijustifikasi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, segera akan kami proses pembayaran itu,” kata Budi.
Ia menyampaikan seluruh anggota asosiasi berkomitmen untuk menyederhanakan proses pengajuan klaim, sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi mendukung percepatan pembayaran kerugian.
AAUI pun mengimbau perusahaan asuransi untuk mengupayakan proses pembayaran diselesaikan secepatnya dalam 30 hari setelah seluruh data klaim lengkap dan kesepakatan nilai klaim tercapai.
“Kami tidak ada niat satu pun untuk memperlambat proses penyelesaian pembayaran klaim kepada masyarakat yang terkena bencana. Kami punya komitmen yang besar juga terhadap roda ekonomi di daerah-daerah yang terkena bencana agar tetap harus berjalan,” tutur Budi.
-

Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana
Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).
Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.
“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).
Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.
Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.
Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.
“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.
Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.
Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.
Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.
Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).
-

BMKG Pasang 10.000 Lebih Detektor Pantau Gempa-Tsunami di Seluruh RI
Jakarta –
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sebanyak 10.000 detektor pemantau kondisi cuaca, gempa, hingga tsunami sudah terpasang di 191 daerah di Indonesia. Ribuan alat tersebut dipantau oleh unit pelaksana teknis (UPT) BMKG lewat stasiun-stasiun yang tersebar di berbagai wilayah.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan, berdasarkan pemantauan, tercatat lebih dari 40.000 gempa terjadi di Indonesia di sepanjang 2025. Sebanyak 917 gempa di antaranya dirasakan warga dengan 24 di antaranya bersifat merusak.
“Ini terpantau di UPT-UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia, dengan 10 ribu lebih alat yang memantau kondisi cuaca serta gempa dan tsunami,” kata Faisal dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Faisal menjelaskan BMKG juga memasang lightning detector atau alat pengamatan petir di 38 UPT. Alat tersebut memantau lokasi petir terjadi dan tingkat intensitasnya.
Faisal melanjutkan, BMKG akan mengembangkan prakiraan cuaca berbasis dampak atau Impact-Based Forecast (IBF). Dengan sistem ini, informasi prakiraan cuaca juga memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat cuaca.
(fca/maa)
-

Lagi! KPK Bakal Periksa Eks Menag Yaqut Terkait Kuota Haji
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pekan ini terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Dia menyampaikan pekan lalu pihaknya telah mengirim surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Yaqut
“Apakah dalam waktu dekat akan dipanggil mantan Menteri Agama? Ya, ditunggu saja. Saya, kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya. Kemungkinan di minggu ini,” kata Asep.
Namun, Asep belum dapat mengumumkan kepastian hari dan waktu pemanggilan Yaqut.
Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.
Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.
Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.
Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.
KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.



