Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

    Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil pada hari ini. Pemeriksaan tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini.

    Mellisa memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik KPK. “Hadir, mba,” ujar Mellisa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Pemeriksaan hari ini merupakan agenda kedua bagi Yaqut. Sebelumnya, ia telah menjalani pemeriksaan pada Senin (1//9/2025). Saat itu, penyidik mendalami perbedaan aturan dalam pembagian tambahan kuota haji untuk periode 2023-2024.

    Materi pemeriksaan serupa juga didalami melalui staf khusus Yaqut yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ishfah Abidal Aziz. Ishfah telah diperiksa sebagai saksi pada hari yang sama.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada 19 Oktober 2023.

    Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia.

    Kuota tersebut terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Sementara itu, sebanyak 92% kuota diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Dengan tambahan kuota haji sebanyak 20.000, seharusnya 18.400 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 kuota untuk haji khusus.

  • Profil Untung Budiharto, Dirut Antam yang Baru Eks Jenderal TNI

    Profil Untung Budiharto, Dirut Antam yang Baru Eks Jenderal TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Untung Budiharto resmi menapaki babak baru dalam kariernya setelah dipercaya memimpin PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    Penetapan Untung Budiharto sebagai direktur utama PT Aneka Tambang Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Senin (15/12/2025). Melalui keputusan tersebut, perseroan sekaligus memberhentikan Achmad Ardianto dari jabatan direktur utama dengan hormat.

    Penunjukan ini menjadikan Untung Budiharto sebagai pimpinan tertinggi Antam, perusahaan tambang pelat merah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya mineral Indonesia.

    Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya, menyampaikan bahwa RUPSLB 2025 menyetujui perubahan komposisi pengurus perseroan. Ia menegaskan bahwa jajaran komisaris dan direksi menyampaikan penghargaan atas dedikasi pimpinan sebelumnya selama menjalankan tugas di Antam.

    “Kami optimistis susunan pengurus yang baru akan memperkuat kinerja Antam dan mendorong penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan negara,” ujar Dewa.

    Selain menetapkan direktur utama yang baru, RUPSLB juga mengangkat Irwandy Arif sebagai komisaris utama Antam. Kehadiran jajaran komisaris dan direksi yang baru ini menumbuhkan optimisme manajemen terhadap penguatan sistem pengawasan serta pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

    Kombinasi kepemimpinan direksi dan komisaris diharapkan mampu menjawab tantangan industri pertambangan yang semakin kompleks, sekaligus menjaga kinerja perusahaan tetap kompetitif.

    Profil Pribadi Untung Budiharto

    Menilik lebih jauh profil Untung Budiharto, ia lahir di Tegal pada 26 April 1965. Sebelum dipercaya sebagai dirut Antam yang baru, Untung menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta sejak 8 Juni 2023.

    Latar belakang ini menunjukkan bahwa Untung Budiharto telah terbiasa memimpin organisasi besar dengan kompleksitas tinggi, baik di sektor publik maupun korporasi. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam mengemban amanah barunya di Antam.

    Untung Budiharto merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan pangkat terakhir mayor jenderal. Ia adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 dari kecabangan infanteri.

    Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Untung mengawali penugasan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pengalaman awal ini membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, serta kemampuan pengambilan keputusan yang tegas.

    Sepanjang pengabdiannya di TNI, Untung Budiharto dipercaya menduduki berbagai posisi penting. Ia pernah menjabat sebagai komandan resor militer (Danrem) Bangka Belitung, perwira bantuan staf operasi, wakil asisten operasi kepala staf angkatan darat (Waasops KSAD), hingga kepala staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan.

    Pada periode 2016-2017, Untung mengemban tugas sebagai inspektur kodam (Irdam) XVIII/Kasuari. Setelah itu, ia kembali dipercaya sebagai waasops KSAD pada 2017-2019, lalu menjabat kasdam I/Bukit Barisan pada 2019–2020. Puncak karier militernya ditandai dengan penugasan sebagai panglima Kodam Jaya.

    Tidak hanya berkecimpung di dunia militer, Untung Budiharto juga memiliki rekam jejak di sejumlah lembaga sipil strategis. Ia pernah menjabat sebagai direktur operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

    Selain itu, Untung juga dipercaya sebagai sekretaris utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pengalaman lintas sektor ini memperkaya perspektif kepemimpinannya, khususnya dalam mengelola organisasi dengan kepentingan nasional yang luas.

    Pada awal Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada 11 purnawirawan TNI. Salah satu penerimanya adalah Untung Budiharto.

    Melalui keputusan tersebut, Untung memperoleh kenaikan pangkat kehormatan dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal kehormatan atau jenderal bintang tiga kehormatan. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas.

    Selama masa pengabdiannya, Untung Budiharto menerima berbagai tanda kehormatan negara. Beberapa di antaranya adalah Satya Lencana Seroja Ult, Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun, serta Satya Lencana GOM IX/Raksaka Dharma.

    Deretan penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi, loyalitas, dan kontribusinya dalam menjalankan berbagai penugasan strategis.

    Pengangkatan Untung Budiharto sebagai direktur utama menandai fase baru kepemimpinan Antam di tengah tantangan industri pertambangan, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang di sektor publik, Untung diharapkan mampu memperkuat kinerja, tata kelola, serta daya saing perusahaan.

  • Ini Daftar Smartphone yang Paling Menarik Perhatian

    Ini Daftar Smartphone yang Paling Menarik Perhatian

    Honor Magic 8 Series, sebagai pesaing kuat di segmen flagship premium, diprediksi akan menjadi salah satu perangkat paling menarik di awal 2026. Seri ini sudah diluncurkan di China pada Oktober 2025 dan diperkirakan akan masuk ke pasar global, termasuk Indonesia, pada kuartal pertama 2026. Honor menempatkan seri Magic 8 sebagai flagship yang sangat fokus pada fitur kecerdasan buatan (AI), didukung oleh sistem operasi MagicOS 10 yang dikembangkan untuk pengalaman pengguna lebih intuitif dan responsif.

    Teknologi AI pada Magic 8 Series menjanjikan kemampuan navigasi tanpa sentuhan (gesture udara), asisten pintar yang dapat menangani tugas otomatis, serta fitur-fitur privasi canggih. Desainnya mempertahankan estetika premium dengan layar quad-curved OLED 1.5K ber-refresh rate tinggi, modul kamera kelas profesional, dan bodi tipis berkelas.

    Dari sisi performa, seri ini menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5, chipset flagship yang sama kuatnya dengan pesaing lain di segmen atas. Kamera juga ditingkatkan dengan sensor utama resolusi tinggi serta dukungan kemampuan zoom dan kinerja fotografi malam yang sangat baik.

    Prediksi harga seri Honor Magic 8 di Indonesia mencerminkan posisinya sebagai flagship premium yang kompetitif. Berdasarkan konversi dari harga resmi di China dan perkiraan strategi penetapan harga Honor secara global,  Honor Magic 8 5G (varian dasar) bakal beredar dengan harga sekitar Rp10 jutaan – Rp12 jutaan untuk konfigurasi memori awal. Honor Magic 8 Pro diperkirakan dibanderol di Rp13 jutaan hingga mendekati Rp16 jutaan, bergantung pada konfigurasi RAM dan penyimpanan. Sedangkan varian yang lebih tinggi seperti Magic 8 Ultra bisa melampaui Rp17 jutaan, terutama jika Honor membawa konfigurasi memori besar dan fitur kamera paling canggih ke Indonesia. 

  • Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum Surabaya 16 Desember 2025

    Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum Surabaya 16 Desember 2025

    Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memecat secara tidak terhormat
    influencer
    Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob.
    Pemecatan itu tertuang dalam surat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), nomor 038/Int/DPC.GMNI-Surabaya/XII/2025.
    Ketua DPC
    GMNI Surabaya
    Virgiawan Budi Prasetyo mengatakan,
    Resbob
    merupakan mahasiswa yang baru tiga bulan jadi kader di organisasi kemahasiswaan tersebut.
    “Per tahun ini anggota dan kader GMNI Surabaya. Sudah melalui proses pengaderan, jadi memang betul Resbob itu kader kami,” kata Virgiawan saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
    Akan tetapi, kata Virgiawan, ucapan Resbob dinilai sudah menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
    Menurutnya, tindakan itu tidak sesuai dengan ideologi GMNI.
    “Organisasi kami menjunjung tinggi persatuan, tidak memandang suku, ras, agama, budaya dari siapa pun itu. Kita menolak keras terkait adanya SARA atau rasis,” jelasnya.
    Oleh karena itu, GMNI menganggap ujaran kebencian yang dilontarkan Resbob merupakan pelanggaran berat.
    Dengan demikian, pihaknya memutuskan untuk memecat Resbob secara tidak hormat.
    Lebih lanjut, Virgiawan mengaku, organisasinya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Resbob.
    Dia memercayakan seluruh proses hukum ke aparat kepolisian.
    “Jadi, kita tidak akan membela Resbob karena memang di aturan organisasi kami juga menolak keras terhadap bentuk SARA,” ucapnya.
    “Kita kembalikan ke pihak yang berwenang saja. Kalau memang Resbob memenuhi unsur penghinaan atau dari apa pun pasalnya, kami serahkan yang berwenang,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) menjatuhkan sanksi
    drop out
    (DO) kepada
    Youtuber
    Resbob usai melontarkan ujaran kebencian.
    Rektor UWKS Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati membenarkan bahwa Resbob merupakan mahasiswa Program Studi (Prodi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di kampusnya.
    Nugrahini menyebutkan, ucapan Resbob yang ramai di media sosial merupakan bentuk penghinaan kepada suku Sunda. Pihaknya pun mengecam tindakan yang dilakukan mahasiswanya itu.
    “Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,” kata Nugrahini dalam video pernyataannya, Senin (15/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timnas MLBB Men’s Indonesia Tutup SEA Games 2025 Thailand dengan Medali Perunggu

    Timnas MLBB Men’s Indonesia Tutup SEA Games 2025 Thailand dengan Medali Perunggu

    Liputan6.com, Jakarta – Tim nasional (Timnas) esports Indonesia untuk nomor Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Men’s menutup perjuangan mereka di SEA Games 2025 di Thailand, di mana mereka berhasil meraih medali perunggu.

    Bertarung di panggung Asia Tenggara, skuad Merah Putih mampu membawa pulang medali perunggu setelah melalui pertarungan sengit dan penuh dengan tekanan.

    Di babak semifinal MLBB nomor Men’s, timnas Indonesia berhadapan dengan rival kuat di skena Mobile Legends, yakni Filipina. Pertandingan dengan format best of five (Bo5) berjalan ketat sejak game pertama, di mana Indonesia mampu berjuang hingga titik darah terakhir.

    Sayangnya, kekuatan para pemain asal Filipina masih terlalu kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-1. Kekalahan ini ternyata menjadi “pecut” untuk Indonesia, di mana pada laga perebutan medali perunggu melawan Myanmar, Indonesia tampil solid.

    Alhasil, timnas Indonesia yang bermain disiplin dan agresif sejak awal game mampu menumbangkan Myanmar dengan skor 3-1, dan memastikan satu tempat di podium SEA Games 2025.

    Kepala Pelatih Timnas Esports Indonesia, Richard Permana, mengapresiasi tinggi atas performa anak asuhnya. Ia menilai para atlet mampu menjaga karakter dan mental juara sepanjang turnamen.

    “Para atlet menunjukkan karakter dan mental juara sepanjang turnamen SEA Games 2025 Thailand. Mereka mampu bangkit dan menututp kompetisi dengan kemenangan penting,” kata Richard dalam keterangannya.

    Di SEA Games 2025 Thailand, Indonesia tidak hanya mengandalkan MLBB Men’s. Timnas turun di empat nomor pertandingan, yakni MLBB Men’s, MLBB Women’s, Free Fire dua tim, serta FC Online.

    Perjuangan skuad Garuda masih berlanjut, di mana para Srikandi Indonesia akan berhadapan dengan Laos di babak knockout stage di MLBB Women’s. Jika menang di babak ini, Indonesia akan langsung bertarung dengan Filipina di semifinal pada hari sama.

  • Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

    Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Dedi Prasetyo, memastikan jajarannya telah mematangkan skema rekayasa lalu lintas untuk menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah taktis ini diambil guna mengurai kepadatan dan menjamin kelancaran mobilitas masyarakat.

    Dalam keterangannya, Wakapolri menegaskan tiga skema utama yang akan diterapkan di jalur-jalur krusial. “Polri juga mempersiapkan berbagai macam rencana rekayasa arus lalu lintas, baik pada arus mudik maupun pada arus balik dengan pola ganjil genap, contra flow, hingga one way,” ujar Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik, skema rekayasa ini akan disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal media. Pelaksanaan di lapangan akan dikawal melalui Operasi Lilin 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025.

    Operasi ini melibatkan kekuatan penuh sebanyak 146.701 personel gabungan. “Ini adalah personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI, dan sisanya 55.289 adalah personel dari gabungan stakeholder terkait lainnya,” ungkap Wakapolri memerinci.

    Fokus pengamanan mencakup 44.226 objek vital, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga lokasi wisata yang menjadi pusat keramaian perayaan Tahun Baru 2026.

    Puncak Arus Mudik dan Balik

    Berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergerakan masyarakat pada Nataru kali ini diprediksi melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan estimasi mencapai 119,5 juta orang.

    Polri memetakan jadwal krusial yang perlu diwaspadai pengendara:

    Puncak Arus Mudik: 20–24 Desember 2025.Puncak Arus Balik: 28 Desember 2025–4 Januari 2026.

    Dedi juga menginstruksikan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah kesiapan sarana, prasarana, serta antisipasi bencana alam yang mungkin terjadi selama periode libur panjang tersebut.

  • Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025

    Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025

    Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berpartisipasi aktif, berkinerja baik, dan berkontribusi positif dalam menjalankan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) sepanjang 2025.
    Ia menegaskan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun menjadi bekal penting untuk mendorong kemajuan
    Kemenkum
    ke depan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Supratman saat membuka
    Rapat Koordinasi
    Pengendalian
    Kinerja
    dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Dalam kesempatan itu, Supratman mengajak seluruh jajaran untuk merefleksikan perjalanan sepanjang 2025 melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, sekaligus merancang inovasi serta lompatan strategis untuk menghadapi tahun berikutnya.
    “Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), luar biasa kita sudah bisa membantu program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan jumlah 83.000. Kemudian, kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respons yang positif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
    Selain itu, Supratman juga mengapresiasi Ditjen
    Kekayaan Intelektual
    (KI) yang telah menciptakan ide tentang pembiayaan berbasis KI.
    Ide tersebut diperoleh dari hasil pertemuan General Assembly di World Intellectual Property Organization (WIPO), yang menunjukkan bahwa negara-negara maju menerapkan perlindungan KI secara kuat untuk mendukung pembiayaan berbasis inovasi.
    “Semua negara yang statusnya negara maju, pasti menyiapkan pembiayaan yang basisnya KI, baik paten, merek, hak cipta, dan lainnya. Alhamdulillah usulan Kemenkum sudah disetujui pemerintah dengan mengalokasikan Rp 10 triliun pada 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini lompatan-lompatan yang jangan dianggap sepele,” jelas Supratman.
    Apresiasi juga disampaikan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP) atas peningkatan efisiensi layanan yang memungkinkan proses harmonisasi PP diselesaikan dalam lima hari kerja.
    Supratman menyebut, di Kalimantan Timur bahkan telah diterapkan inovasi
    one day service
    yang memungkinkan Ditjen PP Kemenkum menyelesaikan harmonisasi 169 peraturan perundang-undangan dalam satu hari.
    Tak hanya itu, Supratman turut mengapresiasi Badan Strategi Kebijakan (BSK) atas konsistensinya melakukan kajian sebelum penandatanganan atau penetapan kebijakan, khususnya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum).
    “Itulah apresiasi saya, supaya kita terbuka. Apapun kebijakan, terutama yang berdampak di luar (Kemenkum), itu wajib harus ada analisis atau yang disebut dengan berbasis fakta. Jadi, kalau bisa kita lakukan semua transparan,” tegasnya.
    Prestasi juga diraih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum atas komitmennya meningkatkan kompetensi pegawai.
    Ke depan, BPSDM Hukum menghadapi tantangan baru dengan kembali melakukan perekrutan siswa, seiring telah diwisudanya taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
    Dari sisi dukungan manajerial, apresiasi diberikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkum dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum atas perannya dalam menindaklanjuti temuan serta memperkuat pengelolaan sumber daya manusia.
    Ke depan, seiring transformasi layanan publik, Kemenkum akan memperbarui sistem merit untuk meningkatkan kualitas tata kelola aparatur.
    Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum yang telah menyukseskan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
    Keberadaan Posbankum dinilai menjadi wujud kehadiran negara dalam mempermudah akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
    “Target (awal) kami 7.000 untuk pembentukan Posbankum. Tapi, hari ini, Senin (15/12/2025), teman-teman di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman di kanwil hingga menyentuh lebih dari 70.000,” ucap Supratman.
    Sebagai informasi, rapat koordinasi kali ini mengusung tema “
    Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045
    ”.
    Tema tersebut menegaskan bahwa hukum berkeadilan adalah tujuan hakiki, sehingga setiap kebijakan, layanan, dan penegakan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.
    Adapun mekanisme rapat koordinasi dilakukan dengan membagi 334 peserta, yang terdiri dari pimpinan tinggi (pimti) madya, pimti pratama pusat dan wilayah, serta kepala bagian tata usaha dan umum kanwil, ke dalam enam komisi.
    Komisi I membahas Rencana Aksi (Renaksi) Dukungan Manajemen; Komisi II Renaksi Administrasi Hukum Umum; Komisi III Renaksi Kekayaan Intelektual; Komisi IV Renaksi Peraturan Perundang-undangan; Komisi V Renaksi Pembinaan Hukum; dan Komisi VI Renaksi Pelaksana Teknis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian mencatat kinerja positif sepanjang 2025, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi satu-satunya yang mendapat tepuk tangan dari Presiden dan para menteri.

    Dalam paparannya, Mentan Amran menyampaikan penanganan pangan di daerah terdampak bencana. Ia memastikan stok dan distribusi pangan nasional aman. “Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirim beras sekitar 44 ribu ton, dan cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton. Jadi pangan tidak ada masalah,” kata Amran di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain beras, Kementerian Pertanian menyalurkan minyak goreng serta dukungan internal kementerian dan mitra. Total bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan internal dan mitra Rp 75 miliar. “Dua kapal sudah berangkat, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelas Amran.

    Mentan Amran juga melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai 70 ribu hektare, dan penanganan akan dimulai Januari 2026. Tak hanya soal bencana, Amran menyoroti capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp 120 triliun.

    Kinerja ekspor pertanian juga positif, tumbuh 42 persen hingga Agustus 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 33-35 persen. Produksi beras nasional meningkat 4,17 juta ton, lebih cepat dari target, dan stok beras tercatat mencapai 3,7 juta ton, level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia.

    Di sektor pupuk, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan volume 700 ribu ton dengan penurunan harga 20 persen tanpa menambah anggaran negara, melalui revitalisasi regulasi yang berjalan selama dua bulan.

    Menutup laporan, Mentan Amran menyebut Kementerian Pertanian baru menerima penghargaan dari FAO. Kebijakan Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia, dari 650 dolar per ton menjadi 340 dolar, turun 42 persen.

    Paparan komprehensif Mentan Amran itu mendapat tepuk tangan Presiden dan jajaran menteri, menegaskan apresiasi atas kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang 2025.

  • Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Jakarta Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sebanyak 82 alat utama sistem senjata (alutsista) guna mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pengerahan alutsista ini menjadi tulang punggung operasi kemanusiaan, khususnya untuk distribusi logistik dan menjangkau daerah-daerah terisolasi.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, alutsista yang digelar terdiri dari berbagai matra untuk mendukung operasi darat, laut, dan udara. “Alutsista yang digelar saat ini sebanyak 82 unit,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Perinciannya, TNI mengoperasikan 26 unit pesawat, 36 unit helikopter, serta 20 unit kapal perang (KRI). Untuk dukungan udara, TNI mengerahkan pesawat A400, Hercules, CN-295, dan Casa 212, termasuk pesawat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sementara itu, armada helikopter, seperti Caracal, Super Puma, Bell 412, MI-17, Panther, hingga Dauphin Basarnas dimanfaatkan untuk evakuasi korban, pengiriman logistik, serta misi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    Dukungan jalur laut juga diperkuat dengan pengoperasian 20 unit KRI yang terus berlayar untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi terdampak bencana tersebut.

    Agus menegaskan, pengerahan alutsista difokuskan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah-wilayah paling sulit diakses. “Sampai hari ini, dukungan logistik masih terus dilaksanakan, terutama ke wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalan darat,” tegasnya.

    Pengerahan puluhan alutsista ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam mempercepat penanganan darurat bencana, menjaga keselamatan warga, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.

  • Aturan Polisi Dapat Duduki Jabatan di 17 Kementerian atau Lembaga, Kapolri: Masuk RUU Polri

    Aturan Polisi Dapat Duduki Jabatan di 17 Kementerian atau Lembaga, Kapolri: Masuk RUU Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ungkapkan bahwa aturan polisi dapat menduduki jabatan di 17 Kementerian/Lembaga dipastikan akan dimuat dalam Revisi Undang-Undang Polri dan peraturan pemerintah.

    Dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, aturan tersebut sudah termuat di dalamnya. Menurut Kapolri Listyo Sigit, Perpol tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah dan kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang Polri.

    Hal tersebut disampaikan Kapolri Listyo Sigit kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember. Aturan yang tertera dalam Perpol 10/2025 tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur bahwa polisi diharusnya dalam masa pensiun atau mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan di luar organisasi Polri.

    Namun, Kapolri Listyo Sigit memberikan penjelasan bahwa kepolisian justru menghormati putusan MK dengan terbitnya Perpol yang mengatur polisi aktif yang dapat bertugas di 17 Kementerian atau Lembaga.