Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melepas ekspor rempah Indonesia ke Amerika Serikat. Ia memastikan semua rempah tersebut bebas dari kontaminasi radionuklida Cesium-137.

    Upacara pelepasan digelar di PT Terminal Petikemas Surabaya, Tanjung Perak, Surabaya, pada Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam menjaga akses pasar global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional.

    Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu pasar utama rempah Indonesia, meski belakangan memperketat pengawasan menyusul temuan kontaminasi Cesium-137 pada sejumlah produk ekspor.

    Melalui skema Import Alert 99-51 dan 99-52, US Food and Drug Administration (US FDA) menerapkan Detention Without Physical Examination (DWPE) pada komoditas tertentu, termasuk rempah. Menyikapi hal itu, FDA menunjuk BPOM sebagai Certifying Entity (CE) untuk produk rempah Indonesia yang diekspor ke AS.

    Penunjukan tersebut memberi mandat kepada BPOM untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi, verifikasi, sampling, pengujian cemaran radionuklida, hingga penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC). Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor bebas Cesium-137, sesuai Import Alert 99-52.

    Taruna menekankan BPOM telah memperkuat regulasi, sistem, dan teknis di lapangan. Upaya itu mencakup pemeriksaan fasilitas eksportir, pemindaian cemaran Cesium-137 menggunakan Radioisotope Identification Device (RIID) bersama BAPETEN, serta pengujian lanjutan laboratorium oleh BRIN.

    “Sebagai bukti pemenuhan persyaratan keamanan, BPOM menerbitkan Shipment-Specific Certificate. Ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor benar-benar aman dan sesuai dengan ketentuan FDA,” terang Taruna dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (16/12).

    Pada periode November-Desember 2025, tercatat 125 shipment rempah siap diekspor ke AS. Sebanyak 82 persen telah melalui proses scanning dan sampling, dengan 37 SSC diterbitkan hingga 12 Desember 2025.

    Dalam seremoni ini, BPOM melepas delapan kontainer berisi cengkeh dan kayu manis dengan total volume 174 ton dan nilai ekonomi sekitar Rp 14 miliar. Menurut Taruna. pengiriman ini sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku usaha atas kebijakan import alert US FDA.

    “Ini hasil kerja keras dan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan keseluruhan pemangku kepentingan,” katanya.

    Dari sisi regulasi, BPOM juga menerbitkan sejumlah pedoman, mulai dari Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Eksportir Rempah, Protokol Pemindaian Produk Rempah, hingga Protokol Pengambilan Contoh dan Pengujian. Bagi pelaku usaha, disiapkan Skema Sertifikasi dan Panduan Praktis Ekspor Rempah ke AS.

    Apresiasi juga disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Diplomasi Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krishna Hasibuan. Ia menilai langkah cepat dan terukur BPOM menjadi kunci pemulihan ekspor rempah ke pasar AS.

    “Pemerintah Amerika Serikat tidak memberlakukan larangan total, melainkan pengetahuan melalui skema red list dan yellow list. Produk yang dilepas hari ini berasal dari perusahaan kategori yellow list, dan BPOM bekerja cepat serta profesional sebagai Certifying Entity,” ujar Bara.

    Bara menambahkan bahwa proses sertifikasi dan pengujian bersama BRIN dan lembaga terkait bertujuan untuk memastikan rempah Indonesia bebas Cesium-137.

    “Ini sinyal kuat bahwa sistem pengawasan pangan Indonesia dapat dipercaya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Jakarta –

    PT Aletra Mobil Nusantara (Aletra) resmi menandai satu tahun perjalanannya di pasar otomotif nasional. Dalam periode yang relatif singkat, Aletra telah melalui fase adaptasi, konsolidasi, dan penguatan struktur operasional, yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan perusahaan ke depan.

    Sepanjang tahun ini, Aletra terus mengupayakan relevansi produk, kesiapan layanan, serta keberlanjutan jangka panjang demi menghadirkan pengalaman mobilitas listrik yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia.

    “Pencapaian strategis yang kami raih di 2025 merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan Aletra ke depan. Produksi lokal yang semakin kuat, jaringan layanan yang berkembang, dan rencana pengembangan produk baru menjadi langkah awal kami untuk bersaing lebih luas di pasar kendaraan listrik Indonesia,” ujar Chief Executive Officer PT Aletra Mobil Nusantara, Andre Jodjana dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

    Lokalisasi Produksi & Adaptasi Produk yang Mendorong TKDN 44%

    Memasuki tahun pertamanya, Aletra berhasil mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 44% untuk Aletra L8 EV. Pencapaian ini dimungkinkan melalui proses lokalisasi produksi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari perakitan secara CKD di fasilitas PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta hingga peningkatan porsi komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

    Sebelum memasuki fase CKD, Aletra juga melakukan penyempurnaan produk agar lebih relevan bagi penggunaan masyarakat Indonesia. Penyesuaian tersebut meliputi tuning suspensi untuk menghadapi karakter jalan yang beragam, peningkatan performa pendinginan kabin untuk iklim tropis, serta optimasi beberapa komponen non-powertrain yang memungkinkan peningkatan kandungan lokal secara bertahap.

    Kemudahan Akses Layanan Melalui Perluasan Dealer 3S

    Foto: Aletra

    Penguatan fondasi operasional juga tercermin dari perluasan ekosistem layanan, Aletra kini sudah memiliki total 6 dealer yang beroperasi di Pluit, PIK, Puri, Kemang, Pekanbaru, dan Dewi Sartika.

    Seluruh jaringan dealer Aletra juga dikembangkan dengan standar layanan terpadu untuk memastikan pelanggan memperoleh akses yang konsisten terhadap konsultasi, test drive, perawatan berkala, serta ketersediaan suku cadang. Penguatan layanan juga didukung integrasi Voltron EV Charging Station di beberapa titik dealer, untuk memberikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

    Pertumbuhan Produksi dan Respons Pasar yang Semakin Positif

    Stabilitas manufaktur Aletra terlihat di semester kedua 2025, dengan produksi 200 unit pada Agustus-Oktober, disusul 103 unit pada November-Desember. Dari total unit tersebut, 147 unit telah dikirimkan kepada konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

    Peningkatan ini menjadi indikator kesiapan rantai pasok dan jalur distribusi Aletra pada tahun pertama operasionalnya. Sebagai bagian dari kesiapan Aletra untuk beroperasi dalam ekosistem industri otomotif yang terstruktur, Aletra akan bergabung sebagai anggota GAIKINDO dalam waktu dekat.

    Keanggotaan ini memungkinkan Aletra untuk mengikuti mekanisme pelaporan penjualan resmi secara berkala, sehingga data pasar Aletra tercatat secara transparan dalam sistem industri nasional. Langkah ini memperlihatkan kesiapan Aletra untuk bersaing secara setara dengan pelaku otomotif lainnya dan menjadi bagian dari dinamika pasar otomotif di Indonesia.

    Arah Pengembangan Aletra pada 2026: Penguatan R&D dan Perluasan Portofolio

    Foto: Aletra

    Memasuki 2026, Aletra menyiapkan langkah penguatan kapabilitas riset dan rekayasa melalui pembangunan Aletra Head Office & R&D Center yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi untuk peningkatan kualitas kendaraan dan pengembangan teknologi yang relevan bagi konsumen Indonesia.

    Seiring meningkatnya minat konsumen terhadap Aletra L8 EV, Aletra melihat adanya kebutuhan kendaraan listrik di segmen yang lebih luas, termasuk penggunaan untuk operasional bisnis.

    Permintaan yang berkembang di segmen ini membuka peluang bagi Aletra untuk memperluas portofolionya ke arah solusi mobilitas listrik bagi kebutuhan B2B, tanpa meninggalkan fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan durabilitas yang menjadi karakter L8 EV. Inisiatif ini akan menjadi salah satu fokus pengembangan Aletra pada fase berikutnya, sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar.

    “Fondasi yang kami bangun sepanjang tahun pertama menjadi langkah awal bagi perjalanan Aletra di Indonesia. Memasuki 2026, kami semakin siap untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan industri kendaraan listrik nasional,” tutup Andre.

    (akd/ega)

  • Telkom Siapkan Teknologi dan Tenaga Ahli, Kawal PDNS hingga PDN Beroperasi Penuh

    Telkom Siapkan Teknologi dan Tenaga Ahli, Kawal PDNS hingga PDN Beroperasi Penuh

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mengungkapkan  kesiapan dalam menjalankan peran sebagai pengelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sambil menunggu Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang beroperasi penuh. 

    Penugasan tersebut didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan saat ini perseroan masih menunggu terbitnya regulasi resmi pemerintah sebagai dasar pelaksanaan tugas pengelolaan PDNS.

    “Saat ini Telkom sedang menunggu Inpres dan SKB Menteri terkait penugasan,” kata Andri kepada Bisnis pada Selasa (16/12/2025). 

    Meski masih menunggu terbitnya regulasi penugasan, Telkom disebut telah melakukan sejumlah persiapan internal secara paralel untuk memastikan kesiapan operasional PDNS. 

    Persiapan tersebut meliputi konsolidasi sumber daya manusia dan tenaga ahli, penyiapan teknologi serta perangkat pendukung, penguatan kembali infrastruktur dan sumber daya lainnya, hingga pengusulan penambahan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola guna memperkuat layanan PDNS.

    Dari sisi keamanan data dan sistem, Andri mengatakan Telkom menegaskan pengelolaan PDNS akan dilakukan sesuai dengan standar dan rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    Hal ini menjadi aspek krusial mengingat PDNS berfungsi sebagai penopang layanan data pemerintah sebelum PDN beroperasi sepenuhnya.

    Dia menambahkan, penguatan sistem keamanan telah menjadi bagian dari persiapan yang dijalankan perusahaan. 

    “Saat ini Telkom telah mengimplementasikan kelengkapan standar security sesuai dengan rekomendasi BSSN guna penguatan posture security PDNS,” katanya. 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan PDN di Cikarang belum dapat dioperasikan karena masih menjalani proses evaluasi keamanan oleh BSSN. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan penilaian tersebut masih berlangsung.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Proses penilaian kelayakan PDN tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. PDN dirancang sebagai pusat data terintegrasi untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

    Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang mencapai sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,7 triliun, yang dibiayai melalui kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

  • Jaksa: Tiga Terdakwa Kasus Chromebook Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

    Jaksa: Tiga Terdakwa Kasus Chromebook Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merugikan negara Rp2,1 triliun.

    Hal itu disampaikan oleh Jaksa, Roy Riady dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (16/12/2025). Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan. 

    JPU menjelaskan kerugian negara berasal dari hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai USD44.054.426 atau setara sekitar Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).

    “Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,56triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia,” kata Roy Riady saat membacakan dakwaan.

    Jaksa menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, di mana Sri bersama-sama dengan Nadiem, Ibrahim, Mulyatsyah, dan Jurist Tan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

    Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)

    “Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022,” ujar Jaksa.

    Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

    Jaksa menyampaikan bahwa terdapat 25 pihak yang terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satunya Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

    Adapun seharusnya Nadiem hadir dalam persidangan, namun dirinya absen karena masih sakit.

  • Kenaikan UMP 2026 Batal Diumumkan Hari Ini, Pengusaha Bilang Begini

    Kenaikan UMP 2026 Batal Diumumkan Hari Ini, Pengusaha Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga mengemukakan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebelumnya santer akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025). 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Demikian pula dengan dinamika terakhir mengenai penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

    Kendati demikian, dia berharap keputusan mengenai kenaikan UMP 2026 dapat diambil pemerintah secara tepat.

    “Kita berharap pemerintah bisa memutuskan dengan bijak dan tidak dalam tekanan yang bersifat politisasi isu ketenagakerjaan kita,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, potensi politisasi isu ketenagakerjaan itu berkaitan dengan kenyataan di tingkat daerah. Bob memandang bahwa pejabat daerah acapkali menaikkan upah minimum, padahal tidak sesuai dengan kondisi perekonomian setempat.

    Ketika ditanya perihal dampak maju-mundurnya pengumuman UMP terhadap kepastian dunia usaha, Bob menegaskan bahwa hal tersebut mesti menjadi perhatian utama di samping kepentingan tenaga kerja.

    “Pencari kerja dan kelangsungan usaha harus jadi prioritas saat ini,” ujar Bob.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

    Namun demikian, hingga berita ini selesai ditulis, belum ada perkembangan berarti terkait pengumuman UMP 2026.

  • Telkomsel Siapkan Ekosistem, Bangun AI Innovation Hub di ITB Bandung

    Telkomsel Siapkan Ekosistem, Bangun AI Innovation Hub di ITB Bandung

    Bisnis.com, BANDUNG — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) meresmikan AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman pembentukan AI Innovation Hub pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 yang digelar pada 7–9 Agustus 2025. 

    AI Innovation Hub berlokasi di lantai 4 Labtek STEI ITB dan menjadi yang pertama dari rangkaian pusat inovasi serupa yang akan dihadirkan Telkomsel di berbagai wilayah Indonesia.

    Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah memberikan dampak nyata bagi perusahaan, mulai dari peningkatan kepuasan pelanggan hingga pertumbuhan pendapatan. 

    Menurutnya, peresmian AI Innovation Hub merupakan bentuk tanggung jawab Telkomsel untuk berkontribusi kembali kepada ekosistem.

    Dia berharap fasilitas ini dapat membuka peluang sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan komunitas teknologi guna mempercepat transformasi digital nasional.

    “Ini tentunya dalam rangka salah satunya tentu alignment supaya bisa berkolaborasi bersama,” kata Nugroho dalam acara peresmian di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Selain itu, peresmian AI Innovation Hub juga menjadi wujud komitmen Telkomsel dalam mengakselerasi pengembangan talenta digital serta memperkuat kapasitas inovasi nasional. 

    Inisiatif ini selaras dengan Garuda Spark Innovation Hub Komdigi, misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, serta visi Indonesia Emas 2045. 

    Sebelumnya, Telkomsel juga telah mengembangkan kemampuan lebih dari 80% karyawannya sebagai talenta digital AI.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang hadir secara daring menyampaikan AI Innovation Hub merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibangun dalam rangkaian konvensi sains dan teknologi pada KSTI 2025. 

    Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar terjadi penyatuan kekuatan sains, teknologi, dan industri untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Dan kita menegaskan tujuan besar yang ingin kita capai bersama, yaitu memperkuat ekosistem kecerdasan artifisial nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan,” katanya.

    Meutya menambahkan pihaknya meyakini akan lahir lebih banyak inovasi setelah AI Innovation Hub diluncurkan. 

    Keyakinan tersebut didasarkan pada rekam jejak ITB yang dinilai memiliki warisan panjang dan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pihaknya menitipkan sejumlah fokus pengembangan dalam peta kecerdasan artifisial nasional. 

    Terdapat sekitar 10 poin atau arah utama yang diharapkan dapat menjadi fokus pengembangan AI Innovation Hub di ITB.

    Fokus tersebut mencakup program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi serta sumber daya dan lingkungan, perumahan, transportasi dan logistik, infrastruktur, hingga seni budaya dan ekonomi kreatif.

    “Jadi kurang lebih di sektor-sektor inilah kita mengharap sekali angka inovasi-inovasi yang layak dalam di teknologi kecerdasan artifisial ini, untuk nanti mungkin juga bisa ditambah yang sekarang juga sedang trend, bagaimana kita melihat kecerdasan artifisial untuk mengenal dan menguasai antariksa,” katanya.

    Lebih lanjut, AI Innovation Hub menghadirkan sejumlah kegiatan utama. Pertama, AI Academy yang berfokus pada pembelajaran AI melalui platform learning management system (LMS) dan kegiatan rutin bulanan. 

    Platform LMS di aihubnusantara.id berbasis teknologi AI yang mendukung pembelajaran terstruktur untuk berbagai tingkat kemampuan, mulai dari Beginner, Intermediate, hingga Advanced.

    LMS ini menyediakan beragam konten berupa video interaktif, modul pelatihan, practice test, dan exam yang terintegrasi dengan sistem pre-assessment untuk mengukur kesiapan peserta. Setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan memperoleh sertifikat resmi guna meningkatkan kredibilitas kompetensi AI mereka.

    Kedua, AI Hub Event yang dirancang untuk merangsang inovasi dan kolaborasi melalui berbagai format, seperti webinar, kompetisi hackathon, AI panel discussions, serta networking sessions. 

    Kegiatan ini menghadirkan praktisi AI dari berbagai sektor dan mengangkat tema-tema relevan untuk mendorong pertukaran wawasan antara pelanggan enterprise, komunitas startup, dan akademisi.

    Ketiga, AI Hub Showcase yang mengakomodasi kolaborasi lintas sektor dengan menampilkan proyek-proyek inovatif dari AI Labs, peserta LMS, startup, serta use case internal Telkomsel. 

    Showcase ini disajikan dalam format interaktif, termasuk demo video, video on-demand, dan QR code untuk akses cepat selama jam operasional.

    Keempat, AI Labs yang menyediakan fasilitas riset dan pengembangan solusi berbasis AI. Fasilitas ini didukung oleh tim khusus yang terdiri dari AI engineers, data scientists, dan product owners, serta dilengkapi akses ke dummy datasets dan GPU. 

    Kehadiran AI Labs diharapkan dapat mempercepat proses inovasi dan implementasi teknologi AI sesuai kebutuhan akademik maupun industri.

    Caption: Direktur Utama Telkomsel Nugroho dalam acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

  • Terungkap! 554.000 Ha Lahan Sawah Beralih Jadi Perumahan & Kawasan Industri

    Terungkap! 554.000 Ha Lahan Sawah Beralih Jadi Perumahan & Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri.

    Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Di mana, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

    “Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Nusron meminta Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) pada area persawahan guna menjaga keberlangsungan lahan pangan.

    Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B.

    “Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

    Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

    Saat ini, dari target 77 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), baru tersedia 22 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dari jumlah tersebut, ada 21 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Kemudian, terdapat 13 kabupaten/kota yang belum melakukan pemutakhiran RTRW sehingga dokumen penataan ruang yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan aktual dan dinamika pembangunan di daerah.

    “Karena itu Bapak/Ibu sekalian, saya anjurkan, ayo kita sama-sama untuk menyusun RTRW. Bapak/Ibu menyusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), nanti dibawa ke pusat, ke kami untuk Persetujuan Substansi, kita koreksi. Dan kami minta pola ruang hutan jangan dikurangi,” pungkas Nusron.

  • Baru 2 Bulan, Penjualan BYD Atto 1 di Indonesia Tembus 17 Ribu Unit!

    Baru 2 Bulan, Penjualan BYD Atto 1 di Indonesia Tembus 17 Ribu Unit!

    Jakarta –

    Penjualan BYD Atto 1 membludak meski baru didistribusikan dalam dua bulan. Total sudah lebih dari 17.000 unit Atto 1 yang terjual di Indonesia.

    Terlahir sebagai pendatang baru, BYD Atto 1 sukses membetot perhatian publik Tanah Air. Penjualannya membludak, bahkan melampaui model-model ternama sekelas Kijang Innova hingga Avanza. BYD mencatat, penjualan Atto 1 sudah lebih dari 17.700 unit dalam kurun waktu dua bulan. Berkat torehan itu juga, Atto 1 sudah memuncaki daftar mobil terlaris di RI pada periode Oktober dan November 2025. Untuk pertama kalinya juga di Indonesia, mobil listrik menjadi yang terlaris ketimbang mobil bensin.

    Di grup BYD, Atto 1 juga menjadi yang terlaris meski didatangkan paling akhir. Penjualannya juga melampaui M6 yang sebelumnya menjadi tulang punggung bagi pabrikan asal Shenzhen tersebut. Sebaagai perbandingan, penjualan M6 baru menyentuh 9.900 unit sepanjang Januari-November 2025.

    Fenomena ini dipercaya bisa bertahan lama. Pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB Yannes Pasaribu menilai fenomena BYD Atto 1 memuncaki penjualan justru menjadi sinyal kuat persaingan baru di industri otomotif dalam negeri.

    “Keberhasilan Atto 1 menunjukkan bahwa hambatan utama adopsi EV selama ini bukan soal minat atau penerimaan teknologi, melainkan semata-mata terbuktinya ada affordability gap di masyarakat terkait capex terhadap EV,” ujar Yannes belum lama ini.

    Tak bisa dipungkiri, faktor harga menjadi salah satu pemikatnya. Untuk diketahui, BYD Atto 1 hadir dalam dua varian dengan harga Rp 199 juta dan Rp 235 juta. Dari komposisi harga, terlihat menantang langsung deretan mobil di segmen LCGC (Low Cost Green Car) sekelas Agya, Ayla, dkk.

    Ditambah lagi, pajak tahunannya juga amat ringan. Tak ada PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang dibebankan terhadap BYD Atto 1. Setiap tahun, pemilik Atto 1 hanya perlu membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp 143 ribu. INi tentunya makin meringankan bagi mereka yang mau beli mobil tapi tak dikenai pajak tinggi tiap tahun.

    “Begitu BYD berani menempatkan Atto 1 di rentang harga yg menyenggol LCGC dan city car konvensional (di bawah Rp 250 jutaan), resistensi konsumen terhadap EV langsung runtuh,” tambahnya lagi.

    (dry/din)

  • KUHP Baru Segera Berlaku, Bupati Lamongan Ajak ASN dan Warga Melek Hukum

    KUHP Baru Segera Berlaku, Bupati Lamongan Ajak ASN dan Warga Melek Hukum

    Lamongan (beritajatim.com) – Menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai mengencangkan sosialisasi di Pendopo Lokatantra, Selasa (16/12/2025).

    Seminar dan sosialisasi yang digelar untuk menandai Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke 54 ini, ditujukan untuk memperluas pemahaman publik serta memastikan implementasi yang tepat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan seminar dan sosialiasi ini menjadi langkah awal Pemkab Lamongan, untuk memastikan ASN hingga masyarakat memahami perubahan besar dalam wajah hukum pidana Indonesia.

    “Seluruh ASN, anggota Korpri, hingga masyarakat di Kabupaten Lamongan tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga harus memahami dan menjunjung norma hukum,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan, Menurutnya, pemahaman KUHP bukan hanya urusan aparat penegak hukum, tetapi juga ASN, anggota Korpri, dan seluruh lapisan masyarakat.

    “Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah daerah dapat sejalan dengan norma hukum yang berlaku,” ujarnya.

    KUHP baru dinilai membawa lompatan penting karena menggantikan aturan peninggalan kolonial Belanda. Di dalamnya termuat konsep keadilan restoratif, pengakuan hukum adat atau living law, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi, dengan tetap berpijak pada nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

    Hadir sebagai narasumber, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus anggota tim perumus KUHP baru, I Gede Widhiana Suarda, menekankan bahwa KUHP baru tidak bertujuan memperberat pemidanaan.

    “Sebaliknya, regulasi ini memberi ruang keadilan yang lebih manusiawi, dengan menyeimbangkan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia,” ucapnya. [fak/suf]

  • Lebih Dari Dua Dekade Melantai di Bursa Efek Indonesia, Harga Saham BBRI Telah Naik 48 Kali

    Lebih Dari Dua Dekade Melantai di Bursa Efek Indonesia, Harga Saham BBRI Telah Naik 48 Kali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI telah 22 tahun tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada 10 November 2003.

    Saat IPO, BRI menawarkan 3,81 miliar saham dengan harga Rp875 per saham. Jika memperhitungkan aksi korporasi berupa stock split dan rights issue sepanjang dua dekade terakhir, harga saham BBRI kini telah meningkat sekitar 48 kali lipat dibandingkan harga IPO.

    Adapun, sejak resmi tercatat di BEI, saham BBRI menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut terlihat sudah sejak tahun-tahun awal ketika kapitalisasi pasar BRI menembus Rp100 triliun hanya dalam empat tahun pertama.

    Momentum ini kemudian berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya yang kian menandai kepercayaan pasar yang semakin kuat. Pada 2013 kapitalisasi pasar mencapai Rp200 triliun dan meningkat menjadi Rp300 triliun pada 2015.

    Untuk memperkuat likuiditas serta memperluas basis investor, BRI juga melakukan dua kali stock split. Pertama pada Januari 2011 dengan rasio 1:2. Kedua, pada November 2017 dengan rasio 1:5. Tujuannya agar harga saham lebih terjangkau bagi investor ritel.

    Memasuki awal 2020-an, tren penguatan saham BBRI tetap berlanjut seiring dengan stabilitas kinerja fundamental perseroan. Pada 2022, kapitalisasi pasar BBRI kembali menunjukkan penguatan dan berhasil menembus Rp700 triliun.

    Performa positif ini berlanjut sepanjang 2023, sejalan dengan stabilnya kinerja fundamental perseroan. Bahkan, saham BBRI menembus level all time high. Menjelang penutupan tahun, harga saham mencapai Rp5.725 per saham pada 28 Desember 2023. Kenaikan harga tersebut berkontribusi pada kapitalisasi pasar BBRI yang berada di kisaran Rp867 triliun.