Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Kiat Kelola Uang THR Agar Lebih Produktif

    Kiat Kelola Uang THR Agar Lebih Produktif

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya atau disingkat dengan THR ini merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan.

    Diperlukan tips yang tepat agar penggunaan uang THR dapat dikelola dengan baik dan benar. Rista Zwestika seorang Certified Financial Planner, memberikan tips untuk mengelola uang THR agar bisa lebih produktif, sehingga tidak lekas habis dalam seketika penerimaan uangnya kelak.

    Dia mengatakan hal yang penting dalam mengelola THR dengan membuat rencana terperinci. Hal ini lantaran kesalahan umum yang kerap terjadi dalam mengelola THR terutama pada anak muda adalah tidak membuat perencanaan.

    Lebaran sudah akan segera dirayakan oleh umat Islam, pada umumnya pekerja di Indonesia akan mendapatkan THR. Banyak pekerja ketika THR diterima tidak dikelola dengan bijak dan pada akhirnya bisa cepat habis tanpa terkendali.

    “Banyak yang langsung menghabiskan THR tanpa membuat daftar prioritas, seperti kebutuhan mendesak atau tabungan,” ujar Rista.

    Buat dan lakukan rencana terperinci mengenai dana THR yang akan diterima, contohnya memprioritaskan pembayaran utang misalnya dengan alokasikan 30-40 persen untuk melunasi hutang yang memiliki bunga tinggi.

    Rencana berikutnya, dapat dialokasikan untuk digunakan sebagai dana darurat bisa dengan menyisihkan 20 persen dengan minimal 6-12 bulan pengeluaran atau pendapatan.

    Perlu diperhatikan dan alokasikan kurang lebih 30 persen untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan rumah, biaya kesehatan, atau keperluan keluarga, dan jangan lupa untuk sisakan sebanyak 10 persen untuk diri sendiri agar tidak merasa tertekan.

    “Hindari Impulsif bisa dengan tunda pembelian barang mahal selama 1-2 minggu untuk menilai apakah benar-benar diperlukan,” kata Rista lebih lanjut yang merupakan CEO dan Founder Finante.id.

    Penggunaan THR bisa dikomunikasikan dengan keluarga untuk menghindari konflik di kemudian hari. “Misalnya dengan membagi sebagian untuk orang tua tanpa mengorbankan tabungan,” ungkap Rista menjelaskan.

    Cara lain untuk menghemat penggunaan THR bisa dengan memanfaatkan promosi produk dengan sangat bijak, contohnya dengan menggunakan adanya diskon untuk membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar (seperti sembako), bukan barang-barang yang bersifat konsumtif.

    “Gunakan aplikasi keuangan untuk menghindari kebocoran anggaran. Jika ada sisa lakukan investasi sederhana dengan pertimbangkan instrumen likuid seperti deposito atau reksadana pasar uang,” ujar Rista menjelaskan.

    Contoh keuangan dalam perencanaan penggunaan dana THR senilai Rp5 juta bisa dialokasikan seperti Rp1,5 juta untuk utang (30 persen), Rp1 juta untuk dana darurat (20 persen), Rp1,5 juta untuk kebutuhan keluarga (30 persen), Rp500 ribu untuk hiburan (10 persen), dan Rp500 ribu untuk investasi atau simpanan likuid (10 persen).

    Strategi dengan menggunakan sistem ini, membuat THR tidak hanya “lewat” tetapi menjadi batu loncatan untuk membuat keuangan menjadi stabil dan dapat mengendalikan keuangan untuk jangka pendek ataupun secara jangka panjang.

    Kesalahan umum dalam mengelola THR terutama yang sering terjadi pada anak muda, seperti tekanan sosial dan lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Hal ini membuat THR akan terasa lebih cepat habis dengan penggunaan yang tidak terasa akan penggunaannya.

    Harap diperhatikan dalam hal alokasi THR untuk hiburan, gawai, atau fesyen trendi lainnya, akan berakibat alih-alih membayar hutang atau kebutuhan pokok yang utama untuk dipenuhi terlebih dahulu tapi akan terjadi pemborosan yang pada akhirnya akan melebihi kemampuan yang didapat dari THR. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Lubricants Cermati Penyesuaian Standar Pelumas di Tengah Teknologi Otomotif Terbaru

    Pertamina Lubricants Cermati Penyesuaian Standar Pelumas di Tengah Teknologi Otomotif Terbaru

    PIKIRAN RAKYAT – PT. Pertamina Lubricants ikut ambil bagian sebagai mitra dalam diskusi JAMA Lube Oil Seminar 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Japan Automobiles Manufacturers Association membicarakan berbagai isu mulai dari sektor otomotif dan pelumas, pengurangan emisi karbon, hingga kebijakan energi bersih di Indonesia dan kawasan Asia.

    Seminar JAMA 2025 diikuti oleh para pemimpin industri terkait, pakar global, serta perwakilan pemerintah untuk saling berbagi wawasan mengenai isu yang dibahas tersebut.

    Direktur Utama PT. Pertamina Lubricants Werry Prayogi dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini menjadi momen berharga untuk saling bertukar gagasan dan pemahaman tentang arah masa depan industri otomotif dan pelumas ditengah meningkatnya tuntutan terhadap inovasi dan keberlanjutan.

    “Peraturan pemerintah mendorong perkembangan desain mesin, dan standar pelumas terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah,” kata Werry.

    “Hal ini mendorong kinerja pelumas hingga batas maksimal di berbagai aplikasi. Karena itu, penting bagi kami untuk memahami peraturan pemerintah, kebutuhan mesin, dan standar pelumas secara menyeluruh.

    Selain itu, Werry menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi pengendalian emisi dan bahan bakar alternatif, beradaptasi dengan perubahan tersebut menjadi sesuatu hal penting.

    “Pertamina Lubricants bangga dapat bekerja sama dengan JAMA dalam menyelenggarakan seminar ini yang menjadi kesempatan berharga bagi kita semua,” kata dia.

    Kebutuhan pelumas tetap tinggi meski ada tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Hal tersebut dibeberkan Senior Specialist Engine and Driveline Lubricants PT. Pertamina Lubricants Alva Kurnia.

    Alva mengungkap di Indonesia berdasarkan data populasi kendaraan di yang bermesin pembakaran internal atau ICE masih mendominasi dengan persentase mencapai 99,95 persen.

    “Sementara kendaraan listrik atau electric vehicle hanya 0,05 persen,” katanya.

    Meskipun penjualan kendaraan listrik berkembang pesat, kata dia, tetapi kendaraan ICE masih mendominasi. Namun, sambungnya, saat ini permintaan akan pelumas dengan tingkat performa terbaru dan kualitas bahan dasar yang lebih tinggi terus bertambah karena dipengaruhi oleh teknologi otomotif terbaru dan peraturan yang berlaku.

    Pelumas tetap memiliki peran penting dalam pengurangan emisi karbondioksida. Pelumas dan aditif punya peran dalam teknologi otomotif modern.

    Idemitsu Kosan Co dan Japan Lubrizol Japan Ltd, dua produsen pelumas Jepang, menekankan ketersediaan oli yang sudah berstandar ILSAC GF-6 atau API SP. Kemudian penggunaan oli berstandar JASO GLV-1 dan GLV-2 untuk viskositas rendah demi efisiensi bahan bakar. Serta oli JASO DL-1, DL-2, DL-0 untuk kendaraan diesel ringan.

    JAMA Motorcycle Oil Task Force (MCO) mendorong penggunaan oli mesin berstandar JASO khusus untuk kendaraan roda dua. MCO untuk kedepannya akan mengurangi kandungan fosfor dan viskositas demi manfaat lingkungan global dan pengguna.

    Di sektor alat berat, JCMA telah menerapkan beberapa standarisasi untuk alat berat konstruksi. Sedangkan pada electric vehicle, sistem e-Aixle memerlukan cairan khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik kendaraannya.

    Chairman JAMA Lube Oil Seminar 2025 Kazua Yamamori mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar industri otomotif saat ini adalah mengurangi emisi karbon secara signifikan. Pihaknya memiliki komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

    Perwakilan pemerintah yang hadir sebagai pembicara yaitu Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon BPLH Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto dan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana.

    Ary membicarakan salah satunya tentang komitmen Indonesia dalam upaya menuju netralitas karbon. Dia mengatakan empat aksi mitigasi utama untuk mendorong Nationally Determined Contributions yakni penggunaan biofuel, electric vehicle, fuel switching dari RON 88 ke RON yang lebih tinggi, compression natural gas untuk transportasi publik.

    Sementara itu, Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa komitmen pengurangan emisi gas rumah di sektor energi hingga tahun 2030. Dia menyebut bahwa realisasi pengurangan emisi di tahun 2024 mencapai 41 persen dari target.

    “Energi terbarukan menjadi kontributor terbesar diikuti oleh efisiensi energi. Upaya ini menunjukkan kemajuan signifikan meski beberapa sektor masih perlu ditingkatkan untuk capai target penuh di tahun 2030,” ucapnya.*** 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sampai Kapan Batas Akhir Penukaran Uang Baru Lebaran 2025? Simak Jadwalnya

    Sampai Kapan Batas Akhir Penukaran Uang Baru Lebaran 2025? Simak Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idulfitri, tradisi memberikan uang baru kepada sanak saudara, terutama anak-anak, menjadi salah satu momen yang paling dinantikan.

    Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Namun, penting untuk mengetahui batas akhir penukaran agar tidak kehabisan stok dan melewatkan kesempatan ini.

    Jadwal dan Periode Penukaran Uang Baru Lebaran 2025

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, penukaran uang baru Lebaran 2025 akan dimulai pada awal Maret 2025.

    BI telah menetapkan beberapa periode penukaran untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Berikut adalah rincian jadwalnya:

    Periode I: 3 Maret 2025, mulai pukul 12.00 WIB, untuk masa penukaran 4-9 Maret 2025. Periode II: 9 Maret 2025, mulai pukul 09.00 WIB, untuk masa penukaran 10-16 Maret 2025. Periode III: 16 Maret 2025, mulai pukul 09.00 WIB, untuk masa penukaran 17-23 Maret 2025. Periode IV: 23 Maret 2025, mulai pukul 09.00 WIB, untuk masa penukaran 24-27 Maret 2025.

    Penting untuk dicatat bahwa jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kebijakan BI dan ketersediaan stok uang baru. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memantau informasi terbaru dari sumber-sumber resmi.

    Cara Penukaran Uang Baru Lebaran 2025

    BI menyediakan berbagai kanal penukaran uang baru, antara lain:

    Layanan Kas Keliling: BI akan membuka layanan kas keliling di berbagai lokasi strategis, seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya. Bank Umum: Masyarakat juga dapat menukarkan uang baru di bank-bank umum yang bekerja sama dengan BI. Aplikasi PINTAR: BI menyediakan aplikasi PINTAR yang memudahkan masyarakat untuk memesan jadwal dan lokasi penukaran secara online. Syarat dan Ketentuan Penukaran

    Untuk menukarkan uang baru, masyarakat perlu memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain:

    Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Membawa uang tunai yang akan ditukarkan. Mengikuti jadwal dan lokasi penukaran yang telah ditentukan. Maksimal penukaran uang setiap orang yakni Rp 4,3 juta. Nominal ini meningkat dari tahun sebelumnya, Rp 4 juta per orang.

    Penukaran uang baru Lebaran merupakan tradisi yang mempererat tali silaturahmi. Dengan mengetahui jadwal, cara, dan tips penukaran, diharapkan masyarakat dapat memperoleh uang baru dengan mudah dan nyaman.

    Jangan sampai melewatkan kesempatan ini dan pastikan untuk menukarkan uang baru sebelum batas akhir yang telah ditentukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Sesuai karena Diadakan Tertutup

    Tak Sesuai karena Diadakan Tertutup

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Para perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta pembahasan RUU TNI oleh panitia kerja (panja) dilakukan terbuka.

    Hal ini disampaikan salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus sekaligus Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

    “Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” kata Andrie Yunus saat menerobos masuk ke ruang rapat panja seperti dikutip dari Antara.

    Kronologi

    Andrie Yunus menilai, pembahasan tertutup RUU TNI tak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.

    Aspirasi disampaikan 3 orang perwakilan koalisi yang mendadak menerobos memasuki ruang rapat panja. Namun, para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat.

    Para perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya ketika berada di luar ruangan, usai ditarik ke luar ruang rapat.

    Menurutnya RUU TNI mengandung berbagai pasal bermasalah, yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia secara substansi.

    Ia mengatakan agenda revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengembalikan Dwifungsi TNI, sehingga militer aktif akan bisa menduduki berbagai jabatan sipil.

    Perluasan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil tak sesuai prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah.

    Hal tersebut seperti menguatkan dominasi militer di ranah sipil, pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.

    Rancangan Rampung 40 Persen

    Panja RUU TNI meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 DIM RUU TNI.

    Menurut anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, pembahasan RUU TNI sudah dilakukan sejak Jumat, 14 Maret 2025 dan masih akan berlangsung hingga hari ini Minggu, 16 Maret 2025.

    “Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun, kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya,” kata Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat panja di Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Beli Pangan Murah di Kantor Pos Selama Ramadhan 2025, Simak Benda yang Harus Dibawa!

    Cara Beli Pangan Murah di Kantor Pos Selama Ramadhan 2025, Simak Benda yang Harus Dibawa!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah mengadakan operasi pasar pangan murah untuk menstabilkan harga dan stok pangan selama Ramadhan 2025, yang diselenggarakan di Kantor Pos seluruh Indonesia. Simak cara pembeliannya!

    Operasi pasar ini berlangsung dari 24 Februari hingga 29 Maret 2025, dengan 750 titik yang tersebar di Kantor Pos Indonesia.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memotong alur rantai pasok pangan.

    Selain itu, operasi pasar juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pemerintah berupaya mengatasi keuntungan besar yang diambil oleh tengkulak, yang mencapai Rp313 triliun dari 9 bahan pokok.

    Untuk itu, pemerintah membangun sistem koperasi di setiap desa sebagai solusi permanen.

    Pada praktiknya, program ini dijalankan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia tempat, dan didukung oleh ID Food, Perum Bulog, serta PT Perkebunan Nusantara III sebagai pemasok pangan.

    Dalam operasi pasar ini, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras, gula pasir, Minyakita, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, bawang putih, dan bawang merah.

    Langkah-langkah Pembelian Pangan di Kantor Pos Kunjungi Kantor Pos Indonesia terdekat yang mengadakan operasi pasar. Persiapkan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Daftarkan diri dan pilih produk pangan yang ingin dibeli. Lakukan pembayaran, bisa secara tunai atau menggunakan QRIS. Simpan bukti pembayaran sebagai syarat untuk mengambil bahan pangan yang sudah dibayar. Harga Pangan di Operasi Pasar Beras premium Rp72.000/5kilogram, lebih murah dari HET Rp79.000/5kilogram Beras SPHP Rp60.000/5kilogram, lebih murah dari HET Rp62.200/5kilogram Gula Pasir dijual Rp15.000 per kilogram, sementara HET Rp17.500 per kilogram Minyakita Rp14.700 per liter, lebih murah dari HET Rp15.700 per liter Daging Kerbau Rp75.000 per kilogram (HET Rp80.000 per kilogram) Daging Ayam Rp34.000 per kilogram (Harga Acuan Penjualan/HAP) Rp40.000 per kilogram Telur Ayam Rp27.000 per kilogram Bawang Putih Rp32.000 per kilogram (HAP Rp38.000 per kilogram) Bawang Merah Rp27.000 per kilogram. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Mau Indonesia Jadi Negara Maju Tahun 2045: 100 Tahun Kita Merdeka

    Prabowo Mau Indonesia Jadi Negara Maju Tahun 2045: 100 Tahun Kita Merdeka

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto ingin Indonesia jadi negara maju pada tahun 2045. Ia mengatakan ingin bangsa ini naik level saat bertepatan dengan usia ke-100 tahun.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

    Dalam pidatonya itu, sejatinya dia mengungkapkan keinginan merdeka atas dua negara, yakni Indonesia dan Vietnam. Keduanya, kata Prabowo, sama-sama ingin ditetapkan maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan.

    Presiden Prabowo menambahkan bahwa selain memiliki visi yang serupa, kedua negara juga memiliki sejarah yang sejalan, yakni sejarah perjuangan melawan imperialisme dan penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun.

    “Dengan nilai dan sejarah yang sama, kami punya tujuan dan visi yang sama. Kami ingin menjadi negara maju pada 2045, 100 tahun kita merdeka,” kata Presiden Prabowo, dikutip Selasa, 11 Maret 2025.

    Maka dari itu, Kepala Negara RI menegaskan, Indonesia dan Vietnam saling menyepakati adanya peningkatan kemitraan menjadi kerja sama komprehensif.

    “Kami benar-benar ingin perkuat dan lakukan kerja sama di hampir semua bidang, politik, ekonomi, hankam (pertahanan dan keamanan), bidang rakyat ke rakyat, pertukaran kunjungan di bidang pendidikan dan sains,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan sama, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia dan Vietnam setuju akan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian.

    “Perdamaian dan stabilitas adalah kunci daripada kemakmuran regional,” kata Prabowo.

    Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam beserta istrinya Ngo Phu’o’ng Ly di Jakarta pada 9–11 Maret 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan, yang juga bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam.

    Kedatangan To Lam disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka oleh Presiden Prabowo, Senin sore.

    Keduanya kemudian mengadakan pertemuan pribadi (tête-à-tête), yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam.

    Delegasi Indonesia terdiri dari beberapa pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Kemudian, ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Budi Sulistyono Soroti Peran Holistik BUMN dalam Pengembangan UMKM Lokal

    Budi Sulistyono Soroti Peran Holistik BUMN dalam Pengembangan UMKM Lokal

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyoroti pentingnya pembinaan terhadap UMKM melalui keterlibatan BUMN. Sebab, menurutnya, dengan adanya keterlibatan BUMN tersebut dapat meningkatkan daya saing produk-produk UMKM lokal, khususnya yang menjadi binaan IDSurvey.

    Hal itu disampaikan Kanang, sapaan akrabnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke ID Survey, PT Sucofindo, dan PT Surveyor, di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, ia menekankan perhatian yang lebih holistik terhadap UMKM, yang tidak hanya fokus pada pendanaan atau modal, tetapi juga pada berbagai aspek lainnya seperti teknologi, desain, sumber daya manusia, dan packaging. 

    “Kita harus mengerti bahwa akar produksi itu dimulai dari bahan baku, lalu melalui berbagai proses, termasuk teknologi dan pendanaan. Semua pos ini harus mendapatkan perhatian yang sama agar UMKM dapat berkembang dengan baik,” jelasnya kepada Parlementaria.

    Kanang juga menekankan perlunya BUMN, seperti IDSurvey, untuk terlibat dalam memasarkan produk UMKM yang sudah diproduksi dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan keinginan pasar.

    “Setelah barang jadi, kita harus fokus pada pemasaran, tidak hanya memproduksi barang. BUMN harus membantu memasarkan produk ini agar bisa menguasai pasar,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengusulkan agar pendampingan terhadap UMKM dilakukan secara menyeluruh, termasuk dari hulu ke hilir. “Pendampingan harus dilakukan mulai dari bahan baku hingga ke pasar. Jangan hanya di sisi permodalan, tetapi juga di aspek teknologi, desain, dan pemasaran. Ini harus berkelanjutan,” ujarnya.

    Kanang juga menyikapi tantangan yang dihadapi UMKM, terutama terkait dengan persaingan produk impor. Menurutnya, UMKM Indonesia seharusnya tidak takut dengan persaingan global.

    “Jika value-nya ada, kita tidak perlu takut dengan produk impor. Justru kita harus bisa menggempur pasar internasional karena produk kita lebih natural dan memiliki nilai seni yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Sebagaimana diketahui, kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto itu melihat berbagai stand UMKM binaan IDSurvey, seperti Batik Tulis Lasem Rizki Barokah, furniture Manggar Natural, Esclave, kerajinan Sinta Craft, dan Lia Lumpia. Selain melihat langsung produk-produk tersebut, mereka juga melakukan pembelian untuk mendukung keberlanjutan usaha UMKM lokal.

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, GM Totok Hedi Santoso, Doni Akbar, Khilmi, Subardi, Rizal Bawazier, serta Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/IDSurvey, Arisudono Soerono, beserta jajaran direksi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global dengan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tom Lembong Heran Hanya Dirinya Mendag yang Jadi Terdakwa, Masa Penyidikan Sebelum Tahun Jabatannya

    Tom Lembong Heran Hanya Dirinya Mendag yang Jadi Terdakwa, Masa Penyidikan Sebelum Tahun Jabatannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong heran hanya Ia selaku mantan mendag yang menjadi terdakwa kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015—2016.

    Menurut Tom Lembong, tempus masa penyidikan dalam surat tercatat periode 2015—2023, sementara Ia hanya menjabat tahun 2015—2016.

    Ia menyampaikannya ketika ditemui usai sidang pembacaan tanggapan atas eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025.

    “Kalau memang perkara yang didakwakan itu 2015 sampai 2023, ya harus konsisten semua menteri perdagangan yang menjabat di periode itu, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya atas dasar hukum yang sama. Harus serentak, tidak bisa milih-milih,” kata Tom Lembong seperti dikutip dari Antara.

    Mekanisme Biasa Proses Importasi Gula

    Pihaknya menilai perkara yang menyeret dirinya tiak setara di mata hukum atau tidak ada konsep equality before the law.

    Tom Lembong yakin pihaknya tak bersalah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

    Menurutnya semua mantan menteri perdagangan yang lain dalam periode ini juga bisa ikut membuktikan selama ini proses importasi gula terjadi dengan mekanisme yang biasa.

    Ia mengaku mendakwa seseorang secara selektif dan tak komprehensif tidak bisa dibenarkan karena terkesan seperti memilih-milih.

    “Menersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif itu tidak komprehensif. Padahal importasi gula ini semuanya hal biasa dan itu yang memang sengaja diabaikan oleh kejaksaan,” lanjutnya.

    Perannya dalam Korupsi Gula

    Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp578,1 miliar karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016.

    Ia menerbitkannya pada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian dam rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah tahun 2015–2016 diduga diberikan guna mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal Tom Lembong mengetahui mereka tak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan gula rafinasi.

    Ia disebutkan tak menunjuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) guna pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula.

    Namun menunjuk Induk Koperasi Kartika (Imkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol) dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AVISI dan AMSI Ajak Media Siber Dukung Konten Legal

    AVISI dan AMSI Ajak Media Siber Dukung Konten Legal

    PIKIRAN RAKYAT – AVISI (Asosiasi Video Streaming Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) menjajaki kerja sama untuk memberantas pembajakan konten digital yang merugikan industri kreatif. Inisiatif ini didukung oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI) sebagai bagian dari upaya kolektif menekan praktik ilegal yang menghambat ekonomi digital dan kreativitas, terutama di industri perfilman nasional.

    Sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi pembajakan digital. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat, lebih dari 220 juta orang atau hampir 80 persen populasi memiliki akses internet. Dari unduhan ilegal hingga layanan streaming tak berlisensi, pembajakan merugikan pemilik hak cipta, pembuat konten, dan ekosistem industri digital secara keseluruhan.

    Industri media siber juga terdampak, terutama dalam mengembangkan model bisnis berbasis langganan. Dengan menurunnya pendapatan dari iklan, pendapatan dari pembaca seharusnya menjadi alternatif. Namun, jika pembajakan terus terjadi, ekosistem konten berbayar terancam sebelum berkembang.

    Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memberantas pembajakan. “Kami ingin bergerak bersama AVISI, BPI, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melawan pembajakan. AMSI akan menindaklanjuti laporan dari AVISI dan komunitas perfilman mengenai media online yang secara tidak langsung menguntungkan pembajak dengan memberitakan tautan bajakan. Media memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan akses ilegal dan turut membangun ekosistem digital yang sehat. Selain itu, AMSI siap bekerja sama dengan AVISI untuk melakukan berbagai program guna meningkatkan kesadaran media online atas dampak promosi situs penyiaran ilegal atau bajakan,” ujarnya.

    Wakil Sekjen AVISI, Gina Golda Pangaila, menyoroti peran media dalam mendukung gerakan ini. “Kami percaya bahwa media memiliki peran penting dalam memerangi pembajakan. Oleh karena itu, kami mengajak AMSI, para jurnalis, dan penerbit untuk tidak membuat atau menyebarkan berita yang mengandung tautan bajakan atau streaming ilegal. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang sehat dan menghargai hak cipta agar pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif semakin subur,” tegasnya.

    Ketua Umum BPI, Gunawan Paggaru, juga menegaskan pentingnya menghargai karya sineas agar industri perfilman berkembang. “Pembajakan merugikan para pekerja seni, investor, dan seluruh ekosistem film nasional. Kami mendukung penuh kampanye anti-pembajakan dan kerja sama antara AVISI dan AMSI ini agar industri perfilman Indonesia terus tumbuh dan mendapatkan apresiasi yang layak,” katanya.

    Pembajakan konten tidak hanya merugikan industri kreatif, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Praktik ilegal ini mengurangi pendapatan kreator, menghambat inovasi, dan mengurangi peluang kerja di sektor kreatif.

    Mengatasi pembajakan memerlukan penegakan hak kekayaan intelektual yang lebih kuat, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya konten original, serta regulasi yang efektif. Memahami dampak luas pembajakan menjadi kunci bagi para pemangku kepentingan dalam membangun budaya kreatif yang berkelanjutan.

    Pembajakan konten adalah ancaman serius yang harus diberantas. Kerja sama AVISI, AMSI, dan BPI diharapkan meningkatkan kesadaran bahwa mendukung konten legal bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi untuk masa depan industri kreatif yang lebih kuat dan berdaya saing global. Dukungan pemerintah akan mempercepat pembentukan ekosistem yang melindungi hak kekayaan intelektual.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Link Daftar Bantuan Masjid dan Musala 2025, Ada Bantuan Hingga Rp50 Juta

    Link Daftar Bantuan Masjid dan Musala 2025, Ada Bantuan Hingga Rp50 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka program bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala di tahun 2025.

    Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mendukung rintisan masjid dan musala ramah, serta masjid ramah lingkungan.

    Ini adalah kesempatan emas bagi pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah.

    Prioritas Nasional

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas nasional untuk mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

    Bantuan ini diharapkan dapat menciptakan fasilitas ibadah yang lebih nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.

    Langkah-langkah Pengajuan Bantuan

    Berikut adalah panduan lengkap cara mendaftarkan masjid atau musala Anda:

    – Terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag.

    – Memiliki rekening bank atas nama masjid atau musholla.

    – Mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman SIMAS (https://simas.kemenag.go.id).

    Teks Khutbah Jumat Akhir Sya’ban Tema Menyertakan Dimensi Iman, Islam dan Ihsan dalam Ibadah Puasa Ramadhan. Foto: Ilustrasi Musholla Roxy, Situbondo, Jawa Timur Jurnal Medan

    2. Menyiapkan Dokumen Pendukung

    – Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kabupaten/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi).

    – Fotokopi SK Pengurus masjid atau musholla.

    – Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan atau rehabilitasi.

    – Foto kondisi bangunan yang menunjukkan kebutuhan bantuan.

    – Fotokopi surat keterangan status tanah tempat masjid atau musholla berdiri.

    – Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid atau musholla.

    – Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 dan ditandatangani ketua pengurus.

    3. Mengajukan Permohonan Secara Online

    – Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA (tersedia di Google Play Store dan App Store) atau laman SIMAS (https://simas.kemenag.go.id).

    – Pastikan semua dokumen lengkap sebelum diunggah.

    4. Mengikuti Tahapan Seleksi

    – 8-19 Maret 2025: Penerimaan permohonan bantuan secara online.

    – 24 Maret 2025: Penetapan calon penerima bantuan.

    – 25 Maret 2025: Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap).

    5. Mengakses Referensi Dokumen

    Contoh dokumen persyaratan dapat diakses melalui tautan: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan.

    Informasi Tambahan

    Kemenag menyediakan bantuan dalam empat kategori nominal:

    – Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid.

    – Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala.

    – Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah.

    – Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

    Segera daftarkan masjid atau musala Anda dan wujudkan sarana ibadah yang lebih baik. Bagikan informasi ini kepada pengurus masjid dan musala lainnya.

    Disclaimer: Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu, selalu ikuti informasi resmi dari Kemenag. Pastikan dokumen yang diunggah adalah dokumen yang valid dan benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News