Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Cara Hitung Tunjangan Driver Grab dan Gojek, Benarkah Dapat Rp3 Juta hingga Rp5 Juta?

    Cara Hitung Tunjangan Driver Grab dan Gojek, Benarkah Dapat Rp3 Juta hingga Rp5 Juta?

    PIKIRAN RAKYAT – Besaran tunjangan hari raya (THR) pengemudi ojek online (driver ojol) masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah.

    Namun secara umum, perhitungan THR untuk pekerja biasanya didasarkan upah pokok dan tunjangan tetap yang mereka terima.

    Driver Ojol dan kurir paket dikategorikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga memenuhi syarat mendapat THR sesuai regulasi yang berlaku.

    Berikut cara hitung THR Ojol 2025 untuk driver Grab dan Gojek mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024.

    Cara Hitung THR Ojol 2025 Mengacu SE Kemnaker 2024

    Pekerja yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah menurut ketentuan yang diatur dalam SE tersebut.

    Sementara pekerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional menurut lama masa kerja yang sudah dijalani.

    Bagi pekerja harian lepas, perhitungan upah 1 bulan dilakukan dengan 2 metode. Jika pekerja bekerja selama 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung menurut rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir sebelum Idul Fitri 2025.

    Sedangkan masa kerja kurang dari 12 bulan, rata-rata upah dihitung dari pendapatan bulanan selama periode kerja itu.

    Untuk pekerja yang menerima upah menurut satuan hasil, perhitungan THR dilakukan dengan mengambil rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir sebelum Idul Fitri 2025.

    Pemerintah menegaskan, pemberi kerja wajib membayarkan THR secara penuh dan tak diperkenankan mencicil. Pencairannya harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

    Pendapatan Driver Grab dan Gojek

    Survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2019 menunjukan pendapatan driver ojol di Indonesia cukup bervariasi.

    Penghasilan mereka berada di kisaran Rp1 juta-Rp2 juta per bulan. Ada juga yang memperoleh pendapatan lebih tinggi Rp4 juta-Rp5 juta per bulan tergantung durasi kerja dan jumlah pesanan setiap harinya.

    Driver Gojek misalnya rata-rata bisa mendapat lebih dari Rp100.000 per hari. Jika bekerja secara rutin tanpa banyak hari libur, mereka berpotensi mengumpulkan penghasilan lebih dari Rp3 juta dalam sebulan.

    Sementara driver Grab umumnya memperoleh pendapatan harian Rp150.000-Rp200.000. Penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai Rp4,5 juta dengan jam kerja yang konsisten setiap hari.

    Perlu diingat, data ini menurut survei tahun 2019. Seiring berjalanya waktu, besaran pendapatan driver ojol bisa mengalami perubahan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kondisi pasar yang terus berkembang.

    Perkiraan THR Ojol 2025 Grab dan Gojek

    Menurut ketentuan SE Kemnaker tahun 2024, perhitungan THR Ojol didasarkan rata-rata pendapatan bulanan mereka.

    Berikut perkiraan THR Ojol 2025 yang dapat diterima driver, jika mengacu hasil survei Kemenhub tahun 2019.

    THR Ojol Grab

    • Rata-rata pendapatan bulanan: Rp4 juta hingga Rp4,5 juta
    • Perkiraan THR: Rp4 juta sampai Rp4,5 juta

    THR Ojol Gojek

    • Rata-rata pendapatan bulanan: Rp3 juta atau lebih
    • Perkiraan THR: Rp3 juta atau lebih

    Driver yang bekerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional sesuai lama masa kerja mereka. Angka ini masih bisa berubah tergantung kebijakan terbaru yang diterapkan aplikator.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Panduan Lengkap! Begini Cara Bayar Pajak Kendaraan Orang Lain Tanpa Balik Nama

    Panduan Lengkap! Begini Cara Bayar Pajak Kendaraan Orang Lain Tanpa Balik Nama

    PIKIRAN RAKYAT – Membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban setiap pemilik kendaraan di Indonesia.

    Namun, terkadang Sobat PR mungkin perlu membayar pajak kendaraan yang bukan atas nama sendiri. Situasi ini bisa terjadi ketika Sobat PR membeli kendaraan bekas dari orang lain dan belum melakukan proses balik nama, atau ketika ingin membantu membayarkan pajak kendaraan milik keluarga atau teman.

    Proses pembayaran pajak kendaraan atas nama orang lain sebenarnya cukup mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Artikel ini akan memandu Sobat PR langkah-langkah lengkap cara membayar pajak kendaraan atas nama orang lain, baik untuk pajak tahunan maupun pajak lima tahunan.

    Dengan memahami prosedur yang benar, Sobat PR dapat memastikan kewajiban pajak kendaraan tetap terpenuhi, meskipun kendaraan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Sobat PR secara administratif.

    Mengapa Perlu Membayar Pajak Kendaraan Atas Nama Orang Lain?

    Ada beberapa situasi umum yang menyebabkan seseorang perlu membayar pajak kendaraan atas nama orang lain:

    – Pembelian Kendaraan Bekas: Ketika kamu membeli kendaraan bekas, seringkali proses balik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) membutuhkan waktu.

    Sementara proses balik nama belum selesai, pajak kendaraan tetap harus dibayarkan agar kendaraan tetap legal digunakan di jalan raya. Dalam kondisi ini, Sobat PR perlu membayar pajak kendaraan tersebut meskipun STNK masih atas nama pemilik sebelumnya.

    – Kendaraan Pinjaman atau Milik Keluarga: Sobat PR mungkin menggunakan kendaraan milik anggota keluarga atau teman, dan bertanggung jawab untuk membayar pajaknya.

    Atau, Sobat PR mungkin ingin membantu orang tua atau kerabat yang sudah lanjut usia untuk membayarkan pajak kendaraan mereka.

    – Kendaraan Perusahaan: Dalam beberapa kasus, karyawan perusahaan mungkin ditugaskan untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan operasional perusahaan yang terdaftar atas nama perusahaan.

    Jenis Pajak Kendaraan yang Bisa Dibayar Atas Nama Orang Lain

    Pada dasarnya, semua jenis pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan meskipun STNK tidak atas nama pembayar.

    Namun, perlu dibedakan antara dua jenis pajak kendaraan utama:

    – Pajak Kendaraan Tahunan: Pajak ini wajib dibayar setiap tahun. Pembayaran pajak tahunan relatif lebih sederhana dan bisa dilakukan di berbagai tempat, termasuk Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Samsat Keliling, gerai Samsat di pusat perbelanjaan, atau secara daring melalui aplikasi atau e-commerce yang bekerja sama dengan Samsat.

    – Pajak Kendaraan 5 Tahunan (Perpanjangan STNK): Pajak jenis ini dibayar setiap lima tahun sekali, bersamaan dengan penggantian STNK dan plat nomor kendaraan.

    Proses pembayaran pajak 5 tahunan sedikit lebih kompleks karena memerlukan verifikasi fisik kendaraan di Samsat.

    Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

    Sebelum Sobat PR pergi ke Samsat atau tempat pembayaran pajak lainnya, pastikan kamu telah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

    – STNK Asli Kendaraan: STNK asli adalah dokumen wajib yang harus dibawa, meskipun masih atas nama orang lain. Informasi pada STNK akan digunakan untuk proses pembayaran pajak.

    – Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Asli Kendaraan: Meskipun Sobat PR membayar atas nama orang lain, fotokopi KTP pemilik asli kendaraan diperlukan sebagai verifikasi data kendaraan.

    – Surat Kuasa (Jika Diperlukan): Beberapa Samsat mungkin memerlukan surat kuasa bermaterai jika Sobat PR bukan anggota keluarga pemilik kendaraan dan tidak memiliki hubungan darah.

    Namun, untuk pembayaran pajak tahunan, surat kuasa biasanya tidak menjadi syarat utama. Sebaiknya, Sobat PR memastikan persyaratan ini ke Samsat setempat.

    – Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilik Asli Kendaraan: NIK pemilik asli mungkin diperlukan untuk pengisian formulir atau verifikasi data secara elektronik.

    Cara Bayar Pajak Kendaraan Tahunan

    Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk membayar pajak kendaraan tahunan atas nama orang lain:

    Datang ke Kantor Samsat atau Gerai Samsat Terdekat: Pilih lokasi Samsat atau gerai Samsat yang paling mudah terjangkau. Ambil Formulir Pendaftaran Pajak Tahunan: Formulir ini biasanya tersedia di loket informasi atau meja pendaftaran. Isi formulir dengan lengkap dan benar sesuai dengan data STNK dan KTP pemilik kendaraan. Serahkan Formulir dan Dokumen ke Loket Pendaftaran: Setelah mengisi formulir, serahkan formulir beserta STNK asli dan fotokopi KTP pemilik kendaraan ke petugas di loket pendaftaran. Tunggu Panggilan dan Lakukan Pembayaran: Petugas akan memproses data kendaraan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.

    Tunggu hingga nama Sobat PR dipanggil untuk melakukan pembayaran di loket kasir. Pembayaran biasanya bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran cashless yang tersedia (misalnya, kartu debit atau e-wallet).

    Terima Bukti Pembayaran dan Stiker Pajak Baru: Setelah pembayaran berhasil, Sobat PR akan menerima bukti pembayaran pajak dan stiker pajak baru. Tempelkan stiker pajak baru tersebut pada plat nomor kendaraan. Cara Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Atas Nama Orang Lain

    Untuk pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan atas nama orang lain, prosedurnya sedikit berbeda karena ada proses cek fisik kendaraan. Berikut langkah-langkahnya:

    Datang ke Kantor Samsat: Pembayaran pajak 5 tahunan harus dilakukan di Kantor Samsat, tidak bisa di Samsat Keliling atau gerai. Lakukan Cek Fisik Kendaraan: Bawa kendaraan Sobat PR ke area cek fisik kendaraan di Samsat. Petugas akan melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan untuk memastikan kesesuaian data. Hasil cek fisik akan dicetak dan dilampirkan pada berkas pendaftaran. Ambil dan Isi Formulir Perpanjangan STNK 5 Tahunan: Ambil formulir perpanjangan STNK 5 tahunan di loket informasi. Isi formulir dengan lengkap dan benar. Serahkan Formulir dan Dokumen ke Loket Pendaftaran: Serahkan formulir, STNK asli, fotokopi KTP pemilik, hasil cek fisik kendaraan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan ke loket pendaftaran. Tunggu Panggilan, Bayar Pajak, dan Urus STNK Baru: Petugas akan memverifikasi data dan memanggil Sobat PR untuk pembayaran. Setelah membayar pajak, Sobat PR akan diarahkan ke loket penerbitan STNK dan plat nomor baru. Proses ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pembayaran pajak tahunan. Terima STNK dan Plat Nomor Baru: Setelah proses selesai, Sobat PR akan menerima STNK baru yang telah diperpanjang masa berlakunya dan plat nomor kendaraan baru (jika masa berlaku plat nomor juga habis). Tips Penting Saat Membayar Pajak Kendaraan Atas Nama Orang Lain Pastikan Dokumen Lengkap: Sebelum berangkat ke Samsat, periksa kembali semua dokumen yang dibutuhkan agar proses pembayaran berjalan lancar. Datang Lebih Awal: Samsat biasanya cukup ramai, terutama di hari kerja. Datang lebih awal akan membantu Sobat PR menghindari antrean panjang. Siapkan Uang Tunai dan Alternatif Pembayaran: Meskipun pembayaran cashless semakin umum, selalu siapkan uang tunai sebagai antisipasi jika metode pembayaran lain tidak tersedia atau mengalami gangguan. Cek Jatuh Tempo Pajak: Pastikan Sobat PR membayar pajak kendaraan sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda keterlambatan. Informasi tanggal jatuh tempo tertera pada STNK. Konfirmasi ke Samsat Setempat: Persyaratan dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bisa sedikit berbeda di setiap daerah. Tidak ada salahnya untuk mengkonfirmasi informasi terbaru ke Samsat setempat sebelum datang.

    Membayar pajak kendaraan atas nama orang lain bukanlah proses yang sulit asalkan Sobat PR memahami langkah-langkahnya dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.

    Dengan mengikuti panduan ini, Sobat PR dapat dengan mudah menunaikan kewajiban pajak kendaraan, meskipun kendaraan tersebut masih atas nama orang lain.

    Jangan menunda pembayaran pajak kendaraan karena keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda.

    Segera bayar pajak kendaraan Sobat PR untuk menghindari masalah hukum dan memastikan kendaraan kamu selalu legal di jalan raya.

    Semoga panduan ini bermanfaat dan membantu Sobat PR dalam membayar pajak kendaraan atas nama orang lain.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kabar Baik untuk yang Penumpang yang Mudik Lebih Awal

    Kabar Baik untuk yang Penumpang yang Mudik Lebih Awal

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang lebaran Idul Fitri, biasanya tidak sedikit masyarakat yang akan memutuskan untuk pulang kampung, dan biasanya pemerintah juga akan mengadakan berbagai diskon hingga mudik gratis sebagai salah satu bentuk memperingati hari besar Indonesia, salah satunya juga dilakukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Dikabarkan saat ini pihak PT KAI juga tidak kalah memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin mudik, namun tetap bisa menghemat biaya yang harus dikeluarkan saat hendak pulang kampung dan kumpul keluarga.

    Dilansir dari laman Antara, saat ini PT KAI telah memberikan diskon hingga 25 persen, yang pelaksanaannya dikhususkan untuk para pemudik yang bakal berangkat lebih awal dibandingkan dengan lainnya, yakni mulai dari tanggal 7 hingga 17 Maret 2025 mendatang.

    Hal ini juga disampaikan oleh Anne Purba, Vice President of Public Relations PT KAI terkait diskon untuk mendukung ‘Mudik Lebih Awal’ ini.

    Apalagi diketahui juga bahwa saat ini, adanya kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat mudik karena dilaksanakannya Work From Anywhere (WFA).

    Sehingga dengan adanya kebijakan ini menurut Anne, pemberian diskon untuk pemudik yang lebih awal adalah salah satu cara untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Untuk tarifnya, diketahui dalam promo ini terdiri dari beberapa titik keberangkatan dan juga tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

    1. Surabaya ke Bandung dengan tarif mulai dari Rp277.000. 

    2. Jakarta ke Semarang mulai dari tarif Rp172.000.

    3. Surabaya ke Jakarta mulai dari harga Rp450.000.

    4. Bandung ke Jakarta mulai dari harga Rp93.000.

    Jika berminat, para penumpang bisa mendapatkan tarif diskon ini dengan melakukan pembelian ke saluran resmi penjualan tiket KAI, dan tentunya tidak menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal.

    Di antara saluran resminya adalah Access by KAI, website kai.id, loket stasiun, hingga mitra penjualan yang resmi, karena ini bisa menjadi salah satu langkah antisipasi terjadinya kerugian.

    Tentunya juga diingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah menerima informasi apapun, karena hal ini bisa saja tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab dan bakal menimbulkan kerugian.

    Jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap, sebaiknya bisa langsung mengakses ke aplikasi Access by KAI, atau langsung bertanya kepada pihak terkait.

    Apalagi diketahui juga saat ini, ada berbagai cara yang bisa saja dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi namun malah membuat korbannya harus mengalami kerugian baik materil maupun non materil.

    Itulah beberapa informasi terkait diskon yang dihadirkan oleh PT KAI, sebagai salah satu bentuk dukungan untuk kebijakan mudik lebih awal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah menjelang lebaran Idul Fitri 2025 ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • SBY Ajak Rakyat Lawan Perusak Konstitusi, Sindir Jokowi dan Prabowo?

    SBY Ajak Rakyat Lawan Perusak Konstitusi, Sindir Jokowi dan Prabowo?

    PIKIRAN RAKYAT – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat melawan perusak konstitusi. Hal itu disampaikannya dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono” di KBRI Tokyo, Jepang, hari ini, Minggu 9 Maret 2025.

    Eks Presiden ke-6 RI tersebut menghadiri bedah buku itu di depan mahasiswa dan akademisi Jepang seraya menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, itu adalah hal yang penting karena kini ada fenomena kemunduran demokrasi secara global.

    Buku yang dibedah berisi tentang sejarah lisan pertama dari SBY semasa menjadi presiden pada 2004 sampai 2014. Sebagai presiden pertama yang dipilih rakyat Indonesia secara langsung, ia dianggap berperan dalam demokratisasi pada saat itu.

    “Diwawancarai oleh tim spesialis Indonesia selama lebih dari 30 jam, rekaman lisan membantu pembaca memahami pemikiran Presiden Yudhoyono dengan suaranya sendiri, dan juga, kebijakan dan tindakannya,” demikian deskripsi buku yang ditulis ilmuwan politik Jepang, Takashi Shiraishi, Nobuhiro Aizawa, Jun Honna, dan Wahyu Prasetyawan.

    SBY ajak rakyat melawan konstitusi

    Dalam acara bedah buku di KBRI Tokyo, SBY menyebut perlunya rakyat menjaga demokrasi yang sudah ada. Jika ada perusak konstitusi, hal itu perlu diperangi melalui check and balances, dilansir dari laman ANTARA.

    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” ujarnya.

    Menurut ayah Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu, kini banyak ditemukan kemunduran demokrasi di negara-negara di dunia. Padahal, negara tersebut kerap mendaku diri sebagai pejuang demokrasi.

    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing us, menguliahi kita… dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” ucapnya.

    SBY dan buku tentang dirinya yang dibedah di KBRI Tokyo, Jepang. Kolase foto ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz dan Amazon

    Salah satu indikator demokrasi yang disinggung Ketua Dewan Pengawas Danantara bersama Jokowi ini adalah kebebasan berekspresi. Menurut pengalamannya, saat menjadi TNI, ia mengaku sudah menghargai kebebasan tersebut, jika digunakan secara tepat hal itu harus dihormati.

    “Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” tuturnya.

    Setelah tidak menjadi presiden, SBY kini mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dengan menjadi bagian dari solusi pada pemerintahan. Hal yang pernah disampaikan pria 75 tahun itu adalah perlunya sang presiden meningkatkan komunikasi dengan siapapun yang mengkritiknya.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu, pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara istana dengan mereka yang menyampaikan kritik, dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ujarnya.

    Demikian pernyataan SBY tentang perlunya rakyat melawan perusak konstitusi saat menghadiri bedah buku di KBRI Tokyo, Jepang. Buku itu ditulis akademisi Jepang tentang perjalanannya saat menjadi Presiden RI pada 2004-2014.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Sebut Pelanggaran HAM, Febri Diansyah Beri Pembelaan

    PDIP Sebut Pelanggaran HAM, Febri Diansyah Beri Pembelaan

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, termasuk dalam 17 pengacara yang mendampingi Sekjen PDIP dalam menghadapi KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Febri menjelaskan alasan dirinya memilih untuk menjadi pengacara Hasto.

    “Saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk ke KPK 2012-2013, saya sudah disumpah sebagai advokat dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini,” ujar Febri di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Febri mengungkapkan bahwa setelah keluar dari KPK pada Oktober 2020, ia kembali menjalani profesi advokat sepenuhnya. Sebelum menerima kasus Hasto, ia telah menelaah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina.

    Menurutnya, dalam putusan tiga terdakwa tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Hasto. Ia menegaskan bahwa uang suap yang diterima Wahyu Setiawan berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto. Fakta ini menjadi dasar keputusannya untuk memberikan pendampingan hukum.

    “Jadi bisa dibayangkan kalau tiba-tiba perkara ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan. Lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya,” kata Febri.

    “Setelah kami pelajari itulah, kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa Hasto akan didampingi oleh 17 pengacara dalam menghadapi KPK. Sidang perdana akan digelar di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Maret 2025.

    “Kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto,” ujar Ronny di kantor DPP PDIP, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ronny menjelaskan bahwa tim hukum ini merupakan kolaborasi antara pengacara dari PDIP dan profesional nonpartai.

    Berikut daftar pengacara Hasto Todung M. Lubis (koordinator) Maqdir Ismail Ronny B. Talapessy Arman Hanis Febri Diansyah Patramijaya Erna Ratnaningsih Johannes Oberlin. L Tobing Alvon Kurnia Palma Rasyid Ridho Duke Arie W Abdul Rohman Triwiyono Susilo Willy Pangaribuan Bobby Rahman Manalu Rory Sagala Annisa Eka Fitria Ismail

    “Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-profesional,” ujar Ronny.

    PDIP Sebut Kasus Hasto Bentuk Balas Dendam Politik

    PDIP menilai proses hukum terhadap Hasto sebagai upaya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Menurut PDIP, kasus ini berkaitan dengan langkah partai yang memecat sejumlah kader demi menegakkan aturan internal.

    “Kami meyakini proses yang sedang berjalan ini, adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal, yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai,” ujar Ronny.

    Ia menegaskan bahwa PDIP mendukung penuh Hasto dalam menghadapi proses hukum yang akan memasuki tahap persidangan pada 14 Maret 2025. Menurutnya, PDIP melihat kasus ini sebagai bagian dari perjuangan politik untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

    “Sikap dan pemahaman ini bukan tanpa dasar, karena kami menemukan sejumlah pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia,” tambah Ronny.

    KPK Dinilai Langgar Prinsip Keadilan

    Ronny menuding KPK memaksakan proses hukum, melanggar prinsip keadilan, dan melakukan penyiasatan hukum secara terang-terangan. Ia juga menyoroti bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka disertai aksi demonstrasi dari kelompok yang tidak dikenal dan pemasangan spanduk bernada serangan terhadap PDIP.

    Selain itu, ia mengkritik dugaan rekayasa gugatan hukum yang mengatasnamakan kader PDIP untuk menggugat kepemimpinan partai.

    “Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan, dan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto, sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik,” ujar Ronny.

    Ia menambahkan bahwa pembajakan fungsi penegakan hukum telah menciderai idealisme pemberantasan korupsi. Praktik ini, menurutnya, juga terjadi terhadap sejumlah politisi lain.

    “Oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktik-praktik buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Karena kami meyakini, ini adalah bagian dari perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Partai,” tegas Ronny.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Zulhas Biang Kerok Sritex Bangkrut dan Matinya Industri Tekstil RI? Simak Faktanya!

    Zulhas Biang Kerok Sritex Bangkrut dan Matinya Industri Tekstil RI? Simak Faktanya!

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai dibicarakan, peran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas, dalam kemunduran industri tekstil di Indonesia, termasuk kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang baru-baru ini jadi sorotan. Benarkah demikian?

    Keterkaitan itu didasari oleh hasil kerja Zulhas dalam pembuatan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Hal ini ternyata disinggung pertama kali oleh Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto, dalam keterangannya saat wawancara tahun lalu, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, tepatnya Senin, 28 Oktober 2024.

    “Permendag 8 itu masalah klasik yang semuanya sudah tahu. Lihat saja pelaku industri tekstil banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi terlalu dalam, sampai ada yang tutup,” ucap Iwan.

    Ia menjelaskan bahwa peraturan inilah yang juga menjadi biang di balik gulung tikarnya Sritex, yang notabenenya perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Untuk itu ia usul agar Permendag tersebut dievaluasi. Terutama, imbuhnya, apabila ingin membangkitkan industri terkait di Tanah Air.

    “Nah ini jadi sangat signifikan, semua regulasinya ada di kementerian,” ujarnya.

    Menperin Setuju Kebijakan Zulhas Biang Keladi?

    Keluhan dari Iwan terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024 direspons cepat Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kala itu.

    Dia mengatakan, keluhan bos Sritex adalah fakta yang tidak bisa ditepis. Iwan sepakat bahwa aturan yang dibuat di era Zulhas Mendag itu memang merugikan industri tekstil dalam negeri.

    “Ya saya kira saya kira apa yang sampaikan oleh pak Iwan benar ya sudah menjadi isu yang dihadapi oleh industri tekstil dan kalau orang-orang yang menekuni industri manufaktur itu paham betul memang ada problem Yang tercipta dampak atau impact dari munculnya penerbitan Permendag 8,” kata dia.

    Agus melanjutkan, Industri tekstil seperti Sritex menghadapi bukan hanya masalah keuangan dan pasar ekspor yang sedang melemah, tetapi juga pentingnya perlindungan terhadap pasar domestik.

    “Bukan hanya permasalahan pasar ekspornya sedang lesu ya, kalau pasar ekspor sedang lesu kan tentu harusnya pasar dalam negerinya diprotect kan logikanya seperti itu that’s a logic thinking aja ketika industri dalam negeri tidak bisa Menemukan pasar global karena pasar global lesu ya dia harus bisa masuk ke pasar domestik dengan nyaman karena Yang jadi taruhan kita kan adalah tenaga kerja,” kata dia.

    “Jadi ya itu saya kira itu suara hati yang terdalam dari seorang pelaku industri berkaitan dengan Permendag 8,” tuturnya, menegaskan.

    Namun demikian, tidak ditegaskan Iwan bahwa secara spesifik, Zulhas yang bersalah atas efek domino yang ditimbulkan peraturan. Hingga kini, belum ada respons apa pun dari pihak Menko Bidang Pangan Kabinet Merah Putih itu. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peserta Bakal Dapat Konsumsi Perjalanan hingga Paket Sembako

    Peserta Bakal Dapat Konsumsi Perjalanan hingga Paket Sembako

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Lebaran 2025, biasanya pemerintah bakal menghadirkan mudik gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa berkumpul dengan keluarga di hari raya Idul Fitri, salah satunya juga dilakukan oleh pihak Bulog.

    Diketahui saat ini bahwa Bulog telah menghadirkan mudik gratis dengan 13 rute yang bisa dipilih oleh masyarakat, dan tentunya juga akan mendapatkan berbagai macam benefit jika tergabung dalam program ini.

    Dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya, mudik gratis 2025 bersama Bulog ini bakal dibuka pendaftaran hingga 10 Maret 2025 mendatang, sehingga diharapkan setiap masyarakat bisa segera mendaftarkan diri sebelum kuota yang disediakan penuh.

    Dengan titik lokasi keberangkatan di Halaman Kantor Pusar Perum Bulog pada 27 Maret 2025 pukul 13.00 WIB, berikut 13 rute yang bakal dituju:

    1. Purwokerto: Pejangan, Brebes, Bumiayu, Ajibarang

    2. Cilacap: Pejangan, Brebes, Bumiayu, Ajibarang, Purwokerto

    3. Wonosobo: Pemalang, Randudongkal, Bobotsari, Purbalingga, Banjarnegara

    4. Wonosari: Weleri, Parakan, Temanggung, Magelang, Yogyakarta

    5. Yogyakarta: Ajibarang, Kebumen, Purworejo

    6. Klaten: Ungaran, Salatiga, Boyolali, Solo

    7. Purwantoro: Solo, Wonogiri

    8. Lamongan: Demak, Pati, Rembang, Tuban

    9. Semarang: Tegal, Pekalongan

    10. Ponorogo: Sragen, Ngawi, Magetan, Madiun

    11. Malang: Ngawi, Surabaya

    12. Metro Lampung: Bandar Lampung

    13. Palembang

    Itulah titik rute mudik gratis yang dilaksanakan oleh Bulog, dengan lokasi keberangkatan di Halaman Kantor Pusat Perum Bulog Jl Jend Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan.

    Nantinya setiap peserta yang tergabung dalam mudik gratis bersama Bulog, akan mendapatkan beberapa benefit seperti kaos dan topi, konsumsi perjalanan yakni nasi dan snack box selama satu kali, dan juga paket sembako.

    Jika berminat dalam mudik gratis 2025 bersama Bulog, para peserta dapat segera melakukan pendaftaran diri di https://linktr.ee/MUDIKBULOG2025.

    Jangan lupa untuk mengisi sata diri yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK), yang nantinya setelah pendaftaran selesai akan dihubungi langsung oleh panitia melalui WhatsApp.

    Untuk pengumuman lulus verifikasi, nantinya akan disampaikan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2025, serta tiket mudik akan dibagikan melalui nomor WhatsApp yang telah didaftarkan sebelumnya.

    Jangan lupa untuk melakukan verifikasi langsung tanpa diwakilkan, karena hal ini bisa membuat penerima mudik gratis Bulog 2025 berganti kepada orang lain.

    Itulah informasi terkait mudik gratis 2025 bersama Bulog, yang bisa diikuti oleh setiap masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudah dan Cepat! Begini Cara Tukar Uang Baru Lewat PINTAR BI, Jangan Sampai Kehabisan Kuota

    Mudah dan Cepat! Begini Cara Tukar Uang Baru Lewat PINTAR BI, Jangan Sampai Kehabisan Kuota

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, permintaan masyarakat terhadap uang pecahan baru semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Bank Indonesia (BI) menyediakan layanan penukaran uang baru melalui kas keliling.

    Agar proses penukaran berjalan tertib dan efisien, pemesanan harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem online PINTAR BI.

    Cara Pemesanan Penukaran Uang Baru

    Untuk melakukan penukaran uang melalui layanan kas keliling Bank Indonesia, ikuti tahapan berikut:

    Akses Situs PINTAR
    Kunjungi laman resmi PINTAR Bank Indonesia di pintar.bi.go.id. Pilih Menu Penukaran
    Klik menu “Penukaran Uang Rupiah melalui Kas Keliling”. Pilih Lokasi Penukaran
    Tentukan provinsi dan lokasi penukaran uang baru yang tersedia, lalu klik “Lihat Lokasi”. Pilih Waktu Penukaran
    Pilih tanggal dan waktu yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan. Isi Data Diri
    Masukkan data pribadi seperti NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Tentukan Nominal dan Pecahan Uang
    Pilih pecahan uang yang ingin ditukarkan dengan jumlah maksimal Rp4,3 juta, terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Konfirmasi Pemesanan
    Ikuti instruksi hingga mendapatkan bukti pemesanan dalam bentuk digital. Datang ke Lokasi yang Dipilih
    Pada tanggal dan waktu yang telah dipesan, bawa bukti pemesanan dalam bentuk digital atau cetak ke lokasi kas keliling yang dipilih. Lakukan Penukaran Uang
    Tukarkan uang lama sesuai dengan nominal yang telah dipesan dengan membawa KTP asli. Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Rupiah

    Sebelum melakukan penukaran, pastikan untuk memenuhi persyaratan berikut:

    Penukaran hanya dapat dilakukan sesuai dengan tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan. Bukti pemesanan harus ditunjukkan dalam bentuk digital atau cetak. Wajib membawa KTP asli atau KTP elektronik pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Uang Rupiah yang ditukarkan harus dipilah berdasarkan jenis pecahan dan tahun emisi, serta dipisahkan antara uang layak edar dan tidak layak edar. Tidak diperbolehkan menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengelompokkan uang. Bank Indonesia akan memberikan uang pengganti dengan nilai nominal yang sama, baik dalam pecahan maupun tahun emisi yang berbeda, selama ciri keasliannya dapat dikenali. NIK-KTP yang digunakan untuk pemesanan hanya dapat digunakan kembali setelah tanggal penukaran yang telah terlewati.
    Jenis Uang yang Dapat Ditukarkan

    Bank Indonesia menyediakan paket penukaran uang baru dengan jumlah maksimal Rp4,3 juta, yang terdiri dari pecahan sebagai berikut:

    Rp50.000: 30 lembar (Rp1.500.000) Rp20.000: 25 lembar (Rp500.000) Rp10.000: 100 lembar (Rp1.000.000) Rp5.000: 200 lembar (Rp1.000.000) Rp2.000: 100 lembar (Rp200.000) Rp1.000: 100 lembar (Rp100.000)

    Selain uang kertas, masyarakat juga dapat menukarkan uang logam dan uang kertas dengan ketentuan:

    Uang Rupiah logam: Maksimal 250 keping per pecahan. Uang Rupiah kertas: Ditukarkan dalam kelipatan 100 lembar per pecahan, dengan jumlah sesuai alokasi yang ditetapkan BI. Resmi dan Aman: Layanan ini dikelola langsung oleh Bank Indonesia, sehingga terjamin keasliannya. Proses Mudah dan Cepat: Pemesanan dapat dilakukan secara online tanpa harus antre lama. Jangkauan Luas: Kas keliling BI hadir di berbagai wilayah untuk memudahkan akses masyarakat. Penukaran Sesuai Kebutuhan: Masyarakat dapat memilih pecahan sesuai kebutuhan dengan jumlah yang telah ditentukan. Akses Penukaran Sebelum Kuota Habis

    Penukaran uang baru di kas keliling Bank Indonesia tahun 2025 dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem pemesanan online di situs PINTAR BI. Dengan mengikuti prosedur dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, masyarakat dapat memperoleh uang pecahan baru secara resmi dan aman. Pastikan untuk melakukan pemesanan lebih awal dan hadir sesuai jadwal yang dipilih agar proses penukaran berjalan lancar.

    Bagi yang ingin mendapatkan uang baru untuk keperluan Lebaran atau kebutuhan lainnya, segera akses situs PINTAR BI dan lakukan pemesanan sebelum kuota habis!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kiat Kelola Uang THR Agar Lebih Produktif

    Kiat Kelola Uang THR Agar Lebih Produktif

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya atau disingkat dengan THR ini merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan.

    Diperlukan tips yang tepat agar penggunaan uang THR dapat dikelola dengan baik dan benar. Rista Zwestika seorang Certified Financial Planner, memberikan tips untuk mengelola uang THR agar bisa lebih produktif, sehingga tidak lekas habis dalam seketika penerimaan uangnya kelak.

    Dia mengatakan hal yang penting dalam mengelola THR dengan membuat rencana terperinci. Hal ini lantaran kesalahan umum yang kerap terjadi dalam mengelola THR terutama pada anak muda adalah tidak membuat perencanaan.

    Lebaran sudah akan segera dirayakan oleh umat Islam, pada umumnya pekerja di Indonesia akan mendapatkan THR. Banyak pekerja ketika THR diterima tidak dikelola dengan bijak dan pada akhirnya bisa cepat habis tanpa terkendali.

    “Banyak yang langsung menghabiskan THR tanpa membuat daftar prioritas, seperti kebutuhan mendesak atau tabungan,” ujar Rista.

    Buat dan lakukan rencana terperinci mengenai dana THR yang akan diterima, contohnya memprioritaskan pembayaran utang misalnya dengan alokasikan 30-40 persen untuk melunasi hutang yang memiliki bunga tinggi.

    Rencana berikutnya, dapat dialokasikan untuk digunakan sebagai dana darurat bisa dengan menyisihkan 20 persen dengan minimal 6-12 bulan pengeluaran atau pendapatan.

    Perlu diperhatikan dan alokasikan kurang lebih 30 persen untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan rumah, biaya kesehatan, atau keperluan keluarga, dan jangan lupa untuk sisakan sebanyak 10 persen untuk diri sendiri agar tidak merasa tertekan.

    “Hindari Impulsif bisa dengan tunda pembelian barang mahal selama 1-2 minggu untuk menilai apakah benar-benar diperlukan,” kata Rista lebih lanjut yang merupakan CEO dan Founder Finante.id.

    Penggunaan THR bisa dikomunikasikan dengan keluarga untuk menghindari konflik di kemudian hari. “Misalnya dengan membagi sebagian untuk orang tua tanpa mengorbankan tabungan,” ungkap Rista menjelaskan.

    Cara lain untuk menghemat penggunaan THR bisa dengan memanfaatkan promosi produk dengan sangat bijak, contohnya dengan menggunakan adanya diskon untuk membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar (seperti sembako), bukan barang-barang yang bersifat konsumtif.

    “Gunakan aplikasi keuangan untuk menghindari kebocoran anggaran. Jika ada sisa lakukan investasi sederhana dengan pertimbangkan instrumen likuid seperti deposito atau reksadana pasar uang,” ujar Rista menjelaskan.

    Contoh keuangan dalam perencanaan penggunaan dana THR senilai Rp5 juta bisa dialokasikan seperti Rp1,5 juta untuk utang (30 persen), Rp1 juta untuk dana darurat (20 persen), Rp1,5 juta untuk kebutuhan keluarga (30 persen), Rp500 ribu untuk hiburan (10 persen), dan Rp500 ribu untuk investasi atau simpanan likuid (10 persen).

    Strategi dengan menggunakan sistem ini, membuat THR tidak hanya “lewat” tetapi menjadi batu loncatan untuk membuat keuangan menjadi stabil dan dapat mengendalikan keuangan untuk jangka pendek ataupun secara jangka panjang.

    Kesalahan umum dalam mengelola THR terutama yang sering terjadi pada anak muda, seperti tekanan sosial dan lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Hal ini membuat THR akan terasa lebih cepat habis dengan penggunaan yang tidak terasa akan penggunaannya.

    Harap diperhatikan dalam hal alokasi THR untuk hiburan, gawai, atau fesyen trendi lainnya, akan berakibat alih-alih membayar hutang atau kebutuhan pokok yang utama untuk dipenuhi terlebih dahulu tapi akan terjadi pemborosan yang pada akhirnya akan melebihi kemampuan yang didapat dari THR. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Lubricants Cermati Penyesuaian Standar Pelumas di Tengah Teknologi Otomotif Terbaru

    Pertamina Lubricants Cermati Penyesuaian Standar Pelumas di Tengah Teknologi Otomotif Terbaru

    PIKIRAN RAKYAT – PT. Pertamina Lubricants ikut ambil bagian sebagai mitra dalam diskusi JAMA Lube Oil Seminar 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Japan Automobiles Manufacturers Association membicarakan berbagai isu mulai dari sektor otomotif dan pelumas, pengurangan emisi karbon, hingga kebijakan energi bersih di Indonesia dan kawasan Asia.

    Seminar JAMA 2025 diikuti oleh para pemimpin industri terkait, pakar global, serta perwakilan pemerintah untuk saling berbagi wawasan mengenai isu yang dibahas tersebut.

    Direktur Utama PT. Pertamina Lubricants Werry Prayogi dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini menjadi momen berharga untuk saling bertukar gagasan dan pemahaman tentang arah masa depan industri otomotif dan pelumas ditengah meningkatnya tuntutan terhadap inovasi dan keberlanjutan.

    “Peraturan pemerintah mendorong perkembangan desain mesin, dan standar pelumas terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah,” kata Werry.

    “Hal ini mendorong kinerja pelumas hingga batas maksimal di berbagai aplikasi. Karena itu, penting bagi kami untuk memahami peraturan pemerintah, kebutuhan mesin, dan standar pelumas secara menyeluruh.

    Selain itu, Werry menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi pengendalian emisi dan bahan bakar alternatif, beradaptasi dengan perubahan tersebut menjadi sesuatu hal penting.

    “Pertamina Lubricants bangga dapat bekerja sama dengan JAMA dalam menyelenggarakan seminar ini yang menjadi kesempatan berharga bagi kita semua,” kata dia.

    Kebutuhan pelumas tetap tinggi meski ada tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Hal tersebut dibeberkan Senior Specialist Engine and Driveline Lubricants PT. Pertamina Lubricants Alva Kurnia.

    Alva mengungkap di Indonesia berdasarkan data populasi kendaraan di yang bermesin pembakaran internal atau ICE masih mendominasi dengan persentase mencapai 99,95 persen.

    “Sementara kendaraan listrik atau electric vehicle hanya 0,05 persen,” katanya.

    Meskipun penjualan kendaraan listrik berkembang pesat, kata dia, tetapi kendaraan ICE masih mendominasi. Namun, sambungnya, saat ini permintaan akan pelumas dengan tingkat performa terbaru dan kualitas bahan dasar yang lebih tinggi terus bertambah karena dipengaruhi oleh teknologi otomotif terbaru dan peraturan yang berlaku.

    Pelumas tetap memiliki peran penting dalam pengurangan emisi karbondioksida. Pelumas dan aditif punya peran dalam teknologi otomotif modern.

    Idemitsu Kosan Co dan Japan Lubrizol Japan Ltd, dua produsen pelumas Jepang, menekankan ketersediaan oli yang sudah berstandar ILSAC GF-6 atau API SP. Kemudian penggunaan oli berstandar JASO GLV-1 dan GLV-2 untuk viskositas rendah demi efisiensi bahan bakar. Serta oli JASO DL-1, DL-2, DL-0 untuk kendaraan diesel ringan.

    JAMA Motorcycle Oil Task Force (MCO) mendorong penggunaan oli mesin berstandar JASO khusus untuk kendaraan roda dua. MCO untuk kedepannya akan mengurangi kandungan fosfor dan viskositas demi manfaat lingkungan global dan pengguna.

    Di sektor alat berat, JCMA telah menerapkan beberapa standarisasi untuk alat berat konstruksi. Sedangkan pada electric vehicle, sistem e-Aixle memerlukan cairan khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik kendaraannya.

    Chairman JAMA Lube Oil Seminar 2025 Kazua Yamamori mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar industri otomotif saat ini adalah mengurangi emisi karbon secara signifikan. Pihaknya memiliki komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.

    Perwakilan pemerintah yang hadir sebagai pembicara yaitu Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon BPLH Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto dan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana.

    Ary membicarakan salah satunya tentang komitmen Indonesia dalam upaya menuju netralitas karbon. Dia mengatakan empat aksi mitigasi utama untuk mendorong Nationally Determined Contributions yakni penggunaan biofuel, electric vehicle, fuel switching dari RON 88 ke RON yang lebih tinggi, compression natural gas untuk transportasi publik.

    Sementara itu, Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa komitmen pengurangan emisi gas rumah di sektor energi hingga tahun 2030. Dia menyebut bahwa realisasi pengurangan emisi di tahun 2024 mencapai 41 persen dari target.

    “Energi terbarukan menjadi kontributor terbesar diikuti oleh efisiensi energi. Upaya ini menunjukkan kemajuan signifikan meski beberapa sektor masih perlu ditingkatkan untuk capai target penuh di tahun 2030,” ucapnya.*** 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News