Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • KPK Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR pada Kasus CSR BI-OJK Usai Tahan Dua Tersangka

    KPK Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR pada Kasus CSR BI-OJK Usai Tahan Dua Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memulai babak baru dalam penelusuran kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI.

    Menurut Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pemeriksaan sejumlah legislator tersebut dilakukan setelah dua tersangka Satori dan Heri Gunawan ditahan lembaga antirasuah.

    “Kami sedang fokus penyelesaian nih, bentar lagi, bentar lagi ya terkait tersangka yang sudah diumumkan yaitu sodara S dan sodara HG Ini dalam waktu dekat,” kata Asep, Senin (15/12/2025).

    Asep menjelaskan penahanan kedua tersangka hanya menunggu waktu dan diupayakan sebelum pergantian tahun 2025.

    “Semoga tidak menyebrang ke bulan, tahun ya. Ya itu tunggu saja,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Keduanya diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Uang digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian bidang tanah, membuka showroom mobil, dan aset lainnya.

  • Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

    Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memenuhi undangan think-tank pemerintah China, China Institute for Innovation and Strategic Development (CIIDS), untuk membahas komitmen Presiden Prabowo Subianto mempercepat dekarbonisasi serta peluang kerja sama transisi energi dan pengelolaan sampah Indonesia-China.

    Kehadiran Eddy Soeparno disambut langsung Vice Chairman sekaligus Sekjen CIIDS Wang Boyong bersama jajaran pimpinan lembaga tersebut. CIIDS diketahui merupakan mitra strategis pemerintah China di bidang riset inovasi dan pembangunan, termasuk transisi energi dan kebijakan lingkungan.

    Dalam sambutannya, Wang Boyong menyampaikan apresiasi atas peran aktif Eddy dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-China di tengah dinamika geopolitik global.

    “Termasuk kami juga melihat bagaimana Pak Eddy bertemu pimpinan kami Ketua MPR China Wang Huning di Beijing beberapa waktu lalu dan kemudian menyambut kedatangan Wang Huning di Indonesia pekan lalu. Sebuah kehormatan dan tanda persahabatan yang baik antara China dan Indonesia,” kata Wang Boyong dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Wang Boyong, komunikasi yang intens antara pimpinan lembaga legislatif kedua negara mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin solid dan strategis, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

    Menanggapi hal tersebut, Eddy menjelaskan berbagai langkah yang tengah ditempuh Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, bahkan dengan komitmen untuk mempercepat pencapaiannya.

    Eddy menilai kedua regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan, khususnya untuk menjawab persoalan darurat sampah di Indonesia.

    “Melalui 2 Perpres ini kami berharap Indonesia bisa terus meningkatkan inovasi dan teknologinya dalam upaya menyelamatkan lingkungan khususnya dalam upaya menangani masalah darurat sampah. Karena itu dari CIIDS kami juga ingin memahami dan mengerti bagaimana China menggunakan pendekatan teknologi dalam akselerasi yang cepat di bidang lingkungan,” lanjutnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Eddy juga membuka peluang kemitraan strategis yang lebih luas antara Indonesia dan China, khususnya di bidang transisi energi dan pengelolaan sampah.

    “Komitmen Presiden Prabowo jelas dan tegas bahwa krisis sampah harus diselesaikan segera. Karena itu saat ini pemerintah sudah menunjuk sejumlah kota prioritas utama untuk menyelesaikan masalah sampah dengan pendekatan WTE,” ucap Eddy.

    Menurut Eddy, penetapan kota prioritas ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif dan terukur.

    “Kami menyambut baik karena entitas bisnis dari China juga ikut terlibat dalam program ini dengan menyediakan teknologi dan platform pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan teknologi WTE ke depannya,” sambungnya.

    Ia menilai keterlibatan sektor bisnis dan dukungan pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Menutup pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

    (ega/ega)

  • Segini Pajak Tahunan Honda Step Wgn Hybrid

    Segini Pajak Tahunan Honda Step Wgn Hybrid

    Jakarta –

    Honda Step Wgn e:HEV (Hybrid Electric Vehicles) menjadi opsi mobil MPV pintu geser di Indonesia. Honda Step WGN e:HEV ini dijual Rp 629 juta, berapa pajak tahunannya?

    Pajak Tahunan Honda Step Wgn Hybrid

    Ditelusuri dari laman Samsat PKB Jakarta, tercantum mobil ini punya nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebesar Rp 484 juta. Sementara PKB pokoknya Rp 10.164.000 dan SWDKLLJ Rp 143 ribu. Jadi total pajak yang harus dibayarkan Rp 10.307.000.

    Namun perlu dicatat, data tersebut merupakan atas nama perusahaan, kemudian kepemilikan pertama.

    Jika kepemilikan kedua atau ketiga, serta atas nama pribadi, pajak yang dibayarkan bisa bisa lebih besar. Contoh data yang didapatkan dalam kasus tersebut, PKB pokoknya Rp 20.238.00, SWDKLLJ Rp 143.000, total pajak yang harus dibayarkan Rp 20.471.000.

    Speksifikasi Honda Step Wgn e:HEV

    Honda Step Wgn e:HEV dikenal sebagai “mobil 100 fungsi”,Step Wgn e:HEV menghadirkan ruang kabin luas dengan konfigurasi tempat duduk yang sangat fleksibel dan fungsional untuk berbagai kebutuhan keluarga.

    Sistem hybrid e:HEV memberikan efisiensi bahan bakar dengan pengalaman berkendara yang nyaman dan tenang. Sistem ini memadukan mesin bensin 2.0L Atkinson-cycle DOHC i-VTEC dengan dua motor listrik, menghasilkan tenaga maksimal hingga 184 PS dan torsi 315 Nm.

    Teknologi e:HEV secara otomatis mengatur tiga mode berkendara:

    EV Drive, yang mengandalkan tenaga listrik sepenuhnya untuk keheningan dan nol emisi saat melaju di kecepatan rendah,Hybrid Drive, yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin untuk akselerasi responsif,Engine Drive, salah satu karakter khas di sistem hybrid Honda, yang mengaktifkan mesin secara langsung saat melaju di kecepatan tinggi dan konstan untuk performa dan efisiensi maksi

    (riar/dry)

  • BPOM Apresiasi Peresmian Fasilitas Radiofarmaka Kalbe di Sidoarjo, Perkuat Layanan Kanker Nasional

    BPOM Apresiasi Peresmian Fasilitas Radiofarmaka Kalbe di Sidoarjo, Perkuat Layanan Kanker Nasional

    Jakarta –

    BPOM menyampaikan apresiasi tinggi atas peresmian fasilitas produksi Radioisotop dan Radiofarmaka milik PT Global Onkolab Farma, anak perusahaan Kalber Group di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (15/12/2025).

    Kehadiran fasilitas ketiga di Indonesia ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya untuk menjamin ketersediaan produk vital bagi penanganan kanker yang aman, bermutu, dan berstandar internasional. Fasilitas produksi radiofarmaka tersebut mampu memproduksi radioisotop fluorodeoxyglucose (FDG) yang digunakan dalam pengoperasian Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT) Scan di rumah sakit.

    Adapun produk radiofarmaka yang dihasilkan berupa radionuklida F-18 fluorodeoxyglucose (FDG) yang telah resmi mengantongi nomor izin edar (NIE) pada 2 September 2025.

    Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan bahwa fasilitas ini memperkuat ekosistem kemandirian farmasi. Menurutnya, hadirnya site di Sidoarjo ini secara signifikan memperluas cakupan pemenuhan radiofarmaka hingga ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan logistik yang selama ini menghambat layanan.

    Direktur PT Kalbe Farma, Mulia Lie mengugkapkan fokus bisnis serta urgensi pemilihan lokasi di Sidoarjo.

    “Global OnkoLab Farma fokus ke bisnis obat-obat kanker. Produk ini sendiri punya waktu paruh yang pendek sehingga memerlukan pengiriman yang cepat. Fasilitas di sini untuk meng-cover Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan juga untuk Indonesia bagian timur lainnya, seperti Makassar dan Sulawesi secara keseluruhan,” ujarnya.

    Taruna kemudian menyoroti urgensi fasilitas ini dalam konteks kasus kanker di Indonesia. Kanker merupakan penyabab kematian tertinggi ketiga di Indonesia.

    “Menurut Global Cancer Observatory (Globocan), pada tahun 2025, di Indonesia diperkirakan terdapat 433.966 kasus kanker dengan 260.511 kasus kematian (±60%) akibat penyakit tersebut,” ungkapnya.

    Urgensi tersebut semakin nyata mengingat produk radiofarmaka memiliki waktu paruh yang sangat singkat. Dalam kesempatan terpisah, Taruna menjelaskan bahwa percepatan perizinan dilakukan karena besarnya kebutuhan masyarakat.

    “Kalau diproduksi di Jakarta, penerbangan dari Jakarta ke Makassar saja 2 jam 10 menit. Namun, kalau dia diproduksi di Jawa Timur, tentu jaraknya ke Makassar cuma perlu waktu 1 jam. Jadi, masih spesifik untuk penggunaannya, lebih cepat dan efisien, serta efek yang lebih bagus,” terangnya.

    Untuk semakin memastikan akses penggunaan radiofarmaka dalam pelayanan kesehatan, BPOM berhasil memangkas drastis waktu penerbitan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Hal ini menunjukkan wujud sinergi antara regulatr dan industri untuk kepentingan publik.

    Dengan beroperasinya fasilitas radiofarmaka di Sidoarjo, kini Indonesia memiliki tiga industri farmasi produsen radiofarmaka yang telah tersertifikasi CPOB dan mengantongi nomor izin edar dari BPOM. Taruna berharap, ketiga site industri tersebut bisa bersinergi dan saling melengkapi.

    “Peresmian ini bukan sekadar simbol dimulainya operasional fasilitas baru, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” harap Taruna Ikrar.

    Ia mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan ketahanan kesehatan nasional, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    (elk/naf)

  • Aceh Waspada! BMKG: Curah Hujan Sepanjang Desember 2025 Masih Tinggi

    Aceh Waspada! BMKG: Curah Hujan Sepanjang Desember 2025 Masih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut curah hujan di Aceh masih tinggi pada Desember 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan curah hujan yang masih tinggi di Aceh menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi pascabanjir. Terlebih, saat ini tengah dilakukan pemulihan sistem kelistrikan sehingga harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

    “Pada Desember 2025 curah hujan di Aceh, terutama di wilayah Tamiang, diperkirakan masih berada pada kisaran 300–400 mm per bulan,” kata Guswanto dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

    Berdasarkan data BMKG, secara umum kondisi curah hujan di Aceh pada Desember 2025 diperkirakan masih berada pada kategori hujan intens. Peta prakiraan menunjukkan sebagian besar wilayah Sumatra bagian utara, termasuk Aceh, masih didominasi oleh curah hujan yang relatif tinggi.

    Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas hujan masih berlangsung secara konsisten sepanjang Desember 2025, seiring dengan puncak musim hujan di wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, Guswanto menekankan pentingnya kewaspadaan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

    Guswanto menjelaskan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang panjang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi susulan, seperti banjir, genangan, dan tanah longsor.

    “Risiko ini terutama perlu diwaspadai di wilayah dataran rendah, daerah aliran sungai, serta kawasan perbukitan,” katanya.

    Dia menambahkan hujan yang terus terjadi setelah banjir menimbulkan tantangan tersendiri dalam percepatan pemulihan infrastruktur, khususnya jaringan listrik.

    Tanah yang masih jenuh air, akses jalan yang belum sepenuhnya pulih, serta kondisi cuaca yang tidak stabil dapat memperlambat mobilisasi petugas dan peralatan ke lokasi terdampak.

    Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada proses perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir. Curah hujan tinggi mengakibatkan pemulihan infrastruktur, terutama sistem kelistrikan, menjadi terhambat.

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Penuhi Panggilan Kedua KPK terkait Kasus Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama Yaqut Penuhi Panggilan Kedua KPK terkait Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    Yaqut tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.40 WIB. Yaqut enggan berbicara banyak kepada awak media perihal kasus yang menyeret dirinya.

    “Mohon izin, mohon izin ya. Saya masuk dulu ya,” kata Yaqut sembari berjalan menuju lobby gedung, Selasa (16/12/2025).

    Setelah itu, Yaqut menunggu di lobby gedung untuk kemudian dipanggil penyidik melakukan pemeriksaan. Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan hingga Yaqut selesai diperiksa.

    *Terkait dengan materi pemeriksaan nanti kami akan update paska dilakukan pemeriksaan. Jadi pagi ini kita masih sama-sama menanti kehadiran Pak Yakut untuk memenuhi panggilan dari penyidik,” jelas Budi.

    Adapun tim lembaga antirasuah telah melayangkan surat pemanggilan kepada Yaqut sejak pekan lalu.

    Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Pekan Ini

    KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Pekan Ini

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bakal dipanggil pekan ini. Dia akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Kemungkinan di minggu ini, kalau tidak salah ya,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 15 Desember malam. 

    Asep mengatakan pihaknya sudah mengirim surat panggilan. “Minggu lalu,” tegasnya.

    Meski begitu, Asep belum mau bicara soal kapan waktu pastinya.

    “Pokoknya ditunggu,” ujar dia yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

     

    Adapun dalam kasus ini, Yaqut sudah pernah dimintai keterangan pada 1 September. Waktu itu, ia dicecar terkait beda aturan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang didapat Indonesia dari pemerintah Arab Saudi tahun 2023-2024.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penambahan kuota dan penyelenggaraan haji. Lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa.

    Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

    Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah ini tapi masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kasus ini berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.

    Hanya saja, belakangan pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

    Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

  • Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Suhindarto, menilai bencana Sumatera berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV.  Dia menuturkan, Sumatera memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional sehingga gangguan ekonomi di wilayah tersebut tidak bisa dipandang remeh.

    “Kami sendiri memproyeksikan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu ya, karena dari sisi share gitu ya, Sumatera juga bukanlah daerah kecil, yang mana Sumatera ini juga menyumbang dalam perekonomian kita, begitu besar ya share-nya,” kata Suhindarto dalam Media Forum PEFINDO, Selasa (16/12/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi pangsa ekonomi, Sumatera bukanlah daerah kecil. Pulau ini menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, gangguan aktivitas ekonomi akibat bencana berisiko menahan akselerasi pertumbuhan yang seharusnya bisa terjadi pada akhir tahun.

    “Tapi secara umum ini bisa menjadi faktor negatif yang akhirnya menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV ini, yang seharusnya bisa terjadi gitu ya di tengah stimulus pemerintah yang relatif cukup banyak diberikan begitu ya,” ujarnya.

    Meski demikian, Suhindarto menekankan, besaran dampak secara kuantitatif masih perlu dicermati lebih lanjut. Hingga saat ini, belum terdapat rilis data resmi dari pemerintah yang secara spesifik mengukur dampak bencana Sumatera terhadap kinerja ekonomi, sehingga proyeksi masih bersifat indikatif.

    “Untuk seberapa jauh sebenarnya perlu dicek kembali, karena sampai saat ini juga kita masih belum melihat release resmi lah ya dari data pemerintah yang berkaitan dengan bencana ini, dampaknya ke ekonomi seperti apa,” ujarnya.

     

  • Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jendeal Listyo Sigit Prabowo menyebut, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
    Sebagai informasi,
    Perpol 10/2025
    mengatur soal polisi aktif yang boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga.
    “Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP,” ujar Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Setelah itu, Sigit mengungkap bahwa ada kemungkinan aturan tersebut akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang,” ujar Sigit.
    Perpol 10/2025, kata Sigit, merupakan bentuk penghormatan Polri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan tersebut diketahui memutuskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Setelah adanya putusan MK itu, Polri berkonsultasi dengan kementerian/lembaga sebelum terbitnya Perpol 10/2025.
    “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit.
    Sementara itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga tidak bisa hanya diatur lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
    Menurutnya, anggota polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil jika hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.
    “Ketentuan Perkap (Perpol 10/2025) itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam undang-undang, tidak bisa hanya dengan perkap jabatan sipil itu diatur,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube MahfudMD, dikutip Senin (15/12/2025).
    Mahfud menjelaskan, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur soal jabatan sipil di tingkat pusat dapat diduduki anggota TNI dan Polri.
    Namun, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa jabatan-jabatan sipil yang boleh ditempati harus sesuai dengan UU TNI dan UU Polri.
    Mahfud melanjutkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah mengatur bahwa anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga.
    Sedangkan dalam UU Polri, belum mengatur soal anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga mana saja.
    “Nah oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya Perkap yang sudah dibuat oleh Bapak
    Kapolri
    ,” ujar Mahfud.
    Selain itu, Perpol 10/2025 itu sendiri dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri,” ujar Mahfud.
    Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan MK tersebut mengatur secara tegas bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Diketahui, anggota Polri aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah.
    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
    Berdasarkan salinan aturan yang dilihat Kompas.com dari situs peraturan.go.id, Kamis (11/12/2025), daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel Polri diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol tersebut.
    ”
    Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan,
    ” bunyi pasal tersebut.
    Berikut 17 kementerian/lembaga yang bisa diisi polisi aktif:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Semen Gresik Angkat Politisi PKS Zulkieflimansyah Jadi Komisaris

    Liputan6.com, Jakarta – PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah pengangkatan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

    Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram resmi Semen Gresik, yang dikutip Selasa (16/12/2025). Zulkieflimansyah saat ini tercatat sebagai Sekretaris Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama DPP PKS.

    Zulkieflimansyah bukan nama baru di panggung nasional. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2023, serta menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode pada 2004–2018.

    Di luar dunia politik, ia juga dikenal sebagai pendiri Universitas Teknologi Sumbawa dan penggagas program Beasiswa NTB.

    Selain perubahan di jajaran komisaris, Semen Gresik juga menetapkan Gatot Mardiana sebagai Direktur Utama menggantikan Muchamad Supriyadi.

    Sebelumnya, Gatot memiliki pengalaman panjang di industri semen, antara lain sebagai Direktur Operasi Thang Long Cement Company sejak 2023 serta Direktur Umum dan SDM PT Semen Baturaja Tbk pada 2022–2023.

    Perubahan manajemen ini turut mencakup pengangkatan Fardhi Sjahrul Ade sebagai Direktur Keuangan dan SDM, serta Benny Ismanto sebagai Direktur Operasi.