Xcloud.id

Negara: India

  • Menkum: Wacana pilkada melalui DPRD sudah bergulir lama

    Menkum: Wacana pilkada melalui DPRD sudah bergulir lama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

    Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

    Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

    Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

    “Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Formappi: DPR perlu ubah keputusan RUU Pilkada untuk bahas ide Prabowo

    Formappi: DPR perlu ubah keputusan RUU Pilkada untuk bahas ide Prabowo

    Kita tinggal menunggu saja, apakah gagasan Presiden soal perubahan sistem pilkada ini akan direspons dengan munculnya ide itu dalam pasal-pasal draf RUU yang akan disiapkan oleh DPRJakarta (ANTARA) – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai bahwa DPR RI perlu mengubah keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang berstatus RUU “carry over”, untuk bisa menindak lanjuti ide Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperbaiki sistem pemilu.

    Dia mengatakan pembahasan RUU Pilkada tidak bisa lagi dimulai dari level yang paling awal yaitu penyusunan draf dan naskah akademik karena status “carry over” tersebut. Adapun RUU Pilkada sebelumnya sudah dibahas sejak DPR RI Periode 2019-2024 yang kemudian dibawa ke periode 2024-2029.

    “Jika gagasan Presiden mau diwujudkan maka terlebih dahulu DPR mengubah keputusan terkait RUU Pilkada yang masuk dalam RUU Carry Over. Dengan begitu maka proses pembentukannya bisa mulai dari awal dan gagasan baru seperti yang disampaikan Presiden bisa diwujudkan,” kata Lucius di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, RUU Pilkada itu tetap bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR RI karena Komisi II DPR RI telah mengusulkan RUU Pilkada yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.

    Karena ide itu datang dari Presiden, menurut dia, tugas Presiden selanjutnya yaitu menyampaikan keinginannya ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum untuk dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    “Kita tinggal menunggu saja, apakah gagasan Presiden soal perubahan sistem pilkada ini akan direspons dengan munculnya ide itu dalam pasal-pasal draf RUU yang akan disiapkan oleh DPR,” ucap dia.

    Namun, dia menilai bahwa usulan Presiden hanya berdasarkan pada pertimbangan biaya politik yang mahal saja. Padahal, kata dia, banyak variabel lain terkait demokrasi yang seharusnya jadi pertimbangan utama selain soal biaya.

    Baca juga: Presiden singgung sistem politik yang mahal

    Baca juga: Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Baca juga: Peneliti: Sistem pemilu serentak perlu dikaji ulang

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada karena biaya yang mahal itu sebenarnya kerap dikeluhkan setiap momentum pilkada maupun pemilu. Sayangnya tak ada data kredibel soal berapa sesungguhnya uang yang dihabiskan oleh masing-masing kandidat.

    Selain itu, dia menilai pemilu yang berbiaya mahal semata-mata hanya keluhan politisi karena biaya politik yang mereka habiskan tak pernah diungkap transparan ke publik. Kalau merujuk data terkait dana kampanye, menurutnya dia, angka biayanya bervariasi dan tak semuanya bisa mengonfirmasi.

    “Jadi mahal atau murahnya biaya pilkada itu tak berkorelasi langsung dengan pemilih. Pemilih tidak memberikan sumbangsih apa pun bagi mahalnya biaya pilkada,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” kata Presiden.

    Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Respons Wacana Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Ojo Kesusu

    PDIP Respons Wacana Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Ojo Kesusu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan partainya enggan terburu-buru menyikapi wacana kepala daerah dipilih lagi oleh DPRD seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (13/12).

    Ganjar mengatakan belum ada pembicaraan di internal PDIP menyikapi wacana ini. Menurutnya, partainya tidak reaktif dan perlu mengkaji dahulu secara mendalam.

    Ia menyinggung digelarnya pilkada langsung lantaran problem saat pemilihan di DPRD. Ia mengatakan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.

    “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk,” ujarnya.

    Terpisah, Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring secara pribadi mengaku setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan tak lagi dipilih rakyat.

    Hal ini ia sampaikan merespons usul Presiden Prabowo Subianto jika para kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    “Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD,” kata Tifatul kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

    Tifatul beralasan Pilkada langsung yang digelar saat ini memiliki biaya mahal. Ia juga mengatakan Pilkada langsung turut andil merusak hubungan horizontal antar masyarakat.

    “Jadi terbelah. Secara pribadi, saya setuju jika gubernur ditunjuk oleh Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (rzr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • DPD dukung gagasan Presiden soal sistem politik dipertimbangkan serius

    DPD dukung gagasan Presiden soal sistem politik dipertimbangkan serius

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia karena dianggap berbiaya tinggi agar dipertimbangkan secara serius.

    Ia mengatakan DPD RI ikut mengawasi dan mengkaji jalannya proses Pilkada Serentak 2024 karena memandang pesta demokrasi tersebut harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan pula kepala daerah yang berkualitas.

    “Hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” kata Sultan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

    Menurut ia, pilkada yang digelar secara langsung pun tidak serta merta menjamin kuatnya legitimasi daulat rakyat apabila menilik rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024.

    “Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Sultan lantas berkata, “Artinya apa? Diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik kita saat ini.”

    Untuk itu, ia menawarkan beberapa opsi yang kiranya dapat memperbaiki sistem pemilu secara bertahap di tanah air, sebagaimana gagasan yang dituangkannya dalam buku “Green Democracy”.

    Salah satu opsi yang paling murah dan efektif ialah pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

    Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu untuk dilaksanakan secara langsung.

    “Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tuturnya.

    Sultan memandang hal itu bertujuan agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal, serta bisa dievaluasi kapan saja oleh presiden untuk mempertimbangkan kinerja.

    Selain itu, gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik maupun tekanan masyarakat lainnya.

    Mantan Gubernur Bengkulu itu pun mengatakan DPD RI akan melakukan evaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

    “Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini. Pada akhirnya kami harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kami melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.

    Ia menggarisbawahi bahwa pada intinya terdapat beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi di tanah air menjadi semakin efisien, efektif, dan matang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Donald Trump Menjadi ‘Person of the Year’ Majalah Time

    Donald Trump Menjadi ‘Person of the Year’ Majalah Time

    Anda sedang membaca rangkuman berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini, edisi Jumat, 13 Desember 2024 kita awali dengan berita dari Amerika Serikat.

    Trump jadi ‘Person of the Year’ versi majalah Time

    Donald Trump dinobatkan sebagai ‘Person of the Year’ tahun ini versi majalah Time.

    Sam Jacobs, pemimpin redaksi Time, mengatakan: “selama 97 tahun, para editor TIME memilih ‘Person of the Year’, terlepas dengan kesan yang baik atau buruk, namun paling banyak berperan dalam membentuk dunia dan menjadi berita utama selama 12 bulan terakhir.”

    “Selama bertahun-tahun, pilihan ini sulit ditentukan. Tapi untuk tahun 2024, tidak sulit,” katanya.

    “Ini adalah kehormatan yang luar biasa,” ujar Trump di Wall Street,New York kemarin.

    Trump, yang akan menjadi presiden Amerika ke-47, pernah mendapat gelar yang sama dari majalan Time di tahun 2016, saat pertama kali terpilih menjadi presiden.

    Serangan Israel kembali tewaskan warga

    Jumlah warga yang tewas akibat serangan Israel, kemarin, sudah menewaskan sedikitnya 60 orang Palestina, serta melukai lebih dari 50 orang, saat mereka berlindung di kantor pos di Gaza.

    Serangan ini menghantam fasilitas pos di kamp Nuseirat, tempat keluarga pengungsi mencari perlindungan.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sebelumnya, dua serangan Israel di Gaza selatan menewaskan 13 warga Palestina yang menurut petugas medis Gaza dan kelompok Hamas merupakan bagian dari pasukan yang melindungi truk bantuan kemanusiaan.

    Majelis Korea memberikan suara pemakzulan

    Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara untuk memakzulkan kepala polisi nasional dan menteri kehakiman karena deklarasi darurat militer yang singkat.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengecam lawan-lawan politiknya sebagai “pasukan anti-negara”.

    Ia juga membela deklarasi darurat militer yang tadinya mau diberlakukan sebagai langkah legal untuk melindungi demokrasi di negaranya.

    “Saya akan berjuang sampai akhir,” kata Presiden Yoon menjelang akhir pidato panjang yang disiarkan di televisi.

    Presiden Yoon sedang diselidiki dengan tuduhan pemberontakan atas deklarasi darurat militer yang gagal dan memicu krisis politik di Korea Selatan terbesar dalam beberapa dekade.

    Biden cetak rekor pengampunan terbanyak Amerika

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman kepada sekitar 1.500 warga Amerika dengan menjadikan mereka tahanan di rumah masing-masing selama pandemi COVID-19.

    Ia juga memberikan pengampunan pada 39 warga Amerika yang dihukum karena kejahatan tanpa kekerasan.

    Karena ini, Biden memegang rekor sebagai presiden yang memberikan pengampunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah.

    Ia mengalahkan pemberian pengampunan dalam sehari, yakni sebanyak 330, yang dilakukan Presiden Barack Obama sebelum meninggalkan jabatannya pada tahun 2017.

    Rekor baru juara dunia catur termuda

    Remaja India Gukesh Dommaraju menjadi juara dunia catur termuda setelah mengalahkan juara bertahan Ding Liren dari China dalam pertandingan terakhir kejuaraan catur dunia di Singapura.

    Gukesh, 18 tahun, memperoleh 7,5 poin dan mengalahkan lawannya dari China yang mendapat 6,5 poin.

    Gukesh secara resmi mengalahkan pencapaian Garry Kasparov dari Rusia yang memenangkan gelar juara catur termuda pada usia 22 tahun.

    “Saya memimpikan momen ini selama 10 tahun terakhir. Saya senang bisa mewujudkan mimpi [dan menjadikannya] kenyataan,” ujar Gukesh, yang sudah jadi ‘grandmaster’ sejak usia 12 tahun.

  • Mau Transformasi Digital Indonesia, Ini Syaratnya

    Mau Transformasi Digital Indonesia, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Dalam diskusi IndoTelko Forum bertajuk ‘Sinergi Industri Digital Wujudkan Asta Cita’, berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, industri telekomunikasi, dan masyarakat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital Indonesia.

    Doni Ismanto Darwin, Pendiri IndoTelko, mengungkapkan bahwa sektor ekonomi digital memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam lima tahun ke depan.

    “Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong transformasi digital yang akan memberdayakan UMKM dan mendorong investasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Doni dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12/2024) tersebut.

    Lalu menurut Dirgayuza Setiawan, editor buku Strategi Transformasi Bangsa ‘Prabowo Subianto’, menegaskan pentingnya pendidikan berkualitas untuk mendorong terciptanya talenta digital, yang menjadi fondasi untuk membangun ekonomi digital yang kuat.

    Ia mencontohkan keberhasilan negara seperti India dan Tiongkok yang melibatkan pendidikan di luar negeri untuk membangun talenta teknologi. Dengan pendekatan serupa, Indonesia dapat mencetak ahli digital yang mampu mengembangkan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan dan pusat data.

    Sementara itu dari sektor telekomunikasi, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyampaikan bahwa sektor telekomunikasi sebenarnya menghadapi tantangan seperti kompetisi harga dan perlambatan pendapatan.

    Namun, melalui strategi transformasi, Telkom tetap optimis dalam mendukung ekonomi digital. Strategi ini mencakup pengembangan layanan broadband, bisnis data center, dan inisiatif digital baru.

    “Telkom juga memperkuat UMKM yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap perekonomian nasional melalui layanan seperti PaDi UMKM. Layanan ini telah membantu lebih dari 10.000 UMKM untuk meningkatkan akses ke pasar digital, menciptakan peluang baru, dan mendorong peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20% per UMKM dalam setahun,” jelas Ririek.

    Danny Buldansyah, Wakil Direktur Utama Indosat Ooredoo Hutchison, juga menegaskan pentingnya inovasi teknologi untuk mendukung transformasi digital. Program seperti Sahabat AI dan Banking AI merupakan bagian dari inisiatif yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk digitalisasi di berbagai sektor.

    (asj/asj)

  • Prabowo Usulkan Pilkada Dipilih DPRD, Hemat Anggaran Jadi Alasan

    Prabowo Usulkan Pilkada Dipilih DPRD, Hemat Anggaran Jadi Alasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan wacana agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, sistem ini lebih efisien dan tidak memerlukan biaya besar, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang memilih gubernur, memilih bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo menyoroti mahalnya biaya yang dikeluarkan negara untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, dana yang digunakan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, atau irigasi.

    “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” tegasnya. Ia bahkan bercanda, meminta kesediaan ketua umum partai politik yang hadir untuk langsung memutuskan hal tersebut pada malam itu juga.

    Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para kontestan Pilkada. Sistem yang ada saat ini, menurut Prabowo, membebani para calon kepala daerah hingga mereka mengalami tekanan baik secara finansial maupun emosional.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, apalagi yang kalah,” ungkap Prabowo. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap puluhan triliun rupiah yang dihabiskan dalam waktu singkat hanya untuk satu atau dua hari proses Pilkada.

  • Demokrat Kaji Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD

    Demokrat Kaji Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD

    GELORA.CO -Usulan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat masih dipertimbangkan partai politik.

    Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Demokrat akan mengkaji lebih dalam ihwal usulan Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Ya ini kan ini masuknya dalam UU, nantinya dalam revisi UU tentu memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah. Karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi UU,” kata Herman Khaeron saat ditemui di Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jumat 13 Desember 2024.

    Partai Demokrat, kata Herman Khaeron, akan melakukan kajian mengenai usulan Pilkada dilaksanakan di DPRD setempat.

    “Pastilah, seusai hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi kalau caranya akan kita tinjau mana yang lebih menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia,” tutup Herman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?” kata Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024

  • Rupiah Dibuka Layu di Rp15.965 per Dolar AS

    Rupiah Dibuka Layu di Rp15.965 per Dolar AS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp15.965 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Jumat (13/12) pagi. Mata uang Garuda turun 20 poin atau minus 0,13 persen.

    Mata uang Asia lain juga takluk atas dolar AS. Dolar Singapura dan dolar Hong Kong minus 0,02 persen, yen Jepang dan rupee India merosot 0,03 persen, yuan China jatuh 0,09 persen.

    Peso Filipina turun 0,15 persen, won Korea Selatan ambruk 0,28 persen, baht Thailand jatuh 0,30 persen, serta ringgit Malaysia amblas 0,34 persen.

    Mirip, mata uang utama negara maju dibuka lesu. Poundsterling Inggris layu 0,05 persen, euro Eropa merosot 0,03 persen, franc Swiss minus 0,04 persen, dolar Australia melemah 0,17 persen, dan dolar Kanada turun 0,12 persen.

    Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong menyebut rupiah akan melemah. Pasalnya, dolar AS kembali menguat usai data inflasi indeks harga produsen (PPI) AS yang lebih tinggi dari perkiraan.

    “(Sentimen dari AS) menurunkan prospek pemangkasan suku bunga The Fed. Namun, (rupiah) mendekati level psikologis Rp16 ribu, ada potensi Bank Indonesia (BI) akan mengintervensi,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp15.900 sampai Rp16.050 per dolar AS pada hari ini.

    (skt/sfr)

  • Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo.