Xcloud.id

Negara: India

  • PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Dedy Sitorus mengatakan, partainya tak mau terburu-buru menyikapi keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pihaknya akan melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

    “Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” ujar Dedy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    “Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak,” imbuhnya.

    Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP pada prinsipnya menginginkan pemilihan umum (pemilu) digelar secara langsung, di mana kedaulatan diserahkan kepada rakyat.

    “Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” kata Dedy.

    Soal alasan pilkada berbiaya tinggi yang melatarbelakangi wacana kepala daerah dipilih DPRD, menurutnya tidak akan terjadi apabila suatu partai politik memiliki basis dukungan di akar rumput yang kuat.

    Dia menilai, politik berbiaya tinggi terjadi karena ada pihak-pihak yang serakah mencari kekuasaan.

    “Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya,” kata Dedy.

    “Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu dalam partai politiknya,” imbuhnya.

    Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Namun, yang menjadi pertanyaa adalah bagaimana keseriusan pemerintah tidak membuat pesta demokrasi berjalan ugal-ugalan seperti yang terjadi belakangan ini.

    Di sisi lain, PDIP akan melakukan kajian mendalam apabila revisi UU Pilkada digulirkan.

    “Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat. Serahkan itu kepada rakyat secara bijak,” kata Dedy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    Golkar berencana melakukan kajian mendalam terkait penataan sistem politik dan demokrasi untuk mengatasi biaya pilkada yang tinggi serta dampaknya terhadap bangsa.

    “Kami mendukung usulan ini dan akan melakukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Golkar juga akan turun ke seluruh Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, sesuai arahan ketua umum kami, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus menjelaskan, Partai Golkar sedang mengkaji penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk alternatif kepala daerah dipilih DPRD.

    “Hasil amendemen UUD 1945 selama ini dirasakan tidak menyeluruh. Banyak yang menyadari hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti asas Pancasila, kegotongroyongan, dan kebersamaan. Bahkan, ada pengaruh kapitalisme, individualisme, serta liberalisme yang bertentangan dengan budaya bangsa,” jelas Idrus.

    Ia menekankan pengaruh ideologi kapitalisme dan individualisme menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah meminta agar kajian ini menghasilkan format demokrasi yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

    “Sistem ini memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mencontohkan negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini, menurutnya, lebih efisien dan hemat biaya.

    “Di negara-negara tetangga kita, anggota DPRD memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak memakan biaya besar seperti kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyebutkan dana yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.

    “Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo terkait alasannya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.

  • Ketika Budaya Berjalan Kaki Bangkit Bersama Trotoar yang Ramah dan Indah – Halaman all

    Ketika Budaya Berjalan Kaki Bangkit Bersama Trotoar yang Ramah dan Indah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Khususnya di Jakarta, revitalisasi trotoar mulai dilakukan sejak era Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pelebaran trotoar di sejumlah ruas jalan Jakarta juga disebut-sebut sebagai salah satu karya Anies memimpin ibu kota selama lima tahun.

    Dalam sejumlah sumber disebutkan, di era Anies Baswedan, Jakarta sudah membangun dan merevitalisasi 265 km trotoar selama 5 tahun (2017-2022). Idealnya, trotoar yang direvitalisasi adalah 2.600 km. Hingga saat ini, pelebaran trotoar pun masih dilakukan. Ruas jalan trotoar yang semula sempit, kini menjadi lebar dan ramah bagi para pejalan kaki. 

    Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kian padat, hadirnya trotoar yang direvitalisasi juga memberikan angin segar bagi kesehatan warganya. Lebih dari sekadar mempercantik wajah kota, trotoar yang luas, nyaman, dan aman ini membangkitkan kebiasaan atau budaya berjalan kaki bagi masyarakat.

    Dengan udara pagi yang segar dan pemandangan kota yang terus membaik, kebiasaan berjalan kaki kini bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap bugar di tengah kesibukan ibu kota.

    Bicara soal aktivitas jalan kaki, Tribunners pastinya sudah tahu betul kalau jenis olahraga ringan ini menyumbang banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan, ini menjadi salah satu olahraga yang belakangan digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda. Banyak di antaranya yang juga men-challenge diri untuk berjalan 5.000 hingga 10.000 langkah setiap harinya, di mana menjadi jumlah yang ideal untuk mendapatkan tubuh sehat dan bugar.

    Lantas, berapa lama waktu ideal berjalan kaki?

    Menukil dari laman Times of India,  durasi ideal untuk berjalan kaki setiap hari tergantung pada tujuan kesehatan, tingkat kebugaran, dan gaya hidup seseorang. Berdasarkan panduan American Heart Association dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), umumnya berjalan kaki dengan intensitas sedang selama minimal 30 menit sehari atau total 150 menit per minggu, sudah cukup untuk mendukung kesehatan tubuh.

    Bagi pemula, memulai dengan durasi 20-30 menit dan meningkatkannya secara bertahap dapat membantu meningkatkan stamina sekaligus mengurangi risiko cedera. Sementara itu, mereka yang sudah terbiasa aktif dapat menargetkan durasi yang lebih lama, misalnya 45-60 menit per hari, dengan menambahkan interval kecepatan untuk tantangan tambahan. 

    Bahkan, menurut American Heart Association, beraktivitas (dengn berjalan kaki) selama 300 menit (5 jam) per minggu dapat memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal.  

    Sederet Manfaat Berjalan Kaki untuk Kesehatan

    Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, rutin berjalan kaki menyumbang berbagai manfaat bagi kesehatan. Bahkan, bukan hanya fisik, begitu juga bagi mental yang lebih baik. Berikut ini sederet manfaat dari berjalan kaki seperti dikutip dari laman Harvard Health.

    Menekan terjadinya obesitas

    Peneliti dari Harvard telah mempelajari 32 gen yang berkaitan dengan obesitas pada lebih dari 12.000 partisipan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gen tersebut terhadap berat badan. Hasilnya menunjukkan, peserta yang rutin berjalan cepat selama satu jam setiap hari berhasil menekan efek gen tersebut hingga setengahnya.  

    2. Mengontrol keinginan makan makanan manis

    Penelitian dari University of Exeter menemukan, berjalan kaki selama 15 menit mampu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cokelat, bahkan dalam situasi penuh tekanan. Studi lain juga mengungkapkan bahwa berjalan kaki dapat membantu menahan dorongan untuk makan berbagai jenis camilan manis.

    3. Kurangi risiko kanker 

    Studi American Cancer Society menunjukkan, berjalan kaki tujuh jam atau lebih setiap minggu dapat menurunkan risiko kanker payudara sebesar 14 persen. Efek perlindungan ini berlaku bahkan bagi wanita dengan faktor risiko tinggi, seperti obesitas atau penggunaan hormon tambahan.  

    4. Redakan nyeri dan cegah radang sendi  

    Penelitian mengungkap bahwa berjalan sejauh lima hingga enam mil seminggu dapat mengurangi nyeri akibat radang sendi dan mencegah terjadinya osteoartritis. Aktivitas ini membantu melumasi sendi, terutama lutut dan pinggul, serta memperkuat otot pendukungnya.  

    5. Perkuat kekebalan tubuh  

    Berjalan kaki setidaknya 20 menit sehari, lima kali seminggu, terbukti menurunkan jumlah hari sakit hingga 43%. Jika sakit, durasinya lebih singkat dan gejalanya lebih ringan dibandingkan mereka yang jarang berolahraga.  

    Revitalisasi trotoar yang mendukung budaya jalan kaki menjadi langkah penting untuk mendorong kebiasaan sehat ini. Dengan menyediakan fasilitas trotoar yang nyaman, aman, dan ramah bagi pejalan kaki, masyarakat akan lebih terdorong untuk berjalan kaki sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Langkah ini tidak hanya mendukung kebugaran individu tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat dan gaya hidup berkelanjutan di tengah masyarakat urban.

     

    #LokalAsri #ArahkanAksiAsrikanIndonesia #TribunNetwork #MataLokalMenjangkauIndonesia.

     

  • Strategi Akselerasi Digital untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Page 3

    Strategi Akselerasi Digital untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Diskusi IndoTelko Forum bertajuk ‘Sinergi Industri Digital Wujudkan Asta Cita’ baru saja digelar. Forum ini bertujuan mempercepat akselerasi transformasi digital Indonesia, sekaligus mendukung visi Indonesia 2045 dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

    Sebagai keynote speaker dalam event ini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, kebijakan pemerintah akan fokus pada penyediaan infrastruktur digital yang merata serta memajukan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor digital.

    “Sinergi antara pemerintah, industri dan masyarakat akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Sementara itu, Pendiri IndoTelko Doni Ismanto Darwin menuturkan, sektor ekonomi digital memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuah ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.

    “Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong transformasi digital yang akan memberdayakan UMKM dan mendorong investasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Doni.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dirgayuza Setiawan yang juga merupakan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, menyorot pentingnya RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk periode 2024-2029.

    Menurutnya, RKP ini menargetkan dua tujuan yang ambisius, yakni menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Mandat UUD 1945 menjadi pedoman kita dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia,” tuturnya menjelaskan.

    Dalam hal ini, ia juga menyorot pentingnya pendidikan berkualitas untuk mendorong talenta digital, dengan target 99 persen siswa mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolah, peningkatan gaji guru, renovasi sekolah, dan penggunaan smart board di setiap kelas.

    Selain itu, Indonesia harus mempercepat pengembangan talenta digital untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Menurut Dirgayuza, fokus pada pendidikan berkualitas, termasuk pengiriman siswa ke universitas terbaik di dunia, sangat penting.

    “Kita bisa belajar dari India dan Tiongkok yang sukses membangun talenta digital lewat pendidikan di luar negeri. Sebagian besar pemimpin perusahaan teknologi besar mereka merupakan lulusan universitas top di Amerika Serikat,” ujar Dirgayuza.

    Ia juga menekankan pentingnya teknologi agar bisa memperbaiki kebijakan sosial. Sebagai contoh, Presiden mendorong tenaga ahli digital agar bisa membantu identifikasi penerima bantuan sosial secara akurat sehingga mengurangi kesalahan distribusi.

     

     

  • Sambut Wacana Kepala Daerah Dipilih Parlemen, DPRD Jatim : Kajian Harus Komprehensif

    Sambut Wacana Kepala Daerah Dipilih Parlemen, DPRD Jatim : Kajian Harus Komprehensif

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD saat ini tengah bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar ada perbaikan sistem politik di Indonesia. Wacana ini pun mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Jatim. 

    Meski demikian, Komisi yang membidangi urusan pemerintahan itu berharap pemerintah dapat melakukan kajian komprehensif untuk memikirkan wacana kepala daerah dipilih oleh legislatif. Kajian komprehensif dinilai penting dilakukan. 

    “Kami mendukung ada kajian komprehensif dulu agar hak demokrasi masyarakat tetap terjaga, tapi efisiensi terkait biaya pemilihan itu harus dilakukan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa saat dikonfirmasi, Jumat (13/12/2024). 

    Dedi termasuk yang sependapat dengan Prabowo bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada memang besar. Sistem politik dengan pilkada langsung dinilai menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Sehingga, perlu ada kajian ulang. Anggaran yang besar itu nantinya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Saya yakin spirit Pak Presiden pasti arahnya kesitu. Menurut saya itu kegelisahan Pak Presiden karena tingginya biaya politik yang dikeluarkan negara. Sehingga, perlu ada kajian konkret,” ujar Dedi yang merupakan politisi Partai Demokrat tersebut. 

    Dedi berpendapat, pemilihan kepala daerah di parlemen perlu dilakukan untuk posisi gubernur dan wakil gubernur. Sebab secara posisi gubernur merupakan kepanjangan pemerintah pusat dan tidak memiliki wilayah secara khusus. Sementara untuk Bupati dan Wali kota beserta wakilnya tetap diharapkan dipilih langsung oleh rakyat. 

    Karena, hal tersebut merupakan amanat reformasi. “Artinya one man one vote. Tetapi kalau gubernur karena merupakan wilayah administratif saya pikir memang layak untuk ada kajian agar cukup dipilih di parlemen,” ujar Dedi. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam, memang menyinggung tentang pentingnya perubahan sistem politik. Prabowo mengusulkan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. 

    Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Partai Golkar malam itu untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Ia memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” kata Prabowo dikutip dari Tribunnews.com

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

  • Mahfud Sambut Usul Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Mahal dan Jorok

    Mahfud Sambut Usul Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Mahal dan Jorok

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

    Mahfud melihat usulan tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

    “Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12).

    Mahfud berujar, saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

    Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.

    “Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.

    Mahfud beranggapan usulan Prabowo ini bisa dibicarakan lebih jauh, mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.

    “Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.

    Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

    “Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.

    Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Pria yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.

    (kum/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dukung Usul Prabowo, PKB Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Dukung Usul Prabowo, PKB Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar ke depan kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Gus Jazil, usulan Prabowo tersebut sebagai langkah memperbaiki sistem politik Indonesia.

    “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Gus Jazil, usulan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. Salah satunya terkait kepala daerah dipilih DPRD.

    Hanya saja, kata Gus Jazil, PKB menginginkan kepala daerah yang dipilih DPRD adalah gubernur dan wakil gubernur, sedangkan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dipilih secara langsung.

    Alasannya, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi sehingga gubernur bisa dipilih DPRD.

    “Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” bebernya.

    Menurut Gus Jazil, selain kepala daerah dipilih DPRD, PKB juga mengusulkan pemisahan antara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pilpres.

    “Pilpres dan pileg perlu dipisahkan sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dahulu baru kemudian pilpres,” tegas dia.

    Gus Jazil menegaskan perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket undang-undang politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

    “Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” pungkas Gus Jazil.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi. Prabowo pun membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengusulkan agar ke depannya kepala daerah dipilih DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Uang negara bisa dialih untuk kebetulan lainnya.

  • Evaluasi Parpol, Bukan Pilih Gubernur di DPRD

    Evaluasi Parpol, Bukan Pilih Gubernur di DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah lewat DRPD tidak bisa dimaknai secara harfiah.

    Adi berpendapat pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota hanya membuat demokrasi Indonesia mundur jika kembali dilakukan DPRD.

    “Karena bagi saya, kalau Pilkada kita dikembalikan kepada DPRD ini tentu akan mundur dalam demokrasi kita. Kalau evaluasi, maka iya,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

    “Bahwa hari ini ada fenomena politik uang yang cukup masif dan cukup brutal, iya tapi bukan berarti kepala daerah itu harus dikembalikan kepada DPRD,” ujarnya menambahkan.

    Adi menyebut pernyataan Prabowo yang juga menyinggung biaya pilkada mahal justru harus menjadi evaluasi partai politik. 

    “Pilkada di Indonesia itu berbiaya mahal tentu ini harus dimaknai sebagai refleksi bahwa jangan lagi politik di Indonesia itu menggunakan cara-cara yang tidak elegan,” ujarnya.

    Adi mengatakan selama ini kontestan politik tidak pernah melakukan adu gagasan atau visi misi untuk meyakinkan para pemilih. Mereka, kata dia, cenderung mengambil jalan singkat dengan menawarkan uang ataupun logistik kepada masyarakat.

    “Sehingga inilah yang kemudian membuat kenapa pilkada di Indonesia itu memang cukup mahal dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain,” katanya.

    Oleh karenanya, Adi menilai pernyataan Prabowo tersebut seharusnya dimaknai sebagai kritik agar semua partai dan kontestan Pemilu agar tidak lagi menggunakan instrumen uang dan dan logistik.

    “Jadi dalam konteks itulah sepertinya Prabowo ingin menegaskan hal yang semacam ini jangan lagi terulang di Indonesia karena demokrasi kita tidak akan baik,” katanya.

    Lebih lanjut, Adi mengatakan tingginya biaya Pilkada juga disebabkan karena adanya mahar politik yang dibebankan kepada kontestan hanya untuk mendapatkan dukungan dari partai.

    Kondisi itu kemudian diperparah dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kontestan untuk membuat atribut kampanye. Belum lagi iklim politik uang yang membuat para kontestan juga harus menyiapkan logistik untuk dibagikan kepada masyarakat.

    “Kalau mau jujur partai itu harus membuat pakta integritas dan berkomitmen bahwa haram hukumnya dan kalau bisa harus ada sanksi pidana atau diskualifikasi kalau harus ada mahar atau ketika turun ke masyarakat menggunakan logistik, menggunakan uang untuk dipilih,” ujarnya.

    “Yang membuat politik kita berbiaya mahal karena selama ini partai dan para kontestan dibiarkan menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Khususnya menggunakan logistik dan uang,” kata Adi.

    Sebelumnya Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons positif wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Supratman menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana yang baik yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, makna demokratis tidak berarti dipilih secara langsung melalui pemilu.

    “Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” jelasnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Supratman menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelengaraan pemilu. “Belum lagi aspek sosial. Kemudian kerawanan. Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” imbuhnya.

    Supratman menyampaikan, wacana kepala daerah dipilih DPRD telah lama dibicarakan oleh partai politik. Dia melihat sambutan positif dari masyarakat.

    “Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun, sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” ujarnya.

    Supratman pun berharap wacana kepala daerah dipilih DPRD terus bergulir untuk mencari pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa. “Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” tutur Supratman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

  • Ngeri Kebakaran di RS India, 6 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Ngeri Kebakaran di RS India, 6 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Jakarta –

    Kebakaran di sebuah rumah sakit swasta di India selatan menewaskan sedikitnya enam orang. Polisi mengatakan bahwa puluhan orang lainnya terluka dalam kebakaran tersebut.

    Kebakaran gedung merupakan hal yang umum di India karena kurangnya peralatan pemadam kebakaran, dan kerap mengabaikan peraturan keselamatan.

    Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis malam di negara bagian Tamil Nadu, India selatan. Penyebab kebakaran masih diselidiki.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (13/12/2024), keenam korban ditemukan tidak sadarkan diri di dalam lift di rumah sakit di kota Dindigul, kantor berita Press Trust of India melaporkan.

    Kepala polisi A. Pradeep mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 30 orang terluka tetapi semuanya “stabil”.

    Kebakaran dimulai di area resepsionis di lantai dasar dan dengan cepat menyebar ke lantai lain, demikian surat kabar Times of India melaporkan.

    Kebakaran itu terjadi hanya beberapa minggu setelah 10 bayi baru lahir tewas ketika kebakaran melanda sebuah rumah sakit di negara bagian Uttar Pradesh, India utara.

    Setidaknya 27 orang tewas, termasuk beberapa anak-anak, ketika kebakaran terjadi di sebuah taman hiburan yang penuh sesak pada bulan Mei di negara bagian Gujarat, India barat.

    (ita/ita)