Xcloud.id

Negara: India

  • Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.

    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap

    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.

    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
     
    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.
     
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap
     
    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.
     
    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.
     
    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.
     
    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.
     
    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.
     
    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.
     
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto tak terburu-buru mengubah sistem politik di Indonesia. Keinginan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebaiknya dikaji mendalam.

    “Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengingatkan, sistem politik berupa pilkada langsung dijalankan karena adanya keresahan kepala daerah yang ditunjuk DPRD tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi jual beli dukungan.

    Apabila saat ini pemerintah ingin mengembalikan pilkada menjadi sistem tertutup, dia menyarankan hal itu dibicarakan bersama dengan para pemangkukepentingan.

    “Ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangkukepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar.

    Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu menyinggung soal sikap pemangkukepentingan dan penegak aturan. Menurutnya, apapun sistem yang digunakan, jika tidak ditaati aturan mainnya, maka hasilnya tetap buruk.

    “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangkukepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk,” kata Ganjar.

    Meski begitu, PDIP belum membahas soal keinginan Prabowo mengubah sistem politik. Dia memastikan partainya tak reaktif. “Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD menuai pro dan kontra. KPU hingga sejumlah partai politik pun angkat suara.

    Sebagaimana diketahui, wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo.

    Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.

    “Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan,” lanjut Prabowo.

    Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.

    Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.

    “Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” ujar Prabowo.

    Menkum Pertimbangkan Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana perbaikan sistem Pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD perlu dipertimbangkan. Ia menyebut hal ini menyangkut efisiensi anggaran.

    “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

    “Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” lanjutnya.

    Supratman mengatakan wacana itu kembali mendapat momentum usai gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, wacana itu juga sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Supratman mengatakan wacana ini akan dibahas khusus dengan partai politik untuk menjadi usulan resmi.

    “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ucapnya.

    Bagaimana pandangan DPR soal wacana ini? Baca halaman selanjutnya.

  • Pengembang Indonesia Raih 8 Penghargaan PropertyGuru Asia 2024

    Pengembang Indonesia Raih 8 Penghargaan PropertyGuru Asia 2024

    Bisnis.com, BANGKOK — Para pengembang dari Indonesia memenangkan delapan penghargaan dalam ajang PropertyGuru Asia Property Awards 2024 yang berlangsung di Athenee Hotel, Luxury Collection Hotel, Bangkok Thailand, Jumat (13/12/2024) malam.

    Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards Tahunan ke-19, yang didukung oleh V-ZUG Thailand, menampilkan lebih dari 130 pengembang dan praktisi desain real estat terbaik di kawasan Asia Pasifik.

    Managing Director Marketplaces PropertyGuru Group, Jeremy Williams, mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada pemenang mencerminkan komitmen dari PropertyGuru terhadap mada depan real estate keberlanjutan.

    “Dengan meningkatkan tolok ukur ketahanan dan keberlanjutan, kami memberdayakan masyarakat untuk hidup, bekerja, dan berkembang dalam lingkungan yang ramah lingkungan,” katanya.

    Penghargaan ini, menurutnya, tidak hanya menghormati upaya para pengembang dan praktisi desain dalam memajukan industri, tetapi juga menginspirasi inovasi yang bermanfaat bagi para konsumen properti, agen, dan investor dalam menciptakan masa depan bagi lingkungan di Asia.

    Asia Property Awards merupakan program penghargaan bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang diberikan kepada pemenang sesuai dengan keunggulan masing-masing dari berbagai kategori, termasuk pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    General Manager PropertyGuru Asia Property Awards and Events, Jules Kay, mengatakan rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards 2024 mencakup banyak penghargaan untuk pertama kalinya.

    “Kami juga memberikan penghargaan kepada individu-individu, legenda industri dan bintang baru yang siap mengubah keadaan. Melalui People’s Choice Awards, kami berinteraksi dengan pembeli properti, memberi mereka platform untuk mendukung pengembang yang memiliki aspirasi dan nilai yang sama,” katanya.

    Dalam ajang penghargaan Asia Property Awards ke-19 Tahun 2024, pengembang dari Filipina mendapatkan paling banyak penghargaan yakni mencapai 12 penghargaan, Malaysia 11 penghargaan, Indonesia 8 penghargaan, Singapura 8 penghargaan, Australia 7 penghargaan, China 5 penghargaan, Thailand 4 penghargaan, Vietnam 4 penghargaan, Hong Kong & Makau 4 penghargaan, dan sejumlah negara lainnya.

    Ajang Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-19 ini juga menampilkan debut penghargaan di Timur Tengah, dan edisi terbaru penghargaan di China Daratan, Hong Kong, Makau, Jepang, India, Sri Lanka, dan Kamboja.

    Untuk pertama kalinya, Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd. dari China Daratan mendapat penghargaan sebagai Best Developer (Asia). Kemudian Arab Saudi memulai debutnya di Grand Final denga memenangkan Best Mixed Use Developer (Asia) untuk Oud Real-Estate Development Company.

     

    PENGHARGAAN INDONESIA

    Indonesia meraih delapan kemenangan yang dipimpin oleh Paramount Land sebagai peraih gelar Best Township Developer (Asia). Sinar Mas Land memperoleh berbagai gelar untuk BSD City dan Kampus Biomedis, serta perusahaan patungan yakni Greenland International Industrial Center (GIIC) di Kota Deltamas oleh JV Sinar Mas Land & Sojitz Corporation dan Navapark oleh PT Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land J/V.

    Pemenang lain dari pengembang Indonesia adalah DM Projects Group yang memenangkan Salty Jim Villa, PT Adhi Commuter Properti Tbk. untuk LRT Kota Cibubur, dan Grup Summarecon untuk Flora di Summarecon Bandung.

    Berikut daftar pengembang Indonesia yang memenangkan PropertyGuru Asia Property Award 2024: 

     

    1. Best Mega Township Development (Asia)

    BSD City by Sinar Mas Land (pemenang)

     

    2. Best TOD Condo Development (Asia)

    LRT City Cibubur by PT Adhi Commuter Properti Tbk. (pemenang)

     

    3. Best Completed Housing/Landed Development (Asia)

    Flora at Summarecon Bandung by Summarecon Group (pemenang)

     

    4. Best Mega Scale Industrial Development (Asia)

    Greenland International Industrial Center (GIIC) at Kota Deltamas by Sinar Mas Land & Sojitz Corporation (Joint Venture) (pemenang)

     

    5. Best Smart Building Development (Asia)

    Biomedical Campus by Sinar Mas Land (pemenang)

     

    6. Best Green Development (Asia)

    Navapark by PT Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land (Joint Venture) (pemenang)

     

    7. Best Housing / Landed Interior Design (Asia)

    Salty Jim Villa by DM Projects Group (pemenang)

     

    8. Best Township Developer (Asia)

    Paramount Land

    FINALIS

    Di sisi lain, sejumlah pengembang dari Indonesia menjadi finalis di level Asia dalam ajang PropertyGuru Asia Property Award 2024. Berikut daftarnya: 

    Best Developer (Asia)
    Sinar Mas Land (finalis)

    Best Township Development (Asia)
    Summarecon Bogor by Summarecon Group (finalis)

    Best Mid End Condo Development (Asia)
    Aspen Peak by Rumapadu by Harmas Land & Integrasi Transit Jakarta (ITJ) (finalis)

    Best Mid End Housing / Landed Development (Asia)
    Leonora at Summarecon Serpong by Summarecon Group (finalis)

    Best Affordable Housing / Landed Development (Asia)
    Britania Bekasi by PT. Mekar Agung Sejahtera (finalis)
    Spring Residence at Spring City, Sentul City by PT Sentul City Tbk. (finalis)

    Best Retail Development (Asia)
    23 Paskal Shopping Center by PT Indonesian Paradise Property Tbk and Subsidiaries (finalis)

    Best Nature Integrated Development (Asia)
    The Morizen at Summarecon Mutiara Makassar by Summarecon Group & Sumitomo Forestry (finalis)

    Best Township Masterplan Design (Asia)
    Paramount Petals by Paramount Land (finalis)

    Best Housing/Landed Architectural Design (Asia)
    The Links Golf Villas by PT New Kuta Golf And Ocean View (finalis)

  • Menteri Hukum: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD dari Zaman Jokowi

    Menteri Hukum: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD dari Zaman Jokowi

    ERA.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah bergulir lama sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

    Supratman menilai hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

    Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

    Namun, Supratman menegaskan wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

    “Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

  • PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

    “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.

    Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.

    Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.

    Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.

    Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

    Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

    “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/pta)

  • Begini Upaya Komdigi Berantas Judol

    Begini Upaya Komdigi Berantas Judol

    Jakarta: Maraknya praktik judi online (judol) di berbagai kalangan menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK), pemain judi online di Indonesia mencapai 4 juta orang.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital. Ini menjadi salah satu prioritas utama kami,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama, dilansir pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Hal ini disampaikan Hasyim Gautama dalam pembukaan acara Peningkatan Kapasitas Penyuluh Informasi Publik Tahun 2024 bertajuk “Judol Gak Bikin Untung, Malah Buntung”. Kegiatan ini berlangsung di Bandung, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Selain memberantas judi online, pihaknya fokus pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Dia menyampaikan perlu ada pendekatan simultan antara penegakan hukum dan edukasi publik.

    “Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra pemerintah memegang peran penting dalam melakukan kampanye stop judi online kepada masyarakat melalui kegiatan rutin penyuluhan tatap muka,” jelas dia.

    Hasyim berharap diseminasi informasi yang dilakukan PIP mampu membangun kesadaran kolektif melawan aktivitas judol. Sekaligus, meningkatkan kepekaan melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.
     

    Faktor Maraknya Judol

    Staf Ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana, menegaskan segala pertaruhan yang melibatkan uang dapat dikategorikan judi. Judi online juga merupakan taruhan uang yang berlangsung melalui jaringan internet.

    “Pelaku judi online ini mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga di atas 60 tahun, jumlahnya sangat marak dan korbannya makin lama makin banyak, inilah yang perlukita cegah dan hindari,” kata dia.

    Menurut Wijaya faktor ekonomi, waktu senggang, dan budaya konsumtif menjadi pemicu utama maraknya judi online. “Banyak yang tergiur easy money atau uang yang didapat dengan mudah. Namun mereka lupa justru di awal mereka untung, belakangnya buntung,” tegas dia.

    Kerugian dari judi online tidak hanya berupa kerusakan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan mental. Wijaya mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan produktif dan bermanfaat.

    “Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang. Tapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Pelaku dan bandar judi online bukanlah korban, karena mereka dengan sengaja melakukan judi. Korban sebenarnya adalah keluarga yang kehidupannya bergantung pada pelaku,” ujar dia.
     

    Kendala Pemberantasan Judol

    Sementara itu, Kanit 3 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Immanuel P.L. Tobing, menjelaskan pihaknya sudah sering kali menindak para pelaku perjudian online untuk menekan penggunaannya agar seminim mungkin.

    “Kami telah melakukan pemblokiran website dan pemblokiran keuangan atau perbankan terkait penggunaan pelaku perjudian. Serta telah melakukanpenangkapan terhadap para pelaku mulai dari level marketing hingga pengelola,” ujar dia.

    Immanuel mengaku salah satu kesulitan dalam memberantas judi online ini karena lokasi operasional bandar berada di negara-negara yang melegalkan perjudian. Misalnya, Malaysia, Thailand, India, Kamboja, Filipina, dan China.

    “Para bandar ini ketika melihat pasar Indonesia, mereka sangat tergiur. Terlebih Indonesia itu masyarakatnya sangat suka dengan perjudian, itu lah yang membuat pasar perjudian di Indonesia sangat aktif,” ujar dia.

    Dia menegaskan judi online tidak akan pernah memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya karena sudah diatur perjudian hanya akan menguntungkan para bandar. Oleh karena itu,masyarakat harus menjauhi aktivitas merugikan tersebut.

    Jakarta: Maraknya praktik judi online (judol) di berbagai kalangan menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK), pemain judi online di Indonesia mencapai 4 juta orang.
     
    “Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital. Ini menjadi salah satu prioritas utama kami,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama, dilansir pada Jumat, 13 Desember 2024.
     
    Hal ini disampaikan Hasyim Gautama dalam pembukaan acara Peningkatan Kapasitas Penyuluh Informasi Publik Tahun 2024 bertajuk “Judol Gak Bikin Untung, Malah Buntung”. Kegiatan ini berlangsung di Bandung, pada Kamis, 12 Desember 2024.
    Selain memberantas judi online, pihaknya fokus pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Dia menyampaikan perlu ada pendekatan simultan antara penegakan hukum dan edukasi publik.
     
    “Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra pemerintah memegang peran penting dalam melakukan kampanye stop judi online kepada masyarakat melalui kegiatan rutin penyuluhan tatap muka,” jelas dia.
     
    Hasyim berharap diseminasi informasi yang dilakukan PIP mampu membangun kesadaran kolektif melawan aktivitas judol. Sekaligus, meningkatkan kepekaan melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.
     

    Faktor Maraknya Judol
     
    Staf Ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana, menegaskan segala pertaruhan yang melibatkan uang dapat dikategorikan judi. Judi online juga merupakan taruhan uang yang berlangsung melalui jaringan internet.
     
    “Pelaku judi online ini mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga di atas 60 tahun, jumlahnya sangat marak dan korbannya makin lama makin banyak, inilah yang perlukita cegah dan hindari,” kata dia.
     
    Menurut Wijaya faktor ekonomi, waktu senggang, dan budaya konsumtif menjadi pemicu utama maraknya judi online. “Banyak yang tergiur easy money atau uang yang didapat dengan mudah. Namun mereka lupa justru di awal mereka untung, belakangnya buntung,” tegas dia.
     
    Kerugian dari judi online tidak hanya berupa kerusakan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan mental. Wijaya mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan produktif dan bermanfaat.
     
    “Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang. Tapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Pelaku dan bandar judi online bukanlah korban, karena mereka dengan sengaja melakukan judi. Korban sebenarnya adalah keluarga yang kehidupannya bergantung pada pelaku,” ujar dia.
     

    Kendala Pemberantasan Judol
     
    Sementara itu, Kanit 3 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Immanuel P.L. Tobing, menjelaskan pihaknya sudah sering kali menindak para pelaku perjudian online untuk menekan penggunaannya agar seminim mungkin.
     
    “Kami telah melakukan pemblokiran website dan pemblokiran keuangan atau perbankan terkait penggunaan pelaku perjudian. Serta telah melakukanpenangkapan terhadap para pelaku mulai dari level marketing hingga pengelola,” ujar dia.
     
    Immanuel mengaku salah satu kesulitan dalam memberantas judi online ini karena lokasi operasional bandar berada di negara-negara yang melegalkan perjudian. Misalnya, Malaysia, Thailand, India, Kamboja, Filipina, dan China.
     
    “Para bandar ini ketika melihat pasar Indonesia, mereka sangat tergiur. Terlebih Indonesia itu masyarakatnya sangat suka dengan perjudian, itu lah yang membuat pasar perjudian di Indonesia sangat aktif,” ujar dia.
     
    Dia menegaskan judi online tidak akan pernah memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya karena sudah diatur perjudian hanya akan menguntungkan para bandar. Oleh karena itu,masyarakat harus menjauhi aktivitas merugikan tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

    Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi tanggapan soal usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan gubernur atau bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya meyakini prinsip soal pemilihan kepala daerah langsung dilakukan oleh rakyat.

    “Kalau soal pemilu dipilih DPRD saya kira kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi vox dei. Suara rakyat, suara tuhan,” ujarnya di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).

    Dia menjelaskan persoalan biaya yang terlalu mahal saat Pilkada itu tidak serta merta disebabkan oleh proses pemilihan langsung yang dilakukan rakyat.

    Deddy juga berpandangan biaya mahal justru timbul sebagai dampak dari hilangnya moral, etika dan keserakahan dalam serangkaian proses Pilkada.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal karena yang menghamburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri,” tambahnya.

    Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa PDIP baru akan menyampaikan pandangan resminya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.

    “Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi UU Pilkada disampaikan. Lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” kata dia.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.

  • Bagaimana India Mendominasi Catur Profesional? – Halaman all

    Bagaimana India Mendominasi Catur Profesional? – Halaman all

    Suara mesin pendingin ruangan berdengung di sebuah gudang bawah tanah di selatan Delhi. Lantainya berpola kotak-kotak, menyerupai papan-papan catur yang diletakkan di atas meja bersama pengatur waktu, di antara anak-anak yang duduk saling berhadapan.

    Mereka tidak sedang bertanding, melainkan menonton pertandingan perebutan gelar juara dunia pada sebuah layar besar di dinding: Dommaraju Gukesh melawan Ding Liren.

    Shivika Rohilla duduk di depannya dan menganalisis setiap gerakan dengan terpesona. Dia bermimpi menjadi sebaik juara catur dunia yang baru.

    “Saya yakin Gukesh akan menang,” kata dia kepada DW. Dalam laga final Piala Dunia ke-14, Gukesh asal India berhasil mengalahkan juara bertahan asal Cina, dan menjadi juara dunia catur termuda dalam sejarah dengan 18 tahun.

    “Saya menyukai caranya memvisualisasikan berbagai posisi dan menghadirkan gaya kreatifnya sendiri,” ujar Shivika antusias. Dia pernah bertemu dengan idolanya itu secara langsung. “Gukesh sangat tenang dan sabar. Dia tidak banyak bicara, sebagaimana ketika dia bermain catur.”

    Superstar catur dunia dari Tamil Nadu

    Bukan hanya sejak kesuksesannya di Piala Dunia, Gukesh memang merupakan salah seorang perwakilan generasi emas catur India yang sedang naik daun.

    Bakat lain seperti Rameshbabu Praggnanandhaa dan Arjun Erigaisi juga berkiprah gemilang di dunia catur. Pemicu tren ini adalah legenda catur India Viswanathan Anand. Juara dunia India pertama (2007 hingga 2013) membangun infrastruktur catur di Tamil Nadu, India selatan, yang juga membawa Gukesh ke karir profesional.

    Di sana, olahraga Catur sangat dipromosikan dan bahkan diajarkan di sekolah-sekolah.

    Di bagian utara India, termasuk di ibu kota Delhi, keadaannya berbeda. Shivika harus membiayai sendiri kegiatan catur. Dia memulainya pada usia enam tahun dengan peringkat ELO 1100, dan saat ini berusia 17 tahun dengan peringkat ELO di atas 2100.

    Angka ELO menggambarkan kemampuan para pecatur. Berdasarkan jumlah ini, pemain diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda. Perolehan di atas 2400 poin menjamin gelar “Master Internasional”, dan 2500 poin sebagai “Grandmaster”, level tertinggi dalam catur.

    Sebagai perbandingan, Gukesh saat ini mengantongi nomor ELO 2783. Mantan juara dunia Magnus Carlsen dari Norwegia memiliki nomor ELO tertinggi, sejak sistem ini diperkenalkan pada tahun 1970, dengan angka 2882 pada tahun 2011.

    Bagi Shivaka, level setinggi itu masih merupakan impian masa depan. Dia ingin naik ke level berikutnya tahun depan dan meraih gelar “Grandmaster Perempuan,” dengan 2300 poin. Ambisi tesebut menuntut kerja keras dan kedisiplinan berlatih. Pesta dan jalan-jalan adalah hal yang mustahil bagi calon atlet catur. Sebaliknya, hidupnya hanya terdiri dari catur dan sekolah.

    Langka puan di dunia catur

    India kini memiliki 85 grandmaster catur, namun hanya tiga di antaranya yang perempuan. “Struktur yang mendukung perempuan sangatlah sedikit,” jelas Shivika. “Hanya sedikit orang yang melihat perempuan sebagai kandidat pilihan pertama dan kurangnya dukungan. Ini masih merupakan permainan patriarki.”

    Tapi hambatan itu tidak menghentikan Shivika untuk melanjutkan karir. “Bagi saya, catur lebih dari sekedar permainan,” katanya. “Itu sebuah kebiasaan. Aku ingin bermain catur seumur hidupku”

    Untuk mewujudkannya, Shivika mendirikan klub caturnya sendiri di ruang bawah tanah rumah keluarganya. Dari sana, dia ingin membangun infrastruktur catur di ibu kota India.

    Ibu pecatur: “Saya berhenti bekerja demi karir Shivika”

    Dr. Nidhi Bhasin adalah agen, pendukung dan ibu kandung Shivika. Tanpa sang ibu, Shivika tidak akan seperti sekarang ini. Bhasin dengan penuh semangat mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi di klub catur, untuk media sosial dan untuk dirinya sendiri.

    Dia rajin berkeliling membangun jaringan, dan terkenal di kalangan catur, meski tidak menggeluti olahraga tersebut.

    Nidhi Bhasin mengaku melepaskan pekerjaannya sebagai dokter gigi demi karir putrinya. “Saya harus mengesampingkan segalanya agar bisa mendampingi Shivika,” katanya kepada DW. “Tidak mudah untuk meninggalkan pekerjaan Anda dan kemudian mengikuti putri Anda kemana pun.”

    Namun “ibu yang sangat, sangat bangga” ini tidak menyesali keputusannya. Suaminya, ayah Shivika, bekerja sebagai ahli bedah ortopedi. Sebagian besar pendapatannya diinvestasikan pada catur.

    Biasanya, orang tua di India tidak menganjurkan olahraga bagi karir anak, kecuali kriket yang menjanjikan. Baru-baru ini catur juga masuk dalam daftar profesi idaman. Namun, hampir secara eksklusif anak-anak dari kelas menengah dan atas yang berhasil mencapai prestasi dalam catur. Sumber daya finansial, perjalanan, pelatihan, dan waktu tidak diberikan kepada setiap anak di India.

    “Di sana, di posisi Gukesh saat ini.”

    Shivika telah membangun tim catur profesional di sekelilingnya, termasuk seorang psikolog olahraga, ahli gizi dan dua grandmaster catur sebagai pelatih. Dia sudah lama mengalahkan pelatih pertamanya, Yogender Prakash. Dia juga melatih anak-anak di klub catur Shivika.

    Semakin banyak klub catur ini didirikan di India, yang konon merupakan asal muasal catur, “permainan para raja”. “Di sini mereka percaya bahwa catur ditemukan di India. Masyarakat menerimanya sebagai permainan nasional mereka,” kata pelatih catur Haque Minhajul kepada DW. Dia juga mendapat manfaat dari booming catur di India. Semakin banyak orang tua yang mencari les catur untuk anaknya.

    Semakin luas basisnya dan semakin baik pelatihan bagi para pecatur muda di India, semakin besar kemungkinan kisah sukses seperti yang dialami oleh juara dunia baru Gukesh.

    Meskipun Shivika memiliki prasyarat terbaik dan telah mengambil beberapa langkah, jalannya menuju puncak masih jauh. Meski begitu, tujuannya jelas. “Saya ingin berada di tempat Gukesh sekarang,” katanya. “Saya ingin bermain untuk Piala Dunia.”

    Bukan hanya juara dunia catur termuda sepanjang sejarah yang akan datang dari India, tapi juga juara dunia catur putri pertama yang tidak akan menang di kompetisi murni putri, melainkan akan menang melawan putra-putra terbaik.

    Diadaptasi dari naskah DW berbahasa Jerman

  • Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PWNU Jakarta Dorong Pilkada Langsung Dievaluasi

    Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PWNU Jakarta Dorong Pilkada Langsung Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ketua PWNU Jakarta KH Samsul Maarif menilai penyelenggaraan pilkada langsung perlu dievaluasi mendalam.

    “Saya secara pribadi mengusulkan agar pilkada dikembalikan kepada anggota DPRD,” ujar KH Samsul Maarif dalam konferensi pers di kantor PWNU Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Samsul, pelaksanaan pilkada langsung memerlukan kajian ulang karena dianggap terlalu kompleks. Hal itu berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput, dan membutuhkan anggaran yang besar.

    “Alhamdulillah, di Jakarta tidak ada pemilihan wali kota atau bupati. Namun, di daerah lain, sering terjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat,” ungkapnya.

    PWNU Jakarta berharap pemerintah dapat mengevaluasi sistem pilkada langsung agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa. Samsul menambahkan, masukan dari berbagai pihak, seperti usulan agar kepala daerah dipilih DPRD, perlu dipertimbangkan secara mendalam untuk mereformasi sistem politik.

    “Kami menyarankan pemerintah pusat untuk benar-benar melakukan evaluasi total terhadap pilkada pada tahun-tahun mendatang,” tegas Samsul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan untuk mengembalikan mekanisme pilkada kepada DPRD. Prabowo menilai pilkada langsung terlalu menguras anggaran hingga triliunan rupiah yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.

    “Sistem ini menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya dalam satu atau dua hari, baik dari anggaran negara maupun tokoh politik,” kata Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo juga menyebutkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurut Prabowo, anggaran yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan irigasi.