Xcloud.id

Negara: India

  • Makassar Jadi Kota Sehat Asia Tenggara, Danny Pomanto: Langkah Baru di Kancah Internasional Regional 14 Desember 2024

    Makassar Jadi Kota Sehat Asia Tenggara, Danny Pomanto: Langkah Baru di Kancah Internasional Regional 14 Desember 2024

    Makassar Jadi Kota Sehat Asia Tenggara, Danny Pomanto: Langkah Baru di Kancah Internasional
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Makassar
    Mohammad Ramdhan Pomanto atau
    Danny Pomanto
    menyampaikan raihan penghargaan Kota Makassar dalam ajang South-East Asia Region (SEAR) Healthy City Network Award 2024 yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
    Penghargaan tersebut diumumkan secara resmi setelah diadakannya evaluasi mendalam oleh Laboratorium Regional Urban Governance for Health and Well-Being di Universitas Chulalongkorn, Thailand.
    “Makassar mendapatkan penghargaan akreditasi
    Kota Sehat Asia Tenggara
    ,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).
    Penghargaan tersebut juga diperoleh beberapa kota di Asia Tenggara, di antaranya Kabupaten Wajo di Indonesia, Kota Pune di India, Kota Addu di Maladewa, Kota Dhulikhel di Nepal, dan Kota Badulla di Sri Lanka.
    “Menandai langkah baru untuk memantapkan peran Kota Makassar di level internasional,” ujar Danny.
    Selain itu, lanjut dia, Kota Makassar juga memperoleh pengakuan sebagai pelopor dalam bidang inovasi kesehatan.
    “Kota Makassar mendapatkan
    award
    3.000 dollar AS dan nantinya wali kota se-Asia Tenggara yang mendapat penghargaan akan berdiskusi virtual dengan Direktur WHO,” lanjutnya.
    Perlu diketahui, Danny juga konsisten dalam menjaga prestasi Kota Makassar sebagai Kota Sehat selama dua tahun berturut-turut, pada 2022 dan 2023. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI).
    Kota Makassar juga telah menjadi laboratorium inovasi yang diakui dunia melalui program Lorong Wisata dan layanan kesehatan Home Care Dottorota yang melibatkan 94 armada kesehatan lengkap beserta dokter.
    “(Semoga) penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar kehidupan masyarakat,” ujar Danny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan potensi transaksi suku cadang kendaraan bermotor Indonesia di pasar Timur Tengah dan Afrika mencapai US$4,4 juta atau sekitar Rp70 miliar.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menyebut potensi itu terlihat dari peminat di pameran otomotif terbesar di Timur Tengah dan Afrika, yaitu Automechanika Dubai 2024. Adapun, pameran berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 10–12 Desember 2024.

    “Indonesia mampu menghasilkan produk suku cadang kendaraan bermotor berkualitas dan bersaing di pasar global. Hal ini terlihat dari capaian potensi transaksi sebesar US$4,4 juta pada Automechanika Dubai 2024,” kata Widy melalui keterangan resmi, Sabtu (14/12/2024).

    Menurutnya, keikutsertaan pada Automechanika Dubai 2024 adalah langkah strategis untuk membawa produk suku cadang Indonesia merambah pasar Timur Tengah dan Afrika.

    “Dubai telah memposisikan diri sebagai hub perdagangan dunia. Pameran Automechanika Dubai ini strategis dimanfaatkan para pelaku usaha Indonesia untuk menyasar buyer. Tidak hanya di kawasan, tetapi juga buyer dari seluruh dunia,” ujar Widy.

    Pada Automechanika Dubai 2024, kata Widy, Paviliun Indonesia menampilkan suku cadang kendaraan bermotor seperti baterai kendaraan dan kampas rem produksi PT New Indobatt Energy Nusantara, PT Indoprima Gemilang, dan PT Astra Otoparts Tbk.

    Selain itu, turut hadir enam industri otomotif Indonesia secara mandiri. Keenamnya adalah PT Amico Era Bumiindo, PT Supreme Belting Perkasa (Maxbelt), PT Elangperdana Tyre Industry, PT Industri Karet Deli (Delium), PT Selatan Jadi Jaya, dan ADR Group of Companies.

    Tercatat lebih dari seribu pengunjung di Paviliun Indonesia. Para pengunjung berasal dari UEA, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yordania, Oman, Irak, Iran, Mesir, India, Kenya, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, dan Yaman.

    Widy menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaku usaha industri otomotif Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha Indonesia perlu memanfaatkan UEA sebagai gerbang untuk memperluas pasar ekspor di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

    “Produk suku cadang kendaraan bermotor Indonesia menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar UEA. Hal ini terlihat dari jumlah industri otomotif asal Tiongkok, India, Malaysia, dan Turki. Namun, kami tetap optimistis bahwa produk Indonesia mampu bersaing merebut pasar utama,” kata Widy. 

  • 24 Pengurus Kadin Provinsi Berkumpul Bahas Sukseskan Swasembada Pangan

    24 Pengurus Kadin Provinsi Berkumpul Bahas Sukseskan Swasembada Pangan

    Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengumpulkan 24 ketua umum maupun pengurus Kadin Provinsi. Para pengurung Kadin Provinsi ini menegaskan dukungan pengusaha untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terutama program swasembada pangan.
     
    “Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 13 Desember 2024.
     
    Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
    “Jadi program kami di Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi sebenarnya hanya satu. Bagaimana kita semua bisa naik kelas untuk menyukseskan program pemerintah tapi sekaligus juga memberdayakan daerah,” kata Anindya.
     
    Anindya menilai kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan. Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya-upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.
     
    “Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan,” ujar dia.
     
    Anindya melihat pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat menjalin sinergi demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.
     
    “Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin siap menjadi yang terdepan memastikan realisasinya berjalan,” tegas dia.
     

    Karenanya, lanjut Anindya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.
     
    “Dari waktu ke waktu, kami selalu mendapatkan arahan bahwa memang butuh pemberdayaan daerah itu jalan. Karena program-program tersebut tidaklah mungkin hanya bisa jalan dari Jakarta (pusat) sendiri. Tapi dengan kerja keras teman-teman di daerah, kerja kompak, dan solid, tentu semua bisa terlaksana,” ujar dia.
     
    Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman mengamini apa yang disampaikan Anindya Bakrie. “Saya mendukung apa yang dikatakan Ketum (Anindya Bakrie),” ujar dia.
     
    Selain Usman, turut hadir dalam acara itu di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M Nur Rahmatu; Ketum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi; Ketum Kadin Provinsi NTB Faurani; Ketum Kadin Maluku Utara Adam Marsaoly; Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat N Hamka; Ketum Kadin Provinsi Banten M Azzari Jayabaya; Ketum Kadin Provinsi Aceh M Iqbal; dan Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman. 
     
    Audiensi dengan Menteri Perdagangan
    Pada Kamis pagi, Anindya dan beberapa jajaran pengurus Kadin Indonesia beraudiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta Pusat.
     
    Dalam kesempatan tersebut Anindya membahas sejumlah isu ekonomi domestik hingga luar negeri. Salah satunya upaya untuk merealisasikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
     
    “Kami beberapa waktu lalu juga telah bertemu dengan beberapa duta besar negara-negara EU (Uni Eropa), dan kerja sama komprehensif dengan Uni Eropa akan sangat besar dampaknya (bagi perekonomian), dan tadi disampaikan oleh Pak Mendag, diharapkan bisa dicapai perkembangan positif pada kuartal I tahun depan,” ujar Anindya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kadin Indonesia bersama Menteri Perdagangan juga membahas banyak hal terkait perekonomian domestik seperti nasib industri pertekstilan di Tanah Air, industri kelapa sawit, dan industri tepung, serta potensi kerja sama dengan berbagai negara termasuk India.
     
    “(Audiensi) Ini adalah bentuk partisipasi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah, untuk kepentingan dunia usaha, sehingga kamim juga mengajak Kadin provinsi dan asosiasi dan himpunan. Sebagai mitra strategis pemerintah kami harus terus hadir,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Golkar Dukung Pilkada Dievaluasi, Buka Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Dukung Pilkada Dievaluasi, Buka Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Dukung Pilkada Dievaluasi, Buka Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal
    Partai Golkar

    Muhammad Sarmuji
    menyatakan sepakat dengan pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    yang mengusulkan untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
    Sarmuji menyebutkan, Golkar siap memberikan sejumlah opsi sistem baru pilkada, termasuk kepala daeah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    “Golkar mendukung kajian menyeluruh sistem pilkada. Salah satunya memang opsi (kepala daerah) kembali dipilih DPRD,” ujar Sarmuji saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (14/12/2024).
    Sarmuji belum membeberkan lebih jauh soal opsi-opsi yang bakal diberikan oleh Golkar.
    Namun, ia menekankan bahwa pilkada tidak langsung bukanlah pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945.
    Ia juga mengeklaim, opsi yang diberikan Golkar pun tetap berpedoman pada prinsip demokrasi.
    “Semua demokratis, lewat DPRD juga bisa dipandang demokratis. Salah satu opsi dari Golkar bisa dinilai lebih demokratis tetapi bisa lebih efisien,” ujar Sarmuji.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
     
    Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi

    Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi

    Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyuarakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Jimly menegaskan bahwa pilihan tersebut tetap sesuai dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945.

    “Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan presiden agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD,” kata Jimly yang Guru Besar Hukum Tata Negara, lewat akun X, Kamis 13 Desember 2024.

    Dalam pandangan Jimly, usulan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah proses pemilihan tetap bersifat demokratis, baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilan, seperti DPRD. 

    Baca juga: Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui partisipasi langsung, melainkan juga melalui sistem perwakilan yang sudah diatur.

    “Dalam UUD 45, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa langsung, tapi bisa juga tidak langsung oleh rakyat,” tegas Jimly.

    Pernyataan Jimly ini menjadi bagian dari diskusi yang berkembang terkait efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia memandang bahwa perubahan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung. 

    Dukungan ini sekaligus memperkuat argumen Presiden Prabowo yang sebelumnya menilai sistem pemilihan tidak langsung lebih efisien, seperti yang diterapkan di sejumlah negara tetangga.

    Sebelumnya, Prabowo melontarkan wacana ini dengan tujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Presiden Prabowo menyebut sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien. Ia juga merujuk pada praktik serupa di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
    Pro-Kontra di Kalangan Publik
    Pernyataan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa mendukung ide tersebut dengan alasan efisiensi, namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan hilangnya hak langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

    Natana******(@nata*******r86) misalnya, berkomentar. “Sebaiknya gubernur dipilih oleh rakyat, bupati/walikota di bawahnya dipilih gubernur, jadi jelas fungsi gubernur. DPRD jangan ikut campur karena tugasnya mengawasi, bukan memilih.”

    Senada, pengguna Twitter lainnya, ZIZI*****4 (@010*****Zizi), menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. “Serius bapak? Dengan begini rakyat makin jauh dari proses demokrasi. Ujung-ujungnya otoriter lagi,” tulisnya.

    Namun, ada pula pandangan yang mendukung pemilihan tidak langsung. Sam******* (@Adl*******din) menilai bahwa sistem baru ini bisa lebih baik jika posisi wakil kepala daerah diisi oleh kalangan profesional. 

    “Sebaiknya wakil kepala daerah diserahkan ke kepala daerah terpilih. Bisa satu atau lebih, sesuai kebutuhan. Kalau birokrasi, sudah jadi tugas sekda,” katanya.

    Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyuarakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Jimly menegaskan bahwa pilihan tersebut tetap sesuai dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945.
     
    “Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan presiden agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD,” kata Jimly yang Guru Besar Hukum Tata Negara, lewat akun X, Kamis 13 Desember 2024.
     
    Dalam pandangan Jimly, usulan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah proses pemilihan tetap bersifat demokratis, baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilan, seperti DPRD. 
    Baca juga: Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD
     
    Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui partisipasi langsung, melainkan juga melalui sistem perwakilan yang sudah diatur.
     
    “Dalam UUD 45, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa langsung, tapi bisa juga tidak langsung oleh rakyat,” tegas Jimly.
     
    Pernyataan Jimly ini menjadi bagian dari diskusi yang berkembang terkait efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia memandang bahwa perubahan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung. 
     
    Dukungan ini sekaligus memperkuat argumen Presiden Prabowo yang sebelumnya menilai sistem pemilihan tidak langsung lebih efisien, seperti yang diterapkan di sejumlah negara tetangga.
     
    Sebelumnya, Prabowo melontarkan wacana ini dengan tujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Presiden Prabowo menyebut sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien. Ia juga merujuk pada praktik serupa di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India.
     
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

    Pro-Kontra di Kalangan Publik

    Pernyataan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa mendukung ide tersebut dengan alasan efisiensi, namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan hilangnya hak langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
     
    Natana******(@nata*******r86) misalnya, berkomentar. “Sebaiknya gubernur dipilih oleh rakyat, bupati/walikota di bawahnya dipilih gubernur, jadi jelas fungsi gubernur. DPRD jangan ikut campur karena tugasnya mengawasi, bukan memilih.”
     
    Senada, pengguna Twitter lainnya, ZIZI*****4 (@010*****Zizi), menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. “Serius bapak? Dengan begini rakyat makin jauh dari proses demokrasi. Ujung-ujungnya otoriter lagi,” tulisnya.
     
    Namun, ada pula pandangan yang mendukung pemilihan tidak langsung. Sam******* (@Adl*******din) menilai bahwa sistem baru ini bisa lebih baik jika posisi wakil kepala daerah diisi oleh kalangan profesional. 
     
    “Sebaiknya wakil kepala daerah diserahkan ke kepala daerah terpilih. Bisa satu atau lebih, sesuai kebutuhan. Kalau birokrasi, sudah jadi tugas sekda,” katanya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tara Negara, Mahfud MD mendukung wacana yang diembuskan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih DPRD.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai wacana tersebut bagus. Di sisi lain, ia menyebut Pilkada langsung sebagai hal jorok dan mahal.

    “Menurut saya ini bagus, dalam arti perlu ada evaluasi apakah pemilihan kepala daerah harus kembali dilakukan oleh DPRD atau tetap langsung. Pilkada sekarang mahal dan, terus terang, jorok,” kaya Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta, Jumat (13/12).

    Menurutnya, bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru di Indonesia. Pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Namun, undang-undang tersebut segera dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam waktu singkat karena situasi politik yang memanas kala itu.

    “Undang-undangnya sempat disahkan, tetapi dalam dua hari dicabut lagi karena pertimbangan politik,” terang Mahfud

    Sebelumnya, usulan itu disampaikan Prabowo. Saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar.

    “Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka lebih efisien, cukup memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah,” kata Prabowo.

    Padahal, menurutnya, uang tersebut bisa dialokasikan untuk hal lain. Misalnya pendidikan.

    “Kita bisa gunakan uang itu untuk memperbaiki sekolah, irigasi, atau memberi makan anak-anak kita,” jelas Prabowo.
    (Arya/Fajar)

  • Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

    Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

    ERA.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sistem politik berbiaya tinggi di Indonesia dinilai perlu diperbaiki.

    “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengatakan, PKB sudah berkali-kali mengusulkan perlunya perbaikan sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, keinginan Prabowo sejalan dengan partainya.

    Jazilul mengaku, PKB kerap mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

    Sebab, otonomi daerah seharusnya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Sehingga, pemilihan gubernur bisa dilakukan oleh DPRD.

    “Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” kata Jazilul.

    Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakatkarena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

    “Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi  pileg dulu baru kemudian pilpres,” paparnya.

    Dia menegaskan, perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

    “Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” ujar Jazilul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Memupuk Harapan Baru di Tanah Humbang Hasundutan: Sebuah Cerita Petani dari Program Lumbung Pangan – Halaman all

    Memupuk Harapan Baru di Tanah Humbang Hasundutan: Sebuah Cerita Petani dari Program Lumbung Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura.

    Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.

    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektar, lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

    Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria-ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan.

    Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

    Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian.

    “Ini adalah harapan kami. Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi ke sana-ke sini cari pekerjaan, biar disini saja, enak,” ujarnya.

    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini.

    Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40.000 ha tiap tahunnya. Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk.

    Ketiga, ketidakstabilan geopolitik dimana supply bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.

    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.

  • Ketum PSSI Sadar Diri, Ada Hal Serius Jadi Catatan Sebelum Lawan Vietnam,Target Piala AFF Disinggung

    Ketum PSSI Sadar Diri, Ada Hal Serius Jadi Catatan Sebelum Lawan Vietnam,Target Piala AFF Disinggung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sadar diri dan tak mau berekspektasi tinggi terhadap Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

    Terdekat skuad Garuda asuhan pelatih Shin Tae-yong bakal menantang Vietnam pada lanjutan Grup B Piala AFF 2024, pada Minggu (15/12/2024) malam WIB.

    Duel Vietnam melawan Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion Viet Tri, kick off pukul 20.00 WIB.

    Erick Thohir menyadari perjuangan Timnas Indonesia dengan skuad yang didominasi pemain muda bakal tidak mudah.

    Kondisi ini bakal menjadi tantangan serius ketika menghadapi tim lawan yang banyak menurunkan pemain senior.

    Ujian terdekat yang dihadapi Timnas Indonesia yang didominasi pemain muda bakal berhadapan dengan Vietnam yang diperkuat pemain senior.

    Laga ini disadari betul Erick Thohir bakal berat dan tak mudah bagi Timnas Indonesia.

    Untuk itu, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memilih realistis menargetkan hasil seri saat berhadapan dengan Vietnam.

    Timnas Indonesia dipastikan tak jadi main di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), saat lolos ke babak semifinal dan final Piala AFF 2024. Peluang tertutup, kini PSSI Siapkan 3 opsi kandang baru skuad Garuda.

    “Lawan Vietnam karena timnya full team untuk seri luar biasa,” kata Erick Thohir kepada wartawan.

    Selain Vietnam yang menjadi batu sandungan, Timnas Indonesia bakal juga menghadapi Filipina.

    Erick Thohir pun mengharapkan laga melawan Filipina pun bisa meraih hasil imbang.

    “Sama Vietnam memang cukup berat, sama Filipina mestinya bisa draw, itu hitungan. Karena saya yakin tim nasional muda kita sangat baik. Kita bisa lihat,” kata Erick Thohir.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sedang memberikan sambutan. (Dok PSSI)

    Erick Thohir mengungkapkan bahwa dengan rata-rata usia pemain Timnas Indonesia 20,9 tahun masih perlu banyak belajar.

    Maka dari itu, hasil imbang saat melawan Laos semoga menjadi bahan evaluasi sebelum melawan Vietnam.

    “Saya apresiasi perjuangan pemain, saya berharap melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda,” ujarnya.

    “Saya yakin Coach Shin Tae-yong sudah tahu kelebihan dan kelemahannya, jadi masing-masing kita kembali harus bisa memanfaatkan semua program yang kita jalankan,” sambungnya.

    Di sisi lain, hal yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia adalah dari segi passing.

    Pasalnya, banyak passing para pemain yang salah. Hal itu membuat Timnas Indonesia kebobolan.

    Di sisi lain, ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami penurunan tajam setelah ditahan imbang Laos di ajang Piala AFF 2024.

    Menurut Football Ranking, poin FIFA Timnas Indonesia berkurang sebesar -3.6 akibat hasil imbang ini.

    Pengurangan tersebut membuat poin Timnas Indonesia berada di angka 1.132,2.

    Reaksi pemain Timnas Indonesia, Rayhan Hanan (tengah) setelah Muhammad Ferarri mencetak gol. (Tribun Solo/Muhammad Nursina)

    Dengan poin 1.132,2, Timnas Indonesia turun ke posisi 128 dari 125.

    Timnas Indonesia digeser Gambia, India, dan Congo.

    Skuad Garuda bisa saja memperkaiki catatan ranking FIFA tersebut jika berhasil mengalahkan Vietnam pada laga selanjutnya.

    Sedangkan untuk Laos, dia tetap tertahan di posisi 186 dunia.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengakui bahwa pilkada langsung seperti yang digelar secara serentak pada 2024 ini terlalu mahal.

    “Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Mardiono mengakui, Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi. Hanya saja, kata dia, langkah penguatan demokrasi tidak boleh membebani rakyat, seperti pilkada dengan biaya tinggi.

    “Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” imbuh dia.

    Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.

    “Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tandas Prabowo.

    Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat seperti untuk pendidikan. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegas dia soal kepala daerah dipilih DPRD.