Xcloud.id

Negara: India

  • Festival Tari Gujarat India, Tujuh Penari Indonesia Pukau Ribuan Penonton di Kampus Parul University – Halaman all

    Festival Tari Gujarat India, Tujuh Penari Indonesia Pukau Ribuan Penonton di Kampus Parul University – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tujuh penari Indonesia memukau ribuan penonton pada festival ‘AIU International 3rd Youth Festival 2024-2025’, pada 9-12 Desember 2024, di Kampus Parul University, Vadodara, Gujarat India. 

    Sanggar Tari Cipta Art Production Tangerang pimpinan Ilham Muji Riyanto, membawa enam penari Umi Khulsum, Nasywa Elrica Andani Mutmainah, Aziizah Nur Pratiwi, Pratiwi Muji Astuti, Adelia Azzahra Setiawan. 

    Mereka tampil selama tiga hari berturut-turut dalam festival tari itu. 

    Pada hari pertama, mereka membawakan tarian Pakarena (Sulawesi Selatan) dan Kembang Cipadu. 

    Ada dua panggung pertunjukan yang disiapkan panitia. Panggung pertama seluas 40 x 20 meter yang megah dengan tata cahaya dan suara yang besar dan mampu menampung 3000 penonton. 

    Tarian Pakarena memiliki ciri khas gerakan yang anggun, lembut, dan penuh makna. 

    Para penari biasanya adalah wanita yang mengenakan pakaian tradisional Bugis-Makassar berwarna cerah dengan hiasan kepala dan aksesoris tradisional. Gerakan-gerakan tarian ini melambangkan nilai-nilai kehidupan, seperti kesabaran, kesopanan, dan rasa hormat.

    Sementara, tarian Kembang Cipadu diciptakan oleh Ilham Muji Riyanto, Karya Tari Kembang Cipadu berakar dari kesenian Cokek yang mencerminkan identitas dan semangat masyarakat Cipadu Jaya yang selalu tekun dalam berkarya. 

    Tarian Kembang Cipadu merupakan hasil perpaduan unsur tradisional seperti gerak tari, musik, dan busana khas Kota Tangerang yang dikemas dengan gaya modern. Dengan demikian, akan menyajikan sesuatu yang berbeda dan juga kaya akan nilai seni dan budaya.

    “Festival tari internasional ini menjadi ajang mengenalkan budaya Indonesia dan mereka sangat welcome dengan tim dari Indonesia dan ini terasa dari apresiasi penampilan kami,” kata Ilham, dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    Pada hari berikutnya, mereka berganti kostum dan menarikan Jejer Banyuwangi, Enggang Kalimantan dan Medley Nusantara di panggung tertutup dengan kualitas tata cahaya dan tata suara yang lebih baik, penontonya hampir 1000 orang. 

    Tari Jejer adalah tarian tradisional yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini biasanya menjadi pembuka dalam pertunjukan kesenian Gandrung, seni budaya khas daerah tersebut. 

    Tari Jejer menggambarkan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat setelah musim panen, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu atau penonton. 

    Sedangkan tari Enggang merupakan tarian tradisional suku Dayak di Kalimantan yang menggambarkan kehidupan burung enggang, hewan yang dianggap suci oleh masyarakat Dayak. Tarian ini mencerminkan filosofi kearifan lokal, yaitu keselarasan antara manusia dan alam. 

    Sementara Tari Medley Nusantara merupakan sebuah persembahan seni tari yang memadukan keindahan ragam budaya Indonesia dalam satu harmoni. 

    Tarian ini menggabungkan empat tarian tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara, yaitu Tari Betawi, Tari Enggang, Tari Jejer, dan Tari Tor Tor, menciptakan perjalanan visual yang sarat makna dan estetika.

    Presiden Parul University Devanshu Patel menggambarkan Festival Tari ketiga ini yang mewujudkan etos luhur yang didasarkan pada esensi kolaborasi dan pemahaman lintas budaya yang mempertemukan 700+ seniman dari 36+ negara dan universitas di seluruh India dan dunia.

    “Para seniman ini akan bersatu di platform tunggal untuk memamerkan warisan budaya mereka yang kaya melalui pertunjukan yang menakjubkan dengan kemegahan yang tak tertandingi, ” ujar Patel. 

    Ada pun kehadiran penari Indonesia ini didukung sepenuhnya oleh Kemendibud (Dana Indonesiana), Disbudpar Kota Tangerang, KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai.

     

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.
    Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.
    “Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).
    Nantinya, kata Arif, hasil kajian soal pentingnya penataan ulang sistem politik di Indonesia, termasuk usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan.
    “Dan kemarin kami sudah mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan insya Allah ICMI akan bersama-sama untuk melakukan kajian, sehingga kajian ini, 2025 bisa kita serahkan kepada pemerintah, termasuk kepada DPR, MPR, terkait dengan format politik ke depan akan seperti apa,” kata Arif.
    Dia berharap hasil kajian ICMI bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam membahas perbaikan sistem politik di Indonesia.
    “Karena apapun juga yang kita harapkan adalah demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang transaksional seperti yang terjadi sekarang ini,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta ICMI turut mengkaji usulan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Sementara itu, Arif Satria mendorong penataan ulang terhadap sistem politik di Indonesia Sebab, sistem yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat transaksional.
    “ICMI kemarin sudah mendiskusikan, terkait dengan soal evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Jadi ICMI akan melakukan kajian tentang perlunya menata ulang sistem politik di Indonesia,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Menurut Arif, persoalan tersebut tidak terlepas dari mahalnya ongkos untuk penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pilkada. Hal ini akhirnya memunculkan banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
    Berdasarkan data yang dimiliki ICMI, sekitar 600 kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah sejak Pilkada digelar pada 2004 lalu.
    “Apalagi demokrasi di Indonesia, pilkada yang kita rasakan sebuah proses yang sangat mahal, kemudian transaksional, sehingga kita juga bisa melihat dari 2004 sampai 2024, ada 600 lebih kasus korupsi yang ada di kabupaten/kota, ada 167 bupati wali kota yang masuk KPK,” kata Arif.
    Arif berpandangan, sistem transaksional ini juga jelas terlihat dari maraknya praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi, demi mendapatkan dukungan dan memenangkan kontestasi.
    Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang selama ini dijalankan.
    “Jadi artinya, ini ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan pilkada kita, sehingga ICMI akan melakukan kajian terkait dengan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI Ahmad Muzani meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (
    ICMI
    ) turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden
    Prabowo
    Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Muzani menerangkan, gagasan tersebut disampaikan Prabowo karena melihat ongkos Pilkada yang mahal. Persoalan ini bahkan diklaim tidak hanya dikeluhkan oleh pihak-pihak yang kalah, tetapi juga pemenangnya.
    “Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar. Tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet,” kata Muzani.
    “Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi,” sambungnya.
    Di sisi lain, kata Muzani, faktor rendahnya partisipasi pemilih juga masih menjadi salah satu hal yang mendorong perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
    “Partisipasinya kemarin kan rata-rata 60 persen, rendah. Pilkadanya mahal, kemudian itu menjadi beban, biaya ekonomi tinggi. Jadi kira-kira seperti itu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Ummat turut memberikan respons terhadap wacana yang diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk efisiensi anggaran negara.

    Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan, pihaknya mendukung gagasan dari Prabowo tersebut.

    “Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ridho dalam keterangannya, Minggu (15012/2024).

    Menurut Ridho, proses kontestasi Pilkada yang terjadi belakangan ini di Indonesia sangat mahal.

    Bahkan kata dia, kerap terjadi campur tangan pemodal untuk kembali meraup keuntungan nantinya jika pasangan calon yang didukungnya terpilih.

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,” ujar dia.

    Kondisi tersebut menurut dia, jika dibiarkan akan berefek pada gagalnya upaya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat. 

    Pasalnya menurut Ridho, upaya balik modal dari pemilik uang dalam Pilkada sangat menonjol dibandingkan untuk anggaran kesejahteraan.

    “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tandas Ridho. 

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tegasnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

    Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut. Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

    “Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” tutupnya.

     

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya
    anggaran Pilkada
    .
    Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.
    ”
    Anggaran Pilkada
    itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).
    Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
    “Saya mengerti, memahami, pada akhirnya nanti kita semua tahu bahwa demokrasi kita harus terus kita kembangkan,” kata Riza
    “Tapi juga ada kepentingan-kepentingan prioritas yang harus kita dahulukan. Seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tegas dia.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya.
    Menurut dia, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan satu kali, yakni untuk anggota DPRD saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanam Harapan di Humbang Hasundutan, Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Menanam Harapan di Humbang Hasundutan, Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Humbang Hasundutan, Beritasatu.com – Sebuah program inovatif di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, memberikan angin segar bagi sektor pertanian. Program Lumbung Pangan yang berfokus pada pengembangan hortikultura kini telah mulai memberi dampak positif, tidak hanya pada produktivitas pertanian, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan melibatkan 368 petani dari tiga desa Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1 program ini berpotensi besar memperkuat ketahanan pangan di kawasan tersebut.

    Lumbung Pangan ini dibangun di atas lahan seluas 435,08 hektar yang telah dibersihkan (land clearing), dengan melibatkan berbagai skema pengerjaan, termasuk lahan untuk riset, kerjasama dengan pihak swasta, hingga lahan milik masyarakat. Semua elemen ini diharapkan dapat memberdayakan petani lokal untuk mengelola lahan mereka tanpa harus mencari pekerjaan di luar daerah.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani berusia 42 tahun asal Desa Ria-ria. Sejak program ini dimulai pada tahun 2020, John telah menggarap lahan dengan fokus pada budidaya kentang granola dan rotasi tanaman. Hasilnya, ia dapat menjual kentang granola dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp 8.000 per kilogram, jauh di atas harga kentang industri.

    “Ini adalah hasil dari pertanian mandiri yang saya lakukan. Harga jual kentang granola yang saya tawarkan saat ini lebih tinggi dari harga kentang industri,” kata John.

    Tak hanya John, petani perempuan seperti Laos Marune Rumabutar yang bekerja di lahan kentang industri milik perusahaan swasta juga merasakan dampak positif dari program ini. Laos menyatakan bahwa lumbung pangan telah membuka peluang baru bagi mereka. 

    “Ini adalah harapan kami. Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja,” ujar Laos.

    Program Lumbung Pangan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi menjelaskan bahwa proyek ini sangat strategis mengingat Indonesia menghadapi defisit lahan pertanian hingga 40.000 hektar per tahun, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sekitar 3 juta orang per tahun.

    “Ketidakstabilan geopolitik, seperti larangan ekspor beras oleh India, juga mempengaruhi ketahanan pangan kita. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan,” ujar Dedek.

    Keberadaan lumbung pangan di Humbang Hasundutan tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Para petani kini tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi mulai menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, sektor pertanian dapat menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal,” pungkas Dedek Prayudi.

  • Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

    Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

    Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    menilai, tidak semua daerah di Indonesia siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (
    pilkada
    ) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
    Menurut Djarot, daerah-daerah yang memiliki indeks demokrasi rendah dapat memberlakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ).
    “Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah. Misalnya begitu,” kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024) malam.
    Djarot berpandangan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat meminimalisasi praktik politik yang boros anggaran.
    Ia juga menilai praktik intervensi dari aparat maupun partai politik terhadap masyarakat juga dapat ditekan apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata dia.
    Namun, Djarot menekankan, daerah-daerah dengan indeks demokrasi tinggi seperti DKI Jakarta semestinya dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
    Mantan gubernur Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah maupun DPR RI perlu mengkaji secara mendalam, termasuk dampak rentetan jika sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diubah.
    “Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” kata Djarot.
    Ia menambahkan, PDI-P belum melakukan kajian mendalam terkait wacana untuk mengevaluasi sistem pilkada.
    “Secara partai itu belum melakukan kajian secara mendalam, dan nanti kajian secara mendalamnya itu akan disampaikan melalui fraksi kita di DPR RI,” kata Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
    Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat
    Pilkada
    .
    “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Humbang Hasundutan: Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura. Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.

    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektare (ha), lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan. Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.
     

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    (Foto:Dok.PCO)

    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian. “Ini adalah harapan kami,” ujarnya. “Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak.”

    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40 ribu ha tiap tahunnya.
     

    Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana suplai bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.

    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.

    Humbang Hasundutan: Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura. Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.
     
    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektare (ha), lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
     
    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan. Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.
     

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    (Foto:Dok.PCO)
     
    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian. “Ini adalah harapan kami,” ujarnya. “Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak.”
     
    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40 ribu ha tiap tahunnya.
     

    Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana suplai bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.
     
    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.
     
    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari keresahan seluruh partai politik. Hal itu tersirat dalam sambutanya saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Pak Presiden diarahannya ini kan kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini, karena banyaknya ketua umum partai. Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama, kerisauan bersama,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Golkar belum membahas kenginan Prabowo itu dengan partai lainnya. Namun dia meyakini semua partai politik berkeinginan agar sistem pilkada menjadi lebih efisien.

    “Belum kita bicarakan, tapi rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicaran ya, baru diinisiasi oleh ketua umum Golkar,” ujarnya.

    Meski begitu, Partai Golkar siap menjadi inisitor untuk merealisasikan keinginan kepala negara. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai kajian terkait sistem politik ke depan.

    Menurutnya, perlu waktu untuk memfinalisasi kajian tersebut.

    “Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya, kita sudah memulai kahian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pilkada,” kata Sarmuji.

    “Jadi mungkin butuh beberapa waktu kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita tunggu hasil kajiannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

    Prabowo lantas berkelakar, idenya ini seharusnya bisa langsung disetujui. Sebab, banyak ketua umum partai politik yang hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Ini sebenarnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga,” ucapnya sembari tertawa.

  • Jangan Salah Baca QRIS Lagi, Bos BI Ingatkan yang Benar Kris bukan Kyuris

    Jangan Salah Baca QRIS Lagi, Bos BI Ingatkan yang Benar Kris bukan Kyuris

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya digitalisasi di sektor keuangan. Salah satu yang dikembangkan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang memungkinkan pembayaran secara digital.

    Di tengah penjelasannya, Perry mengingatkan kembali cara membaca QRIS yang masih banyak salah diucapkan masyarakat. Perry menegaskan cara baca yang benar untuk QRIS adalah ‘kris’ dan bukan ‘kiyuris’.

    “Bacanya kris ya bukan kiyuris. Kalau (dibaca) kiyuris nanti Kris Dayanti disebut Kiyuris Dayanti, betul kan? Bacanya kris loh jangan kiyuris,”katanya dalam seminar nasional KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Adapun saat ini QRIS sudah bisa digunakan di sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia hingga Singapura. BI juga mengupayakan agar QRIS dapat digunakan di Jepang, India dan Dubai.

    Di dekatnya transaksi QRIS antar negara yang diharapkan bisa dilakukan secara langsung yang dananya bisa langsung masuk ke rekening. Pada kesempatan itu, ia juga menyebut digitalisasi juga sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan.

    Lewat digitalisasi harapannya masyarakat akan semakin mudah membeli produk investasi melalui ponsel. Degan begitu transaksi judi online juga dapat dikurangi.

    “Jadi anak-anak kita punya Rp 100 ribu bukan beli judol (judi online), belinya adalah MBS (Mortgage Backed Security) BTN,” tutupnya.

    (ily/fdl)