Xcloud.id

Negara: India

  • Apple akan Setop Penjualan 2 Model iPhone Lagi, Apa Saja? – Page 3

    Apple akan Setop Penjualan 2 Model iPhone Lagi, Apa Saja? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah menghentikan penjualan iPhone 13, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max di Apple Store, perusahaan juga akan melakukan hal sama dengan dua model iPhone lainnya.

    Apple dilaporkan akan berhenti menjual seri iPhone SE 3 dan iPhone 14 di Eropa pada 2025. Keputusan tersebut muncul saat Uni Eropa memberlakukan undang-undang baru yang mengharuskan perangkat menggunakan port pengisian daya USB-C.

    Uni Eropa memberlakukan regulasi tersebut pada 2022, di mana mengharuskan semua perangkat, termasuk smartphone, laptop, kamera, headphone, keyboard, dan speaker portabel, untuk mengadopsi teknologi USB-C paling lambat akhir tahun 2024.

    Mengutip Gizchina, Senin (16/12/2024), undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi limbah elektronik dan membuat pengisian daya perangkat (termasuk iPhone) lebih mudah bagi konsumen.

    Konektor Lightning Apple saat ini tidak memenuhi standar baru regulasi tersebut. Untuk mematuhinya, Apple akan menghentikan penjualan model iPhone yang masih menggunakan port Lightning.

    Eropa sendiri merupakan pasar utama bagi Apple, sehingga perubahan ini dapat memengaruhi pendapatan perusahaan. India, pasar utama lainnya, juga telah mengumumkan undang-undang serupa.

    Mulai 2025, perangkat di India harus menyertakan port pengisian daya USB-C. Hal ini memberi tekanan ekstra pada Apple untuk membuat perubahan. Perusahaan hanya diberi waktu tiga bulan untuk mematuhi aturan baru India setelah aturan tersebut mulai berlaku.

     

  • Facebook Kembangkan AI untuk Lindungi Perempuan

    Facebook Kembangkan AI untuk Lindungi Perempuan

    JAKARTA, (VOI.id) – Facebook memperbaiki kebijakan dan teknologi yang mereka gunakan untuk melindungi para perempuan pengguna platform tersebut dari para pengganggu di dunia maya.

    “Tema umum mengenai keamanan perempuan cenderung sama di berbagai tempat di dunia. Tapi jika melihat lebih spesifik ke negara atau wilayah tertentu, perilaku sangat dipengaruhi budaya setempat,” kata Wakil Direktur Manajemen Kebijakan Global Monica Bickert dikutip dari blog resmi Facebook, Rabu 30 Oktober.

    Facebook mempertajam kemampuan kecerdasan buatan dan machine learning mereka agar secara proaktif dapat mendeteksi gambar dan video telanjang atau hampir telanjang yang dibagikan tanpa izin, tanpa harus menunggu laporan dari pengguna.

    Perusahaan yang berbasis di San Francisco, AS itu menggunakan ciri khas digital (digital fingerprint) dan teknologi pencocokan foto (photo-matching) untuk menghapus dan memblokir foto tersebut agar tidak bisa dibagikan lagi di platform Facebook dan Instagram.

    Facebook juga memperbarui kebijakan mereka untuk memahami isu keamanan perempuan di dunia maya, setelah berdiskusi dengan ahli dan organisasi pemberdayaan perempuan dari berbagai negara.

    Perusahaan yang dipimpin Mark Zuckerberg itu menemukan setiap negara atau wilayah bisa jadi memiliki isu pelecehan seksual yang berbeda berdasarkan norma dan kebiasaan yang berlaku di negara itu.

    Contohnya, menurut Facebook, perempuan di Amerika Serikat merasa dilecehkan jika foto tanpa busananya tersebar di dunia maya. Sedangkan perempuan di negara lain merasa dipermalukan jika ada yang mengunggah fotonya bersama laki-laki yang bukan anggota keluarganya.

    “Untuk menyikapi perbedaan tipe pelecehan yang luas itu, aturan kami harus bijaksana dan komprehensif,” kata Facebook dalam blog.

    Facebook juga memberikan fitur khusus bagi para perempuan pengguna platform tersebut di India, Pakistan dan Mesir, berupa kontrol untuk mengatur siapa yang bisa mengunduh dan membagikan foto profil mereka.

    Perempuan pengguna Facebook di negara tersebut, juga organisasi keamanan siber, memiliki kekhawatiran foto profil mereka dicuri dan digunakan untuk membuat akun palsu yang bertujuan mempermalukan mereka atau keluarga mereka.

    Facebook secara global juga memberikan peralatan untuk mengelola akun, antara lain mengabaikan pesan yang tidak diinginkan dan memblokir akun lain tanpa sepengetahuan pemilik akun tersebut.

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

    Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

    ERA.id – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun hanya untuk gubernur saja, sedangan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung.

    “Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/walikota, lebih bagus untuk tetap langsung,” kata Irawan dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/12/2024).

    Menurutnya, gubenur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena pertimbangan otonomi daerah. Pilkada disebut merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi politik.

    “Jadi daerah punya otonomi memilih sendiri siapa kepala daerahnya. Dalam design kebijakan desentralisasi kita, otonomi daerah itu ada pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Provinsi melakukan tugas pembantuan (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Irawan.

    Selain itu, perpindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dapat mengefisiensikan anggaran pelaksanaan Pilkada. Sebab, bongkar pasang kebijakan pelaksanaan Pilkada di Indonesia selama ini tidak berjalan efisien.

    “Terkait dengan prinsip efisiensi, hal tersebut merupakan asas/prinsip yang kita jadikan dasar dalam merumuskan kebijakan/teknis penyelenggaraan pemilu. Efisiensi tergantung dari kebijakan politik hukum kita yang diatur dengan undang-undang,” ujarnya.

    Irawan menilai, efisiensi merupakan masalah teknis. Hal yang yang penting dilakukan adalah agar pelaksanaan Pilkada masih dalam koridor dan prinsip konstitusionalisme.

    “Menurut penalaran yang wajar, kita bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas dengan biaya yang efisien jika dipilih DPRD. Kita sudah coba mengefisienkan lewat pemilihan serentak, ternyata maksud kita melakukan efisiensi tidak tercapai. Implementasinya justru mahal dan rumit,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Jadi Bahan DPR Susun Omnibus Law UU Politik

    Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Jadi Bahan DPR Susun Omnibus Law UU Politik

    ERA.id – Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD akan menjadi bahan untuk menyusun omnibus law undang-undang politik. Revisi paket UU Politik tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Bagi Komisi II DPR RI, hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik,” kata Riqfi kepada wartawan, dikutip Minggu (15/12/2024).

    Dia mengatakan, dalam omnibus law UU Politik itu akan berisi bab tentang pilkada, pemilu, partai politik, hingga hukum acara sengketa kepemiluan.

    Dia mengatakan, wacana kepala daerah dipilih DPRD masih tetap konstitusional. Asalkan dalam pemilihannya masih memiliki legitimasi demokratis.

    Sebab, hal itu tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten kota dipilih secara demokratis.

    “Sepanjang kita masih memiliki derajat dan legitimasi demokratis dalam pemilihan kepala daerah, sepanjang itu pula usulan ini menjadi kontitusional,” kata Rifqi

    Di sisi lain, wacana kepala daerah dipilih DPRD muncul karena adanya kegelisihan bahwa Pilkada lekat dengan praktik politik uang atau money politic.

    Meski begitu, menurutnya perlu dicari formula yang tepat agar praktik politik uang tidak terbawa, apabila pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung.

    “Kita harus mencari forumula yang tepat agar korupsi dan money politic itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD,” katanya.

    “Agar traumatik politik kita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dulu mengamanatkan pemilihan wali kota di DPRD itu tidak terjadi, karena dulu diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai daerah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Inilah 5 Perang Yang Mengubah Sejarah Dunia

    Inilah 5 Perang Yang Mengubah Sejarah Dunia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Perang telah menjadi kekuatan dahsyat yang mampu mengubah wajah dunia secara drastis, termasuk peta politik global. Konflik bersenjata sering kali mengakibatkan pergeseran batas-batas negara, munculnya negara-negara baru, atau bahkan hilangnya negara yang ada.

    Perang Dunia I dan II, misalnya, secara signifikan merombak peta Eropa dengan runtuhnya beberapa kekaisaran besar dan pembentukan negara-negara bangsa baru. Selain itu, perang juga dapat memicu migrasi massal penduduk, yang pada gilirannya mengubah komposisi demografi suatu wilayah dan berdampak pada dinamika politiknya.

    Dampak perang terhadap peta dunia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap tatanan internasional. Perubahan batas-batas negara sering kali memicu konflik baru, terutama jika melibatkan perebutan wilayah atau sumber daya alam.

    Selain itu, perang dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan di antara negara-negara besar, yang pada gilirannya memunculkan aliansi baru dan persaingan geopolitik yang kompleks. Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah perang yang mengakibatkan perubahan peta dunia:

    1. Perang Dunia Pertama

    Pada tahun 1914-1918 perang dunia pertama melibatkan sekutu Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat melawan Blok Sentral yakni Jerman, Austria-Hungaria, dan Ottoman. Kekaisaran Austro-Hungaria, Ottoman, dan Rusia akhirnya runtuh dari sekutu.

    Akibat dari peristiwa tersebut negara-negara baru muncul, seperti Yugoslavia dan Latvia. Di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman terpecah menjadi beberapa negara baru seperti Irak, Yordania, Suriah, Lebanon.

    2. Perang Dunia Kedua

    Perang Dunia kedua dimulai ketika Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Perang ini berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945.

    Perang Dunia Kedua melibatkan hampir semua negara di dunia. Akibatnya, dua negara super power baru muncul, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menggeser dominasi Eropa.

    Pembagian Jerman, pengaruh Soviet di Eropa Timur, dan pendirian PBB adalah perubahan besar yang membentuk tatanan dunia pasca-perang. Salah satu negara yang terbentuk akibat Perang Dunia II adalah Republik Austria.

    Austria dianeksasi Jerman pada tahun 1938, namun kemudian dipisahkan dan dibagi menjadi empat zona pendudukan. Pada tahun 1955, zona-zona tersebut bersatu kembali menjadi Republik Austria.

    Jerman kehilangan seperempat wilayahnya sebelum perang. Wilayah timur Jerman diambil alih Polandia dan Uni Soviet, dan 9 juta warga Jerman diusir dari provinsi-provinsi tersebut.

     

    13 ABK Filipina Terpapar Varian India B.1617.2, RSUD Cilacap Ditutup

  • Sampaikan Pesan Hari Juang Kartika, KSAD: TNI Pertahanan Terakhir

    Sampaikan Pesan Hari Juang Kartika, KSAD: TNI Pertahanan Terakhir

    Sampaikan Pesan Hari Juang Kartika, KSAD: TNI Pertahanan Terakhir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
    TNI
    Maruli Simanjuntak mengingatkan bahwa TNI adalah garda pertahanan terakhir di Indonesia.
    Hal ini disampaikan sebagai pesan memperingati Hari Juang Kartika atau Hari Juang TNI Angkatan Darat yang diperingati setiap tanggal 15 Desember.
    “Jadi memang pertahanan terakhirnya itu adalah TNI,” kata KSAD ditemui di GOR Nanggala, Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (15/12/2024) malam.
    Di sisi lain, ia juga mengingatkan soal sosok Panglima Jenderal Besar Sudirman yang merupakan tokoh TNI Angkatan Darat.
    Menurutnya, sosok kepahlawanan Sudirman harus selalu diingat oleh para prajurit
    TNI AD
    .
    “Banyak, banyak sekali kepahlawanan beliau. Terutama ngomong tentang TNI Angkatan Darat, yang beliau dulu masih Angkatan Darat,” ungkap mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) ini.
    Untuk diketahui,
    Hari Juang Kartika TNI AD
    menjadi tonggak sejarah bagi TNI Angkatan Darat dalam berjuang merebut kemerdekaan Indonesia.
    Perjuangan itu digambarkan dalam peristiwa Palagan Ambarawa atau biasa disebut sebagai Hari Infanteri.
    Mengutip dari situs resmi Kemendikbud, pertempuran Ambarawa merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945.
    Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang didukung oleh rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu Inggris.
    Ambarawa menjadi daerah strategis hingga kemudian dijadikan rebutan. Pasalnya, jika Ambarawa jatuh ke tangan Sekutu, maka Yogyakarta dan Surakarta menjadi sasaran daerah selanjutnya.
    Pertempuran Ambarawa dimulai ketika ada insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945.
    Mereka masuk ke wilayah RI untuk menangani masalah tawanan perang bangsa Belanda yang sedang ditawan di penjara Ambarawa dan Magelang.
    Namun, kedatangan pasukan Sekutu Inggris disusupi oleh orang-orang NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu hingga kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pasukan gabungan Sekutu Inggris dan NICA.
    Untuk tahun 2024 ini, Hari Juang Kartika ini mengusung Tema “TNI AD Bersatu Dengan Alam Membangun NKRI”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

    Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

    Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden
    Prabowo
    Subianto mengenai kepala daerah dipilih
    DPRD
    agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.
    Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.
    “Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Minggu (15/12/2024).
    Adi menjelaskan, meski
    kepala daerah dipilih DPRD
    , bukan berarti politik uang sirna.
    Dia menegaskan politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD, sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” tuturnya.
    Menurut Adi, jika yang dikhawatirkan adalah biaya penyelenggaraan pilkada mahal, maka DPR dan pemerintah tinggal membuat aturan untuk menekan biaya pilkada rendah.
    Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR memang memiliki wewenang.
    “Kalau perlu penyelenggara
    pemilu

    ad hoc
    saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali. Yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali saja,” jelas Adi.
    “Pilkada oleh DPRD pastinya hanya menguntungkan partai yang menang pilpres. Siapapun pemenang pilpresnya. Atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak ajukan calon. Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi di mana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” sambungnya.
    Sementara itu, Adi meyakini akan ada banyak calon boneka, karena kandidasi pencalonan bisa diatur-atur.
    Dia yakin pemilihan oleh DPRD akan diatur seolah ada kompetisi, padahal pemenangnya sudah dikondisikan, sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang, dan siapa yang jadi calon boneka.
    “Elite tak takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” imbuh Adi.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebelum Meninggal Mendadak, Mantan Karyawan OpenAI Bocorkan Ini

    Sebelum Meninggal Mendadak, Mantan Karyawan OpenAI Bocorkan Ini

    Jakarta –

    Suchir Balaji, mantan peneliti di OpenAI, ditemukan tewas di sebuah apartemen di San Francisco pada akhir November. Menurut kepolisian, dia diduga bunuh diri.

    Namun berbagai teori konspirasi beredar liar di media sosial, bahwa kematian pemuda yang baru berusia 26 tahun itu terkait dengan pernyataannya tentang skandal ChatGPT, chatbot AI besutan OpenAI.

    Seperti dikutip detikINET dari India Today, sebelum kematiannya, ia membuat tuduhan serius terhadap perusahaan kecerdasan buatan tersebut. Dia menuding OpenAI melakukan pelanggaran hak cipta dan praktik bisnis yang tidak etis.

    Balaji, peneliti keturunan India yang bekerja di OpenAI selama lebih dari empat tahun, terlibat dalam pengembangan model GPT-4, basis produk AI generatif OpenAI. Jasadnya ditemukan 26 November, tapi berita kematiannya baru diumumkan baru-baru ini.

    Dalam wawancara dengan New York Times bulan Oktober, beberapa minggu sebelum kematiannya, dia menuduh OpenAI menggunakan materi berhak cipta tanpa izin untuk melatih ChatGPT. Ia menuduh teknologi seperti ini merusak ekosistem internet.

    Menurutnya, perusahaan yang dipimpin CEO Sam Altman itu mengambil sejumlah besar data digital dari internet untuk melatih model AI-nya tanpa mematuhi ketentuan penggunaan wajar. Data ini diduga berisi konten dari situs web, buku, dan materi berhak cipta lain, dipakai untuk meningkatkan kemampuan AI.

    Balaji berpendapat praktik OpenAI menghancurkan sistem komersial individu, bisnis, dan layanan internet yang sesungguhnya menciptakan sejumlah besar data digital ini. Menurutnya, model ChatGPT dapat menciptakan pengganti yang secara langsung bersaing dengan sumber data asli.

    “Ini bukan model yang berkelanjutan untuk ekosistem internet secara keseluruhan,” katanya. Balaji juga menuduh OpenAI membuat salinan data berhak cipta yang tidak sah, serta membuat versi yang mirip dengan data asli.

    “Hasilnya bukan salinan persis dari masukan, tapi pada dasarnya juga tidak baru. Terkadang ada keadaan di mana suatu keluaran tampak seperti masukan,” katanya.

    Masalah lainnya adalah teknologi tersebut sering kali menghasilkan informasi palsu atau sepenuhnya dibuat-buat, oleh peneliti disebut sebagai halusinasi. “Jika Anda percaya apa yang saya percayai, Anda harus meninggalkan perusahaan itu,” katanya ke The Times.

    Pengungkapan Balaji menjadi inti dari banyak tuntutan hukum yang diajukan terhadap OpenAI karena pelanggaran hak cipta

    (fyk/fyk)

  • Ini Dia Calon Mobil Listrik Toyota Kembaran Suzuki e Vitara

    Ini Dia Calon Mobil Listrik Toyota Kembaran Suzuki e Vitara

    Jakarta –

    Toyota mengungkap calon mobil listrik barunya yang dikembangkan dari basis Suzuki e Vitara. Mobil listrik tersebut bakal dinamakan Toyota Urban Cruiser EV dan mulai dijual pada awal tahun depan.

    Jangan kaget jika mobil listrik Toyota ini dibuat dari basis mobil listrik Suzuki. Soalnya di India, kedua perusahaan asal Jepang tersebut sudah terbiasa bekerja sama dalam me-rebadge sebuah produk. Contohnya seperti Toyota Urban Cruiser Taisor yang dibikin kembarannya, Suzuki Fronx. Atau Suzuki Ertiga yang memiliki kembaran Toyota Rumion.

    Dikutip dari Paultan, mobil listrik Toyota ini bakal memiliki panjang 4.285 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.640 mm, dengan jarak sumbu roda 2.700 mm, yang membuatnya lebih kecil dari bZ4X dan sedikit lebih besar dari Yaris Cross.

    Toyota Urban Cruiser EV Foto: Dok. Toyota

    Sistem penggeraknya sama dengan e Vitara, dengan pilihan penggerak satu motor FWD berdaya 144 PS/189 Nm dengan baterai 49 kWh, penggerak satu motor FWD berdaya 174 PS/189 Nm dengan baterai 61 kWh, atau penggerak dua motor AWD berdaya 184 PS dan 65 PS, serta torsi 300 Nm, dengan baterai 61 kWh.

    Semua baterainya menggunakan lithium-ion fosfat (LFP). Belum diketahui performa tempuh mobil ini, tapi kemungkinan dapat menempuh jarak 400 km dengan laju pengisian daya maksimum mencapai 150 kW.

    Secara tampilan, Urban Cruiser EV tampil gagah dengan fascia bergaya ‘Hammerhead’ sama seperti Camry baru, serta ada sedikit pelapis di sekitar lengkungan roda dan bodi bawah, yang bikin mobil tampak berotot. Mobil ini menggunakan pilihan velg 18 atau 19 inci dengan wheeldop aerodinamis.

    Dengan jarak sumbu roda yang 140 mm lebih panjang daripada Yaris Cross, memberikan lebih banyak ruang interior, di mana kursi belakang Urban Cruiser dapat direbahkan dan dibagi 40:20:40.

    Toyota Urban Cruiser EV Foto: Dok. Toyota

    Kokpit mobil ini memiliki dasbor yang rendah dengan posisi duduk yang tinggi atau commanding. Panel instrumen dan layar entertainment mobil ini menyatu, dengan ragam fungsinya seperti kamera 360 derajat dan fitur konektivitas ke smartphone.

    Kabarnya, di varian tertentu akan dilengkapi fitur sound system JBL, sunroof, dan jok pengemudi elektrik. Perlengkapan keselamatan meliputi pre-collision system, adaptive cruise control, lane departure alert, dan lane keep assist.

    Autocar melaporkan bahwa Toyota Urban Cruiser akan diproduksi bersama Suzuki e Vitara di India. Mobil ini akan memulai debut di pameran Brussels Motor Show 2025, di Belgia, pada 10-19 Januari 2025.

    Toyota Urban Cruiser EV Foto: Dok. Toyota

    (lua/riar)