Xcloud.id

Negara: India

  • Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai bahwa ide calon kepala daerag dipilih oleh DPRD merupakan ide yang bagus untuk evaluasi. 

    Mahfud menjelaskan bahwa dirinya tidak menyatakan setuju terhadap sistem tersebut.

    Namun, menurutnya, gagasan penghapusan Pilkada Serentak patut dikaji ulang mengingat pelaksanaan Pilkada saat ini dinilai tidak bersih.

    “Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga. Biayanya mahal lalu permainannya kotor gitu,” tutur Mahfud, dikutip dari akun YouTubenya sendiri pada Rabu (18/12/2024). 

    Adapun, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti biaya besar yang dikeluarkan selama pelaksanaan Pilkada, yang bahkan melampaui pendapatan jabatan yang diperebutkan.

    “Sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T (triliun) bahkan ya. Untuk pilgup, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa?” terangnya. 

    Mahfud juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2020 yang mengungkapkan bahwa 84% biaya Pilkada ditanggung oleh ‘cukong’.

    Hal ini, menurutnya, berdampak pada pemberian konsesi-konsesi kepada pihak tersebut setelah kepala daerah terpilih. 

    Selain itu, Mahfud juga menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi di Pilkada serta dampak perpecahan di masyarakat yang sering kali berlanjut hingga lima tahun setelah pemilihan selesai.

    Mahfud juga menilai bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dinilai memalukan sebagai bangsa.

    Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada.

    “Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, ide ini sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan di Hari Ulang Tahun atau HUT ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat (12/12)

    Prabowo menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.   

    Ia kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.  

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • 2024, Imigrasi Catatkan PNBP Tertinggi Rp8,5 Triliun

    2024, Imigrasi Catatkan PNBP Tertinggi Rp8,5 Triliun

    loading…

    Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam memberikan keterangan kepada media, Selasa (17/12/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Struktur organisasi kementerian berubah di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ditjen Imigrasi yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kini masuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Transformasi tersebut membawa pembaruan signifikan, termasuk penambahan dua direktorat baru, yakni Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian. Total terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional Imigrasi di Indonesia.

    Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 menjadi landasan reformasi kebijakan. Beberapa perubahan mencakup pengakuan paspor RI sebagai bukti kewarganegaraan, kewenangan pejabat Imigrasi membawa senjata api untuk meningkatkan keamanan, serta masa berlaku izin masuk kembali (IMK) yang kini mengikuti izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP). Kebijakan ini juga memungkinkan penangkalan seumur hidup bagi warga negara asing yang melakukan kejahatan berat.

    Sepanjang 2024, Ditjen Imigrasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, mencapai Rp8,5 triliun atau 142% dari target Rp6 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti layanan paspor (Rp2,3 triliun) dan layanan lainnya (Rp1,4 triliun).

    Jumlah paspor yang diterbitkan mencapai 4.838.581, memberikan kontribusi sekitar 27% dari keseluruhan PNBP. Sementara itu, sebanyak 5.162.775 visa diterbitkan, dengan dominasi visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) sebesar 89%. Golden visa yang baru diperkenalkan pada tahun ini mencatat nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

    Peningkatan signifikan juga tercatat dalam izin tinggal. Izin tinggal kunjungan (ITK) mencapai 9,3 juta orang, meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Izin tinggal terbatas (ITAS) naik 40% menjadi 259.944, dan izin tinggal tetap (ITAP) meningkat tiga kali lipat menjadi 6.437.

    Jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia mencapai 46,7 juta orang, didominasi oleh pelintas udara. Warga negara asing (WNA) terbanyak berasal dari Australia, RRT, Malaysia, Singapura, dan India.

    Ditjen Imigrasi meluncurkan berbagai inovasi di bidang pelayanan. Fasilitas autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai kini dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun dan WNA pemegang paspor elektronik. Selain itu, layanan Immigration Lounge di pusat perbelanjaan besar seperti Pondok Indah Mall 3 memungkinkan pembuatan paspor dalam satu hari.

    Inovasi digital juga terus dikembangkan, termasuk izin tinggal elektronik (eVOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online melalui evisa.imigrasi.go.id. Mulai Desember 2024, layanan paspor elektronik penuh tersedia di 13 kantor imigrasi, termasuk sembilan kantor kelas I khusus dan beberapa perwakilan RI di luar negeri.

    Untuk memperkuat pengawasan, Ditjen Imigrasi menambah 265 kendaraan patroli dan membangun infrastruktur di 133 kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Pada 2024, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya, serta menangkal hampir 10.000 orang asing masuk ke Indonesia.

    Melalui kerja sama domestik dan internasional, seperti kemitraan dengan VFS Global untuk digitalisasi layanan, Ditjen Imigrasi terus memperkuat transformasi.

    “Ke depan, Ditjen Imigrasi berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, kami optimis menghadapi tantangan masa depan,” ujar Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi imigrasi Indonesia, tidak hanya dalam mencetak rekor penerimaan negara, tetapi juga dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di tengah dinamika global.

    (abd)

  • Baleg Tunggu Usulan Resmi soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Baleg Tunggu Usulan Resmi soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan pihaknya dalam posisi menunggu usulan resmi terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilempar Presiden Prabowo Subianto.

    Bob menjelaskan usulan resmi tersebut bisa saja diinisiasi oleh pihak Pemerintah atau DPR. Namun, Ia mengatakan belum ada usulan resmi yang masuk.

    “Pokoknya inisiatif itu bisa datang dari mana saja, dari DPR, dari Pemerintah, tetapi hari-hari ini kan di Baleg belum ada gambaran atau arahan yang masuk,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).

    Di sisi lain, Bob menegaskan rencana revisi undang-undang paket politik belum akan dilakukan pada 2025. Sebab, kata dia, revisi undang-undang paket politik tak masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025.

    “Revisi UU politik itu sekarang ada prioritas ada yang jangka menengah, sampai hari undang undang politik belum ada yang prioritas,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Bob enggan menanggapi lebih lanjut terkait pandangan yang mengemuka ihwal wacana kepala daerah dipilih DPRD dinilai mengebiri demokrasi.

    Ia mengklaim Baleg akan berupaya melibatkan partisipasi publik dalam melakukan pembahasan wacana tersebut jika telah diusulkan.

    “Silakan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU politik tersebut diperlukan pembahasan meaningful partisipasi publik kita juga akan dengar FGD-FGD atau keterangan dari publik,” ujar dia.

    Sebelumnya, wacana tersebut dilempar oleh Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12).

    Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (mab/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Sebut Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD Keliru dan Melanggar Konstitusi

    Pakar Sebut Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD Keliru dan Melanggar Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD dinilai tidak tepat lantaran melanggar secara konstitusional.

    Bivitri menekankan memang betul jika merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Namun, lanjut dia, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi 2004 yang berisikan makna sebenarnya adalah untuk dilakukan secara langsung.

    Kendati demikian, dia mengemukakan dirinya setuju jika Pilkada perlu dievaluasi, tetapi evaluasinya tidak langsung lompat menyimpulkan. Menurutnya, jika memang ingin evaluasi, bisa dilihat soal masalah biaya Pilkada yang tinggi dan banyaknya politik uang.

    “Kalau langsung jawabannya adalah Pilkada menjadi tidak langsung, itu namanya lompat kesimpulan, bukan cara berlogika yang benar dan inkonstitusional juga. Kalau diurai, kita akan ketemu akar masalah sebenarnya adalah partai politik dan politikus,” katanya saat dihubungi Bisnis, pada Senin (16/12/2024).

    Maka demikian, Bivitri memandang bahwa hal yang seharusnya dibenahi adalah partai politik itu sendiri. Jika hanya memindahkan sistem pemilihan yang semula langsung menjadi ke DPRD dan partai politik tidak berbenah diri, dia yakin tidak akan ada penyelesaian masalah.

    Lebih lanjut, dia turut mengemukakan bila Pilkada dilakukan secara langsung, setidaknya aka koneksi antara warga dengan pilihannya tersebut. Tak hanya itu, tambahnya, warga juga akan memiliki keinginan untuk melakukan pengawasan dan kepala daerah pun bertugas melayani publik.

    “Kalau lolos benar-benar ke DPRD, maka koneksi itu gak akan muncul. Yang ada malah pimpinan atau kepala daerah akan hanya sibuk melayani DPRD-nya. Kemudian yang kedua, juga akan semakin merusak sistem demokrasi kita,” ujarnya.

    Senada, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari turut melihat bahwa usulan yang Presiden Prabowo layangkan tersebut secara prinsip konstitusional adalah salah tempat dan salah kaprah.

    Menurut dia, pemaknaan demokratis dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah untuk menghormati metode pemilihan kepada daerah berdasarkan prinsip otonomi khusus yang dipakai di beberapa provinsi yang memiliki keistimewaan atau kekhususan masing-masing.

    “Nah sementara para pembentuk undang-undang dasar perubahan kita, menghendaki yang lain dari yang khusus itu sama, yaitu dipilih secara langsung. Inilah yang kemudian menjadi dasar gagasan pemilihan kepala daerah asimetris di Indonesia. Tidak dapat dimaknai hal yang umum dipilih secara langsung itu diganti dalam konsep metode pemilihan melalui DPRD,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, pada Senin (16/12/2024).

    Hal ini karena, kata dia, satu sisi itu tidak sesuai dengan semangat reformasi konstitusi yang berbicara mengenai otonomi daerah yang seluas-luasnya.

    Lebih jauh, Feri juga menyinggung dan menilai soal biaya mahal Pilkada yang sebenarnya disebabkan oleh peserta dan penyelenggara yang boros.

    “Jadi kemahalan ini dilakukan oleh peserta dan penyelenggara, tapi yang dihukum adalah rakyat yang memiliki kedaulatan dengan dicabutnya hak rakyat untuk memilih, kan salah kaprah,” pungkas dia.

    Prabowo Ingin Hapus Pilkada Langsung

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).  

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten. 

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi. 

  • Nilai Ekspor Jateng November 2024 Turun 2,25 Persen Secara Bulanan, Ini Penyebabnya

    Nilai Ekspor Jateng November 2024 Turun 2,25 Persen Secara Bulanan, Ini Penyebabnya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Nilai ekspor Jawa Tengah (Jateng) pada bulan November 2024 tercatat mencapai US$ 962,90 juta, mengalami penurunan sebesar 2,25 persen dibandingkan bulan Oktober 2024.

    Kepala BPS Provinsi Jateng, Endang Tri Wahyuningsih menyebutkan, penurunan ini terutama dipicu oleh turunnya ekspor nonmigas.

    “Penurunan ini lebih disebabkan karena turunnya ekspor nonmigas sebesar 3,75 persen. Sebaliknya, untuk ekspor migas naik cukup tinggi sebesar 59,10 persen,” kata Endang pada pemaparan secara daring, Senin (16/12/2024).

    Dibandingkan tahun lalu, nilai ekspor Jateng mengalami kenaikan sebesar 9,54 persen.

    Dia menjelaskan, kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan pada sektor migas dan nonmigas, di mana ekspor nonmigas meningkat sebesar 5,42 persen.

    “Sedangkan (sektor) migas naik lebih tinggi lagi, sebesar 3.557,84 persen,” lanjutnya.

    Berdasarkan sektor, tercatat, ekspor nonmigas menyumbang 96,13 persen dari total ekspor pada bulan November 2024.

    Sementara itu, kontribusi ekspor migas tercatat sebesar 37,31 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 19,23 persen dan sektor tambang sebesar 0,06 persen.

    Secara bulanan (month-to-month), pada November 2024, sektor pertanian, tambang, dan industri mengalami penurunan, sedangkan ekspor migas mengalami kenaikan yang signifikan.

    Rincian penurunan masing-masing sektor, pertanian sebesar 14 persen, tambang sebesar 57,14 persen, dan industri sebesar 3,49 persen.

    Dalam hal pangsa pasar, Amerika Serikat tetap menjadi tujuan ekspor terbesar bagi Jateng dengan kontribusi sebesar 40,11 persen dari total ekspor nonmigas.

    Diikuti oleh Jepang dengan 8,18 persen, Tiongkok 7,78 persen, serta diikuti negara-negara lain seperti Belanda, Korea Selatan, Malaysia, Jerman, India, Thailand, dan Australia.

    Untuk ekspor ke negara-negara ASEAN, kontribusinya mencapai 8,49 persen dengan nilai sebesar US$ 78,56 juta.

    Sementara ke Uni Eropa, pangsa ekspor Jateng sebesar 12,18 persen dengan nilai mencapai US$ 112,77 juta. (*)

     

  • India jajaki kolaborasi teknologi rudal BrahMos dengan KSAL dan Menhan

    India jajaki kolaborasi teknologi rudal BrahMos dengan KSAL dan Menhan

    Hubungan kami dengan India secara umum sangat baik, dan kerja sama di seluruh bidang akan kami tingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Laut India Laksamana Dinesh K Tripathi menjajaki peluang kolaborasi teknologi rudal BrahMos dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Dalam rangkaian lawatannya di Jakarta awal pekan ini, Laksamana Tripathi menemui KSAL Laksamana Ali di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta, kemudian pimpinan Angkatan Laut India itu lanjut menemui Menhan Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

    Laksamana Ali, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan peluang kolaborasi teknologi pertahanan, salah satunya rudal BrahMos, memang menjadi salah satu topik diskusi dalam pertemuannya dengan Tripathi, Senin (16/12).

    Walaupun demikian, Ali enggan berkomentar banyak, terutama terkait kemungkinan adanya rencana pembelian rudal BrahMos, karena urusan pengadaan alutsista menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

    “Untuk masalah alutsista terkait dengan rudal BrahMos, memang ini menjadi salah satu opsi, kemungkinan. Kami masih meninjau apakah itu yang akan dipilih oleh Kementerian Pertahanan, tetapi nanti semuanya Kementerian Pertahanan yang mengatur,” kata KSAL menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia melanjutkan secara umum dirinya dan Laksamana Tripathi membahas peningkatan kerja sama pertahanan, terutama antar-angkatan laut. Ali menyebut TNI AL dan Angkatan Laut India sejauh ini rutin menggelar patroli bersama di perairan perbatasan, kemudian latihan-latihan bersama baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral.

    “Hubungan kami dengan India secara umum sangat baik, dan kerja sama di seluruh bidang akan kami tingkatkan,” ujar Laksamana Ali.

    Sementara itu, terkait isi pertemuan antara Laksamana Tripathi dan Menhan Sjafrie, Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya menyebut keduanya berdiskusi mengenai peningkatan kerja sama pertahanan, termasuk latihan-latihan bersama antara TNI AL dan Angkatan Laut India.

    Laksamana Tripathi kepada Sjafrie menyampaikan India saat ini mengembangkan berbagai teknologi pertahanan dalam negeri untuk mendukung kekuatan Angkatan Laut. Sjafrie pun mengakui teknologi India berkembang pesat.

    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin (empat kiri) menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut India Laksamana Dinesh K. Tripathi (tiga kanan) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA/HO-Biro Informasi Pertahanan/Humas Setjen Kemenhan RI.

    “Menhan menyadari bahwa teknologi India saat ini sangat berkembang pesat. Oleh karena itu, Menhan menyatakan kegembiraannya dapat bekerja sama dengan India, khususnya dalam bidang pertahanan untuk meningkatkan teknologi dalam negeri Indonesia,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan/Humas Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Frega F. Wenas Inkiriwang saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan isi pertemuan Menhan dan Kepala Staf Angkatan Laut India.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Suzuki Grand Vitara Baru Diuji Coba, Punya Konfigurasi 7 Penumpang

    Suzuki Grand Vitara Baru Diuji Coba, Punya Konfigurasi 7 Penumpang

    Jakarta –

    Suzuki Grand Vitara baru kepergok sedang diuji jalan di India. Kendaraan tersebut punya konfigurasi tujuh penumpang dan berubah banyak dari segi tampilan!

    Disitat dari Gaadiwaadi, Selasa (17/12), Suzuki Grand Vitara merupakan model buatan India yang dipasarkan di Indonesia melalui skema impor utuh atau completely built up (CBU). Itulah mengapa, model tujuh penumpangnya bukan mustahil masuk ke Tanah Air.

    Suzuki Grand Vitara tujuh penumpang hadir dengan kode Y17 baru. Kabarnya, mobil keluarga tersebut akan meluncur pada pertengahan tahun depan.

    Suzuki Grand Vitara 7 penumpang. Foto: Doc. Motoring Image.

    Meski dalam pengujiannya ditutup stiker kamuflase, namun ada sejumlah bagian dari Grand Vitara baru yang bisa dikenali. Kendaraan tersebut tentu punya dimensi lebih bongsor dan mengadopsi platform global C yang telah dipasangkan ke beberapa mobil konsep.

    Fasia depan terdiri dari unit lampu terpisah dengan DRL LED dan lampu depan baru, sementara bumper-nya juga telah didesain ulang bersama dengan ventilasi udara baru. Di bagian belakang, terdapat bilah lampu yang membentang di sepanjang bodi. Pembaruan lainnya terlihat di pintu bagasi, bumper belakang dan pelek roda.

    Di bagian interior, pabrikan membekalinya dengan layar sentuh berukuran besar, ADAS, HUD, kamera 360 derajat dan masih banyak lagi. Sedangkan mesinnya tersedia dalam opsi bensin dan hybrid ringan (MILD) K15C empat silinder dengan kapasitas 1.500cc.

    Meski demikian, ada kabar yang beredar, Grand Vitara baru akan menjadi mobil pertama Suzuki yang menggunakan hybrid murni atau strong hybrid. Mesin tersebut dikembangkan secara khusus bersama Toyota sebagai mitra perusahaan.

    Suzuki Grand Vitara baru dengan konfigurasi tujuh penumpang konon akan dibanderol di bawah 15 lakh rupe atau Rp 280 juta. Kendaraan tersebut akan menantang produk-produk lain di kelasnya seperti Tata Safari, MG Hector Plus, Mahindra XUV700, Hyundai Alcazar dan lainnya.

    (sfn/dry)

  • Mendag melepas ekspor produk turunan sawit ke India

    Mendag melepas ekspor produk turunan sawit ke India

    Pelepasan ekspor produk turunan sawit merupakan bukti nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Medan (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melepas ekspor sepuluh kontainer produk turunan sawit, yaitu oleochemicals berupa split fatty acid dan crude glycerine, senilai 420 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6,75 miliar ke India.

    Pelepasan ekspor dilakukan, Selasa, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Produk oleochemicals yang diekspor merupakan produksi The Vegetable Vitamin Foods Company (PT VVF Indonesia) yang merupakan anak perusahaan dari grup VVF.

    Mendag Budi Santoso dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah menjamin pengembangan industri kelapa sawit agar lebih berkelanjutan.

    Upaya itu dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan internasional.

    Kebijakan-kebijakan tersebut juga mendorong terlaksananya hilirisasi nasional.

    “Pelepasan ekspor produk turunan sawit merupakan bukti nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah bagi sektor kelapa sawit diberikan melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar bagi sawit Indonesia dalam perjanjian perdagangan. Semua pihak kami harap bisa bersinergi dalam mendorong pengembangan komoditas strategis ini,” katanya.

    Ia menyampaikan harapan pelepasan ekspor produk oleochemical tersebut dapat memotivasi produsen produk turunan sawit lainnya untuk menggencarkan ekspor.

    Dalam dunia industri, oleochemicals diaplikasikan pada pangan (minyak goreng dan margarin), kosmetik (pelembap dan sabun), farmasi (obat-obatan), energi (biodiesel), serta kimia (pembersih dan pelarut).

    “Selamat dan terima kasih PT VVF Indonesia atas kerja kerasnya dalam mendorong peningkatan ekspor produk sawit Indonesia. Semoga pelepasan ekspor ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha dalam mengakselerasi peningkatan ekspor produk sawit Indonesia ke pasar global,” katanya.

    Ia berharap PT VVF Indonesia dapat terus berkomitmen terhadap hilirisasi sesuai kebijakan pemerintah.

    “Hilirisasi ini akan memberdayakan ekonomi kita, ekosistem UMKM dengan perusahaan akan ada pola kemitraan strategis,” katanya pula.

    Mendag Budi Santoso mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan investasi.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag melepas ekspor produk turunan sawit ke India

    Mendag melepas ekspor produk turunan sawit ke India

    Pelepasan ekspor produk turunan sawit merupakan bukti nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Medan (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melepas ekspor sepuluh kontainer produk turunan sawit, yaitu oleochemicals berupa split fatty acid dan crude glycerine, senilai 420 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6,75 miliar ke India.

    Pelepasan ekspor dilakukan, Selasa, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Produk oleochemicals yang diekspor merupakan produksi The Vegetable Vitamin Foods Company (PT VVF Indonesia) yang merupakan anak perusahaan dari grup VVF.

    Mendag Budi Santoso dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah menjamin pengembangan industri kelapa sawit agar lebih berkelanjutan.

    Upaya itu dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan internasional.

    Kebijakan-kebijakan tersebut juga mendorong terlaksananya hilirisasi nasional.

    “Pelepasan ekspor produk turunan sawit merupakan bukti nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah bagi sektor kelapa sawit diberikan melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar bagi sawit Indonesia dalam perjanjian perdagangan. Semua pihak kami harap bisa bersinergi dalam mendorong pengembangan komoditas strategis ini,” katanya.

    Ia menyampaikan harapan pelepasan ekspor produk oleochemical tersebut dapat memotivasi produsen produk turunan sawit lainnya untuk menggencarkan ekspor.

    Dalam dunia industri, oleochemicals diaplikasikan pada pangan (minyak goreng dan margarin), kosmetik (pelembap dan sabun), farmasi (obat-obatan), energi (biodiesel), serta kimia (pembersih dan pelarut).

    “Selamat dan terima kasih PT VVF Indonesia atas kerja kerasnya dalam mendorong peningkatan ekspor produk sawit Indonesia. Semoga pelepasan ekspor ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha dalam mengakselerasi peningkatan ekspor produk sawit Indonesia ke pasar global,” katanya.

    Ia berharap PT VVF Indonesia dapat terus berkomitmen terhadap hilirisasi sesuai kebijakan pemerintah.

    “Hilirisasi ini akan memberdayakan ekonomi kita, ekosistem UMKM dengan perusahaan akan ada pola kemitraan strategis,” katanya pula.

    Mendag Budi Santoso mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan investasi.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Turun, Mengapa? Megapolitan 17 Desember 2024

    Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Turun, Mengapa? Megapolitan 17 Desember 2024

    Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Turun, Mengapa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    (PPMI) Abdul Kadir Karding menyebut, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi menurun karena beberapa faktor.
    Salah satunya karena gaji yang relatif kecil. Selain itu, Karding juga mengatakan, perlindungan PMI di Arab Saudi masih kurang.
    “Arab Saudi itu selama ini selalu minta gajinya rendah. Dari 2015 itu mintanya 1.300 (riyal), kira-kira Rp 5 juta. Yang kedua, sistem perlindungannya pas di sana itu juga masih kurang,” kata Karding saat ditemui di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).
    Karding bilang, pihaknya telah meminta pemerintah Arab Saudi meningkatkan upah dan sistem perlindungan pekerja migran. Jika hal itu telah terpenuhi, dia yakin Arab Saudi kembali jadi sasaran pekerja migran.
    “Jadi kita harus yakin dua hal ini. Arab Saudi kalau mau, dia harus bekerja sama dan menguatkan di dua ini,” tambah Karding.
    Untuk memperkuat perlindungan, Karding berharap, seluruh penyaluran pekerja migran dilakukan oleh perusahaan legal. 
    “Terakhir, kita maunya mengirim orang, yang nerima perusahaan, kita enggak mau langsung ke majikan. Karena kalau langsung ke majikan, riskan. Kita maunya ada perusahaan. Jadi kalau ada apa-apa, perusahaan ini yang kita tuju,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, HE Faisal bin Abdullah Al-Amudi, meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
    Faisal mengungkapkan, saat ini PMI terbanyak di Arab Saudi berasal dari India, Thailand, dan Filipina.
    “Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim,” kata Faisal dalam keterangan tertulisnya saat bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).
    Menanggapi permintaan tersebut, Menko Yusril menyatakan akan mendalami pernyataan Fasial. 
    Yusril juga menyoroti penurunan jumlah PMI di Arab Saudi yang pernah mencapai 2 juta orang, namun kini hanya sekitar 100.000 orang berdasarkan catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi.
    Penurunan ini diduga akibat moratorium yang telah berlangsung selama sekitar 10 tahun.
    “Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja. Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” ujarnya.
    Adapun pemerintah Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, dan Pakistan.
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
    Regulasi tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan mencakup sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.