Xcloud.id

Negara: India

  • Starlink Ditemukan di Wilayah Konflik India, Elon Musk Lepas Tangan

    Starlink Ditemukan di Wilayah Konflik India, Elon Musk Lepas Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Elon Musk mengonfirmasi bahwa layanan internet satelit Starlink tidak aktif di India. Bantahan atas temuan pihak berwenang terkait dua perangkat Starlink di wilayah konflik. 

    Melansir dari Reuters, Kamis (19/12/2024) perangkat tersebut disita dalam dua insiden terpisah. Perangkat pertama di zona konflik bersenjata di negara bagian Manipur dan satu lagi terkait dengan penggerebekan penyelundupan narkoba.

    Musk, melalui unggahan di platform X pada Selasa malam, menyatakan bahwa sinar satelit Starlink dimatikan di India dan mengatakan bahwa perangkat tersebut tidak pernah menyala sejak awal.

    Komentar ini muncul sebagai respons terhadap unggahan dari Angkatan Darat India yang mengungkapkan temuan perangkat Starlink dalam operasi pencarian pada 13 Desember di Manipur, wilayah yang tengah dilanda konflik komunal sejak tahun lalu.

    Foto yang dipublikasikan oleh Angkatan Darat India menunjukkan senjata yang disita, bersama dengan parabola dan penerima satelit yang memiliki logo Starlink.

    Starlinks devices being used by militants in Manipur.

    Weeks back drug smugglers in Andman caught with Starlink devices.

    This is when the sat-com provider doesn’t have licenses to operate in India.@elonmusk – how the co preventing misuse of technology in the territories its… pic.twitter.com/KH8tm6gEF4

    — The Hawk Eye (@thehawkeyex) December 17, 2024

    Dua perwira militer mengungkapkan bahwa perangkat tersebut kemungkinan digunakan oleh kelompok militan. 

    Mereka juga mencatat bahwa perangkat-perangkat ini kemungkinan diselundupkan melalui perbatasan yang tidak terkontrol dengan Myanmar.

    Meskipun Starlink tidak beroperasi di Myanmar, laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa kelompok pemberontak di negara tersebut diketahui menggunakan layanan satelit ini.

    Selain itu, awal bulan ini, polisi India mengirim permintaan hukum kepada Starlink untuk mendapatkan rincian pembelian perangkat yang ditemukan setelah mereka menangkap penyelundup narkoba di laut dengan barang bukti metamfetamin senilai $4,2 miliar.

    Polisi menduga bahwa para penyelundup menggunakan perangkat internet tersebut untuk navigasi selama operasi ilegal mereka.

    Starlink, yang dimiliki oleh Musk, saat ini sedang berusaha mendapatkan izin dari pemerintah India untuk menyediakan layanan internet satelit di negara tersebut.

    Namun, perusahaan tersebut kini menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah keamanan yang timbul seiring dengan temuan perangkat Starlink dalam kasus-kasus yang melibatkan militan dan penyelundupan narkoba.

    Ke depan, Starlink masih berupaya mendapatkan persetujuan untuk operasionalnya di India, sambil menyelesaikan masalah-masalah terkait regulasi dan keamanan yang muncul dalam proses tersebut.

  • Hampir 10 Ribu Orang Asing Ditangkal Masuk ke Indonesia sepanjang 2024

    Hampir 10 Ribu Orang Asing Ditangkal Masuk ke Indonesia sepanjang 2024

    Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya pengawasan keimigrasian sepanjang tahun 2024. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk ke Indonesia, angka yang meningkat 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia, mencatatkan kenaikan sebesar 27%.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah berbagai pelanggaran hukum. 

    Saffar menambahkan bahwa beberapa kasus besar berhasil ditangani selama periode ini, termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan lintas negara. 

    Baca juga: Bongkar Judol, Pengendali WNA Tiongkok dan 6 WNI Ditangkap

    “Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional,” ujar Saffar dalam keterangannya, Rabu 18 Desember 2024.

    Selain itu, langkah pencegahan ke luar negeri juga menjadi perhatian utama. Saffar menyebut bahwa peningkatan jumlah individu yang dicegah keluar dari Indonesia sebagian besar terkait dengan upaya mencegah penghindaran hukum.

    Langkah pengawasan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah perlintasan orang yang masuk dan keluar Indonesia pada 2024, yang tercatat mencapai 46,7 juta perlintasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 24,5 juta adalah warga negara asing (WNA), dengan perlintasan udara menjadi jalur utama.

    “Negara dengan jumlah pelintas terbanyak yakni Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang) dan India (480 ribu orang),” ungkap Saffar.

    Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya pengawasan keimigrasian sepanjang tahun 2024. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk ke Indonesia, angka yang meningkat 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia, mencatatkan kenaikan sebesar 27%.
     
    Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah berbagai pelanggaran hukum. 
     
    Saffar menambahkan bahwa beberapa kasus besar berhasil ditangani selama periode ini, termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan lintas negara. 
    Baca juga: Bongkar Judol, Pengendali WNA Tiongkok dan 6 WNI Ditangkap
     
    “Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional,” ujar Saffar dalam keterangannya, Rabu 18 Desember 2024.
     
    Selain itu, langkah pencegahan ke luar negeri juga menjadi perhatian utama. Saffar menyebut bahwa peningkatan jumlah individu yang dicegah keluar dari Indonesia sebagian besar terkait dengan upaya mencegah penghindaran hukum.
     
    Langkah pengawasan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah perlintasan orang yang masuk dan keluar Indonesia pada 2024, yang tercatat mencapai 46,7 juta perlintasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 24,5 juta adalah warga negara asing (WNA), dengan perlintasan udara menjadi jalur utama.
     
    “Negara dengan jumlah pelintas terbanyak yakni Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang) dan India (480 ribu orang),” ungkap Saffar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kalbe Farma tingkatkan kandungan TKDN di tengah kenaikan nilai rupiah

    Kalbe Farma tingkatkan kandungan TKDN di tengah kenaikan nilai rupiah

    Kalau dilihat dari total bahan baku kami, mungkin 90 sampai 95 persen masih harus diimpor dari China, dari India, dari Eropa, dari New ZealandJakarta (ANTARA) – Perusahaan farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengembangkan dan meningkatkan produk alat kesehatan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di tengah bisnis obat-obatan yang tertekan pelemahan nilai tukar rupiah.

    Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudi mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah memang akan mempengaruhi bisnis obat-obatan sektor farmasi.

    “Apalagi, volatilitas rupiah akhir-akhir ini luar biasa karena faktor eksternal,” ujar Kartika dalam acara Media Plant Visit Kalbe Farma di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, nilai tukar rupiah dalam tren depresiasi dan menyentuh level di atas Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

    Ia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah dirasakan oleh bisnis obat-obatan, dikarenakan tingkat impor bahan baku tinggi.

    Adapun, bahan baku obat- obatan Kalbe Farma sendiri sekitar 90 sampai 95 persen masih hasil impor dari berbagai negara.

    “Kalau dilihat dari total bahan baku kami, mungkin 90 sampai 95 persen masih harus diimpor dari China, dari India, dari Eropa, dari New Zealand,” ujar Kartika.

    Secara jangka pendek, Kartika menjelaskan Kalbe Farma menyiapkan dana cadangan dalam denominasi mata uang asing untuk membantu memitigasi potensi risiko fluktuasi nilai tukar ke depan.

    “Margin diharapkan stabil karena harga-harga row material stabil. Global supply chain juga diharapkan lebih baik,” ujar Kartika.

    Secara jangka panjang, pihaknya mulai mengeksplorasi lini bisnis yang memiliki TKDN tinggi, seperti alat kesehatan.

    Kalbe Farma melalui PT Forsta Kalmedic Global membangun fasilitas produksi Dialyzer pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara (ASEAN), yang merupakan alat cuci darah produksi Kalbe ini mengandung TKDN di atas 40 persen.

    “Produksi dalam negeri, ke depan digunakan untuk mesin cuci darah. Ini area driver pertumbuhan Kalbe ke depannya untuk tidak lagi impor [alat kesehatan],” ujar Lartika.

    Dialyzer merupakan bahan habis pakai (consumables) penting dalam tindakan hemodialisis atau cuci darah. Dialyzer telah meraih sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan.

    Ada sejumlah manfaat dari kemandirian industri hemodialisa di berbagai sektor, diantaranya pada sektor ekonomi, dapat mengurangi impor dan menciptakan lapangan kerja.

    Pada sektor kesehatan, membantu ketersediaan alat yang semakin terjangkau dan efisiensi pasokan alat kesehatan.

    Sementara itu, pada sektor ketahanan nasional, produksi lokal dialyzer memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan ketersediaan produk tetap stabil dan layanan kesehatan berlanjut meski terjadi krisis global.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengapa Jendela Pesawat Berbentuk Oval? Ini Alasannya

    Mengapa Jendela Pesawat Berbentuk Oval? Ini Alasannya

    Jakarta: Pesawat terbang dirancang dengan jendela berbentuk oval karena beberapa alasan teknis dan keselamatan yang penting. Jendela oval pada pesawat terbang bukanlah sekadar estetika, melainkan merupakan komponen penting untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan. 

    Bentuk unik ini mendistribusikan tekanan udara secara merata, meningkatkan kekuatan struktural, mengurangi hambatan udara, dan mencegah kegagalan jendela. Ini adalah bukti keunggulan rekayasa penerbangan dalam memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang pesawat.

    Untuk mengetahui lebih jauh mengapa jendela pesawat terbang berbentuk oval, berikut Medcom.id telah merangkum informasinya!
     

    Baca juga: 5 Tips Cegah Pegal saat Penerbangan Jarak Jauh

    Alasan Jendela Pesawat Bentuk Oval

    1. Pendistribusian Tekanan Udara yang Merata

    Saat pesawat terbang di atas ketinggian 10.000 kaki, tekanan udara di dalam kabin mencapai 11-12 psi, sementara di luar hanya 4-5 psi. Perbedaan tekanan yang signifikan ini menciptakan gaya ke luar pada badan pesawat.

    Jendela oval dirancang untuk mendistribusikan tekanan ini secara merata ke seluruh permukaannya. Hal ini mencegah terbentuknya titik tegangan tinggi yang dapat menyebabkan retakan atau kegagalan jendela.

    2. Meningkatkan Kekuatan Struktural

    Bentuk oval jendela pesawat juga meningkatkan kekuatan struktural badan pesawat. Dibandingkan jendela persegi panjang, jendela oval lebih mampu menahan tekanan udara yang berbeda tanpa mengalami deformasi atau kerusakan.

    Ini sangat penting untuk keselamatan penumpang, karena kegagalan jendela dapat menyebabkan dekompresi kabin, yang berpotensi menimbulkan cedera serius atau bahkan kematian.

    3. Mengurangi Hambatan Udara

    Jendela oval juga membantu mengurangi hambatan udara. Desain aerodinamis ini meminimalkan turbulensi di sekitar pesawat, yang dapat menghemat bahan bakar dan meningkatkan efisiensi penerbangan.

    Baca juga: 8 Kebiasaan Sepele yang Sebaiknya Dihindari saat Naik Pesawat

    4. Faktor Keselamatan

    Dilansir IFLScience, pada tahun 1953 sebuah pesawat jet komersial bernama de Havilland Comet yang jendelanya memiliki desain persegi mengalami kecelakaan di India. Tak hanya pesawat tersebut, dalam waktu lima tahun setelah diluncurkan sebanyak tiga pesawat serupa juga mengalami kecelakaan tragis.

    Setelah diketahui penyebabnya, diduga bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh retaknya kusen jendela, akibat desain yang berbentuk persegi. Ternyata, bentuk kusen persegi sangat buruk dalam menerima tekanan kabin saat pesawat ada dalam ketinggian.

    Sejak peristiwa tersebut, jendela oval menjadi standar keselamatan untuk semua pesawat komersial. Bentuk oval mencegah penumpukan tekanan udara yang berlebihan dan mengurangi risiko retakan atau kerusakan jendela. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi penumpang dalam kondisi penerbangan yang berpotensi berbahaya.

    5. Efisiensi

    Selain faktor keselamatan, efisiensi juga menjadi alasan mengapa jendela pesawat didesain oval. Bentuk ini memungkinkan tekanan udara mengalir lebih lancar di sekitar badan pesawat, mengurangi turbulensi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.

    Jakarta: Pesawat terbang dirancang dengan jendela berbentuk oval karena beberapa alasan teknis dan keselamatan yang penting. Jendela oval pada pesawat terbang bukanlah sekadar estetika, melainkan merupakan komponen penting untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan. 

    Bentuk unik ini mendistribusikan tekanan udara secara merata, meningkatkan kekuatan struktural, mengurangi hambatan udara, dan mencegah kegagalan jendela. Ini adalah bukti keunggulan rekayasa penerbangan dalam memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang pesawat.
     
    Untuk mengetahui lebih jauh mengapa jendela pesawat terbang berbentuk oval, berikut Medcom.id telah merangkum informasinya!
     

    Alasan Jendela Pesawat Bentuk Oval

    1. Pendistribusian Tekanan Udara yang Merata

    Saat pesawat terbang di atas ketinggian 10.000 kaki, tekanan udara di dalam kabin mencapai 11-12 psi, sementara di luar hanya 4-5 psi. Perbedaan tekanan yang signifikan ini menciptakan gaya ke luar pada badan pesawat.

    Jendela oval dirancang untuk mendistribusikan tekanan ini secara merata ke seluruh permukaannya. Hal ini mencegah terbentuknya titik tegangan tinggi yang dapat menyebabkan retakan atau kegagalan jendela.

    2. Meningkatkan Kekuatan Struktural

    Bentuk oval jendela pesawat juga meningkatkan kekuatan struktural badan pesawat. Dibandingkan jendela persegi panjang, jendela oval lebih mampu menahan tekanan udara yang berbeda tanpa mengalami deformasi atau kerusakan.

    Ini sangat penting untuk keselamatan penumpang, karena kegagalan jendela dapat menyebabkan dekompresi kabin, yang berpotensi menimbulkan cedera serius atau bahkan kematian.

    3. Mengurangi Hambatan Udara

    Jendela oval juga membantu mengurangi hambatan udara. Desain aerodinamis ini meminimalkan turbulensi di sekitar pesawat, yang dapat menghemat bahan bakar dan meningkatkan efisiensi penerbangan.

    4. Faktor Keselamatan

    Dilansir IFLScience, pada tahun 1953 sebuah pesawat jet komersial bernama de Havilland Comet yang jendelanya memiliki desain persegi mengalami kecelakaan di India. Tak hanya pesawat tersebut, dalam waktu lima tahun setelah diluncurkan sebanyak tiga pesawat serupa juga mengalami kecelakaan tragis.
     
    Setelah diketahui penyebabnya, diduga bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh retaknya kusen jendela, akibat desain yang berbentuk persegi. Ternyata, bentuk kusen persegi sangat buruk dalam menerima tekanan kabin saat pesawat ada dalam ketinggian.
    Sejak peristiwa tersebut, jendela oval menjadi standar keselamatan untuk semua pesawat komersial. Bentuk oval mencegah penumpukan tekanan udara yang berlebihan dan mengurangi risiko retakan atau kerusakan jendela. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi penumpang dalam kondisi penerbangan yang berpotensi berbahaya.

    5. Efisiensi

    Selain faktor keselamatan, efisiensi juga menjadi alasan mengapa jendela pesawat didesain oval. Bentuk ini memungkinkan tekanan udara mengalir lebih lancar di sekitar badan pesawat, mengurangi turbulensi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 

    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.

    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.

    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.

    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.

    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 
     
    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 
     
    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

     
    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.
     
    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.
     
    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.
     
    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
     
    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.
     
    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Ketahuan, Elon Musk Mendadak Bilang Starlink Mati di India

    Ketahuan, Elon Musk Mendadak Bilang Starlink Mati di India

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk buru-buru menegaskan layanan internet satelit Starlink tidak bisa digunakan di India setelah perangkat Starlink disita di wilayah konflik bersenjata dan kapal penyelundup narkoba.

    Peristiwa penyitaan perangkat Starlink tersebut membuat Elon Musk degdegan, pasalnya saat ini Starlink sedang merayu pemerintah India untuk diberikan izin penyedia layanan internet. Penggunaan Starlink oleh penyelundup narkoba dan kelompok militer bisa membuat pemerintah India cemas atas risiko keamanan.

    Lewat akun X miliknya, Musk menyatakan, “pancaran satelit Starlink dimatikan di seluruh India” dan “memang tak pernah dinyalakan.”

    Musk menuliskan penegasan tersebut dalam balasan ke unggahan di X tentang operasi militer India di wilayah bagian timur laut India pada 13 Desember 2024. Lokasi tersebut adalah pusat konflik antar-kelompok yang telah berlangsung sejak awal tahun.

    Dalam foto yang diunggah soal operasi militer India, tampak foto persenjataan yang disita, perangkat stasiun Bumi dengan logo Starlink.

    Dua pejabat militer India menyatakan perangkat dengan logo Starlink digunakan oleh kelompok militer di wilayah tersebut. Perangkat tersebut diselundupkan lewat perbatasan antara India dan Myanmar. Di Myanmar, kabarnya Starlink digunakan juga oleh kelompok pemberontak meskipun secara resmi layanan internet satelit tersebut tidak beroperasi di Myanmar.

    Sebelumnya, perangkat Starlink juga tertangkap digunakan oleh penyelundup yang membawa methamphetamine senilai US$ 4,2 miliar di perairan India. Polisi India menyurati Starlink untuk meminta data pembelian perangkat yang mereka temukan di kapal penyelundup tersebut. Dicurigai, para penyelundup menggunakan layanan internet Starlink untuk navigasi di lautan.

    (dem/dem)

  • Ketua DPRD DKI: Wacana kepala daerah dipilih DPRD punya plus minus

    Ketua DPRD DKI: Wacana kepala daerah dipilih DPRD punya plus minus

    DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Khoirudin menilai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024 mempunyai nilai plus dan minus.

    Khoirudin menanggapi hal itu terkait Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan wacana adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    Plus minus itu berkaca pada pemilihan umum (pemilu) lalu dimana partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih.

    Dalam artian, PKS mendapatkan sebanyak 12.781.353 suara atau 8,42 persen pada Pemilu legislatif (Pileg) 2024.

    Terlepas dari nantinya apakah wacana itu terlaksana atau tidak, dia menekankan bahwa DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis.

    Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita….,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Xiaomi Rilis Smart Display Max 100, Monitor QLED 100 Inci Resolusi 4K – Page 3

    Xiaomi Rilis Smart Display Max 100, Monitor QLED 100 Inci Resolusi 4K – Page 3

    Di sisi lain, setelah debut di China, Xiaomi kini menghadirkan Redmi Note 14 untuk pasar India. Namun, pada versi ini ada beberapa perbedaaan dari model yang diluncurkan di China pada September 2024.

    Dikutip dari GSM Arena, Rabu (11/12/2024), perbedaan utama Redmi Note 14 versi India dan global adalah kehadiran pemindai sidik jari optik di dalam layar serta kehadiran kamera depan 20MP.

    Sementara untuk spesifikasi lainnya, smartphone ini masih mempertahankan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 120Hz. Layar memiliki kecerahan puncak hingga 2.100 nits serta proteksi dari Gorilla Glass 5.

    Lalu di bagian belakang, Xiaomi membenamkan lensa utama 50MP yang dilengkapi dengan lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP. Untuk dapur pacu, ada chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra.

    HP Xiaomi ini menjalankan Xiaomi HyperOS 1 berbasis Android 14. Xiaomi menjanjikan update OS selama dua tahun dan update keamanan selama empat tahun.

    Redmi Note 14 dibekali baterai berkapasitas 5.100mAh yang mendukung pengisian daya 45W. Smartphone ini hadir dala tiga pilihan warna yakni titan black, mystique white, dan phantom purple.

    Di India, ponsel ini dibanderol dengan harga mula dari 17.999 rupee atau sekitar Rp 3.200.000. Kendati demikian, belum diketahui informasi soal harga dan ketersediaan smartphone ini di negara lain, termasuk Indonesia.

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Belum Tentukan Sikap Megapolitan 18 Desember 2024

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Belum Tentukan Sikap Megapolitan 18 Desember 2024

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Belum Tentukan Sikap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta, Khoirudin mengatakan, pihaknya masih menimbang usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
    Memang, kata Khoirudin, pihaknya memenangi pilkada di sejumlah daerah. Namun, di beberapa wilayah, PKS tumbang.
    “Kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi, ada yang kursinya sangat kecil. Di Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya,” kata dia saat ditemui di Kebayoran Baru, Rabu (18/12/2024).
    Khoirudin bilang, ada sisi positif dari kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Di antaranya, semua orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
    Menurutnya, ada pula sisi negatif pilkada langsung. Namun, ia tidak merinci dampak buruk tersebut.
    “Kemarin, ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil, sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon, dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya, tentu ada minusnya juga,” kata Khoirudin.
    “Semuanya ada plus minusnya. Nanti resminya DPP akan menyampaikan,” tambah dia.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD-lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam satu atau dua hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih. Ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom minta Pemerintah membandingkan tarif PPN dengan anggota ASEAN

    Ekonom minta Pemerintah membandingkan tarif PPN dengan anggota ASEAN

    Kalau mau adil, Pemerintah harusnya membandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar meminta Pemerintah untuk membandingkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dengan negara-negara anggota ASEAN, alih-alih dengan negara seperti Kanada, China, dan Brasil.

    Menurutnya, negara-negara dengan tarif PPN yang lebih tinggi dari Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan ekonomi yang stabil, sehingga daya beli masyarakat memungkinkan pemerintah setempat untuk menerapkan tarif pajak konsumsi yang lebih besar.

    “Stabilitas ekonomi di negara ini kuat, ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi,” ujar Media, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sementara di Indonesia, dia menilai, ekonomi masyarakat saat ini sedang dalam kondisi terpukul. Maka, membandingkan PPN Indonesia dengan negara-negara tersebut dinilai kurang tepat.

    “Kalau mau adil, Pemerintah harusnya membandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11 persen masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.

    Hal tersebut disampaikan setelah Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

    Sebagai contoh, Brasil menetapkan tarif PPN sebesar 17 persen dengan tax ratio mencapai 24,67 persen. Afrika Selatan memberlakukan tarif PPN sebesar 15 persen dengan tax ratio 21,4 persen, sementara India memiliki tarif PPN 18 persen dengan tax ratio 17,3 persen.

    Meskipun demikian, tarif PPN Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Malaysia tercatat memiliki tarif PPN 10 persen, sementara Vietnam yang sebelumnya menerapkan PPN 10 persen telah memperpanjang insentif PPN menjadi 8 persen. Kemudian Singapura menetapkan tarif PPN 9 persen, dan Thailand 7 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024