Xcloud.id

Negara: India

  • Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen

    Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

    Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Salah satu respons yang menarik adalah semakin maraknya tren frugal living atau gaya hidup hemat. Bagi sebagian orang, frugal living bukan hanya bentuk adaptasi, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap kebijakan fiskal yang dianggap membebani.

    Dalam situasi ini, penting bagi semua untuk memahami bagaimana fenomena ini berdampak pada ekonomi, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Frugal living sendiri sebenarnya bukan hal baru. Gaya hidup ini telah lama dikenal sebagai strategi individu untuk mengelola pengeluaran dan mencapai kestabilan finansial.

    Namun, dalam konteks kenaikan PPN, praktik ini tampak lebih sebagai bentuk protes sosial-ekonomi. Sebagian masyarakat merasa bahwa kenaikan PPN langsung menyasar kebutuhan harian mereka, mengurangi daya beli, dan menciptakan tekanan tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

    Meskipun PPN merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, sekitar 40 persen dari total penerimaan pajak, kebijakan ini memerlukan strategi komunikasi dan implementasi yang matang agar tidak menimbulkan kegelisahan sosial. Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini. Banyak negara lain juga menerapkan PPN sebagai instrumen fiskal utama.

    Sebagai perbandingan, rata-rata tarif PPN di Uni Eropa mencapai 21 persen, dengan Hungaria berada di puncak sebesar 27 persen, disusul Swedia dan Denmark dengan 25 persen, sebagaimana dikutip dari Global VAT Compliance. Meski lebih tinggi, negara-negara tersebut berhasil meminimalkan dampak negatif melalui kebijakan kompensasi seperti subsidi energi, pengurangan pajak penghasilan, atau program sosial yang terfokus pada kelompok rentan.

    Misalnya, Jerman, yang memiliki tarif PPN sebesar 19 persen, memberikan potongan pajak tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah saat menaikkan PPN pada 2007. Langkah ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam penerapan kebijakan pajak yang sensitif.

    Tren global

    Namun, bagaimana posisi Indonesia dalam konteks ini? Dengan PPN 12 persen, Indonesia masih tergolong di bawah rata-rata global. Tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tarif PPN di Indonesia terbilang cukup tinggi. Awalnya, sejak pertama kali diberlakukan pada 1983, tarif PPN di Indonesia hanya sebesar 10 persen dan tidak mengalami perubahan selama hampir 4 dekade lamanya.

    Stabilitas ini berubah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Kemudian, kebijakan ini akan berlanjut dengan rencana kenaikan menjadi 12 persen pada 2025. Peningkatan tarif PPN ini membuat posisi Indonesia cukup menonjol di kawasan Asia Tenggara.

    Berdasarkan laporan Worldwide Tax Summaries yang dirilis oleh konsultan keuangan global PricewaterhouseCoopers (PwC), beberapa negara lain di kawasan ini menerapkan tarif PPN yang lebih rendah. Sebagai contoh, Laos dan Kamboja menetapkan tarif PPN sebesar 10 persen, sedangkan Singapura dan Thailand masing-masing mematok tarif 7 persen.

    Sementara itu, negara lainnya seperti Brunei Darussalam bahkan tidak mengenakan PPN pada transaksi domestik, dan Timor Leste hanya mengenakan tarif 2,5 persen untuk barang dan jasa impor. Sebaliknya, ada juga negara-negara di kawasan ini yang menerapkan tarif PPN mendekati atau bahkan lebih tinggi dari Indonesia.

    Filipina, misalnya, telah lama menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen, dan Vietnam menggunakan sistem dua tingkat dengan tarif 5 persen dan 10 persen tergantung jenis barang atau jasa. Myanmar, di sisi lain, memulai dengan tarif 5 persen tetapi dapat meningkat hingga 100 persen untuk beberapa barang atau jasa tertentu.

    Dalam konteks ini, kenaikan tarif PPN di Indonesia mencerminkan tren global yang berupaya memperluas basis pajak untuk menopang anggaran negara. Akan tetapi, struktur ekonomi Indonesia, di mana sektor informal dan kelompok berpenghasilan rendah mendominasi, membuat kebijakan ini lebih terasa berat.

    Dampaknya bahkan lebih tajam jika dibandingkan dengan negara maju yang memiliki sistem perlindungan sosial lebih kuat.

    Langkah khusus

    Maka untuk merespons hal itu, Indonesia perlu ada langkah khusus yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh di antaranya, Pemerintah harus segera meningkatkan transparansi terkait penggunaan hasil pajak. Salah satu alasan utama di balik reaksi keras terhadap kenaikan PPN adalah keraguan publik terhadap efisiensi alokasi dana negara.

    Jika masyarakat dapat melihat bahwa peningkatan pendapatan negara benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi yang bermanfaat, tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan ini kemungkinan akan lebih tinggi. Contoh sukses dari transparansi fiskal dapat dilihat di Finlandia, di mana masyarakat secara terbuka dapat memantau penggunaan anggaran negara, sehingga menciptakan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan warganya.

    Pemerintah juga harus memberikan insentif yang meringankan beban masyarakat secara langsung. Ini dapat berupa pengurangan pajak penghasilan untuk kelompok tertentu, subsidi langsung untuk kebutuhan pokok, atau program bantuan yang lebih efektif bagi UMKM.

    Di India, misalnya, saat pemerintah menaikkan PPN untuk barang konsumsi, mereka secara simultan memperkenalkan skema subsidi pangan untuk kelompok berpenghasilan rendah, yang terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik.

    Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat literasi keuangan masyarakat. Tren frugal living yang semakin meluas dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan program pendidikan keuangan yang lebih komprehensif. Alih-alih hanya fokus pada penghematan ekstrem, masyarakat dapat diarahkan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana, seperti berinvestasi, merencanakan keuangan jangka panjang, atau memanfaatkan layanan keuangan digital.

    Hal ini tidak hanya akan membantu individu menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendukung pembangunan nasional.

    Tentu saja, kritik dan koreksi atas kebijakan ini tetap penting, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang lebih holistik.

    Sebagai contoh, dengan basis pajak yang lebih besar, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan akses pendidikan.

    Fenomena frugal living ini juga bisa dilihat dari sisi positif. Gaya hidup hemat dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam konsumsi, mengurangi pemborosan, dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Namun, jika dilakukan secara ekstrem, ini bisa berdampak negatif pada ekonomi makro, terutama jika konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi mulai melemah. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang sangat diperlukan.

    Sebagai langkah ke depan, pemerintah dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk memahami pola konsumsi masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, kebijakan pajak dan insentif dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Selain itu, dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus didorong untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

    Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada angka-angka di neraca keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan pendekatan berbasis data, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola tantangan ini dengan cara yang konstruktif.

    Frugal living mungkin dimulai sebagai bentuk protes, tetapi dengan pendekatan yang tepat, fenomena ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Ngeri! Ini Sederet Bencana Akibat Perubahan Iklim Sepanjang 2024

    Ngeri! Ini Sederet Bencana Akibat Perubahan Iklim Sepanjang 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hampir seluruh wilayah di planet Bumi mengalami dampak dahsyat berbagai bencana akibat perubahan iklim sepanjang tahun 2024.

    Tahun ini adalah tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu yang memecahkan rekor di atmosfer dan lautan bertindak seperti bahan bakar untuk cuaca ekstrem di seluruh dunia.

    World Weather Attribution, pakar tentang bagaimana pemanasan global mempengaruhi peristiwa ekstrem, mengatakan hampir setiap bencana yang mereka analisis selama 12 bulan terakhir diperparah oleh perubahan iklim.

    “Dampak pemanasan bahan bakar fosil tidak pernah lebih jelas atau lebih dahsyat daripada tahun 2024. Kita hidup di era baru yang berbahaya,” kata ilmuwan iklim Friederike Otto, yang memimpin jaringan WWA, seperti dikutip AFP, Jumat (27/12/2024).

    Suhu Panas Ekstrim

    Pada Juni 2024, lebih dari 1.300 orang meninggal selama ibadah haji di Arab Saudi akibat suhu panas yang mencapai 51,8 derajat Celsius (125 derajat Fahrenheit).

    Panas ekstrem, yang terkadang dijuluki ‘pembunuh diam-diam’, juga terbukti mematikan di Thailand, India, dan Amerika Serikat.

    Kondisi di Meksiko sangat ekstrem sehingga monyet howler jatuh mati dari pohon, sementara Pakistan membuat jutaan anak-anak tetap di rumah saat suhu udara naik di atas 50 derajat Celsius.

    Yunani mencatat gelombang panas paling awal yang pernah terjadi di awal musim panas, yang menjadi terpanas di Eropa. Negara ini memaksa penutupan Acropolis dan mengalami kebakaran hutan yang mengerikan.

    Banjir Bandang

    Perubahan iklim bukan hanya suhu yang sangat panas. Lautan yang lebih hangat berarti penguapan yang lebih tinggi, dan udara yang lebih hangat menyerap lebih banyak uap air, resep yang tidak stabil untuk hujan lebat.

    Pada April, Uni Emirat Arab menerima hujan selama dua tahun hanya dalam satu hari, mengubah sebagian negara gurun itu menjadi laut, dan melumpuhkan bandara internasional Dubai.

    Kenya baru saja keluar dari kekeringan yang terjadi sekali dalam satu generasi ketika banjir terburuk dalam beberapa dekade mendatangkan bencana berturut-turut bagi negara Afrika Timur itu.

    Empat juta orang membutuhkan bantuan setelah banjir bersejarah menewaskan lebih dari 1.500 orang di Afrika Barat dan Tengah. Eropa, terutama Spanyol, juga mengalami hujan lebat yang menyebabkan banjir bandang yang mematikan.

    Afghanistan, Rusia, Brasil, China, Nepal, Uganda, India, Somalia, Pakistan, Burundi, dan Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara lain yang mengalami banjir pada tahun 2024.

    Badai Siklon Tropis

    Permukaan laut yang lebih hangat menyalurkan energi ke siklon tropis saat mereka bergerak menuju daratan, menimbulkan angin kencang dan potensi kerusakannya.

    Badai besar menghantam Amerika Serikat dan Karibia, terutama Milton, Beryl, dan Helene, dalam musim badai di atas rata-rata tahun 2024.

    Filipina mengalami enam badai besar pada November saja, hanya dua bulan setelah mengalami Topan Yagi saat melanda Asia Tenggara.

    Pada Desember, para ilmuwan mengatakan pemanasan global telah membantu mengintensifkan Siklon Chino menjadi badai Kategori 4 saat bertabrakan langsung dengan Mayotte, menghancurkan wilayah termiskin di seberang lautan Prancis.

    Kekeringan dan Kebakaran Hutan

    Beberapa wilayah mungkin lebih basah karena perubahan iklim mengubah pola curah hujan, tetapi yang lain menjadi lebih kering dan lebih rentan terhadap kekeringan.

    Amerika mengalami kekeringan parah pada tahun 2024 dan kebakaran hutan membakar jutaan hektar di Amerika Serikat bagian barat, Kanada, dan lembah Amazon, yang biasanya merupakan salah satu tempat terbasah di Bumi.

    Antara Januari dan September, lebih dari 400.000 kebakaran tercatat di seluruh Amerika Selatan, menyelimuti benua itu dengan asap yang menyesakkan.

    Program Pangan Dunia pada Desember mengatakan 26 juta orang di seluruh Afrika bagian selatan berisiko kelaparan karena kekeringan selama berbulan-bulan melanda wilayah miskin tersebut.

    Dampak Ekonomi

    Cuaca ekstrem menelan korban ribuan jiwa pada tahun 2024 dan menyebabkan banyak orang lainnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Dampak jangka panjang dari bencana tersebut tidak mungkin dihitung.

    Dalam hal kerugian ekonomi, raksasa reasuransi yang berkantor pusat di Zurich, Swiss Re, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan awal Desember, memperkirakan tagihan kerusakan global sebesar US$310 miliar.

    Menurut perusahaan tersebut, banjir di Eropa, khususnya di provinsi Valencia di Spanyol, tempat lebih dari 200 orang meninggal pada Oktober, dan badai Helene dan Milton meningkatkan biaya.

    Hingga 1 November, Amerika Serikat telah mengalami 24 bencana cuaca pada tahun 2024 dengan kerugian masing-masing melebihi US$1 miliar, menurut data pemerintah.

    Kekeringan di Brasil menyebabkan kerugian bagi sektor pertaniannya sebesar US$2,7 miliar antara Juni dan Agustus. Sementara, kata sebuah badan industri, “tantangan iklim” mendorong produksi anggur global ke level terendah sejak 1961.

    (pgr/pgr)

  • 4 Manfaat Rebusan Daun Sirih, Termasuk Redakan Sembelit

    4 Manfaat Rebusan Daun Sirih, Termasuk Redakan Sembelit

    Jakarta –

    Sirih merupakan tanaman yang kerap digunakan untuk pengobatan tradisional oleh masyarakat Indonesia. Tanaman tersebut memiliki rasa pahit dan pedas yang khas, dapat memberikan kehangatan untuk tubuh.

    Selain itu, tanaman hijau ini memiliki manfaat untuk menetralkan keseimbangan pH dalam tubuh dan usus, serta meningkatkan kesehatan pencernaan.

    Umumnya, sirih dikonsumsi dengan cara dikunyah untuk diambil sarinya. Namun, sirih juga dapat dimasukkan ke dalam makanan atau dikonsumsi sebagai pasta, bubuk, atau direbus untuk diminum airnya.

    Manfaat Rebusan Daun Sirih Bila Diminum

    Dikutip dari laman NetMeds, berikut 4 manfaat rebusan daun sirih bila diminum:

    1. Meredakan sembelit

    Daun sirih merupakan sumber antioksidan yang membersihkan radikal dari tubuh. Daun ini mengembalikan kadar pH normal dalam tubuh dan membantu mengatasi sakit perut.

    Metode pengobatan di India secara luas merekomendasikan makan daun sirih untuk meredakan sembelit. Disarankan untuk minum air rebusan daun sirih di pagi hari saat perut kosong untuk memperlancar buang air besar.

    2. Melancarkan pencernaan

    Daun sirih direkomendasikan karena sifatnya yang dapat melancarkan pencernaan, anti-kembung, dan membantu melindungi usus. Tumbuhan dengan bau yang khas itu dapat meningkatkan metabolisme, memicu sirkulasi, dan merangsang usus untuk menyerap vitamin dan nutrisi penting.

    3. Mengurangi masalah pernapasan

    Manfaat rebusan daun sirih bila diminum juga dapat membantu mengurangi masalah pernapasan yang berhubungan dengan batuk dan pilek. Daun sirih merupakan obat yang sangat baik bagi mereka yang menderita sesak dada, paru-paru, dan asma.

    4. Mengatasi diabetes

    Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa bubuk daun sirih berpotensi menurunkan lonjakan gula darah pada pasien diabetes tipe 2 yang baru didiagnosis. Daun sirih merupakan antioksidan kuat yang membantu melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan yang disebabkan oleh glukosa darah yang tidak terkontrol, serta mendukung pengelolaan diabetes melitus.

    (sao/naf)

  • Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilu dan Pilkada 2024 mencatatkan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kematangan demokrasi Indonesia sekaligus modal penting untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di masa depan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan petugas KPPS, atas kesuksesan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia.

    “Pemilu 2024 menunjukkan demokrasi Indonesia semakin matang. Partisipasi pemilih mencapai lebih dari 82% dari 204 juta pemilih terdaftar, menjadikan ini sebagai salah satu pemilu dengan partisipasi tertinggi di dunia,” ujar Ujang dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).

    Pemilu 2024 yang digelar pada Februari mencatatkan tingkat partisipasi yang luar biasa, dengan 82% pemilih ikut serta. Pilkada serentak pada November 2024 juga berjalan sukses dengan tingkat partisipasi 71%, lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (66,9%).

    “Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi milestone bagi demokrasi Indonesia. Bahkan, para pemimpin dunia memuji pelaksanaan pemilu yang masif ini. Indonesia disebut sebagai ‘the envy of the world’ karena mampu menggelar pesta demokrasi dengan skala besar dan partisipasi tinggi,” tambah Ujang.

    Indonesia kini diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat, dengan lebih dari 203 juta pemilih terdaftar.

    Presiden Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu di dunia, yakni 96,2 juta suara pada Pemilu 2024. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Presiden Joko Widodo dengan 85,6 juta suara pada Pemilu 2019.

    “Dengan pencapaian ini, Indonesia kini memegang dua posisi teratas dalam daftar pemilihan presiden dengan suara terbanyak secara global, mengukuhkan demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar dan teraktif di dunia,” jelas Ujang.

    Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 melibatkan lebih dari 435.089 TPS di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 5 juta petugas KPPS. Di luar negeri, sebanyak 12.000 petugas di 128 negara juga memastikan pemilih Indonesia di luar negeri dapat berpartisipasi.

    Dengan anggaran total Rp 37,52 triliun, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berhasil menguji integritas lembaga demokrasi Indonesia.

    “Ini adalah ujian besar bagi demokrasi kita. Dengan lebih dari 200 juta pemilih, generasi muda yang paham teknologi, dan semakin banyak perempuan terpilih menjadi pemimpin politik, Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin matang,” kata Ujang.

    Keberhasilan Pemilu 2024 menjadi bukti Indonesia tidak hanya mampu menggelar pesta demokrasi dengan skala besar, tetapi juga menjaga integritas dan partisipasi masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan visi Indonesia maju dan Asta Cita, demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata,” tutup Ujang terkait Pemilu 2024.

  • KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi

    KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

    “Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ujang, keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024, dengan tingkat partisipasi lebih dari 82 persen dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.

    Apalagi di tahun yang sama, Pilkada Serentak 2024 juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.

    Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.

    Ujang pun menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia. Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.

    Hal itu mencakup seperti Joe Biden dari Amerika Serikat yang memeroleh 81,3 juta suara pada 2020, Donald Trump dengan 77,2 juta suara pada 2024, Vladimir Putin dari Rusia dengan 76,3 juta suara pada 2024, dan Lula da Silva dari Brasil dengan 60,3 juta suara pada 2022.

    Selain berhasil menggelar pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.

    “Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” ujar Ujang.

    Ujang mencatat bahwa Pilkada Serentak yang baru diselenggarakan mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen, padahal Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1789.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Bahayanya Jika Anda Tidak Mematikan Ponsel Saat Naik Pesawat

    Ini Bahayanya Jika Anda Tidak Mematikan Ponsel Saat Naik Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu larangan yang diberlakukan di dalam pesawat adalah menggunakan sinyal ponsel.

    Biasanya Anda wajib mematikan sinyal ponsel ketika terbang, kecuali jaringan memakai wifi yang ada di dalam pesawat.

    Jika Anda ngoto tidak mau mengaktifkan mode pesawat selama penerbangan, ponsel akan terus memancarkan sinyal elektromagnetik untuk mencari jaringan dan ini bisa berbahaya untuk pesawat.

    Dilansir dari indianespress, hal ini dapat mengganggu sistem komunikasi dan navigasi pesawat.

    “Meskipun pesawat modern dirancang untuk meminimalkan risiko tersebut, perilaku pencarian sinyal yang terus-menerus dari beberapa perangkat dapat menciptakan interferensi elektromagnetik kumulatif,” kata Rajagopal, pakar penerbangan di Aviation Training India.

    Selain itu, pencarian koneksi yang terus-menerus ini akan menguras baterai ponsel Anda dan dapat membebani menara seluler di darat karena “perangkat Anda dengan cepat beralih di antara menara-menara tersebut karena kecepatan dan ketinggian pesawat yang tinggi”.

    Meskipun kemungkinan ponsel menyebabkan masalah kritis selama penerbangan sangat kecil, gangguan dari beberapa perangkat dapat mengganggu peralatan sensitif atau komunikasi antara kokpit dan kontrol darat.

    Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan ponsel mungkin tidak secara langsung membahayakan penumpang, namun paparan perangkat elektronik dalam waktu lama dapat meningkatkan tingkat stres, mengganggu pola tidur, dan mengganggu penglihatan karena cahaya biru, saran para ahli.

    “Yang lebih penting lagi, tidak mematuhi protokol keselamatan dapat meningkatkan kecemasan di kalangan penumpang dan awak,” kata Dr Maneendra, konsultan dan departemen perawatan kritis HOD, Rumah Sakit Gleneagles, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.

    Dokter menyarankan untuk menggunakan waktu ini untuk melepaskan diri, bersantai, atau melakukan membaca ringan atau meditasi, yang dapat menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental.

    Mengikuti peraturan maskapai penerbangan tidak hanya menjamin keselamatan tetapi juga memberikan kesempatan untuk memprioritaskan kesehatan selama perjalanan.

  • Osamu Suzuki Meninggal di Usia 94 Tahun

    Osamu Suzuki Meninggal di Usia 94 Tahun

    Jakarta –

    Mantan Pemimpin pabrikan otomotif asal Jepang, Osamu Suzuki meninggal dunia di usia 94 tahun. Osamu tutup usia karena penyakit limfoma atau kanker kelenjar getah bening yang dideritannya.

    Mengutip CNBC, Jumat (27/12/2024), Osamu meninggal bertepatan dengan Natal. Osamu sempat memimpin perusahaan otomotif itu lebih dari 28 tahun hingga Suzuki Motor menjadi raksasa otomotif global.

    Terlahir dengan nama Osamu Matsuda, Osamu menikah dengan Shoko Suzuki, cucu dari pendiri Suzuki Motor Corporation, Michio Suzuki. Mantan bankir itu bergabung dengan perusahaan pada 1958 dan naik jabatan hingga menjadi pemimpin perusahaan tersebut selama dua dekade kemudian.

    Pada 1970-an, ia menyelamatkan perusahaan dari ambang kehancuran dengan meyakinkan Toyota Motor untuk memasok mesin yang ramah lingkungan di mana Suzuki Motor belum mengembangkannya.

    Kesuksesan selanjutnya diraih dengan peluncuran mobil mini Alto pada 1979 yang menjadi populer pada masanya. Peluncuran mobil tersebut dapat meningkatkan daya tawar produsen mobil tersebut.

    Osamu kemudian mengambil keputusan besar dan berisiko dengan menginvestasikan pendapatan perusahaan selama setahun untuk membangun produsen mobil nasional di India. Langkah ini didorong oleh keinginannya yang kuat bahwa suatu saat nanti akan dikenang menjadi produsen mobil nomor satu.

    Saat itu, India merupakan negara terbelakang di bidang otomotif dengan penjualan mobil tahunan di bawah 40.000 unit. Pemerintah baru saja menasionalisasi Maruti, yang didirikan pada 1971 sebagai proyek kesayangan Sanjay Gandhi, putra Perdana Menteri saat itu Indira Gandhi, untuk memproduksi mobil rakyat yang terjangkau dan dibuat di India.

    Maruti membutuhkan mitra asing. Sayangnya, kolaborasi awal dengan produsen mobil, Renault tidak memenuhi kesepakatan lantaran mobil sedan yang diproduksi Renault terlalu mahal dan boros bahan bakar. Tim Maruti mencoba mencari langkah lain dengan produsen mobil lainnya. Namun, hal tersebut ditolak oleh produsen mobil, termasuk Suzuki Motor.

    Kemitraan kedua perusahaan tersebut dapat terwujud setelah seorang Direktur Suzuki Motor di India melihat artikel surat kabar tentang potensi kesepakatan Maruti dengan pesaing mobil kecil Jepang, Daihatsu.

    Ia menelepon kantor pusat untuk mengetahui bahwa tim Maruti telah ditolak. Osamu kemudian menelepon pihak Maruti dengan tergesa-gesa mengundang tim tersebut kembali ke Jepang dan meminta kesempatan kedua. Kemudian surat pernyataan minat ditandatangani dalam beberapa bulan.

    Mobil pertama, hatchback Maruti 800 yang dibuat berdasarkan Alto, diluncurkan pada tahun 1983 meledak di pasaran. Hari ini, Maruti Suzuki, yang merupakan anak cabang usaha dari Suzuki Motor, masih menguasai sekitar 40% pasar mobil India.

    (ara/ara)

  • Daftar 34 Nama Polisi yang Dimutasi setelah Kasus Pemerasan 400 Warga Negara Malaysia di Konser DWP

    Daftar 34 Nama Polisi yang Dimutasi setelah Kasus Pemerasan 400 Warga Negara Malaysia di Konser DWP

    TRIBUNJATIM.COM – Daftar nama polisi yang dimutasi imbas kasus pemerasan warga negara Malaysia di konser musik.

    Diketahui, kasus polisi memeras warga Malaysia kini berbuntut panjang.

    Warga negara Malaysia itu menyaksikan konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13-15 Desember 2024, namun malah diperas oleh polisi.

    Total sebanyak 18 polisi kini diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Mereka datang dari berbagai pangkat dan berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya.

    Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil pemerasan itu senilai Rp 2,5 miliar.

    Kini, 18 anggota polisi itu telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.

    Selepas pengumuman penanganan perkara oleh Divisi Propam Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/429/XII/KEP/2024.

    Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Dwita Kumu Wardana.

    Sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi berujar, 34 anggota kepolisian itu dimutasi imbas kasus dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia.

    “Dalam rangka pemeriksaan (kasus pemerasan penonton DWP),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).

    Berikut 34 nama anggota kepolisian yang dimutasi dan tengah menjalani pemeriksaan terkait kasus pemerasan penonton DWP:

    AKBP Bariu Bawana Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

    AKBP Wahyu Hidayat Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKBP Malvino Edward Yusticia Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan Ps Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Palti Raja Sinaga Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Edy Suprayitno Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol David Richardo Hutasoit Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Derry Mulyadi Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Dzul Fadlan Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Rio Mikael L. Tobing Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Abad Jaya Harefa Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya(dalam rangka riksa)
    Kompol Dimas Aditya Kapolsek Tanjung Priok dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Yudhy Triananta Syaeful Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Syaharuddin Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Sehatma Manik Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Jemi Ardianto Kanit 1 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Rio Hangwidya Kartika Kanit 2 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Agung Setiawan Kanit 3 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Fauzan Kanit Reskrim Polsek Kemayoran dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Ipda Win Stone Panit 1 Unit Binmas Polsek Kemayoran dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Bintara Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)
    Brigadir Fahrudun Rizki Sucipto Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Brigadir Dwi Wicaksono Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Bripka Wahyu Tri Haryanto Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Bripka Ready Pratama Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Briptu Dodi Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Brigadir Hendy Kurniawan Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Aipda Lutfi Hidayat Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Aipda Hadi Jhontua Simarmata Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Bripka Ricky Sihite Ps Kasi Humas Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Brigadir Andri Halim Nugroho Bintara Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Briptu Muhamad Padli Bintara Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Polda Metro Jaya.

    Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, keputusan Karyoto memutasi anggotanya patut diacungi jempol.

    Namun, Bambang mengingatkan, mutasi ini bukanlah akhir dari perkara pemerasan penonton DWP.

    Sebab, mereka harus menjalani sidang kode etik untuk menentukan sanksi yang akan diterima.

    Apakah demosi, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau dilanjutkan ke ranah pidana.

    “Kalau konsisten ingin membangun kepolisian yang bersih, sanksi maksimal harus dilakukan selain proses pidana bagi yang terlibat pemerasan,” kata Bambang saat dihubungi, Kamis (26/12/2024).

    Menurut Bambang, jika Divisi Propam Polri tidak menjatuhkan sanksi tegas berupa PTDH melalui sidang kode etik, Polri bakal semakin menuai citra negatif.

    “Asumsi yang muncul adalah kepolisian melindungi personelnya yang melakukan pelanggaran pidana pungli dan pemerasan. Ada apa?” ujar Bambang.

    Selain mengurangi kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional, kata Bambang, sanksi yang tidak memberikan efek jera juga berpotensi menurunkan semangat anggota yang tetap konsisten menjaga etika, moral, dan disiplin. (*)

    Kasus pemerasan 400 warga negara Malaysia saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP) mengungkap fakta baru

    Ternyata ada 18 anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pemerasan pada 13-15 Desember 2024 di JIExpo Kemayoran.

    Kasus inipun viral di media sosial dan menjadi sorotan negatif dunia internasional.

    Sekadar informasi, DWP jadi tempat berkumpulnya pecinta musik dansa elektonik atau EDM dari berbagai belahan dunia.

    Festival musik ini ibarat kuali pertemuan penduduk antar-negeri yang ingin melepas penat sembari dihibur disjoki Internasional papan atas.

    Mereka menyatu tanpa sekat, bendera dari berbagai belahan dunia berkibar-kibar di tengah ribuan orang yang asyik berdansa selama DWP 2024.

    Dari Asia Tenggara, tampak kibaran bendera Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

    Ada lagi bendera dari negara yang lebih jauh, seperti Kanada, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan India.

    Namun itu hanya sedikit gambaran tentang identitas kewarganegaraan para pengunjung DWP 2024.

    Ada lagi yang tidak membawa bendera, tapi rela datang jauh-jauh dari Eropa untuk hadir di festival musik tahunan ini.

    Akan tetapi Festival EDM tahunan ini pun ternodai karena ulah oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan.

    Mereka menyebut, oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urine mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia.

    Oknum polisi Indonesia juga diduga memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta RM atau setara Rp32 miliar.

    Bahkan ada yang mengklaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urine narkoba mereka negatif.

    Penonton larut dalam kemeriahan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2015 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/12/2015) malam. (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

    Hal itu sampai ramai dibicarakan media sosial Malaysia.

    Penyelenggara DWP, Ismaya Live, telah membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

    “Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

    DWP berkomitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. 

    “Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

    Pihak kepolisian sendiri saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Mulanya, Kompas.com menghubungi Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuady pada Rabu (18/12/2024).

    Hanya saja, dia menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pasalnya berlangsungnya Djakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat.

    Sementara pada hari yang sama, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan Kompas.com agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.

    “Koordinasi (dengan) Ditresnarkoba Polda ya,” ujar Susatyo.

    Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak.

    Bukan hanya itu, kami juga menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, pada Kamis (19/12/2024).

    Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons.

    Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut.

    “Kalau sepengetahuan kami, kami tidak monitor kejadian seperti itu, ditangkap, dipalak dan tes urine,” ucap Jamalinus saat dihubungi wartawan, Kamis.

    Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak.

    “Kami saat itu, pengamanan (keberlangsungan acara),” kata Jamalinus.

    Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan, Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak.

    Pengakuan penonton DWP diperas oknum polisi (Shutterstock – Serambinews.com)

    Kabar terbaru, sebanyak 18 personel polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran telah ditahan dan diperiksa oleh Divisi Propam Polri.

    “Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (20/12/2024).

    Truno menambahkan, personel yang telah diamankan sedang diperiksa.

    Dia menegaskan, Polri tak akan pandang bulu menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

    Hal itu guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

    “Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata,” ujar dia.

    Truno pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberi informasi mengenai kasus itu.

    Diharapkan, peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. 

    “Kami turut mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang memberikan perhatian khususnya kepada Polri,”pungkas dia. 

    Kendati begitu, Trunoyudo masih enggan menyampaikan identitas ke 18 oknum polisi yang sudah diamankan Propam tersebut.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Seberapa Penting Komponen Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Seberapa Penting Komponen Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini sendiri akan dijalankan bertahap mulai 6 Januari 2025.

    Epi mengatakan susu merupakan sumber protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak. Oleh karena itu susu akan menjadi salah satu komponen program Makan Bergizi Gratis, dengan menyasar wilayah yang banyak sentra susunya seperti di wilayah Jawa.

    “Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun adalah puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak,” kata Epi dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk ‘Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045’ di Habitate Jakarta, dikutip, Jumat (27/12/2024).

    Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A menambahkan bahwa susu merupakan sumber kalsium sangat baik yang berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan protein dari susu lebih optimal dibandingkan sumber protein lainnya sehingga menjadikannya pilihan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

    Ria menyebut umumnya anak diberikan susu bubuk terfortifikasi, khusus dengan kandungan tambahan mikronutrien yang dibutuhkan anak.

    Untuk anak-anak, susu fortifikasi memberikan manfaat tambahan dengan menyediakan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh seperti vitamin D, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Konsumsi susu fortifikasi dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan asupan gizi dari makanan sehari-hari serta upaya pencegahan anemia.

    “Termasuk vitamin D, vitamin C, kalsium, dan zat besi, ini penting untuk didapatkan si kecil. Misalnya saat mengalami defisiensi mikronutrien dan pencegahan anemia tersebut. Hal ini dikarenakan susu merupakan media untuk penyerapan nutrisi terbaik.” ungkap Ria.

    Sejumlah Negara Masukkan Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis
    Sejumlah negara sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis. Terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

    Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

    “Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi, baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya,” kata Dewa.

    Misalnya di Amerika Serikat (AS), program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

    Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

    Menurut Dewa, menu akan disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing atau local wisdom. “Yang dikunci itu angka kecukupan gizinya. Ibu hamil butuh protein berapa, zat besi berapa, karbohidrat berapa dan lemak, serat berapa dan kebutuhan untuk anak, balita itu yang kita kunci. Tapi menu akan kembali ke masing-masing disesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan masing-masing daerah”, katanya.

    Pesan Pengamat Kebijakan untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan program Makan Bergizi Gratis bagus dalam meningkatkan gizi anak-anak, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat. Hanya saja ada pesan yang harus dicermati.

    Salah satunya, Agus menyoroti terkait dengan pelaksanaan programnya. Ia menyoroti potensi masalah lingkungan yang dapat timbul dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah kemasan.

    Meski program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, pengamat mengingatkan bahwa aspek keberlanjutan perlu menjadi bagian integral dari rencana implementasi.

    “Kemudian terkait dengan air minum ataupun susu yang nantinya disediakan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk bagaimana kemasan yang telah digunakan tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah ini yang saya khawatirkan. Tolong pengawasannya mulai dari kualitas dari makanan, dan kualitas bahan baku,” katanya.

    Sementara itu, Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha menjelaskan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta.

    Dari program yang telah dijalankan tersebut, ia mengatakan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan sampah kemasan.

    “IFSR bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menjalankan pilot project program makan bergizi gratis. Itu terbukti tidak menghasilkan sampah yang banyak. Karena susunya menggunakan susu bubuk atau susu fortifikasi kita bilangnya. Jadi, susunya itu diseduh dan dihadirkan di sekolah dan mereka anak-anak sekolah tinggal minum saja dari gelas atau tumbler yang ada,” katanya.

    (aid/rrd)

  • Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    JAKARTA – Demokrasi Indonesia mulai menggigil, bisa karena kedinginan atau ketakutan. Begitulah realita yang terjadi pada 2024, dan tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa 2025 tidak akan menjadi tahun demokrasi bagi negeri ini.

    Mundur jauh ke 2014 ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemunculan Jokowi disambut gegap gempita. Pria asli Boyolali ini menjadi simbol representasi “wong cilik” dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang selama bertahun-tahun didominasi kalangan oligarki.

    “Selama empat tahun ini saya diam. Tapi kini saya harus jawab. Saya harus ngomong. Bapak ibu saya itu orang desa di Boyolali,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (4/11/2018).

    Jokowi perlu menyampaikan itu demi menjawab kampanye hitam, yang selalu menyudutkan dirinya sebagai anak orang keturunan China asal Singapura bernama Oey Hoi Liong.

    Masyarakat antusias menghadiri undangan hitung cepat hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (KOMPAS/Wisnu Widiantoro)

    Harapan para pendukung demokrasi terhadap keberadaan Jokowi sangat tinggi. Memang bumbungan harapan itu terkesan tidak realistis, namun kondisi tersebut harus ada dalam setiap  perubahan peta politik Indonesia.

    Situasi Menjelang Akhir Kekuasaan Jokowi

    Pada 2024 segalanya berubah. Optimisme tinggi pada peran Jokowi terhadap kemajuan demokrasi Indonesia mulai luntur. Masyarakat terbelah, berada di persimpangan jalan. Sebagian masih meneladani Jokowi, sebagian lagi tidak. Mantan Presiden itu tak lagi dianggap “orang luar” yang reformis, melainkan bagian dari oligarki.

    “Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kemunduran demokrasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, komersialisasi pendidikan nasional, hingga berbagai kecurangan Pemilu 2024,” demikian tertulis dalam laman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2024.

    Jokowi dituding telah melanggar banyak aturan demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Langkah politik Jokowi terbukti berhasil memuluskan keterpilihan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, sekaligus membawa Gibran sebagai wakilnya.

    Pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 55 persen. Jauh meninggalkan pesaingnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Situasi ini semakin memperjelas keyakinan para pendukung demokrasi, bahwa iklim politik yang sudah dingin kemungkinan akan semakin beku dan bikin menggigil di masa selanjutnya.

    Jokowi yang dianggap cawe-cawe dengan memberikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024. (Instagram/@jokowi)

    Dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis 12 Desember lalu, Prabowo menegaskan kembali gagasan penghapusan Pilkada langsung. Dalih yang dia kemukakan adalah soal penghematan biaya.

    “Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo.

    Prabowo mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya dapat menhemat banyak anggaran dengan hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih kepala daerah.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India sekali memilih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo lagi dalam acara tersebut.

    Usulan Prabowo tersebut jelas memicu kecaman dari aktivis pro-demokrasi. Mereka berkeyakinan bahwa pembiayaan yang sangat mahal, Prabowo menyebutkan triliunan rupiah hanya dalam satu dua hari, merupakan investasi.

    Presiden Prabowo Subianto usai melakukan coblosan di TPS 08, Bojong Koneng, Bogor dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

    Jika menengok ke belakang, sikap Prabowo tersebut adalah ciri penolakannya terhadap reformasi demokrasi usai Presiden Soeharto tumbang pada 1998. Pada 2014 dan 2019 Prabowo juga pernah melontarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 asli, yaitu presiden dipilih MPR.

    Jika gagasan tersebut dilaksanakan maka itu berarti penghapusan terhadap amandemen konstitusi 1999-2002, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia dibangun secara konstitusional pada saat ini.

    Hal tersebut membuka jalan bagi seorang presiden untuk mengakhiri pemilihan presiden secara langsung, menghapuskan pembatasan masa jabatan presiden, bahkan membubarkan Mahkamah Konstitusi. Situasi semacan itu berpotensi mengKO supremasi hukum di Indonesia, yang sudah sangat lemah.

    Mantan Aktivis Bakal Diam Saja

    Setelah dilantik, Prabowo tak hanya memasukkan banyak tokoh militer ke dalam pemerintahannya. Dia juga mengajak kalangan non-elit, termasuk para akitivis dan korban kekerasan pada masa akhir rezim Soeharto ke dalam kabinet demi memperkuat legitimasi mantan menantu Soeharto itu.

    Sungguh tidak realistis jika mengharapkan mereka mampu membatasi gerakan Prabowo sebagai Presiden RI. Berangkat dari pengalaman, para aktivis yang bercita-cita “memperjuangkan perubahan dari dalam Istana”, justru larut menjadi pendukung segala kebijakan, bahkan yang bersifat otoriter sekalipun.

    Organisasi masyarakat sipil, sepertu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diperkirakan bakal mempertahankan independensi mereka juga sulit diharapkan. Bahkan sejak masa Jokowi organisasi sosial dan keagamaan yang dianggap progresif, justru dengan mudah digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan penguasa dengan mengorbankan hak-hak publik.

    Pelukis Yos Suprapto (kanan) bersama petugas menurukan salah satu karya lukisannya yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” yang sebelumnya akan dipamerakan di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (23/12/2024). Penurunan karya lukisan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Yos terhadap Galeri Nasional Indonesia sebagai pemilik tempat yang meminta lima dari 30 lukisannya diturunkan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa)

    Ruang politik kaum progresif Indonesia untuk memajukan demokrasi justru semakin sempit. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus megaproyek Rempang Ecocity di Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan aktor-aktor non negara untuk dimobilisasi demi menekan protes masyarakat. Atau yang terbaru pelarangan lima lukisan yang akan dipamerkan oleh pelukis Yos Soeprapto di Galeri Nasional, Jakarta pekan lalu, hanya karena ada penggambaran sosok menyerupai Jokowi.

    Penciptaan gerakan pro-demokrasi yang berkelanjutan dengan basis masyarakat sipil yang lebih besar dan kuat perlu dilakukan. Namun strategi semacam itu hanya mudah diucapkan, sangat sulit dilakukan. Fragmentasi masyarakat sipil Indonesia sudah semakin besar. Hal itu tak melulu terlihat di dunia nyata, namun juga di jagat maya.

    Tak dapat dipungkiri, bahwa bahwa masyarakat sipil di Indonesia sedang menghadapi musim dingin demokrasi yang bakal panjang. Tantangan besar untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, demi meningkatkan dampak politik sehingga kebekuan bahkan kehancuran demokrasi Indonesia tidak terjadi.