Xcloud.id

Negara: India

  • Menkomdigi Ungkap Pentingnya Kerja Sama dengan India untuk Buat Identitas Digital

    Menkomdigi Ungkap Pentingnya Kerja Sama dengan India untuk Buat Identitas Digital

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya kerja sama internasional guna mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk transformasi digital di Tanah Air.

    Meutya mengatakan, kerja sama internasional khususnya dengan India sebagai salah satu negara terdepan di bidang teknologi digital, bisa menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan efisien di Indonesia.

    “Digitalisasi pemerintahan bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Indonesia siap berkolaborasi dengan India untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi mutakhir, terutama dalam pengembangan identitas digital,” ujar Meutya saat bertemu dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, dikutip dalam siaran resminya Rabu, 1 Januari.

    Ia mengapresiasi, kesediaan India berbagi pengalaman terkait penerapan program identitas digital seperti Aadhaar, nomor identifikasi biometrik individu, yang dikemas melalui 12 digit yang berfungsi sebagai bukti identitas dan bukti alamat bagi penduduk India.

    Menurutnya, teknologi ini dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagai landasan utama untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi pemerintahan.

    Selain identitas digital, Menkomdigi berharap kerja sama dengan India mencakup pengembangan infrastruktur digital, keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    “Indonesia tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga strategi implementasi yang terbukti berhasil. Kerja sama ini harus menghasilkan solusi konkret bagi Indonesia,” tandasnya.

    Transformasi digital pemerintahan menjadi bagian dari visi besar Asra Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Kolaborasi strategis dengan India diyakini akan dapat mempercepat tercapainya target ini, sekaligus memastikan Indonesia menjadi pemain utama di era digital global.

  • Abraham Samad Desak KPK Gercep Periksa Jokowi Setelah Dicap Pemimpin Terkorup di Dunia

    Abraham Samad Desak KPK Gercep Periksa Jokowi Setelah Dicap Pemimpin Terkorup di Dunia

    GELORA.CO –  Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut bahwa  masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalamnominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai tantangan buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    Abraham Samad pun meminta agar KPK bergerak cepat memeriksa Jokowi dan keluarga

    Sebab jika tidak, maka anggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah orang-orang Jokowi memang benar adanya.

    “Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,” kata Samad kepada Tribunnews, Rabu (1/1/2025).

    Diberitakan sebelumnya, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. 

    Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. 

     OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

    Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP.

    Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.

    “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

    Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.

    “Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” kata Jokowi.

    Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” ujar Jokowi.

  • OCCRP Sebut Jokowi Masuk Tokoh Terkorup di Dunia, Noel Ebenezer Curiga Ada ‘Permainan’ Intelijen

    OCCRP Sebut Jokowi Masuk Tokoh Terkorup di Dunia, Noel Ebenezer Curiga Ada ‘Permainan’ Intelijen

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, sangsi dengan lembaga investigasi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang merilis bahwa Jokowi masuk ke dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. 

    Ia justru mencurigai lembaga tersebut sengaja melakukan propaganda untuk menghancurkan sosok tokoh bangsa, seperti Jokowi. 

    “Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur, saya curiga jangan-jangan ini sengaja proxy intelijen yang melakukan propaganda, yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa yang dicintai oleh rakyatnya,” ujar Noel seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Rabu (1/1/2025). 

    Noel mengaku sudah paham dengan kerja-kerja senyap intelijen untuk merusak nama tokoh bangsa. 

    Ia juga mempertanyakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi merupakan tokoh yang melakukan kejahatan terorganisasi dan koruptif. 

    “Kita enggak tahu mereka darimana bukti-bukti bahwa Jokowi korup apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan harusnya ada parameternya dong, jangan lantas membuat framing kemudian disebarkan dirilis tanpa ada keputusan hukum,” ujarnya. 

    Menurut Noel, rilisan dari OCCRP ini tak akan mengubah pandangan rakyat kepada Jokowi. 

    “Artinya apa yang dilakukan OCCRP ini tidak akan mempengaruhi cinta rakyat indonesia terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin dan saya rasa ini kita harus lebih berhati-hati ke depan ya,” pungkasnya. 

    Respons Rocky Gerung

    Sementara itu, pengamat politik, Rocky Gerung menilai dinobatkannya Jokowi sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) , sudah tepat. 

    Rocky Gerung pun membeberkan dua alasan terkait hal tersebut.

    “Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fufufafa segala macam,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (31/12/2024). 

    “Yang kedua menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi,” tambahnya. 

    Rocky melanjutkan kritik keras yang dilayangkan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus selama ini kepada Jokowi akhirnya mendapatkan sebuah justifikasi. 

    “Akhirnya memperoleh kejelasan ketika presiden jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia.”

    “Terburuk dalam soal korupsi di dalam upaya untuk merusak demokrasi dan di dalam manuvering untuk memanipulasi konstitusi jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal,” pungkasnya. 

    Sejarah memalukan

    Mantan presiden RI Joko Widodo mendapatkan ‘kado’ akhir tahun yang sangat buruk.

    Ia dinobatkan sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Pengamat politik, Rocky Gerung, menyebut hal itu merupakan akibat dari perjalanan politik presiden Jokowi selama memerintah yang berujung ke dalam catatan buruk dunia. 

    “Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba. Di akhir tahun karena pemeringkat internasional mendaftarkan mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia, bersama-sama dengan Presiden Bashar al Asaad yang kemarin ditumbangkan di Suriah,” ujarnya seperti dikutip channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (31/12/2024). 

    Ia melanjutkan kritik-kiritk serta olok-olok yang diberikan masyarakat sipil kepada Jokowi selama ini akhirnya mendapatkan perhatian di tingkat internasional. 

    Dengan dinobatkannya Jokowi sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan koruptif, Indonesia pun disebut memamerkan sebuah keburukan di mata dunia. 

    “Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan di luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global ideas adalah ide yang koruptif,” tambahnya. 

    Jokowi masuk daftar finalis

    Sejumlah pemimpin dunia masuk ke dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Dalam daftar tersebut ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

    Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.

    OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat (22/11/2024).

    Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

     

     

  • Kolaborasi dengan India Realisasikan Transformasi Digital

    Kolaborasi dengan India Realisasikan Transformasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan perlunya langkah konkret kerja sama internasional guna mewujudkan transformasi digital Indonesia.

    Salah satu kerja sama yang perlu diprioritaskan adalah kerja sama dengan India yang merupakan salah satu negara terdepan di bidang teknologi digital.

    Hal ini disampaikan Menkomdigi saat menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty. Dalam pertemuan tersebut, Meutya menegaskan kolaborasi dengan India akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan efisien di Indonesia. 

    “Digitalisasi pemerintahan bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Indonesia siap berkolaborasi dengan India untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi mutakhir, terutama dalam pengembangan identitas digital,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip, Rabu (1/1/2025).

    Meutya juga mengapresiasi kesediaan India berbagi pengalaman terkait penerapan program identitas digital seperti Aadhaar. Teknologi ini dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagai landasan utama untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi pemerintahan.

    Selain identitas digital, eks Ketua Komisi I DPR RI ini berharap kerja sama dengan India mencakup pengembangan infrastruktur digital, keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Semua aspek ini akan memperkuat transformasi digital di Indonesia.

    “Hubungan bilateral kedua negara telah terbukti kokoh dan saling menguntungkan. Saatnya kita melangkah lebih jauh untuk menciptakan perubahan signifikan di era digital ini,” ujarnya.

    Adapun, transformasi digital pemerintahan menjadi bagian dari visi besar Asra Cita Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi strategis dengan India diyakini akan dapat mempercepat tercapainya target ini, sekaligus memastikan Indonesia menjadi pemain utama di era digital global. 

    Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah ini adalah komitmen nyata menuju transformasi digital Indonesia yang inklusif, memberdayakan, dan dapat dipercaya.

  • Kala Jokowi Minta Buktikan Usai Namanya Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Halaman all

    Kala Jokowi Minta Buktikan Usai Namanya Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP – Halaman all

    “He-he-he…, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi sembari tertawa saat dimintai tanggapan oleh wartawan di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (1/1/2025).

    Joko Widodo menyebut saat ini banyak bertebaran fitnah serta framing jahat yang tidak disertai bukti. Karena itu, Jokowi meminta agar hal tersebut dibuktikan.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan,” tutur Jokowi.

    Disinggung apakah ada muatan politis terkait hal tersebut, Jokowi lagi-lagi menjawab dengan tertawa. Menurutnya, framing jahat bisa melalui ormas hingga partai.

    “He-he-he…. Ya ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apa punlah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas

    Daftar dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project

    Daftar tersebut sebelumnya dirilis oleh lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam situsnya.

    OCCRP merilis sederet finalis yang masuk Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi atau Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

    Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

    Namun, ada lima tokoh lainnya yang masuk daftar kategori ini, termasuk Jokowi.

    Lima tokoh ini masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    “Kami meminta (voting) nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Pengusaha India Gautam Adani,” demikian laporan OCCRP.

  • Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah

    Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah

    Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti,
    Albert Aries
    menilai, publikasi 
    Organized Crime and Corruption Reporting Project
    (
    OCCRP
    ) yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup. 
    Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.
    “Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert kepada
    Kompas.com
    , Rabu (1/1/2025).
    Albert menilai, tuduhan
    korupsi
    tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau “trial by NGO” oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga Pemerintahan Indonesia.
    Sebab,
    Jokowi
    bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia. 
    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” kata Albert.
    Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia.
    Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional “omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur,” yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.
    “Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain,” kata Albert.
    “Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
    Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
    Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.
    Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.
    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
    Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.
    “Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” papar Jokowi.
    Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.
    “Ya ditanyakan saja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hyundai Ioniq 5 Pecahkan Rekor Jalan Sejauh 4.900 Km dengan Elevasi Ekstrem

    Hyundai Ioniq 5 Pecahkan Rekor Jalan Sejauh 4.900 Km dengan Elevasi Ekstrem

    Jakarta –

    Mobil listrik Hyundai Ioniq 5 memecahkan rekor baru di ajang GUINNESS WORLD RECORDS. Mobil ini memecahkan rekor untuk kategori perubahan ketinggian terjauh oleh mobil listrik.

    Ajang pemecahan rekor ini diselenggarakan oleh Hyundai Motor India Limited (HMIL) dan dikendarai oleh tim profesional dari Evo India. Hyundai IONIQ 5 mencatatkan rekor luar biasa dengan mencatat perubahan ketinggian 5.802 m.

    Perjalanan dimulai di jalanan tertinggi di Umling La di Leh Ladakh. Jalanan tertinggi di itu terletak 5.799 m di atas permukaan laut. Mobil dikendarai hingga titik finis di Kuttanad, Kerala, yang terletak tiga meter di bawah permukaan laut.

    Prestasi luar biasa ini dicapai selama 14 hari, dengan rute yang menempuh jarak lebih dari 4.900 km. Mobil listrik andalan Hyundai itu melewati medan yang menantang dan kondisi iklim yang ekstrem, serta benar-benar menunjukkan ketahanan, teknologi canggih, dan performa superiornya.

    Hyundai Ioniq 5 Pecahkan Rekor GUINNESS WORLD RECORDS Foto: Dok. Hyundai

    Sepanjang perjalanannya, Hyundai IONIQ 5 menegaskan posisinya sebagai tolok ukur dalam mobilitas listrik. Mobil listrik itu dengan mulus melewati berbagai lingkungan yang keras, mulai dari suhu beku dan jalur pegunungan yang curam di Himalaya hingga wilayah pesisir yang lembap di Kerala.

    “Kami sangat bangga melihat Hyundai IONIQ 5 mengukir sejarah dengan meraih Guinness World Record untuk perubahan ketinggian terjauh oleh mobil listrik. Pencapaian ini merupakan bukti komitmen Hyundai yang teguh terhadap inovasi, keunggulan teknologi, dan keberlanjutan. Performa IONIQ 5 dalam kondisi ekstrem seperti itu mencerminkan kecakapan teknik dan daya tahannya. Di Hyundai, kami berdedikasi untuk mendorong batasan dan menetapkan tolok ukur baru dalam mobilitas listrik, dan rekor ini semakin memperkuat visi kami tentang Kemajuan untuk Kemanusiaan,” kata Unsoo Kim Direktur Pelaksana, Hyundai Motor India Limited.

    Hyundai Ioniq 5 yang memecahkan rekor perubahan ketinggian ini mengusung baterai berkapasitas 72,6 kWh. Mobil ini dikembangkan dengan Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

    (rgr/din)

  • Haidar Alwi sebut survei OCCRP soal tokoh terkorup lemah

    Haidar Alwi sebut survei OCCRP soal tokoh terkorup lemah

    Jakarta (ANTARA) – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi menyebut survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terkait daftar pemimpin dunia yang diduga terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi terbilang lemah karena segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan hanya dengan jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan, bukan melalui polling atau jajak pendapat,” kata Haidar dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    OCCRP diketahui menulis nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo masuk sebagai finalis “Person of The Year” dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Padahal, menurut Haidar, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

    “Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata,” katanya.

    Oleh sebab itu, Haidar menilai daftar yang dirilis OCCRP, khususnya terkait Jokowi, hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam jajak pendapat.

    Dia khawatir hal tersebut dapat merusak reputasi Jokowi di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

    “OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” imbuh Haidar.

    Lebih jauh, Haidar menyoroti absennya nama tokoh lain dari daftar tersebut, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia menyebut, Netanyahu sering dikaitkan dengan tindak kejahatan kemanusiaan dan menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi.

    “Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP, sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya,” ujar dia.

    OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Organisasi non-profit tersebut sebelumnya merilis daftar finalis “Person of The Year” kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi yang dipilih berdasarkan jajak pendapat pembaca, jurnalis, dan dewan juri yang berasal dari jejaring global OCCRP.

    Adapun sederet nama yang masuk dalam daftar tersebut, antara lain, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Jokowi, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis asal India Gautam Adani. Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru-baru ini digulingkan dinobatkan sebagai pemenang “Person of The Year”.

    Menanggapi namanya masuk dalam daftar tersebut, Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12) justru mempertanyakan korupsi yang dimaksud OCCRP serta meminta pihak yang mengeklaim untuk membuktikan pernyataannya.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata dia.

    Jokowi juga mengatakan bahwa belakangan ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya. Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat pembingkaian jahat dan tuduhan tanpa bukti.

    “Sekarang ‘kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang ‘kan?” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, ProJo: Silakan Proses Hukum, Jangan Omon-Omon – Page 3

    Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, ProJo: Silakan Proses Hukum, Jangan Omon-Omon – Page 3

    Sebelumnya, nama Presiden ke-7 RI itu masuk dalam nominasi sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.

    Adapun nominasi yang memporoleh suara terbanyak terbanyak untuk tahun 2024 meliputi, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautami Adani.

  • Selain Jokowi, Ini Daftar Tokoh Terkorup 2024 Menurut OOCRP

    Selain Jokowi, Ini Daftar Tokoh Terkorup 2024 Menurut OOCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Nama Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

    Penentuan nominasi tersebut dilakukan melalui Google Form sejak November 2024. Hasilnya, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut.

    Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. Kemudian Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat julukan “Person of the Year” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Disebutkan, Assad berhasil membawa kabur kekayaan keluar Suriah dengan estimasi puluhan miliar dolar. Di mana setelah digulingkan oleh rakyatnya, ia kini berada di pengasingannya di Rusia.

    OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo untuk mendapatkan titel “Lifetime Non-Achievement Award” sebagai salah satu diktator dengan periode kekuasaan terlama.

    Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat.

    “Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

    Proses Nominasi Tokoh Terkorup 2024

    Adapun proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

    Para tokoh tersebut mengisi form nominasi dengan judul “Who is the Most Corrupt Person of 2024?”

    Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

    OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

    Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

    OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata. Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

    Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.