Negara: India

  • Gabung BRICS, Indonesia Bakal Impor Minyak dari Rusia? – Page 3

    Gabung BRICS, Indonesia Bakal Impor Minyak dari Rusia? – Page 3

    Setelah Indonesia resmi masuk menjadi anggota penuh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS), Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai perlu dipelajari agenda dari negara anggota BRICS. Salah satunya memakai nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS) untuk transaksi perdagangan.

    “Kita masih harus pelajari, BRICS ini apa yang sedang mereka inginkan, misalnya menggunakan ‘currency’ di luar dolar AS, menggunakan transaksi apa yang disebut ‘SWIFT’ di luar sistem yang ada kata dia seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu, anggota BRICS juga mencanangkan bank multilateral, bernama The New Development Bank. Hal yang perlu dipelajari apakah bank itu dapat membiayai pembangunan, termasuk untuk Indonesia.

    Dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, pemerintah juga harus memutuskan Kementerian yang bertanggung jawab untuk diplomasi negara dalam forum itu.

    Selain itu, Mari menilai BRICS menjadi pengimbang keanggotaan dari kelompok negara maju dan berkembang.

    “Dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju dan negara sedang berkembang,” ujar Mari di Istana Kepresidenan, Selasa malam, 7 Januari 2025.

    Mari Elka menuturkan, sisi positif yang dapat dilihat dari keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS adalah Indonesia dapat memperjuang isu-isu yang terkait dengan negara berkembang di forum tersebut, dan forum multilateral lainnya.

     

     

  • Jangan Terus Kritik-kritikan, Biarkan Jalan Dulu

    Jangan Terus Kritik-kritikan, Biarkan Jalan Dulu

    Jakarta

    Pemerintah mengoperasikan sistem pajak baru bernama Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) mulai awal tahun ini. Namun sistem ini menuai sejumlah keluhan dan kritik dari masyarakat karena sederet kendala aksesnya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, potensi optimalisasi dari penghimpunan pajak bisa berkontribusi 6,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 1.500 triliun.

    “Saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua sepakat jangan berkelahi begini-gini jangan terus kritik-kritikan dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya kritiknya, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan,” kata Luhut, dalam Konferensi Pers Perdana DEN, di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Luhut mengatakan, salah satu permasalahan yang ada di pemerintahan Indonesia adalah tumpang tindih kebijakan. Dalam hal ini, satu kebijakan diberlakukan untuk banyak tujuan hingga akhirnya tumpang tindih dan menimbulkan banyak masalah.

    Oleh karena itu, saat ini DEN mencoba menerapkan satu kebijakan untuk menaungi satu tujuan. Hal ini juga telah coba ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa memperbaiki kebijakan di Indonesia saat ini.

    Ia juga optimistis, digitalisasi menjadi satu langkah bagus dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas di lingkup pemerintahan, termasuk melalui Coretax. Pemerintah juga akan berguru ke India dalam proses implementasi digitalisasi ke depannya.

    “Kita akan belajar pengalaman dari India. Walaupun kita sudah banyak paham juga, tapi lesson and learn dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita membuat kesalahan,” ujar Luhut.

    DEN dukung Coretax. Berlanjut ke halaman berikutnya.

    Senada, menurut Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto, Coretax penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan signifikan. Oleh karena itu dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu DEN menyatakan dukungan mendukung penuh adanya implementasi Coretax ini.

    “Kalau masih ada kekurangan sana sini saya kira wajar ini sistemnya baru diimplementasikan. Tapi kami percaya di Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak akan bekerja keras untuk meng-improve sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik,” ujar Seto dalam kesempatan yang sama.

    Seto menjelaskan, Coretax menjadi bagian dari salah satu komponen utama dari salah satu pilar digitalisasi pemerintah yakni dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Selain Coretax, komponen utama lainnya ialah Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).

    “SIMBARA ini terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, terutama royalty. Jadi ini adalah dua komponen utama, di dalam pilar optimalisasi pendapatan negara, jadi kalau kita bicara pajak dalam konteks digitalisasi, ini sebenarnya hanya salah satu pilar saja,” katanya.

    Sebagai informasi, kesulitan akses sistem Coretax dikeluhkan masyarakat melalui media sosial, misalnya di X. Tak jarang pengguna X juga mention atau menandai akun Direktorat Jenderal Pajak terkait kendala yang dihadapi.

    Misalnya, akun @ncity*** yang gagal dalam mengunggah dokumen di sistem tersebut.

    “Coretax kapan beres nya sih ini.. mau upload dokumen sertel terjadi kesalahan terus mohon bantuannya dong min apa yang menjadi kendala saya? @kring_pajak,” tulisnya.

    Merespons kondisi ini, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kesulitan akses itu tidak hanya terjadi di masyarakat saja. Namun, pihaknya juga terkendala. Untuk itu, pihaknya terus memantau dan menyelesaikan terkait permasalahan yang muncul saat wajib pajak mengakses sistem tersebut.

    “Hari keenam implementasi Coretax, hari ke hari kami mencoba mengikuti apa yang terjadi keluhan masyarakat, bukan hanya masyarakat, karena pengguna Coretax kami dan juga stakeholder. Jadi, hari ke hari kami terus memonitor, memantau dan menyelesaikan permasalahan yang muncul pada waktu interaksi para pelaku dengan sistem yang kami coba luncurkan Januari kemarin,” kata Suryo dalam acara Konferensi Pers di APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2024).

    Dia mengakui ada sejumlah kendala utama. Pertama, volume akses yang tinggi. Dia menjelaskan pada sistem baru ini wajib pajak tidak hanya mencoba sistem tersebut, tapi juga bertransaksi sehingga dapat mempengaruhi kinerja sistem. Kendala selanjutnya, yakni infrastruktur, di mana vendor penyedia jaringan telekomunikasi sangat berpengaruh.

  • Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terkait resminya Indonesia menjadi anggota kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Dengan begini pasar Indonesia disebut akan lebih besar.

    “Apa keuntungan kita dengan BRICS, ya market kita lebih besar, market kita lebih besar,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Luhut menyebut Indonesia adalah negara berdaulat dan besar sehingga tidak berpihak kepada satu negara mana pun. Terlebih dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tidak takut dengan adanya retaliasi dari Barat atau Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, ya maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita nggak perlu (takut dengan retaliasi), apalagi sekarang ini dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah,” ucap Luhut.

    Dengan pasar Indonesia yang lebih besar, Luhut menyebut Indonesia bisa meminimalisir persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti China dan AS.

    “Karena ini masalah kalau kita nggak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia disetop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa dan dia turunkan ke China dan China masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” beber Luhut.

    Kehadiran DEN disebut akan memberikan saran dan rekomendasi kepada Prabowo, serta bagaimana evaluasi dan implementasi dari kebijakan ekonomi prioritas pemerintah yang dijalankan di lapangan.

    “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (6/1) waktu setempat.

    Dilansir dari AFP, Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan mengatakan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya memiliki keinginan untuk mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja sama di negara-negara Selatan.

    Brasil saat ini memegang jabatan presiden bergilir BRICS pada tahun 2025. Pemerintah Brasil menyebut tawaran Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak di Johannesburg pada tahun 2023.

    BRICS sendiri didirikan pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Selain Indonesia, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS+ adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA).

    (aid/kil)

  • Wamen ESDM Sebut Keuntungan RI Gabung BRICS Perluas Pasar Ekspor Produk Tambang

    Wamen ESDM Sebut Keuntungan RI Gabung BRICS Perluas Pasar Ekspor Produk Tambang

    JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat membawa dampak terhadap perluasan pasar ekspor produk pertambangan.

    Ia memastikan pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah mempelajari dampak masuknya RI sebagi anggota BRICS, salah satunya dari sisi pertambangan.

    “Ini lagi kita pelajari dampaknya. Dengan kita masuk BRICS itu adalah dalam rangka pemanfaatan pasar itu kan untuk pasar ekspor,” ujar Yuliot kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Rabu, 8 Januari.

    Yuliot bilang, negara lain seperti China dan India dengan jumlah populasi penduduk yang besar dinilai dapat mendatangkan dampak positif terhadap sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara.

    “Kan mereka populasinya cukup besar, potensi pasarnya cukup besar,” imbuh dia.

    Menurut Yuliot, Kementerian ESDM juga telah memikirkan secara detail dampak yang akan dirasakan Indonesia saat bergabung menjadi anggota BRICS.

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengumumkan dalam sebuah pernyataan Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh kelompok ekonomi BRICS.

    Negara-negara anggota menyetujui masuknya Indonesia secara konsensus sebagai bagian dari dorongan perluasan yang awalnya disetujui pada pertemuan puncak blok tersebut tahun 2023 di Johannesburg, melansir Reuters 7 Januari.

    “Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan,” kata pemerintah Brasil.

  • Populasi Dunia Tembus 8,09 Miliar pada Awal 2025, Ini Negara dengan Penduduk Terbanyak

    Populasi Dunia Tembus 8,09 Miliar pada Awal 2025, Ini Negara dengan Penduduk Terbanyak

    Muhammad Syahrul Ramadhan • 09 Januari 2025 09:44

    Jakarta: Biro Sensus Amerika Serikat merilis data populasi dunia. Diperkirakan populasi dunia mencapai 8,09 miliar jiwa pada hari pertama tahun 2025.

    Disebutkan terdapat penambahan sekitar 71 juta jiwa dari data tahun 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2023.

    “Proyeksi populasi dunia pada 1 Januari 2025 adalah 8.092.034.511, meningkat 71.178.087 (0,89%) dibanding Tahun Baru 2024,” tulis laporan resmi Biro Sensus AS, dikutip Medcom.id, Kamis, 9 Januari 2025.

    Biro Sensus AS memperkirakan akan terjadi sekitar 4,2 kelahiran dan 2,0 kematian setiap detik di seluruh dunia. 

     

     

    Negara dengan Penduduk Terbanyak
    Berdasarkan data Worldometers hingga akhir tahun 2024 menunjukkan, India masih jadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Tercatat populasi India mencapai 1,457,722,116 jiwa.

    Posisi kedua ditempati oleh China dengan populasi 1,417,624,018 jiwa, sementara Amerika Serikat berada di peringkat Amerika Serikat dengan 346,397,981 jiwa, Indonesia dengan 284,660,397 jiwa.

    Berikut daftar 10 negara penduduk terbanyak di dunia:

    India: 1,457,722,116 jiwa
    China: 1,417,624,018 jiwa
    Amerika Serikat: 346,397,981 jiwa
    Indonesia: 284,660,397 jiwa
    Pakistan: 253,339,303 jiwa
    Nigeria: 235,217,117 jiwa
    Brasil: 212,426,243 jiwa
    Bangladesh: 174,676,602 jiwa
    Rusia : 144,386,942 jiwa
    Etiopia: 133,843,704 jiwa

     

    Jakarta: Biro Sensus Amerika Serikat merilis data populasi dunia. Diperkirakan populasi dunia mencapai 8,09 miliar jiwa pada hari pertama tahun 2025.
     
    Disebutkan terdapat penambahan sekitar 71 juta jiwa dari data tahun 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2023.
     
    “Proyeksi populasi dunia pada 1 Januari 2025 adalah 8.092.034.511, meningkat 71.178.087 (0,89%) dibanding Tahun Baru 2024,” tulis laporan resmi Biro Sensus AS, dikutip Medcom.id, Kamis, 9 Januari 2025.

    Biro Sensus AS memperkirakan akan terjadi sekitar 4,2 kelahiran dan 2,0 kematian setiap detik di seluruh dunia. 
     
     

     

    Negara dengan Penduduk Terbanyak
    Berdasarkan data Worldometers hingga akhir tahun 2024 menunjukkan, India masih jadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Tercatat populasi India mencapai 1,457,722,116 jiwa.
     
    Posisi kedua ditempati oleh China dengan populasi 1,417,624,018 jiwa, sementara Amerika Serikat berada di peringkat Amerika Serikat dengan 346,397,981 jiwa, Indonesia dengan 284,660,397 jiwa.
     
    Berikut daftar 10 negara penduduk terbanyak di dunia:

    India: 1,457,722,116 jiwa
    China: 1,417,624,018 jiwa
    Amerika Serikat: 346,397,981 jiwa
    Indonesia: 284,660,397 jiwa
    Pakistan: 253,339,303 jiwa
    Nigeria: 235,217,117 jiwa
    Brasil: 212,426,243 jiwa
    Bangladesh: 174,676,602 jiwa
    Rusia : 144,386,942 jiwa
    Etiopia: 133,843,704 jiwa

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • PB IDI: Masa Inkubasi Virus HMPV 3-6 Hari. Menyebar Lewat Percikan Droplet – Halaman all

    PB IDI: Masa Inkubasi Virus HMPV 3-6 Hari. Menyebar Lewat Percikan Droplet – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wabah virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang merebak di China menjadi perhatian internasional belakangan ini.

    Beberapa negara seperti Malaysia dan India telah melaporkan adanya temuan kasus penyakit HMPV ini di negara mereka. 

    Terkait hal ini, Anggota Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Ketua Satgas Covid PB IDI Prof DR Dr Erlina Burhan, SpP(K) mengungkapkan, virus HMPV memiliki gejala yang mirip dengan flu. Virus ini biasanya membutuhkan masa inkubasi rata-rata tiga hingga enam hari.

    Jadi begitu terinfeksi atau menghirup virus HMPV, maka butuh waktu tiga sampai enam hari sebelum menimbulkan gejala.

    Virus ini diketahui sangat mudah menular, karena menyebar melalui percikan droplet dari orang yang sudah terinfeksi seperti batuk atau bersin.

    “Dan ada orang sehat di sekitarnya yang menghirup percikan droplet mengandung virus ini. Kemudian masuk ke dalam seluruh nafas. Bila mana sistem imunnya baik, maka bisa jadi virusnya akan dimusnahkan oleh sistem imun,” imbuhnya.

    Tapi jika sistem imunnya sedang kurang baik atau belum berkembang, virus akan memperbanyak diri. 

    Setelah tiga hingga enam hari kemudian bakal menimbulkan gejala. Walau pun ringan, virus HMPV bisa cukup berisiko pada kelompok rentan. 

    Seperti bayi atau anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Orang lanjut usia atau berusia di atas 65 tahun juga termasuk dalam kelompok rentan. 

    Begitu pula pada orang yang memiliki masalah sistem imun atau mengidap penyakit tertentu. 

    Selain gejala batuk dan bersin, sebagian orang yang terinfeksi HMPV ini bisa mengalami demam hingga sakit kepala. 

    Kemudian ada kelelahan, malas makan, Mengi dan penyempitan saluran nafas. 

    “Dan gejala dari penyakit HMPV ini, ada gejalanya bisa jadi berat kalau memang pasiennya sudah punya asma sebelumnya. Sehingga terjadilah serangan asma, ada mengi, hingga sesak,” paparnya lagi.

    Pada kondisi yang lumayan berat, virus bisa memperbanyak diri, melebar dan merusak jaringan paru-paru, sehingga menimbulkan pneumonia. 

    “Pada bayi biasanya timbul bronchiolitis. Bronchiolitis itu adalah inflamasi di saluran napas yang kecil,” tutupnya. 

    Jangan Panik Hadapi Penyebaran Virus HMPV

    Dia juga mengajak masyarakat agar tidak perlu panik. 

    Karena, penyakit HMPV ini umumnya bergejala ringan. Dan jika terlanjur terinfeksi, cukup dilakukan rawat jalan. 

    “Jadi gejalanya dikatakan ringan, sehingga cukup dirawat jalan saja,” ungkapnya dalam media briefing virtual yang diselenggarakan oleh PB IDI, Rabu (8/1/2025).  

    Selain itu, Erlina mengungkapkan jika virus HMPV bukanlah penyakit baru. Virus HMPV sudah ditemukan sejak 2001 atau 24 tahun yang lalu. 

    Sehingga, tidak heran jika virus ini sudah beredar lama ke banyak negara, termasuk Indonesia. 

    Namun karena gejala yang ditimbulkan ringan, tidak dilakukan pemeriksaan atau surveilance untuk mendeteksi virus tersebut. 

    “Iya, bukan saja di China, sebetulnya sekitar akhir tahun di Amerika juga demikian. Terjadi sedikit peningkatan. Nah, mungkin juga ada berhubungan dengan bahwa penyebaran ini lebih banyak pada musim dingin. Musim semi atau musim dingin,” imbuhnya.

    Namun, Erlina tetap mengingatkan masyarakat untuk jangan berpikir bahwa Indonesia tidak mungkin akan terinfeksi virus HMPV ini. 

    Kementerian Kesehatan sudah merilis ditemukannya kasus-kasus HMPV pada anak di Indonesia.

     

  • Puluhan Website Pemerintah India Arahkan Pengguna ke Situs Penipuan, Kok Bisa? – Page 3

    Puluhan Website Pemerintah India Arahkan Pengguna ke Situs Penipuan, Kok Bisa? – Page 3

    Dampak Mengerikan Judi OnlineJudol telah berkembang dengan modus yang semakin canggih. Kemudahan akses dan promosi manipulatif berupa kemenangan palsu juga semakin tersamarkan.

    Langkah ini telah menjebak banyak individu dalam lingkaran kecanduan. Hingga 27 Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir 5.512.602 konten terkait judol di berbagai platform digital. 

    Mediodecci mengungkapkan bagaimana judol memberi dampak buruk pada fisik, psikologis, maupun sosial masyarakat. 

    Data digital Indonesia per Januari 2024, katanya, tercatat ada 185 juta pengguna internet di Indonesia dengan waktu berselancar paling tinggi di dunia yaitu 7 hingga 8 jam perhari. Jumlah ini kurang lebih 70 persen dari jumlah penduduk.

    Sebanyak 139 juta di antaranya adalah pengguna media sosial dengan waktu menggunakannya 3 jam per hari. Dari 139 juta itu, 90 persen adalah pengguna aplikasi WhatsApp, 85 persen Instagram, dan selebihnya adalah pengguna Facebook dan TikTok. 

    “Pergerakan dana dari aktivitas-aktivitas tersebut sangat besar khususnya terkait judol. Dan 80 ribu yang tersasar adalah mereka yang masuk kategori anak-anak,” ujar Medidecci.

  • Mewabah di China, HMPV Gejalanya Ringan, PB IDI Tegaskan Penyembuhan Cukup dengan Rawat Jalan – Halaman all

    Mewabah di China, HMPV Gejalanya Ringan, PB IDI Tegaskan Penyembuhan Cukup dengan Rawat Jalan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wabah virus Human Metapneumovirus (HMPV) sedang merebak di China telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. 

    Bahkan, beberapa negara seperti Malaysia dan India melaporkan telah ditemukan kasus penyakit HMPV ini. 

    Terkait hal ini, Anggota Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Ketua Satgas Covid PB IDI Prof DR Dr Erlina Burhan, SpP(K) mengungkapkan jika masyarakat tidak perlu panik. 

    Karena, penyakit HMPV ini umumnya bergejala ringan. Dan jika terlanjur terinfeksi, cukup dilakukan rawat jalan. 

    “Jadi gejalanya dikatakan ringan, sehingga cukup dirawat jalan saja,” ungkapnya dalam media briefing virtual yang diselenggarakan oleh PB IDI, Rabu (8/1/2025).  

    Selain itu, Erlina mengungkapkan jika virus HMPV bukanlah penyakit baru. Virus HMPV sudah ditemukan sejak 2001 atau 24 tahun yang lalu. 

    Sehingga, tidak heran jika virus ini sudah beredar lama ke banyak negara, termasuk Indonesia. 

    Gejala Mirip dengan Flu

    Namun karena gejala yang ditimbulkan ringan, tidak dilakukan pemeriksaan atau surveilance untuk mendeteksi virus tersebut. 

    “Iya, bukan saja di China, sebetulnya sekitar akhir tahun di Amerika juga demikian. Terjadi sedikit peningkatan. Nah, mungkin juga ada berhubungan dengan bahwa penyebaran ini lebih banyak pada musim dingin. Musim semi atau musim dingin,” imbuhnya.

    Namun, Erlina tetap mengingatkan masyarakat untuk jangan berpikir bahwa Indonesia tidak mungkin akan terinfeksi virus HMPV ini. 

    Demam menjadi salah satu gejala ISPA akibat paparan polusi udara. ()

    Kementerian Kesehatan pun sudah merilis bahwa ditemukan kasus-kasus HMPV pada anak.

    Lebih lanjut Erlina menjelaskan jika virus HMPV memiliki gejala yang mirip dengan flu.

    Virus ini biasanya membutuhkan masa inkubasi rata-rata tiga hingga enam hari.

    Jadi begitu terinfeksi atau menghirup virus HMPV, maka butuh waktu tiga sampai enam hari sebelum menimbulkan gejala.

    Virus ini diketahui sangat mudah menular, karena menyebar melalui percikan droplet dari orang yang sudah terinfeksi seperti batuk atau bersin.

    “Dan ada orang sehat di sekitarnya yang menghirup percikan droplet mengandung virus ini. Kemudian masuk ke dalam seluruh nafas. Bila mana sistem imunnya baik, maka bisa jadi virusnya akan dimusnahkan oleh sistem imun,” imbuhnya.

    Tapi jika sistem imunnya sedang kurang baik atau belum berkembang, virus akan memperbanyak diri. 

    Dan setelah tiga hingga enam hari kemudian bakal menimbulkan gejala.

     

    Kelompok Rentan Berisiko

    Walau pun ringan, virus HMPV bisa cukup berisiko pada kelompok rentan. 

    Seperti bayi atau anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Orang lanjut usia atau berusia di atas 65 tahun juga termasuk dalam kelompok rentan. 

    Begitu pula pada orang yang memiliki masalah sistem imun atau mengidap penyakit tertentu. 

    Ilustrasi Batuk. (Freepik)

    Selain gejala batuk dan bersin, sebagian orang yang terinfeksi HMPV ini bisa mengalami demam hingga sakit kepala. 

    Kemudian ada kelelahan, malas makan, Mengi dan penyempitan saluran nafas. 

    “Dan gejala dari penyakit HMPV ini, ada gejalanya bisa jadi berat kalau memang pasiennya sudah punya asma sebelumnya. Sehingga terjadilah serangan asma, ada mengi, hingga sesak,” paparnya lagi.

    Pada kondisi yang lumayan berat, virus bisa memperbanyak diri, melebar dan merusak jaringan paru-paru, sehingga menimbulkan pneumonia. 

    “Pada bayi biasanya timbul bronchiolitis. Bronchiolitis itu adalah inflamasi di saluran napas yang kecil,” tutupnya. 

  • Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    GELORA.CO – Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggota BRICS menguntungkan Indonesia secara historis dan dari aspek sosio-ekonomi.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/1/2025).

    Selain itu, Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi. Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS. Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Riska Sri Handayani menilai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahannya. Walaupun demikian, dalam konteks politik dalam negeri, Riska mengingatkan pemerintah perlu menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan penuh tersebut.

    “Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri,” kata Riska saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Kemudian dalam konteks politik luar negeri, dia menilai keanggotaan penuh tersebut dapat memperkokoh posisi The Global South atau Negara-Negara Berkembang di Selatan pada forum global dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Utara Global.

    “Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diharapkan akan dapat membawa sentimen positif untuk menghindari ketegangan geopolitik dan konflik internasional, terlebih Indonesia selama ini dikenal sebagai negara nonblok,” ujarnya.

    Walaupun demikian, Riska mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran adanya sentimen negatif dari Amerika Serikat terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

    “Hal ini terkait fakta adanya rivalitas antara Amerika Serikat-Rusia dan persaingan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga posisinya di luar pengaruh dan tarik-menarik kekuatan global.

    “Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan,” ujarnya.

    Sementara, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa dalam konteks politik luar negeri, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menunjukkan komitmen jangka panjang.

    “Untuk mendorong tatanan hubungan internasional yang lebih adil. Ini sudah disuarakan sejak masa Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno),” kata Prof. Eby saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia dapat membangun kekuatan secara politis untuk menghadapi kekuatan negara-negara lain. “Misalnya, untuk melawan kemunafikan Barat yang misalnya membela Israel yang jelas-jelas melakukan genosida dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS membawa harapan peningkatan perdagangan dengan sesama negara anggota BRICS.

    “Para anggotanya juga sedang mencari alternatif kerja sama yang lebih menguntungkan, seperti menggunakan mata uang lokal sesama mereka. Ini sudah dipraktikkan oleh Rusia dengan China misalnya,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (6/1/2025), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS hanya setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.

    Dalam pernyataannya, Brasil menilai Indonesia telah mendukung isu-isu yang menjadi prioritas selama presidensi Brasil di BRICS dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, namun kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

  • Indonesia Gabung BRICS, Akan Ada Perubahan Apa? – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Akan Ada Perubahan Apa? – Halaman all

    Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS, menambahkan ekonomi terbesar di Asia Tenggaradengan populasi terbanyak di kawasan tersebut ke dalam blok itu.

    BRICS didirikan oleh Brasil, Rusia, Cina, dan India pada tahun 2009, dan telah berkembang relevansinya sebagai forum internasional bagi negara-negara berkembang. Afrika Selatan bergabung segera setelah pertemuan puncak pertama. Lalu pada tahun 2024, Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota.

    Didorong oleh anggota-anggota baru, BRICS berusaha memperkuat reputasinya sebagai alternatif bagi kelompok ekonomi utama G7 yang dipimpin Amerika Serikat.

    “Kami telah menegaskan beberapa kali bahwa BRICS merupakan platform penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan memastikan bahwa suara dan aspirasi negara-negara Selatan Global terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan global,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, kepada DW.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jakarta “berkomitmen untuk berkontribusi pada agenda yang dibahas oleh BRICS, termasuk upaya untuk mempromosikan ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan kesehatan masyarakat,” lanjut Rolliansyah Soemirat.

    Gabung BRICS, Prabowo berisiko ‘dimusuhi’ Barat?

    Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, menolak bergabung dengan BRICS pada tahun 2023, dengan mengatakan Jakarta masih mempertimbangkan pro dan kontra dan tidak ingin “terburu-buru.” Sementara presiden yang baru saja terpilih yakni Prabowo Subianto tidak terlihat khawatir.

    Namun pergeseran di Jakarta menandakan lebih dari sekadar perubahan pemerintahan. Dengan tatanan global yang dipimpin Barat yang dipandang sebagai terkoyak secara politik, dilemahkan oleh kekacauan ekonomi dan perang di Ukraina dan Timur Tengah, negara-negara di Global Selatan semakin bersedia untuk bergerak lebih dekat ke Beijing dan Moskow dan berisiko membuat Washington berang.

    Lebih dari 30 negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam, kini telah menyatakan minat atau secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS.

    BRICS inginkan dunia yang multipolar

    Evolusi BRICS menjadi blok geopolitik yang lebih besar juga didorong oleh kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi dan politik global. Pemerintah Cina sering menyerukan tatanan dunia yang multipolar, dan infrastruktur keamanan dan keuangan yang tidak secara eksklusif didominasi oleh AS. Anggota BRICS juga sering membahas dominasi global dolar AS, dan perlunya kerangka keuangan alternatif antarnegara.

    Secara diplomatis, BRICS penting bagi Cina dan Rusia sebagai simbol lanskap multipolar yang sedang berkembang. Forum BRICS pada 2024 yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan bahwa Moskow masih punya banyak kawan di seluruh dunia meskipun ada sanksi Barat.

    Mengomentari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, memujinya sebagai “negara berkembang utama dan kekuatan penting di Dunia Selatan.”

    Penting untuk dicatat bahwa BRICS bukanlah kelompok yang secara terang-terangan anti-Barat. Indonesia, seperti halnya anggota pendiri BRICS, India, menikmati hubungan baik dengan negara-negara Barat, dan tidak mungkin memihak dalam pertikaian geopolitik antara AS dan para pesaingnya.

    Indonesia diharapkan jadi penyeimbang

    “Indonesia tidak bermaksud melepaskan diri dari Barat baik perlahan-lahan maupun secepatnya,” kata M. Habib Abiyan Dzakwan, peneliti di departemen hubungan internasional di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, kepada DW.

    “Dalam DNA kebijakan luar negeri Indonesia, semua adalah sahabat sebagaimana dinyatakan oleh Prabowo juga,” katanya. Ia menambahkan bahwa Jakarta “hanya ingin memperluas lapangan permainannya.”

    “Jika Indonesia dapat mempertahankan posisi non-bloknya dan memengaruhi agenda BRICS dengan pandangan inklusif untuk tidak mengecualikan atau meniadakan Barat, saya kira mungkin tidak akan berdampak banyak pada hubungan kita dengan Barat,” menurut Habib.

    Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional lainnya dan dosen dari Universitas Padjadjaran di Jawa Barat, mengatakan kepada DW bahwa Indonesia dapat bertindak sebagai “penyeimbang” dalam BRICS, sekaligus menjaga hubungannya dengan AS dan UE.

    “Sebagai kekuatan menengah, menjadi anggota BRICS memberi Indonesia pengaruh dalam tatanan global,” katanya.

    Efek Donald Trump terhadap negara BRICS

    Ketika Presiden AS terpilih Donald Trump menjabat akhir bulan ini, AS diperkirakan akan menarik diri dari keterlibatan multilateral. Pada bulan November 2024, Trump juga mengancam anggota BRICS akan diputus dari ekonomi AS jika mata uang BRICS diciptakan.

    Alexander Raymond Arifianto, peneliti senior di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSIS), percaya bahwa pendekatan yang lebih transaksional oleh pemerintahan Trump dapat memberi Indonesia kesempatan untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dalam organisasi regional.

    “Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak hanya akan memperkuat posisi non-blok kawasan tersebut dalam tatanan geopolitik yang semakin tidak pasti, tetapi juga akan memperkuat status Indonesia sebagai pemimpin ASEAN serta mandat multilateralnya pada saat Amerika Serikat condong ke arah unilateralisme,” tulis Arifianto dalam sebuah artikel baru-baru ini.

    Laporan tambahan dari Jakarta oleh Prita Kusumaputri dan Iryanda Mardanuz

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris