Negara: India

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut hambatan perdagangan berbasis tarif dan nontarif dengan negara-negara mitra menjadi alasan pemerintahannya mengenakan tarif impor bea masuk perdagangan yang lebih tinggi. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) AS dengan besaran 32%.

Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs).

Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar di kisaran 40% sampai dengan 50%. Kebijakan itu diumumkannya di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

Trump yang terkenal dengan kebijakan proteksionis itu mengemukakan kondisi defisit neraca dagang AS merupakan salah satu faktor mengapa kebijakan tarif impor diberlakukan. Salah satu aspek yang ia soroti adalah kurangnya azas timbal balik pada hubungan dagang dengan negara-negara lain. 

“Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

“Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

Ada pula hambatan nontarif yang dinilainya berimpak pada pelemahan sektor manufaktur negeri Paman Sam. Trump menyebut hambatan-hambatan nontarif itu meliputi hambatan impor dan pembatasan perizinan; hambatan bea cukai dan kekurangan dalam fasilitasi perdagangan; hambatan teknis terhadap perdagangan (misalnya, standar pembatasan perdagangan yang tidak perlu, prosedur penilaian kesesuaian, atau peraturan teknis); dan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang membatasi perdagangan secara tidak perlu tanpa memajukan tujuan keselamatan. 

Kemudian, rezim paten, hak cipta, rahasia dagang, dan merek dagang yang tidak memadai dan penegakan hak kekayaan intelektual yang tidak memadai; persyaratan perizinan atau standar peraturan yang diskriminatif; hambatan terhadap arus data lintas batas dan praktik diskriminatif yang memengaruhi perdagangan produk digital; hambatan investasi; subsidi; serta praktik anti persaingan. 

“Diskriminasi yang menguntungkan perusahaan milik negara dalam negeri, dan kegagalan pemerintah dalam melindungi standar ketenagakerjaan dan lingkungan; penyuapan; dan korupsi,” jelasnya.

Niat Asli Trump

Meski demikian, niat Presiden Trump mengenakan tarif impor ke negara-negara mitra dagangnya dinilai tidak jauh dari ambisinya untuk mengurangi defisit anggaran negaranya.

Ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan bahwa defisit anggaran pemerintahan AS tahun ini diperkirakan menembus 6,3% dari PDB dan utang mencapai US$56 triliun pada 2034. 

Wijayanto menilai tarif adalah pajak yang terselubung, karena pada akhirnya harga barang impor yang masuk ke AS menjadi lebih tinggi di tingkat konsumen. 

“Tarif adalah pajak terselubung, yang bisa dinarasikan sebagai upaya melindungi industri dan menciptakan lapangan kerja. Padahal, yang membayar tarif adalah konsumen AS, dan bagi pemerintah federal, tarif adalah pendapatan negara,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

Adapun kebijakan-kebijakan di Indonesia seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), persyaratan impor yang sulit hingga Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA 100% sempat ditengarai menjadi faktor pemicu Trump memasukkan Indonesia ke daftar negara-negara yang dikenakan tarif resiprokal. 

Belum lagi, AS adalah mitra dagang utama Indonesia. Posisinya terbesar kedua setelah China. 

Namun demikian, Wijayanto menilai TKDN dan aspek lainnya bukanlah hal penting, melainkan hanya justifikasi yang dicari-cari oleh Trump. 

“Intinya, Trump ingin menghukum negara yang lebih kompetitif dari AS, untuk memperbaiki fiskal,” paparnya.

Ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menyampaikan pendapat serupa. Menurutnya, kebijakan-kebijakan RI itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan tarif impor Trump. Apalagi, janji untuk mengganjar tarif impor 10% dan lebih untuk beberapa negara tertentu sudah lama digembor-gemborkan Trump sejak memenangkan Pilpres kedua kalinya pada 2024.

Misalnya, Trump sudah lebih dulu mengenakan tarif impor yang besar ke dua negara tetangannya yakni Kanada dan Meksiko sebelum pengumuman Rabu kemarin. 

“Ini berlaku bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk banyak negara di dunia, terutama yang memiliki surplus perdagangan terhadap AS atau punya kedekatan dengan China,” terang Deni saat dihubungi.

Meski demikian, lanjut Deni, bukan berarti kebijakan-kebijakan RI itu sama sekali tidak berdampak kepada penetapan tarif impor 32% itu. Dia menilai kebijakan “America First” dari Trump sejatinya memang bertujuan untuk membalas kebijakan-kebijakan negara lain yang dianggap tidak adil atau merugikan kepentingan bisnis atau perusahaan-perusahaan di AS.  

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sejumlah komoditas dari Indonesia yang paling banyak diekspor ke AS adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.