Xcloud.id

Negara: India

  • China Lawan Balik Trump, Kenakan Tarif Impor 34% Produk AS

    China Lawan Balik Trump, Kenakan Tarif Impor 34% Produk AS

    Jakarta –

    China mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% untuk semua produk dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini sebagai upaya untuk membalas kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Melansir dari CNN, Jumat (4/4/2025), tarif impor baru tersebut berlaku mulai 10 April 2025. Diketahui Trump telah menetapkan tarif impor baru sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10% pada semua impor China. Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54%.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merugikan hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif pembalasannya.

    Sebagai bagian dari tindakan balasan yang diumumkan pada hari Jumat, China juga menambahkan setidaknya 11 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar perusahaan yang tidak dapat diandalkan, termasuk produsen pesawat nirawak. Hal ini membuat China mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asing, termasuk perusahaan yang terkait dengan penjualan senjata ke Taiwan.

    Selain China, negara-negara terkena kebijakan Trump telah mengumumkan tarif balasan, seperti Kanada. Hal ini memicu perang dagang semakin meningkat ke level tertinggi dalam kurun waktu satu abad ini.

    Sebagai informasi, Donald Trump telah resmi mengumumkan tarif impor baru untuk sejumlah negara dengan besaran yang berbeda. Tarif resiprokal atau tarif timbal balik itu menyasar sejumlah negara seperti China, Vietnam, hingga Indonesia.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Indonesia sendiri terkena tarif impor sebesar 32%, lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura.

    (acd/acd)

  • Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengundang kekhawatiran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Dua asosiasi besar di sektor ini, yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah demi melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tersebut.

    Menurut pernyataan resmi kedua asosiasi, kebijakan tarif dari AS ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia secara signifikan. Negara-negara produsen seperti China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja diperkirakan akan mencari pasar baru, dan Indonesia berisiko besar menjadi target banjir produk impor murah.

    Oleh karenanya, API dan APSyFI meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan Persetujuan Teknis dalam pengaturan impor tetap diberlakukan, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku. Jadi jangan sampai ada pengenduran aturan dalam negeri hanya karena tekanan dari luar,” tegas mereka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Mereka juga menyoroti pentingnya pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif serupa, bukan dengan bergeser ke isu non-tarif seperti Non-Tariff Measures (NTM) atau Non-Tariff Barriers (NTB). Di sisi lain, menjaga keberlangsungan industri padat karya juga menjadi sorotan.

    “Mempertahankan industri tekstil padat karya ini penting untuk penyerapan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat,” tulisnya.

    Gunakan Kapas AS, Bukan Produk Jadinya

    Sementara itu, API dan APSyFI menilai peluang tetap terbuka bagi Indonesia untuk mengekspor ke AS dengan tarif rendah, asal memenuhi syarat menggunakan setidaknya 20% bahan baku dari AS. Karena AS tidak memproduksi benang atau kain, API dan APSyFI menyarankan agar industri tekstil dalam negeri menggunakan kapas asal AS, yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi lokal.

    “Ini akan memperkuat industri TPT dari hulu ke hilir dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk jadi impor,” jelas mereka.

    Kendati demikian, data menunjukkan, dalam kondisi normal, industri TPT Indonesia membeli kapas dari AS senilai US$ 600 juta. Namun ironisnya, Indonesia justru mengimpor benang, kain, dan pakaian jadi dari China hingga mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.

    “Impor dari China ini telah membunuh industri tekstil dalam negeri. Akibatnya, tingkat pemanfaatan mesin produksi kita hanya 45%,” ungkap mereka.

    Untuk industri pemintalan saja, dari total kapasitas 12 juta mata pintal, hanya 4 juta yang digunakan saat ini. Karena itu, mereka mendorong adanya negosiasi dagang yang lebih adil dengan AS.

    “Kami berharap pemerintah mendorong kerja sama dagang agar kita bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, bukan justru membanjiri pasar dengan produk jadi yang mematikan industri lokal,” tambahnya.

    Tertibkan SKA, Hentikan Transshipment

    Tuntutan terakhir dari API dan APSyFI menyasar pada tata kelola ekspor-impor yang dinilai masih lemah, khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Selama tiga tahun terakhir, diduga terjadi praktik transshipment, yakni produk asal China diekspor ke AS dengan SKA Indonesia.

    “Contohnya, lonjakan ekspor benang tekstur filament polyester dari Indonesia ke AS yang tidak wajar. Ini dilakukan oleh trader, bukan produsen. Tapi imbasnya, semua produsen Indonesia kena Bea Masuk Anti Dumping dari AS,” tegas mereka.

    Untuk itu, mereka meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA agar hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar diproduksi di Indonesia.

    “SKA tidak boleh dipakai untuk melegalkan transshipment. Ini merugikan industri kita sendiri,” pungkasnya.

    (hsy/hsy)

  • Makin Panas! China Kenakan Tarif 34% Balas Perang Dagang Trump

    Makin Panas! China Kenakan Tarif 34% Balas Perang Dagang Trump

    Beijing –

    China akan mengenakan tarif balasan sebesar 34% pada semua barang impor dari Amerika Serikat (AS) mulai 10 April. Kebijakan itu merupakan balasan usai Presiden AS Donald Trump meningkatkan perang dagang global.

    Dilansir CNN, Jumat (4/4/2025), Trump telah mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS. Langkah itu bakal memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    China menganggap kebijakan Trump merusak hak dan kepentingan China. Hal itu yang menjadi pemicu China membalas tarif Trump.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merusak hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif balasannya.

    Sejak kembali berkuasa pada bulan Januari 2025, Trump telah mengenakan dua tahap bea tambahan sebesar 10% pada semua impor dari China, yang menurut Gedung Putih diperlukan untuk membendung aliran fentanil ilegal dari negara itu ke AS. Artinya, barang-barang China yang masuk ke AS akan secara efektif dikenakan tarif sebesar 54%.

    Balasan China terhadap putaran tarif AS terbaru lebih luas daripada tindakan balasan sebelumnya. Beijing telah menanggapi pungutan sebelumnya dengan cepat, tetapi moderat, dengan mengenakan tarif balasan pada impor AS yang ditargetkan termasuk produk pertanian dan bahan bakar, sambil mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS tertentu dan meningkatkan kontrol ekspor.

    Kementerian Perdagangan China juga mengumumkan penyelidikan antidumping terhadap tabung sinar-X CT medis impor yang berasal dari AS dan India. Selain itu, Beijing juga mengumumkan kontrol ekspor terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.

    Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.

    “Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19,” kata Tauhid dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.

    Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.

    “Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang,” terang Tauhid.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.

    “Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen,” ujar Ahmad.

    Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.

    “Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita,  industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita. Jumat (4/4/2025).

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai 14,34 miliar dolar AS pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita  meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Pasca Kebijakan Tarif Baru Trump, Wakil Ketua Komisi VII Minta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita, Jumat (4/4/2025). 

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin. 

    Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$14,34 miliar pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. 

    Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ujarnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

    Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

     

     

  • Tarif Impor Trump Bikin Geger, Industri Keramik RI Bisa Bertahan? – Page 3

    Tarif Impor Trump Bikin Geger, Industri Keramik RI Bisa Bertahan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi pasar keramik domestik imbas pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

    “Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (4/4/2025).

    Ia mengharapkan pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

    Lebih lanjut, Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

    Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping 200-400 persen.

    “Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen,” ujarnya.

     

  • Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

    Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta tidak salah mengambil langkah ketika menyikapi kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Kebijakan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump ini akan berlaku pada 9 April 2025 dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi industri tekstil di Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menghancurkan industri tekstil domestik jika tidak ditangani secara bijaksana.

    Redma menjelaskan bahwa sekitar 35 hingga 40 persen hasil produksi tekstil Indonesia diekspor ke AS dengan dominasi pada ekspor pakaian jadi.

    “Pakaian jadinya 60 sampai 70 persen yang kita ekspor ke sana,” kata Redma dalam konferensi pers daring, Jumat (4/4/2025).

    Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir utama pakaian jadi ke AS, menduduki peringkat kelima setelah China, India, Vietnam, dan Bangladesh.

    Dengan posisi yang cukup baik ini, Redma menilai bahwa kebijakan tarif AS bisa menimbulkan perubahan besar bagi industri tekstil Indonesia.

    Redma mengingatkan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil sikap terhadap kebijakan ini.

    “Jangan sampai kita salah menyikapi, nanti malah industri tekstilnya yang mendapatkan tekanan. Ekspor kita turun, dalam negerinya juga hancur. Nah ini dua poin yang menurut kami sangat penting disikapi oleh pemerintah,” ujarnya.

    Redma menyebut jangan sampai pemerintah menyikapinya dengan melakukan relaksasi atau bahkan menghapus kebijakan impor.

    Jika ini dilakukan, bukan hanya AS yang bisa memanfaatkan, tetapi negara lain juga akan melihat kesempatan untuk membanjiri pasar Indonesia dengan produk tekstil mereka.

    Perlu diingat, negara-negara seperti China, Vietnam, Bangladesh, dan India juga terkena kebijakan tarif AS dan tentu akan mencari pasar baru untuk produk tekstil mereka.

    Indonesia, dengan pasar besar dan konsumsi yang tinggi, dianggap sebagai tujuan potensial untuk produk-produk mereka.

    “Kalau kita menyikapinya dengan mengurangi atau merelaksasi impor, tentu akan menjadi kesalahan besar karena nanti ekspornya kita enggak dapat, impornya malah tambah banjir,” kata Redma.

    Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa jika kebijakan impor dilonggarkan, industri tekstil dalam negeri akan semakin tertekan, yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

    Redma juga menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak melonggarkan peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

  • Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

    Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily meyakini jika pemerintah sudah mempersiapkan langkah antisipatif untuk menyikapi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Ace mengatakan, bahwa Pemerintah harus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang selama ini telah dijalin dengan baik.

    “Misalnya, kerjasama yang dirintis dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, South Afrika) harus ditingkatkan menjadi kerja sama ekonomi dan perdagangan dan menjadi bagian dari perluasan mitra dagang Indonesia,” kata Ace dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

    “Demikian juga dengan upaya membangun kerja sama ekonomi melalui OECD,” katanya.

    Genjot kebijakan hilirisasi

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Indonesia juga harus segera menggenjot kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hilirisasi ini menjadi bagian dari memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber kekayaaan alam Indonesia yang melimpah,” katanya.

    Selain itu lanjut Ace, Pemerintah beserta otoritas keuangan harus terus mewaspadai dampak dari kebijakan Presiden Trump ini terhadap kondisi moneter dan fiskal Indonesia.

    “Kebijakan tarif Presiden Trump ini pasti akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional kita dan menegaskan fenomena ketidakpastian global yang tidak hanya dialami Indonesia,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Parlemen India Loloskan RUU Kontroversial soal Tanah Wakaf Muslim

    Parlemen India Loloskan RUU Kontroversial soal Tanah Wakaf Muslim

    Jakarta –

    Perdana Menteri India Narendra Modi menyebutkan bahwa lolosnya rancangan undang-undang yang mengubah hukum tentang tanah yang didonasikan oleh umat Islam sebagai “momen penting.”

    Dalam sebuah postingan di X, Modi menggambarkan RUU Wakaf (Amandemen) 2025 yang kontroversial ini sebagai langkah menuju “keadilan sosial-ekonomi, transparansi, dan pertumbuhan inklusif.”

    RUU tersebut lolos di Majelis Tinggi parlemen India, setelah perdebatan sengit yang berlangsung selama 16 jam, dengan 128 anggota memilih mendukung dan 95 menentangnya.

    Dengan menjanjikan bahwa undang-undang ini akan memberikan manfaat bagi mereka yang terpinggirkan, Modi mengucapkan terima kasih kepada semua anggota legislatif yang terlibat dalam diskusi terkait RUU ini.

    Sebelumnya Majelis rendah parlemen India meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang penuh kontroversi pada Kamis (03/04) pagi, yang mengubah undang-undang yang mengatur tanah yang didonasikan oleh umat Islam.

    Tanah dan properti yang termasuk dalam kategori wakaf ini merupakan sumbangan dari muslim untuk tujuan agama, pendidikan, atau amal. Setelah dinyatakan sebagai wakaf, tanah tersebut tidak dapat dijual atau dipindahtangankan.

    Diusulkan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, RUU Wakaf (Amandemen) 2025 ini memungkinkan nonmuslim duduk di majelis yang mengelola properti-properti ini dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan kepemilikan tanah apabila terjadi sengketa.

    Jika disetujui, akan dikirim ke Presiden India Droupadi Murmu untuk mendapatkan persetujuannya menjadi undang-undang.

    Pemerintah dan oposisi saling berseberangan

    Pemerintah mengklaim bahwa perubahan aturan ini akan memerangi korupsi dan salah kelola, sambil mempromosikan inklusivitas.

    Menteri Urusan Minoritas India Kiren Rijiju, yang memperkenalkan rancangan undang-undang ini, membela kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai “legal dan konstitusional” serta meminta agar undang-undang ini dipandang sebagai “reformasi promuslim.”

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menjelaskan bahwa anggota nonmuslim akan mengawasi administrasi, bukan urusan keagamaan.

    Sementara itu, oposisi yang dipimpin oleh Kongres Nasional India menyebut undang-undang ini diskriminatif,seraya memperingatkan bahwa undang-undang ini bisa digunakan untuk merampas aset-aset warga muslim.

    Pemimpin Kongres dan pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, dalam sebuah postingan di X menyebut RUU ini sebagai “senjata yang ditujukan untuk meminggirkan umat muslim dan merampas hukum pribadi serta hak atas properti mereka.”

    Para pengkritik dan banyak kelompok muslim berpendapat bahwa rancangan undang-undang ini diskriminatif, bermuatan politik, dan merupakan upaya partai penguasa Hindu nasionalis Modi untuk melemahkan hak-hak minoritas.

    Apa itu wakaf?

    Wakaf atau waqf adalah yayasan amal Islam di mana para donor secara permanen mendonasikan properti – seringkali BERUPA tanah atau real estat – untuk tujuan keagamaan atau amal.

    Di India, aset wakaf meliputi 872.000 properti dengan perkiraan nilai sebesar $14,22 miliar.

    Pemerintah dan organisasi muslim memperkirakan bahwa lebih dari 25 Majelis Wakaf, termasuk di antara pemilik tanah terbesar di India.

    Kelompok-kelompok muslim merasa bahwa legislasi ini dapat melemahkan pengendalian atas tanah wakaf, khususnya karena kelompok-kelompok nasionalis Hindu baru-baru ini mengklaim beberapa masjid, dengan alasan bahwa masjid-masjid tersebut dibangun di atas kuil-kuil Hindu yang sudah berusia berabad-abad.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    ap/yf (AP, Reuters, media-media India)

    Lihat juga video: Heboh Akses Masjid Nurul Islam Koja Diduga Ditutup Pemilik Wakaf

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini