Negara: India

  • Nekat Kasih Cola ke Suku Terasing Sentinel, Pria Ini Ditahan

    Nekat Kasih Cola ke Suku Terasing Sentinel, Pria Ini Ditahan

    Jakarta

    Seorang warga Amerika Serikat berakhir ditahan karena kunjungi Suku Sentinel yang terasing dari peradaban manusia modern. Dia berinteraksi dengan memberi cola. Para pakar menyebut tindakannya ‘ceroboh dan idiot’.

    Pulau Sentinel Utara di Samudra Hindia adalah rumah bagi Suku Sentinel, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Masuk ke sini juga ada aturannya, karena itu tindakan Mykhailo Viktorovych Polyakov (24) mendapat teguran dari Departemen Investigasi Kejahatan India setelah mencapai pantai timur laut Pulau Sentinel Utara pada pukul 10 pagi pada tanggal 29 Maret, menurut The New Indian Express.

    Melansir IFLScience, Polyakov dilaporkan berlayar dengan perahu kecil dari pantai Kurma Dera di Pulau Andaman Selatan pada pukul 1 dini hari. Dia memulai perjalanan berbahaya sejauh 38 kilometer menyeberangi lautan.

    Polisi mengatakan ia tiba sambil membawa kelapa dan sekaleng cola sebagai ‘persembahan untuk Suku Sentinel‘. Disebut bahwa ia berlama-lama di perahunya di dekat pantai pulau selama satu jam, membunyikan peluit dengan harapan menarik perhatian Suku Sentinel, tetapi tidak ada tanggapan.

    Setelah melangkah sebentar ke pulau itu selama tidak lebih dari lima menit, ia meletakkan ‘persembahan’-nya di pantai, mengumpulkan sampel pasir, dan merekam video sebelum kembali ke perahunya.

    Sebagai informasi, akses ke Pulau Sentinel Utara dilarang keras oleh otoritas India untuk melindungi Suku Sentinel. Sentinel adalah suku asli yang hidup dalam isolasi sukarela di pulau itu. Mereka adalah orang-orang nomaden, pemburu-pengumpul yang telah tinggal di Pulau Sentinel Utara selama ribuan tahun.

    Berdasarkan laporan dari orang-orang yang mengamati pulau itu dari jauh, diperkirakan ada sekitar 100 orang yang tinggal di pulau itu. Mereka diduga terbagi menjadi tiga kelompok utama.

    Mengingat keterasingan ekstrem mereka dari dunia luar, hampir tidak ada yang diketahui tentang cara hidup mereka.

    Sentinel pernah menjadi berita utama pada tahun 2018 ketika John Allen Chau, seorang misionaris Kristen dari AS, secara ilegal menyusup ke pulau mereka. Ia terbunuh oleh busur dan anak panah. Ada insiden lain pada tahun 2006 ketika dua nelayan India, Sunder Raj dan Pandit Tiwari, telah menambatkan perahu mereka di dekat Pulau Sentinel Utara untuk tidur setelah melakukan perburuan liar di perairan sekitar pulau itu. Perahu mereka hanyut ke darat dan mereka berakhir dibunuh Suku Sentinel.

    Setelah tsunami dahsyat yang mengguncang Samudra Hindia pada bulan Desember 2014, Pantai Nasional India menggunakan helikopter untuk mengintai pulau itu guna melihat apakah masyarakat itu membutuhkan bantuan. Yang mereka lihat hanyalah seorang individu yang mengintai helikopter mereka dan mencoba menyerangnya dengan anak panah.

    “Sungguh tidak masuk akal bahwa seseorang bisa seceroboh dan sebodoh itu. Tindakan orang ini tidak hanya membahayakan nyawanya sendiri, tetapi juga membahayakan nyawa seluruh suku Sentinel. Sudah diketahui umum sekarang bahwa masyarakat yang tidak memiliki kontak dengan orang lain tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit umum dari luar seperti flu atau campak, yang dapat memusnahkan mereka sepenuhnya,” kata Caroline Pearce, Direktur Survival International, dalam sebuah pernyataan.

    Lebih lanjut, dia menyebut selamatnya dan ditangkapnya pria itu adalah kabar baik. Akan tetapi, kegiatannya sangat mengganggu saat berhasil masuk ke pulau itu sejak awal.

    “Pihak berwenang India memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa suku Sentinel aman dari misionaris, influencer media sosial, orang-orang yang menangkap ikan secara ilegal di perairan mereka, dan siapa pun yang mungkin mencoba melakukan kontak dengan mereka,” tandasnya.

    (ask/ask)

  • Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia tengah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat (4/4/2025).

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia.

    Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India Hingga Vietnam Rayu Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS.

    Pembicaraan digelar pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. 

    Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Tarif Timbal Balik Trump Diprediksi Akan Memicu Lonjakan Pengangguran di Indonesia – Halaman all

    Tarif Timbal Balik Trump Diprediksi Akan Memicu Lonjakan Pengangguran di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemberlakuan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Indonesia diprediksi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama sektor non-migas. 

    Beberapa sektor yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia ke AS akan terhantam, termasuk manufaktur, tekstil, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

    Ekonom dari Universitas Kristen Atma Jaya Jakarta, Rosdiana Sijabat, mengatakan Amerika Serikat telah lama menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia, bersama dengan China dan India. 

    Sebelumnya, ekspor Indonesia ke AS didominasi oleh produk non-migas, yang berkontribusi sekitar 11 persen terhadap total ekspor Indonesia.

    Namun, dengan diberlakukannya tarif timbal balik, sektor-sektor tersebut akan mengalami tekanan berat.

    “Yang diberlakukan AS kepada Indonesia tentunya kita tahu bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia. AS jadi mitra dagang utama Indonesia selain China dan India,” ujar Rosdiana kepada Tribunnews pada Sabtu (5/4/2025).

    Rosdiana mengungkapkan bahwa sektor-sektor yang paling terpengaruh antara lain industri manufaktur, industri padat karya seperti tekstil, serta sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Bahkan, sebelum tarif ini diterapkan, Indonesia sudah kesulitan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen.

    “Sebelum ada pemberlakuan tarif timbal balik saja pertumbuhan ekonomi Indonesia saja susah mencapai target 5 persen. Apalagi, ini ada tarif timbal balik,” kata Rosdiana.

    Lebih lanjut, Rosdiana memprediksi bahwa lonjakan angka pengangguran akan menjadi salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini.

    Banyak sektor industri yang bergantung pada ekspor, terutama manufaktur dan padat karya, berisiko mengalami penurunan tajam, yang pada gilirannya akan mempengaruhi lapangan kerja.

    “Angka pengangguran kita pasti bakal naik lagi. Kita tahu beberapa waktu lalu banyak pabrik tekstil tutup. Dan sekarang kondisinya makin tidak mudah dengan adanya tarif timbal balik,” kata Rosdiana.

     

  • Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif bea masuk perdagangan resiprokal atau tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Trump menetapkan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen lantaran RI disebut telah membebankan tarif impor sebesar 64 persen untuk komoditas barang yang masuk dari AS.

    Akan tetapi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan, sebenarnya RI hanya mengenakan tarif impor barang dari AS sekitar 8-9 persen.

    “Nah, bagaimana mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini (64 persen)? Itu sebenarnya simpel, jadi mereka menghitung bahwa 64 persen tarif yang dikenakan Pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan AS, sekitar 16,8 miliar dolar AS yang dibagi dari total impor Indonesia ke AS sekitar 28 miliar dolar AS,” ucap Fadhil dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” secara daring, Jumat, 4 April.

    Karenanya, kata Fadhil, dari hitungan tersebut, AS menilai tarif impor yang dikenakan Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64 persen.

    Di sisi lain, lanjutnya, AS juga menyampaikan, hitungan tarif impor 64 persen oleh Indonesia termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB).

    “Namun untuk menghitung NTB sangat sulit, sehingga perhitungan AS dengan tarif 64 persen sangat membingungkan,” ucap dia.

    Adapun Fadhil menyimpulkan, semakin besar surplus yang diperoleh negara tersebut, nantinya tarif timbal balik impor yang dikenakan oleh AS akan semakin tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Jumat, 4 April, ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar AS pada periode Februari 2025. 

    Nilai ekspor tersebut lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang sebesar 2,10 miliar dolar AS dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar AS.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26 persen. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93 persen. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60 persen.

    Selain itu, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar 1,57 miliar dolar AS.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai 291,1 juta dolar AS. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai 215 juta dolar AS dan alas kaki (HS 64) dengan nilai mencapai 207,7 juta dolar AS.

  • Dalam Sepekan, Pengguna ChatGPT Hasilkan 700 Juta Gambar

    Dalam Sepekan, Pengguna ChatGPT Hasilkan 700 Juta Gambar

    Jakarta

    Fitur pembuatan gambar terbaru dari OpenAI menjadi salah satu peluncuran produk paling populer yang pernah ada bahkan mendapatkan pendanaan hingga ratusan triliun yang merupakan terbesar dalam sejarah.

    Menurut Brad Lightcap, yang mengawasi operasi sehari-hari dan penyebaran global di OpenAI, lebih dari 130 juta pengguna telah menghasilkan lebih dari 700 juta gambar sejak generator gambar yang telah ditingkatkan diluncurkan di ChatGPT pada tanggal 25 Maret.

    “Kami menghargai kesabaran Anda saat kami mencoba melayani semua orang. Tim terus bekerja sepanjang waktu” tulis Lightcap dalam sebuah posting di X yang dikutip detikINET dari TechCrunch.

    Lightcap menambahkan bahwa India sekarang menjadi pasar ChatGPT dengan pertumbuhan tercepat.

    Generator gambar baru OpenAI, yang diluncurkan untuk semua pengguna ChatGPT awal pekan ini, menjadi viral karena kemampuannya yang kontroversial untuk membuat foto bergaya Ghibli yang realistis.

    Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi OpenAI, yang menyebabkan jutaan pendaftaran baru untuk ChatGPT dan juga membebani kapasitas perusahaan.

    Menurut CEO Sam Altman, popularitas generator gambar telah menyebabkan penundaan produk dan penurunan layanan untuk sementara waktu karena OpenAI bekerja untuk meningkatkan infrastruktur untuk memenuhi permintaan.

    Seperti diberitakan sebelumnya, gegara tren foto AI ala studio Ghibli meski mendapatkan kritik dan protes keras dari para seniman, namun membuat ChatGPT mendapatkan satu juta pengguna baru hanya dalam waktu satu jam.

    Bahkan tren tersebut membuat infrastruktur OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, kewalahan.

    Altman mengatakan saking banyaknya permintaan pengguna ChatGPT yang ingin membuat gambar menggunakan fitur image generator versi baru mengakibatkan GPU di server OpenAI meleleh. Hal ini menjadi pengingat betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat gambar di ChatGPT.

    “Sangat menyenangkan melihat orang-orang menyukai gambar di ChatGPT, tapi GPU kami meleleh,” kata Altman dalam postingannya di X

    Altman menambahkan OpenAI akan menetapkan rate limit untuk sementara waktu, namun ia tidak mengungkap seperti apa batasannya dan batasan ini diharapkan akan ditarik secepatnya. Sementara itu, OpenAI akan mencoba meningkatkan efisiensi dalam menangani banyaknya permintaan.

    (jsn/jsn)

  • Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni tarif impor barang yang masuk ke negara tersebut. Hal itu dinilai akan ‘menelan pil pahit’ di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor industri di Indonesia.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (wur)

  • Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan potensi terjadinya badai pemutusan hak kerja (PHK) yang akan berdampak pada 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal tersebut terutama lantaran adanya tarif baru yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” imbuhnya.

    Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” tandasnya.

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    (wur)

  • Korban Tewas Gempa M 7,7 di Myanmar Tembus 3.354 Orang, 220 Masih Hilang

    Korban Tewas Gempa M 7,7 di Myanmar Tembus 3.354 Orang, 220 Masih Hilang

    Naypyidaw

    Jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo (M) 7,7 di Myanmar terus meningkat. Media pemerintah Myanmar melaporkan korban tewas yang ditemukan telah lebih dari 3.300 orang.

    Dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025), gempa bumi pada 28 Maret tersebut telah meratakan bangunan dan menghancurkan infrastruktur di seluruh negeri. Kerusakan bangunan telah mengakibatkan 3.354 orang dan menyebabkan 4.508 orang terluka.

    Selain itu, ada 220 orang lain yang masih hilang. Selain itu, banyak korban selamat yang belum punya tempat berlindung karena kondisi bangunan di Myanmar yang mengkhawatirkan.

    Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta orang mungkin telah terkena dampak gempa berkekuatan M 7,7 tersebut. Kerusakan akibat gempa telah memperburuk kondisi Myanmar yang dilanda perang saudara selama 4 tahun.

    Pejabat bantuan utama PBB, Tom Fletcher, telah bertemu dengan para korban di kota Mandalay yang terletak dekat dengan episentrum. Petugas dan masyarakat sekarang bergulat dengan kerusakan parah di seluruh kota.

    “Kehancurannya sangat mengejutkan. Dunia harus bersatu di belakang rakyat Myanmar,” tulis Tom Fletcher dalam sebuah posting di X.

    Jumlah korban baru diumumkan setelah kepala junta militer negara itu Min Aung Hlaing kembali dari perjalanan luar negeri yang jarang terjadi ke sebuah pertemuan puncak regional di Bangkok pada Jumat (4/4). Dia bertemu dengan para pemimpin negara lain dalam pertemuan itu, termasuk perdana menteri Thailand dan India.

    Lihat juga Video: Korban Tewas Gempa Myanmar Bertambah, Tembus 2.886 Orang

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Momen Prabowo Berbincang via Telepon dengan Pemimpin Negara Asean Soal Tarif Trump

    Momen Prabowo Berbincang via Telepon dengan Pemimpin Negara Asean Soal Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah pemimpin negara di Asean untuk menyiapkan respons terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Sebagaimana diketahui, negara-negara Asean termasuk Indonesia diganjar dengan tarif impor dasar 10% dan sebagian besar terkena tarif timbal balik atau resiprokal yang lebih tinggi. Beberapa negara Asean, termasuk Indonesia juga, masuk dalam daftar sejumlah negara yang dinilai memiliki hambatan tinggi atas perdagangan AS karena mencetak surplus. 

    Adapun perbincangan Prabowo dan empat pemimpin negara Asean itu terekam dalam dua penggalan video masing-masing berdurasi sekitar 20 detik dan 30 detik. 

    Indonesia, yang diganjar tarif impor resiprokal 32%, lalu berbincang dengan empat negara Asean lainnya. Pemimpin-pemimpin negara Asean yang berbincang dengan Prabowo yakni Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong Barcos, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Secara terpisah, melalui akun Instagram resmi miliknya, PM Malaysia Anwar Ibrahim turut mengunggah momen bersama dengan empat pemimpin negara Asean lainnya.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar melalui akun Instagram _@anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. 

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asean yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44% dan Thailand 36%.

    Penerapan tarif impor timbal balik dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    Jakarta

    Bank Indonesia (BI) buka suara terkait kebijakan tarif baru yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump menaikkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan tiga poin pemantauan yang dilakukan bank sentral RI itu. Pertama, BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025.

    Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, Denny mengatakan, pasar bergerak dinamis, di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder),” ujar Denny, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Denny menjelaskan, langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha. Hal ini juga sekaligus untuk menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Sebagai informasi, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Ada 100 mitra dagang yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Dalam laporan dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, terdapat dua alasan utama RI kena penyesuaian tarif 32%. Pertama, Trump mengenakan tarif balasan ke Indonesia karena ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan terhadap produk etanol asal AS sebesar 30%.

    Menurut Trump, tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Kedua, Trump mengatakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor, seperti perizinan impor hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” ujar Trump, dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

    (shc/fdl)