Xcloud.id

Negara: India

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke wilayah kerajaan itu untuk melakukan ibadah umrah di Makkah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus menyiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya, tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Semua pemegang visa diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiadi Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umrah bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

    “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat,” ujar Dahnil dikutip dari Antara.

    Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa nonhaji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan.

    Dahnil menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.

    Dahnil juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan menteri imigrasi dan pemasyarakatan RI terkait kerja sama pengawasan terhadap jemaah yang menggunakan visa selain visa haji resmi.

    BP Haji mengimbau kepada masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah haji maupun umrah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah.

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus mempersiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    “Tanggal 13 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk bisa masuk ke Arab Saudi, sementara tanggal 29 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi,” kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar Yusron.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April hingga 10 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

  • Korban Baru Tarif Trump, “Kiamat” Ancam Bayi-Bayi di Amerika

    Korban Baru Tarif Trump, “Kiamat” Ancam Bayi-Bayi di Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump kembali memicu gejolak dengan kebijakan tarif yang tidak menentu, kali ini berdampak besar pada produk kebutuhan bayi. Di tengah masa jeda 90 hari yang diumumkan Rabu lalu terhadap tarif di lebih dari 75 negara, tarif universal 10% tetap berlaku dan beberapa negara seperti China tidak masuk dalam pengecualian.

    China kini dikenakan tarif impor sebesar 145%, angka yang dinilai menyulitkan berbagai industri termasuk produsen kebutuhan anak. Kondisi ini memperberat anggaran rumah tangga orang tua di AS yang rata-rata sudah menghabiskan lebih dari US$29.000 per tahun per anak, menurut laporan LendingTree.

    Kebutuhan dasar seperti popok, susu formula, tisu basah, pakaian bayi, nutrisi, hingga car seat menjadi beban tambahan yang makin berat di tengah lonjakan harga. Tanpa adanya pengecualian untuk produk bayi dalam kebijakan tarif, harga-harga diperkirakan akan segera meningkat.

    Sebelumnya, AS sempat mencabut tarif impor susu formula pada tahun 2022 melalui Formula Act, sebagai respons terhadap kelangkaan nasional. Namun kali ini, belum ada langkah serupa yang diambil untuk melindungi ketersediaan dan keterjangkauan produk bayi.

    Menurut laporan BabyCenter yang dikutip dari USA TODAY, Sabtu (12/4/2025), kenaikan harga kemungkinan besar akan terjadi, meski kelangkaan barang secara langsung belum diprediksi. Meski begitu, dampak tarif diperkirakan tidak merata bagi semua produsen dan jenis produk.

    Produsen besar kemungkinan masih mampu menyerap atau mendistribusikan beban biaya tambahan. Namun produsen kecil terancam kesulitan menjaga ketersediaan produk serta kestabilan harga di pasaran.

    Orang tua yang mengandalkan susu formula khusus-terutama yang diimpor karena alasan medis seperti alergi-akan terkena dampak lebih besar. Sebagian besar formula khusus ini diproduksi di Eropa, yang sempat ditetapkan tarif 20% sebelum jeda diberlakukan, tetapi kini tetap dikenakan tarif dasar 10%.

    David Warrick, EVP di perusahaan manajemen risiko rantai pasok Overhaul, menyebut bahwa formula impor biasanya datang dalam volume kecil dan biaya distribusinya sudah tinggi sejak awal. Penambahan tarif akan makin membebani harga jual di tingkat konsumen.

    Sektor susu formula AS sangat terpusat dan rentan terhadap gangguan. Sekitar separuh dari pasokan nasional dibeli oleh program bantuan pangan WIC, yang memiliki pembatasan merek dan jenis formula yang bisa dibeli.

    Tahun 2022, penutupan pabrik Abbott di Michigan menyebabkan gangguan 20% dari pasokan nasional, hingga pemerintah mencabut tarif impor demi mendatangkan formula dari Irlandia. Sebelum krisis itu, AS bahkan mengekspor lebih banyak formula dibanding mengimpor, dengan Kanada sebagai pembeli terbesar.

    Untuk produk popok, tidak semua komponen dibuat di AS meskipun produknya mengklaim “Made in USA.” Plastik, kemasan, dan bahan penyerap seperti bubur kayu atau serat bambu banyak diimpor dari negara seperti China, Vietnam, dan India.

    Sebelum masa jeda, impor dari Vietnam dikenakan tarif 46%, sementara dari India 26%, dan China tetap pada angka 145%. Kenaikan tarif terhadap bahan baku ini secara langsung menaikkan ongkos produksi dan akhirnya harga di pasaran.

    Warrick mengatakan, orang tua mungkin akan melihat bentuk penghematan terselubung dari produsen, seperti pengurangan isi kemasan atau hilangnya promo dan diskon. Harga yang sama untuk jumlah produk yang lebih sedikit menjadi cara umum perusahaan menyiasati kenaikan biaya.

    Namun kabar baiknya, kekurangan produk secara nasional belum diperkirakan terjadi untuk popok. Produsen besar seperti Huggies dan Pampers diyakini masih memiliki kapasitas untuk menstabilkan pasokan meski biaya naik.

    Kategori produk yang paling terancam adalah car seat dan stroller, yang sebagian besar dibuat di China. Karena sangat bergantung pada rantai pasok global dan regulasi keamanan dari Consumer Product Safety Commission (CPSC), gangguan tarif bisa menghambat ketersediaannya.

    Asosiasi Produsen Produk Anak (JPMA) sudah mengirim surat kepada pemerintah AS sejak Februari, meminta agar seluruh produk anak dikecualikan dari tarif. Mereka menekankan bahwa produk seperti car seat dan crib sangat penting untuk keselamatan bayi dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan perdagangan.

    JPMA menyebut bahwa keluarga AS bisa terpaksa membeli produk bekas yang tidak sesuai standar keamanan bila harga produk baru melambung. “Kematian satu anak akibat tidak tersedianya produk penyelamat jiwa dengan harga terjangkau sudah terlalu banyak,” tulis JPMA dalam suratnya.

    (dce)

  • Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di Forum Diplomasi Antalya 2025 bertempat di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/HO-Antalya Diplomacy Forum)

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambah jumlah anggota tetap.

    Usulan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat (11/4) di Gedung Nest Convention Center, Turki.

    “Kita sudah memiliki format yang baik. Namun kini, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB menambah jumlah anggota tetap, untuk mencerminkan realitas dunia saat ini,” katanya diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Kepala Negara, struktur Dewan Keamanan saat ini sudah tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

    Presiden menilai, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB.

    Presiden menyebut, tidak perlu membentuk sistem baru secara keseluruhan, melainkan membangun dari lembaga yang sudah terbukti bekerja, sembari memperbaiki kekurangannya.

    “Bangunlah dari yang sudah terbukti baik. Atasi kekurangannya, tingkatkan kualitasnya,” katanya menambahkan.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memuji kinerja lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang dinilai sukses dalam mengatasi tantangan global seperti kelaparan dan penyakit.

    Dewan Keamanan PBB adalah organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

    Saat ini, Dewan Keamanan terdiri atas lima negara anggota tetap (AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

    Reformasi pertama keanggotaan dilakukan pada 1963, dengan menambah jumlah anggota tidak tetap atas enam menjadi 10. Namun, sejak saat itu, belum ada perubahan jumlah anggota tetap.

    Sumber : Antara

  • Segini Konsumsi BBM Mobil MPV Baru Suzuki yang Harganya Rp 105 Juta

    Segini Konsumsi BBM Mobil MPV Baru Suzuki yang Harganya Rp 105 Juta

    Jakarta –

    Maruti Suzuki telah meluncurkan Suzuki Eeco terbaru untuk konsumen di India. Kendaraan berjenis low multi purpose vehicle (MPV) tersebut punya sejumlah keunggulan, salah satunya mesin yang irit bahan bakar!

    Disitat dari Cardekho, Sabtu (12/4), Suzuki Eeco menggunakan mesin baru K-Series 1.2 liter naturally aspirated yang mampu menghasilkan tenaga 81 dk dan torsi 105 Nm. Kendaraan itu juga hadir dalam varian CNG yang mampu menghasilkan tenaga 71 dk dan torsi 95 Nm. Spesifikasi tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual lima percepatan.

    Konsumsi BBM-nya cukup spesial. Kendaraan tersebut hanya membutuhkan bensin seliter untuk melaju sejauh 20 km. Sementara untuk versi CNG diklaim punya catatan 26,7 km/kg.

    Suzuki Eeco. Foto: Doc. Maruti Suzuki

    Khusus untuk versi bensin, Suzuki Eeco punya kapasitas bahan bakar 32 liter. Maka, dalam kondisi full tank atau penuh, kendaraan tersebut bisa dipakai untuk menempuh perjalanan 640 liter! Namun, perlu dicatat, angkanya bisa jadi berbeda karena dipengaruhi banyak faktor.

    Mengenal Suzuki Eeco Terbaru

    Suzuki Eeco terbaru varian tertinggi menggunakan konfigurasi six-seater, bukan seven-seater. Sebab, pada baris tengah, pabrikan mengganti kursi tiga baris menjadi ‘captain-seat’.

    Suzuki Eeco. Foto: Doc. Maruti Suzuki

    Selain itu, Suzuki Eeco terbaru kini menggunakan AC atau pendingin ruangan di seluruh baris dan enam airbags sebagai sistem keselamatan standar. Sebelumnya, kendaraan itu hanya menggunakan dua airbags.

    Selebihnya, tak ada yang baru dari kendaraan tersebut. Suzuki Eego terbaru masih mengusung tampilan jadul yang terkesan ketinggalan zaman. Hal itu bisa terlihat melalui tarikan garis, model pelek-bumper-lampu, hingga grilnya yang benar-benar nampak kuno.

    Bukan hanya itu, kombinasi warna yang diusung pabrikan terhadap mobil tersebut juga terkesan lawas, yakni biru muda dan hitam dengan aksen khas 80 hingga 90-an. Bahkan, model jendela dan lampunya juga belum menunjukkan kesan modern.

    Mobil tersebut tak dilengkapi fitur hiburan apapun, alias apa adanya. Bahkan, ruang kemudinya saja dibuat sangat sederhana. Meski demikian pabrikan telah membekalinya dengan sejumlah teknologi keselamatan, seperti ABS, EBD, child lock, sensor parkir, dan immobilizer.

    Saat ini, Suzuki Eeco baru sudah tersedia di sejumlah dealer resmi Maruti Suzuki di India. Kendaraan tersebut dibanderol mulai 544 ribu rupee atau sekira Rp 105 jutaan untuk versi dua baris. Namun, untuk versi tiga baris, harganya belum diumumkan.

    (sfn/dry)

  • Pria India Menyamar Jadi Dokter Spesialis Jantung, Berakhir Tewaskan 7 Pasien

    Pria India Menyamar Jadi Dokter Spesialis Jantung, Berakhir Tewaskan 7 Pasien

    Jakarta –

    Polisi di India telah menangkap seorang pria yang menyamar menjadi dokter spesialis jantung dan diduga menewaskan 7 pasien.

    Media lokal India menyebut pria itu, Narendra Vikramaditya Yadav, menyamar sebagai seorang ahli jantung sungguhan di Inggris bernama Dr John Camm, seorang profesor emeritus kardiologi klinis di Universitas St George di London.

    Dilaporkan Strait Times, penangkapan Yadav terjadi beberapa hari setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meluncurkan penyelidikan atas kematian tujuh pasien di Rumah Sakit Mission pada tahun 2025.

    “Dokumen-dokumennya terbukti palsu… Dokter yang dituduh telah ditangkap oleh tim kami,” kata Supt. Somvanshi.

    Ketujuh pasien tersebut telah menjalani operasi angioplasti yang dilakukan oleh pria yang ditangkap.

    Rajendra Shukla, wakil kepala menteri Madhya Pradesh, mengatakan tindakan keras akan diambil terhadap tahanan tersebut jika terbukti bersalah. Skandal tersebut mencuat setelah keluarga salah satu pasien yang meninggal mengajukan pengaduan.

    “Begitu ibu saya meninggal, dokter itu menghilang,” kata putranya, Nabi Qureshi, kepada NDTV.

    Ini bukan pertama kalinya pertanyaan diajukan tentang identitas Yadav. Dalam sebuah postingan di blog tahun 2019, Yadav mengklaim sempat belajar di Inggris di bawah bimbingan Prof A John Camm dan bergabung dengan rumah sakit St George pada tahun 2002 sebagai “Ahli Jantung Intervensional”.

    Ia mengklaim bahwa dirinya pertama kali kembali ke India pada tahun 2003 untuk bekerja di sebuah rumah sakit jantung terkemuka di Delhi dan telah bekerja di AS, Jerman, dan Spanyol sejak saat itu.

    Tetapi catatan publik menunjukkan bahwa ia mendaftarkan empat perusahaan di Inggris pada tahun 2018 dengan nama Dr Narendra Vikramaditya Yadav, yang kemudian diubah menjadi Dr Narendra John Camm.

    (kna/kna)

  • Mustahil atau Tidak? Deret Bukti Ini Jawab Nasib iPhone Made in USA

    Mustahil atau Tidak? Deret Bukti Ini Jawab Nasib iPhone Made in USA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple jadi salah satu yang disorot dengan kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS). Tarif yang dikenakan itu bisa berdampak pada kenaikan harga luar biasa pada iPhone di negara tersebut.

    Sebab, seperti diketahui kebanyakan produk Apple diproduksi di luar AS seperti China dan India. Kedua negara tersebut terdampak kebijakan tarif, termasuk China yang mencapai lebih dari 100%.

    Bukan hanya Apple, banyak perusahaan yang mengandalkan pabrikan luar AS untuk memproduksi produknya.

    Tujuan jangka panjang kebijakan presiden Donald Trump sendiri bisa memindahkan pabrikan teknologi tersebut kembali ke AS. Termasuk produksi iPhone di tanah kelahirannya.

    Namun mungkinkah itu terjadi? Karena bukanlah hal mudah memindahkan sumber daya yang memang sudah ada di pabrikan China.

    iPhone Asli Buatan AS, Mungkinkah?

    Salah satu yang paling realistis, menurut Profesor Emeritus Duke University, Gary Gereffi, adalah dengan merekonstruksi rantai pasokan. Perusahaan bisa mengalihkan manufaktur komponen utama ke Amerika Utara.

    Masalah lain yang jadi sorotan adalah soal tenaga kerja. Perakitan di AS bakal membutuhkan lebih banyak tenaga kerja manusia dan juga robot.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat parah. Dan telah kehilangan seni manufaktur skala besar,” jelas profesor bisnis Universitas Johns Hopkins, Tinglong Dai, dikutip dari Wall Street Journal.

    Sebagai contoh, pabrikan perakit iPhone di China, Foxconn, memperkerjakan 300 ribu pekerja. Di sisi lain, perekrutan akan menjadi salah satu masalah paling besar yang ada di pabrik-pabrik AS.

    Belum lagi soal uang yang harus digelontorkan Apple. Perlu banyak biaya membangun iPhone asli AS.

    Meski harganya murah jika diproduksi AS, namun kualitasnya akan lebih buruk. Setidaknya pada awal pabrikan AS berjalan.

    “AS memiliki kapasitas memproduksi komponen smartphone di sejumlah area, namun bukan yang terbaik,” jelas Dai.

    (dce)

  • Bicara di ADF Talk, Prabowo Usul Penambahan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

    Bicara di ADF Talk, Prabowo Usul Penambahan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, mengusulkan perlunya reformasi struktural di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada Dewan Keamanan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menilai restrukturaliasi ini perlu agar lebih mencerminkan realitas geopolitik dan demografi dunia saat ini.

    Usulan tersebut disampaikan dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, yang berlangsung di Nest Convention Center, Antalya, pada Jumat (11/4) waktu setempat.

    Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Prabowo menilai bahwa dunia sebenarnya telah memiliki fondasi kelembagaan global yang kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

    “Sebenarnya, kita sudah punya format yang bagus,” katanya saat menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi.

    Presiden menyoroti peran berbagai lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang selama ini dinilai telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia menyebut lembaga-lembaga tersebut telah berjasa dalam mengatasi kelaparan serta menyelamatkan jutaan jiwa di seluruh dunia.

    Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya memperkuat dan menyesuaikan struktur kelembagaan internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi global saat ini.

    “Kita punya negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya—yang mewakili sebagian besar populasi dunia—tapi merasa kurang terwakili dalam lembaga tertinggi PBB,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB yang dibentuk pada tahun 1945 terdiri dari lima anggota tetap dengan hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris.

    Struktur ini dinilai banyak pihak sudah tidak relevan dengan dinamika global masa kini. Sejumlah negara seperti India dan Brasil telah mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap baru.

    “Kita sebenarnya sudah punya formatnya. Tapi sekarang, misalnya, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB diperluas. Supaya lebih mencerminkan realitas dunia saat ini,” tambahnya.

    Prabowo menyayangkan jika format sistem global yang selama ini terbukti efektif justru mulai ditinggalkan oleh negara-negara anggota karena merasa tidak terwakili.

    “Saya katakan, kita tidak perlu membuat sistem baru dari nol. Tinggal kita perbaiki kekurangannya, dan bangun dari apa yang sudah dicapai,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak Nasional 12 April 2025

    Prabowo: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak Nasional 12 April 2025

    Prabowo: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh filosofi
    politik luar negeri
    yang bebas aktif, netral, dan mengedepankan hubungan damai dengan semua pihak.
    Presiden Prabowo menekankan bahwa prinsip netralitas ini sejalan dengan filosofi kuno yang menjadi warisan peradaban Asia.
    “Seribu teman terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Kalimat ini sangat sederhana tapi sulit untuk diwujudkan,” ucap Presiden dalam pidatonya di acara
    Antalya Diplomacy Forum
    (ADF) di Turkiye, Jumat (11/4/2025).
    Prabowo menyebut bahwa prinsip ini telah menjadi tradisi sejak Indonesia bersama India, Mesir, dan Yugoslavia mendirikan Gerakan Non-Blok.
    “Rakyat kami tidak ingin dilibatkan dalam aliansi atau blok manapun, khususnya blok militer. Kami netral,” kata Prabowo 
    Menurut Kepala Negara, filosofi ini juga menjadi fondasi suksesnya perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan ASEAN.
    Presiden Prabowo menyebut bahwa meskipun ada perbedaan, ASEAN memilih berdialog daripada bertikai.
    “Kita memiliki perbedaan, tapi kita cenderung menggunakan diplomasi. Kita cenderung bicara, bicara, dan bicara. Dan terkadang bicara itu membosankan, tapi lebih baik bicara daripada bertikai,” kata Presiden.
    Prabowo pun menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai jembatan dan mediator dalam hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara besar di dunia.
    Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan global demi menciptakan stabilitas dan kerja sama yang saling menguntungkan.
    Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya, ia telah menetapkan kebijakan bertetangga baik. Hal tersebut sebagai salah satu prinsip utama diplomasi Indonesia.
    “Saya ingin berada dalam hubungan yang sangat baik. Saya ingin menghormati semua kekuatan besar, sebagaimana saya berharap mereka juga menghormati kita,” kata Presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Tradisi Gerakan Non-Blok RI harus dijaga tiap pemerintahan

    Prabowo: Tradisi Gerakan Non-Blok RI harus dijaga tiap pemerintahan

    Falsafah saya yang saya umumkan sejak awal kampanye adalah filosofi kuno dari Asia, yang sudah diwariskan turun temurun: ‘Seribu teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak’,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Gerakan Non-Blok yang diprakarsai pemerintah Indonesia sejak pasca perang dunia II merupakan tradisi yang harus dijaga setiap pemerintahan presiden.

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu merespons terhadap munculnya dunia yang multipolar dan mementingkan kepentingan sendiri, sehingga menuntut sikap Indonesia yang tetap konsisten untuk tidak memihak atau non-blok.

    “Indonesia secara tradisional selalu bersikap non-blok. Bahkan, kita adalah pendiri Gerakan Non-Blok bersama India, Mesir, dan Yugoslavia saat itu. Tradisi ini harus terus dijaga oleh setiap pemerintahan Indonesia. Jika tidak, kita akan kehilangan dukungan rakyat,” kata Presiden saat menjadi pembicara dalam Antalya Diplomacy Forum (ADF), Turki, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Sabtu.

    Prabowo menjelaskan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin terlibat dalam suatu aliansi atau blok negara mana pun, apalagi blok militer.

    Menurut Presiden, Indonesia menganut Gerakan Non-Blok, karena bukan hanya sebagai pendiri gerakan tersebut, tetapi juga menjadi tradisi berdiplomasi yang dipegang teguh.

    Di depan peserta forum dari berbagai pemimpin dunia, Presiden Prabowo pun mengenalkan falsafah yang ia pegang sejak masa kampanye Pemilihan Presiden.

    “Falsafah saya yang saya umumkan sejak awal kampanye adalah filosofi kuno dari Asia, yang sudah diwariskan turun temurun: ‘Seribu teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak’,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, kalimat tersebut terdengar sangat jelas dan sederhana, namun sulit untuk diwujudkan. Di sisi lain, diplomasi Non-Blok memang logis diterapkan, terutama di kawasan Asia Tenggara.

    Adapun Antalya Diplomacy Forum merupakan agenda tahunan di Turki yang dibuka langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Presiden Erdogan memberikan sambutan pembuka di hadapan sejumlah pemimpin negara, dan pejabat tinggi negara-negara dari berbagai kawasan.

    ADF 2025 mengangkat tema “Diplomasi sebagai Kekuatan Penyeimbang di Tengah Dunia yang Semakin Terbelah”.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025