Xcloud.id

Negara: India

  • Situasi Memanas! Pasukan India dan Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Kashmir

    Situasi Memanas! Pasukan India dan Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Kashmir

    GELORA.CO – Ketegangan antara India dan Pakistan semakin memanas setelah serangan penembakan di Pahalgam, negara bagian Jammu dan Kashmir, disusul terjadinya balasan tembakan antara pasukan kedua negara.

    Pada Kamis (24/4) malam, terjadi penembakan di beberapa pos India oleh pasukan Pakistan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) di Jammu dan Kashmir. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan teroris mematikan di Pahalgam yang menewaskan 26 orang, termasuk seorang warga negara Nepal.

    Angkatan Darat India membalas tembakan tersebut, dengan sumber militer menyatakan bahwa pasukan keamanan India merespon secara efektif dan tidak ada korban jiwa di pihak India, seperti dikutip dari NDTV, Jumat (25/4).

    “Ada insiden kecil penembakan di beberapa tempat di sepanjang LoC yang dilakukan Pakistan tadi malam. Penembakan itu telah ditanggapi secara efektif,” jelas sumber militer India kepada NDTV.

    Serangan teroris di Pahalgam, yang diduga terkait dengan kelompok teroris di Pakistan, telah mendorong India untuk mengambil sejumlah tindakan tegas. India mengusir atase militer Pakistan, menangguhkan Perjanjian Air Indus yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade, dan menutup pos transit darat Attari. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad India untuk meminta pertanggungjawaban Pakistan atas serangan tersebut dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Perdana Menteri Narendra Modi, dalam sebuah pernyataan, berjanji untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukung mereka yang berada di balik serangan Pahalgam.

    Penangguhan Perjanjian Air Indus, khususnya, merupakan langkah yang signifikan mengingat pentingnya perjanjian tersebut bagi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil setelah pertemuan Komite Keamanan Kabinet yang dipimpin PM Modi.

    Kementerian Sumber Daya Air India melayangkan surat kepada Syed Ali Murtuza, Sekretaris di Kementerian Sumber Daya Air Pakistan, mengatakan, “Kewajiban untuk menghormati perjanjian dengan itikad baik merupakan hal mendasar bagi sebuah perjanjian. Namun, yang telah kita lihat adalah terorisme lintas batas yang berkelanjutan oleh Pakistan yang menargetkan Wilayah Persatuan India di Jammu dan Kashmir”.

    Disebutkan juga bahwa Pakistan secara konsisten mengabaikan upaya India untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang muncul dengan “perubahan mendasar dalam keadaan yang telah terjadi sejak Perjanjian tersebut ditandatangani”.

    Sementara itu, Pakistan mengancam akan menangguhkan semua perjanjian antara kedua negara, termasuk pakta Simla tahun 1972, yang mengesahkan Garis Kontrol di Jammu dan Kashmir serta Ladakh.

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta –

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Ditinggal, Pabrik iPhone Ramai-ramai Pindah ke Negara Ini

    China Ditinggal, Pabrik iPhone Ramai-ramai Pindah ke Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China memaksa Apple mengambil keputusan besar. Financial Times melaporkan informasi dari sumber dalam yang menyebut Apple berencana memindahkan semua fasilitas produksi iPhone dari China ke India pada tahun depan, dikutip dari Reuters, Jumat (25/4/2025).

    Lebih spesifik, produksi yang dipindahkan dari China ke India ditujukan untuk iPhone yang akan dijual ke pasar AS. Rencana ini mencuat usai Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal 145% untuk barang-barang impor dari China.

    Ada kabar yang menyebut Trump berencana menurunkan tarif resiprokal ke China, tetapi hingga berita ini dirilis belum ada pengumuman resmi. Sementara itu, China memberlakukan tarif ke barang impor asal AS sebesar 125%.

    Sebelumnya, Apple merespons perang tarif dengan menerbangkan 600 ton iPhone dari fasilitas produksinya di China dan India ke AS. Namun, Trump berubah pikiran dengan menangguhkan tarif resiprokal dari negara-negara selain China.

    Negara-negara lain, termasuk Indonesia dan India, ‘hanya’ diberikan tarif tambahan 10%. Keputusan final terkait nasib tarif resiprokal AS ke negara-negara lain masih dalam tahap perundingan selama 90 hari.

    AS juga membuka ruang negosiasi terhadap China. Akan tetapi, tarif 145% sudah berlaku sejak 10 April 2025 lalu.

    Pemindahan Pabrik iPhone dari China ke India

    Sejak beberapa tahun lalu, Apple memang sudah mulai melakukan diversifikasi fasilitas produksi iPhone ke luar China. Kendati demikian, hingga kini fasilitas produksi iPhone di China masih mendominasi dengan kemitraan bersama Foxconn.

    Selain China, Apple sebenarnya sudah mulai meningkatkan fasilitas produksi iPhone di India dengan menggandeng Foxconn dan Tata Electronics.

    Namun, porsinya masih terbilang sedikit, yakni sekitar 20% dari total rantai pasokan global pada Q1 2025, menurut laporan Bloomberg. Angka itu sudah meningkat 60% secara tahun-ke-tahun (YoY).

    Secara umum, Apple memang masih sangat bergantung dengan China untuk memproduksi iPhone. Estimasi Evercore ISI pada Maret 2025, China berkontribusi sebanyak 80% dari kapasitas produksi Apple.

    Lebih perinci, 90% iPhone dirakit di China. Kemudian 55% produk Mac dan 80% iPad diproduksi di China.

    Estimasi Bloomberg Intelligence, perlu waktu hingga 8 tahun untuk memindahkan 10% produksi Apple ke luar China.

    Selain India dan China, Apple juga memiliki fasilitas produksi di Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sebanyak 20% iPad dan 90% wearable Apple diproduksi di Vietnam, menurut laporan Evercore ISI pada Maret 2025.

    Sementara itu, Malaysia dan Thailand hanya mengambil porsi kecil dalam rantai pasokan Apple untuk Mac.

    Beberapa negara lain yang memproduksi komponen-komponen produk Apple seperti chip dan panel layar adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)

  • Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali terasa setelah serangan mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu, dan Kashmir. Insiden yang terjadi pada Selasa itu menelan korban jiwa sebanyak 25 wisatawan asal India dan satu warga lokal. Pelaku penyerangan hingga kini belum teridentifikasi, tetapi dampaknya telah memicu reaksi keras dari kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang.

    Sebagai respons atas insiden tersebut, India mengambil serangkaian langkah drastis, termasuk menangguhkan Indus Waters Treaty (Perjanjian Air Indus), yang telah berlaku sejak tahun 1960. Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia tersebut mengatur pembagian air dari enam sungai utama di Cekungan Sungai Indus antara India dan Pakistan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana India secara sepihak menangguhkan perjanjian tersebut.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, memimpin rapat darurat Komite Keamanan Kabinet sebelum mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut. Tak hanya itu, India juga mengusir penasihat militer Pakistan dari kedutaan Islamabad di New Delhi, mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan, dan menghentikan sementara layanan visa bagi warga negara Pakistan, termasuk visa dalam kerangka kerja Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC).

    Pemerintah India bahkan meminta seluruh warganya yang sedang berada di Pakistan untuk segera pulang dan menutup satu-satunya perlintasan darat legal di perbatasan Wagah-Attari.

    Di sisi lain, Pakistan merespons cepat dengan langkah serupa. Pemerintah di Islamabad menyatakan bahwa tidak ada klausul dalam Perjanjian Air Indus yang memungkinkan penangguhan sepihak, dan menyebut tindakan India sebagai “ceroboh” serta memperingatkan bahwa setiap upaya pengalihan atau pemblokiran aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’.

    Langkah yang tak kalah signifikan adalah keputusan Pakistan untuk menangguhkan Perjanjian Simla tahun 1972, yang selama ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara bilateral dan menjaga penghormatan terhadap Garis Kontrol (Line of Control) di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Nasional Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh seluruh pimpinan militer.

    Selain mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan India di Islamabad, Pakistan juga menutup perlintasan di sisi perbatasan Attari-Wagah, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan bisnis pihak ketiga melalui wilayahnya.

    Islamabad juga menghentikan layanan visa bagi seluruh warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali bagi peziarah Sikh, serta menutup wilayah udara Pakistan bagi semua pesawat milik atau dioperasikan oleh India.

    Ketegangan antara kedua negara nuklir ini semakin memperburuk situasi di kawasan Asia Selatan, yang selama bertahun-tahun telah diwarnai oleh konflik berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali, dan dua diantaranya terkait Kashmir.

    Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penangguhan perjanjian-perjanjian bilateral yang telah lama menjadi pilar kerja sama terbatas antara kedua negara dapat memperburuk instabilitas regional dan memicu reaksi dari komunitas internasional. Terutama, penangguhan Indus Waters Treaty dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air di Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari wilayah India.

    Sejauh ini, belum ada klaim tanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut—klaim yang kerap dilontarkan dalam insiden serupa sebelumnya. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen.

    Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun dengan ditangguhkannya perjanjian-perjanjian penting dan saling pengusiran diplomat, jalan menuju deeskalasi tampaknya masih panjang.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 24 April 2025 malam. Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.

    Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.

    Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. Hanif pun mengapresiasi kehadiran Dr Sarath Davala ke kantor DPP PKB dalam kegiatan tersebut.

    “Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!” ujar Hanif saat membuka sambutannya.

    “Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara,” sambungnya.

    Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. “Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah,” terangnya.

    “Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,” ungkap Hanif.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.

    “Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,” tutur Hanif.

     

  • Tren Malaria di RI Meningkat, Wilayah Ini Sumbang Kasus Terbanyak

    Tren Malaria di RI Meningkat, Wilayah Ini Sumbang Kasus Terbanyak

    Jakarta –

    Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) Murti Utami menyebut tren kasus malaria hingga tahun 2025 ini terus mengalami peningkatan. Indonesia bagian Timur menjadi penyumbang kasus terbanyak.

    “Selama ini pencatatan dan pelaporan malaria itu secara online, jadi semakin baik, kasus-kasus ini semakin tercatat. Dari seluruh kasus malaria, 95 persen itu merupakan kontribusi dari provinsi-provinsi di wilayah Timur Indonesia,” kata Murti Utami dalam temu media daring Hari Malaria Sedunia, Jumat (25/4/2025).

    “Itu di regional Papua yang paling tinggi, lalu NTT (Nusa Tenggara Timur), salah satunya di Pulau Sumba. Lalu ada di satu Kabupaten di wilayah Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara,” lanjutnya.

    Senada, Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI Ina Agustina Isturini mengatakan ada sekitar 543 ribu kasus yang telah ditemukan di Indonesia pada tahun 2024.

    Angka ini membuat Indonesia menempati urutan kedua dari delapan negara anggota region Asia Tenggara WHO (SEARO), dengan kasus malaria terbanyak setelah India.

    “Meskipun kita sudah semakin tinggi, tapi masih di bawah perkiraan WHO. Jadi WHO memperkirakan 1,1 juta (kasus malaria) di Indonesia. Kita baru menemukan 54 persen,” kata Ina.

    “Dan yang terbaik kita menemukan ketika tahun 2024, kita sudah melakukan lebih dari empat juta tes, kita menemukan kasus sebanyak 543 ribu. Karena empat juta tes masih kurang, tahun ini (2025) kita menargetkan delapan juta tes malaria,” lanjutnya.

    Saat ini, sekitar 90 persen penduduk Indonesia hidup di daerah bebas malaria. Ada lima provinsi yang sudah mencapai bebas malaria tingkat provinsi, yakni Bali, Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    Ina menambahkan, Kemenkes memperkirakan pada tahun ini bisa menemukan sekitar 947 ribu. Kemenkes berharap pada tahun 2030, Indonesia bisa bebas dari malaria.

    (dpy/naf)

  • Prabowo Kutuk Serangan Teroris Tewaskan 26 Orang di India: Kekejaman Ini Tak Bisa Dibenarkan – Halaman all

    Prabowo Kutuk Serangan Teroris Tewaskan 26 Orang di India: Kekejaman Ini Tak Bisa Dibenarkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutuk keras aksi terorisme brutal yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India, pada Selasa (22/4/2025). Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk dua warga negara asing dan dua warga lokal, serta melukai lebih dari 20 orang lainnya.

    Dalam pernyataan resminya melalui akun media sosial X @prabowo, Kamis (24/4/2025), Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam dan solidaritas penuh terhadap pemerintah serta rakyat India.

    “Saya sangat prihatin dengan serangan teroris yang kejam yang menargetkan warga sipil di Pahalgam, India. Indonesia mengutuk keras tindakan keji ini dan mendukung rakyat dan Pemerintah India dalam menolak segala bentuk terorisme,” tulis Prabowo.
     
    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri bersama India dalam menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme.

    Ditegaskannya, serangan terhadap warga sipil tak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.

    “Kekejaman seperti ini tidak dapat dibenarkan, apa pun motifnya, waktunya, tempatnya, atau pelakunya,” lanjutnya.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan belasungkawa dan doa bagi korban luka-luka, serta harapan agar para penyintas segera pulih dari tragedi tersebut.

    Serangan Brutal di Kashmir Tewaskan 26 Orang

    Serangan berdarah ini terjadi di distrik Anantnag, wilayah Kashmir, saat para turis sedang menikmati panorama padang rumput di Baisaran, sekitar 5 km dari kota Pahalgam. Aksi teror terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat, saat suasana wisata tengah ramai.

    Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk dua warga negara asing dan dua warga lokal, serta melukai lebih dari 20 orang lainnya.

    Dalam daftar korban, terdapat wanita dan orang tua yang sedang menikmati liburan. Insiden ini menjadi serangan teror paling mematikan di wilayah Kashmir sejak tragedi Pulwama pada 2019, yang kala itu juga mengguncang dunia.

    Kelompok militan The Resistance Front (TRF)—yang diketahui merupakan afiliasi dari organisasi teror Lashkar-e-Taiba—mengklaim bertanggung jawab atas insiden ini.

    Menanggapi serangan ini, pemerintah India menetapkan status siaga tinggi di ibu kota Delhi, terutama di titik-titik wisata dan fasilitas publik. Penjagaan keamanan diperketat dan patroli intensif dilakukan oleh kepolisian setempat.

    Perdana Menteri Narendra Modi turut mengutuk keras insiden ini.

    Ia bahkan mempersingkat waktu kunjungan luar negerinya di Arab Saudi demi memantau langsung situasi dalam negeri.

     

  • Sugiono Akan Hadiri Pertemuan Menlu BRICS di Brasil, Bahas Keamanan Global

    Sugiono Akan Hadiri Pertemuan Menlu BRICS di Brasil, Bahas Keamanan Global

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada 28-29 April 2025 mendatang. Nantinya akan dibahas berbagai hal, mulai dari poltiik hingga keamanan global.

    “Pada pertemuan tersebut, para Menlu negara-negara anggota BRICS diagendakan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang (Global South) dalam penguatan multilateralisme,” tulis keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/4/2025).

    Pertemuan ini merupakan forum pertama yang dihadiri Menlu RI sejak Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025. Menlu RI akan mendorong BRICS untuk berperan lebih konstruktif dalam menjaga perdamaian dan menegakkan norma-norma global yang telah disepakati bersama.

    Menteri Luar Negeri anggota BRICS yang akan hadir di antaranya dari negara Brasil, Rusia, RRT, India, Afrika Selatan, Iran, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Arab Saudi. Brasil juga mengundang para Menlu negara mitra, yakni Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.

    Menlu Sugiono dijadwalkan akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Sugiono juga akan menegaskan pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih inklusif, transparan, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini.

    Selain itu, forum akan membahas berbagai aspek persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT/Summit) BRICS, khususnya dokumen keluaran (outcome documents) yang masih dinegosiasikan oleh negara-negara anggota BRICS.

    Sebagai Ketua BRICS tahun ini, Brasil mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”. Sepanjang tahun 2025, Brasil mengagendakan lebih dari 140 pertemuan pada berbagai tingkatan, yang akan berpuncak pada KTT BRICS di Rio de Janeiro pada 6-7 Juli 2025.

    Hingga hari ini, telah diselenggarakan setidaknya 70 pertemuan BRICS baik secara daring maupun luring. Meskipun baru bergabung, Indonesia telah berpartisipasi secara aktif pada berbagai pertemuan tersebut.

    (wnv/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apakah Timun Bisa Menurunkan Kolesterol? Begini Faktanya

    Apakah Timun Bisa Menurunkan Kolesterol? Begini Faktanya

    Jakarta –

    Banyak orang mencoba berbagai cara untuk menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol adalah zat lemak yang diproduksi secara alami oleh liver dan ditemukan dalam darah.

    Kolesterol digunakan untuk berbagai hal di dalam tubuh. Namun, akan menjadi masalah jika jumlah kolesterol dalam tubuh terlalu banyak.

    Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah terutama disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang tidak termasuk dalam pola makan yang menyehatkan jantung. Maka dari itu, banyak orang mencari cara untuk menurunkan kadar kolesterol.

    Salah satu yang kerap terdengar adalah apakah timun bisa menurunkan kolesterol?

    Dikutip dari Times of India, mentimun mengandung kadar pektin, yaitu jenis serat larut alami yang membantu menurunkan kadar kolesterol darah, membuang racun, dan menjaga kesehatan jantung.

    Para ahli juga percaya bahwa mentimun dapat menurunkan kadar kolesterol, trigliserida hingga batas tertentu, dan mengendalikan peningkatan gula darah.

    Selain itu, mentimun atau timun juga mengandung sterol tanaman, yaitu senyawa yang memiliki efek dalam menurunkan kolesterol. Dengan makan timun secara teratur, dapat membantu mengurangi kadar kolesterol low density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

    Terkait hal tersebut, spesialis penyakit dalam dr Aru Ariadno, SpPD-KGEH, menjelaskan bahwa timun mengandung antioksidan flavonoid dan tanin. Itu membantu melawan radikal bebas dan mengurangi risiko kerusakan sel.

    Timun juga mengandung kadar serat yang tinggi sehingga membantu mengurangi kolesterol jahat di dalam darah.

    “Timun bisa dikonsumsi kapan saja tanpa batasan. Biasanya mengandung serat tinggi akan menimbulkan efek kenyang yang lama,” jelasnya pada detikcom, beberapa waktu lalu.

    Namun, dr Aru menekankan untuk tetap menyeimbangkan dengan pola makan yang sehat. Hal ini karena tubuh memerlukan sumber makanan lain, seperti protein, karbohidrat, serat, dan elemen-elemen elektrolit yang membuat tubuh sehat.

    “Jadi tidak bisa cuma makan timun saja,” tambah dr Aru.

    (sao/naf)

  • Mentan sebut siapkan petani muda untuk masa depan Indonesia

    Mentan sebut siapkan petani muda untuk masa depan Indonesia

    Sekarang generasi muda adalah generasi yang harus kita persiapkan untuk mengawal Indonesia menjadi negara emas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan petani muda harus disiapkan mulai dari sekarang demi mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih modern, efisien, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Sekarang generasi muda adalah generasi yang harus kita persiapkan untuk mengawal Indonesia menjadi negara emas. 20 tahun kemudian mereka yang akan memimpin republik ini. Kita harapkan mereka lebih baik dan lebih hebat dari kita,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencetak petani muda adalah Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan.

    Proyek tersebut juga menjadi percontohan dalam forum internasional South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2025.

    Sebanyak 12 peserta delegasi hadir dalam ajang SSTC yang diikuti oleh lima negara, yakni India, Gambia, Papua Nugini, Kenya, dan Rwanda. Para peserta diharapkan dapat melihat langsung lokasi binaan YESS yang dapat direplikasi di negara masing-masing.

    Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa untuk meningkatkan minat generasi muda dalam bidang pertanian perlu adanya pendampingan, baik dalam bentuk mentoring maupun akses permodalan.

    “Program ini ditujukan bagi para pemuda untuk mengembangkan perekonomian melalui kewirausahaan dan menambah peluang kerja, khususnya di wilayah pedesaan,” kata Idha.

    Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Muhammad Amin menyampaikan apresiasi atas terpilihnya program YESS sebagai studi kasus dalam forum internasional ini. Ia menilai ajang ini sebagai bentuk penghargaan bagi para petani milenial.

    “Ini merupakan pengakuan yang sangat berarti, bukan hanya bagi institusi kami, tetapi juga bagi para pemuda di wilayah pedesaan yang telah merasakan manfaat langsung dari program ini,” ujar Amin.

    Program YESS merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang bertujuan membuka potensi pemuda pedesaan dan menempatkan mereka di garis depan inovasi serta kewirausahaan pertanian.

    Selama lima tahun pelaksanaannya, program ini telah menjangkau lebih dari 309 ribu pemuda. Sebanyak 75.158 di antaranya telah mengembangkan usaha berbasis pertanian, dan 43.517 pemuda mengalami peningkatan pendapatan.

    “Capaian ini menegaskan pentingnya investasi pada pemuda sebagai agen perubahan dalam revitalisasi kawasan pedesaan,” kata Amin menegaskan.

    Ia juga menyoroti peran lembaga pendidikan vokasi (TVET), terutama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor yang menjadi tuan rumah kegiatan. Dari seluruh alumni TVET yang terlibat dalam program, 11.436 orang berhasil memperoleh pekerjaan di sektor berbasis pertanian melampaui target awal sebanyak 11.000 orang.

    Menurut Muhammad Amin, Program YESS menunjukkan bahwa pemuda pedesaan masa kini tidak hanya berperan sebagai petani, tetapi juga sebagai wirausaha, inovator, dan pemimpin perubahan yang mengusung pertanian berkelanjutan dan berbasis teknologi.

    Amin juga menyampaikan apresiasi kepada IFAD Country Office atas dukungan yang terus mengalir selama program berlangsung. Ia berharap para peserta SSTC dapat menyaksikan secara langsung berbagai pencapaian YESS dan mendengar kisah-kisah inspiratif para penerima manfaat.

    “Kami berkomitmen untuk terus belajar dari berbagai pandangan peserta SSTC demi memperluas keberhasilan YESS ke program lain yang fokus pada pemberdayaan pemuda,” ujarnya pula.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025