Xcloud.id

Negara: Hong Kong

  • Kronologi Perseteruan NJZ dan Ador yang Semakin Rumit

    Kronologi Perseteruan NJZ dan Ador yang Semakin Rumit

    Jakarta, Beritasatu.com – Dunia K-Pop terus dikejutkan oleh konflik hukum antara girl group NJZ (sebelumnya NewJeans) dan label mereka, Ador. Setelah serangkaian perselisihan, termasuk gugatan dan putusan pengadilan, kelima anggota mengumumkan identitas baru mereka sebagai NJZ, pada 7 Februari 2025.

    Namun, Ador menyatakan perubahan nama ini tidak sah, sehingga menambah ketegangan dalam polemik yang telah berlangsung sejak 2024. Diketahui sebelumnya, anggota NJZ telah berselisih dengan Ador sejak pengumuman pengunduran diri Min Hee-jin, selaku CEO label tersebut pada Agustus 2024.

    Sebulan kemudian, mereka mengadakan siaran langsung mendadak untuk menuntut agar Min Hee-jin kembali menjabat sebagai CEO, tetapi permintaan tersebut tidak membuahkan hasil. Berikut ini kronologi dan fakta-fakta perselisihan antara NJZ dan Ador.

    Kronologi Perselisihan NJZ dan Ador

    1. Oktober 2024: Min Hee-jin mundur dari Ador

    Min Hee-jin, yang sebelumnya kembali diangkat sebagai direktur internal Ador, mengalami penolakan dari pengadilan Korea untuk kembali menjabat sebagai CEO. Setelah putusan tersebut, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Ador dan menuntut agar sahamnya dibeli oleh pihak lain.

    2. November 2024: NewJeans umumkan pemutusan kontrak, Ador Menolak

    Pada 28 November 2024, kelima anggota NewJeans mengadakan konferensi pers darurat untuk mengumumkan pemutusan kontrak dengan Ador.

    Mereka mengungkapkan agensi telah gagal melindungi mereka sebagai artis, dan bertahan di sana hanya akan memperburuk kondisi mental mereka. Namun, Ador membantah pernyataan tersebut dan menegaskan kontrak eksklusif grup masih berlaku hingga 2029.

    3. Desember 2024: Ador menggugat NewJeans, grup tetap bertahan

    Pada 3 Desember 2024, Ador mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk mengonfirmasi keabsahan kontrak eksklusif NewJeans. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 6 Desember 2024, NewJeans menanggapi dengan menegaskan kontrak mereka telah berakhir dan mereka tidak berkewajiban membayar penalti kepada Ador. Mereka juga menuduh Ador dan Hybe telah melanggar kontrak serta gagal melindungi mereka sebagai artis.

    4. Januari 2025: Ador mengajukan injuksi terhadap NewJeans

    Pada Januari 2025, Ador mengajukan permohonan injuksi ke pengadilan untuk melarang NewJeans melakukan aktivitas independen, termasuk menerima kontrak iklan. Sidang awal terkait permohonan ini dijadwalkan pada Maret 2025, sementara sidang utama gugatan kontrak eksklusif akan berlangsung pada April 2025.

    5. Februari 2025: NewJeans ganti nama menjadi NJZ, Ador mengajukan protes

    Pada 6 Februari 2025, grup yang sebelumnya dikenal sebagai NewJeans mengumumkan perubahan nama menjadi NJZ. Mereka juga mengonfirmasi penampilan pertama mereka sebagai NJZ akan dilakukan di acara ComplexCon Hong Kong pada akhir Maret.

    Dalam wawancara dengan CNN, salah satu anggota, Hanni, menyatakan mereka ingin fokus pada karier dan tidak ingin perselisihan hukum menjadi perhatian utama.

    Namun, Ador menentang perubahan nama tersebut dan menilai NJZ tetap terikat kontrak eksklusif dengan mereka, sehingga pergantian nama ini dianggap tidak sah.

    6. Maret 2025: NJZ hadiri sidang injuksi Ador

    Pada 7 Maret 2025, seluruh anggota NJZ menghadiri sidang injuksi di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Dalam persidangan ini, Ador berupaya mempertahankan status mereka sebagai agensi resmi NJZ hingga sidang gugatan utama selesai.

    Di sisi lain, NJZ menilai upaya Ador untuk melarang aktivitas mereka adalah bentuk pembatasan tidak adil terhadap karier mereka. Sidang utama terkait gugatan kontrak eksklusif dijadwalkan berlangsung pada 3 April 2025.

    Perselisihan hukum antara NJZ dan Ador masih terus berlanjut, dengan kedua belah pihak berusaha mempertahankan klaim mereka. Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian besar bagi industri musik Korea Selatan dan para penggemar grup tersebut.

  • Rupiah Hari Ini Turun Tipis, Pasar Waspadai Dampak Perang Dagang

    Rupiah Hari Ini Turun Tipis, Pasar Waspadai Dampak Perang Dagang

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah hari ini terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pada Kamis (13/3/2025) pagi. Pelaku pasar masih mencermati dampak meningkatnya ketegangan perdagangan global terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS.

    Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 09.10 WIB di pasar spot exchange, rupiah hari ini melemah 1,5 poin (0,01%) ke level Rp 16.453 per dolar AS. Pada perdagangan Rabu (12/3/2025), rupiah sebelumnya ditutup melemah 43,5 poin (0,27%) di level Rp 16.452 per dolar AS.

    Sementara itu, indeks dolar AS tercatat turun 0,05 poin menjadi 103,5, sedangkan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun turun 32 poin ke level 4,3%.

    Mengutip Reuters, dolar AS mengalami penguatan tipis pada Kamis (13/3/2025) seiring kenaikan imbal hasil obligasi, meskipun pergerakan mata uang masih dalam kisaran terbatas.

    Pelaku pasar masih mencermati potensi dampak dari eskalasi perang dagang global terhadap stabilitas ekonomi.

    Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif tambahan pada produk asal Uni Eropa pada Rabu (12/3/2025). Ancaman ini muncul setelah negara-negara mitra dagang utama AS menyatakan akan melakukan langkah balasan atas kebijakan tarif yang telah diterapkan sebelumnya.

    Ketegangan yang meningkat ini memicu kekhawatiran akan resesi ekonomi di AS serta mengguncang pasar keuangan global. Akibatnya, volatilitas di pasar valuta asing meningkat, dengan investor tetap waspada terhadap kebijakan ekonomi yang masih fluktuatif.

    Selain rupiah hari ini turun, mata uang Asia lain yang turun, yakni ringgit Malaysia melemah 0,10% menjadi 4,43 ringgit per dolar AS dan dolar Hong Kong turun tipis 0,02% menjadi  7,7 dolar Hong Kong per dolar AS.

  • RI-Singapura Sepakat ‘Bersatu’ Pulangkan Tannos

    RI-Singapura Sepakat ‘Bersatu’ Pulangkan Tannos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Singapura tengah berupaya mempercepat permintaan ekstradisi Indonesia untuk pengusaha RI yang juga buronan kasus e-KTP, Paulus Tannos. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, Senin (10/3/2025).

    Dalam paparannya, Paulus saat ini ditahan tanpa jaminan setelah ditangkap oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) pada 17 Januari. Shanmugam menyebut kasus ekstradisinya sedang disidangkan di pengadilan Singapura.

    “Semuanya tergantung pada dokumen yang kami peroleh, seberapa jelas dokumen tersebut dari Indonesia, dan argumen seperti apa yang diajukan Tannos, dan bagaimana pengadilan menyikapinya,” kata menteri tersebut dalam konferensi pers tentang masalah tersebut.

    “Dari sudut pandang pemerintah Singapura, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mempercepatnya.”

    Shanmugam mengatakan lamanya proses pemulangan Tannos dikarenakan oleh gugatan penolakan ekstradisinya di pengadilan Singapura. Pasalnya, Paulus masuk dengan jalur yang formal, dan seberapa cepat kasus ini selesai tergantung pada argumen Tannos dan pengacaranya serta faktor-faktor seperti tanggal sidang.

    “Sidang bisa berbeda-beda tergantung kasusnya. Proses hukum lengkapnya, jika dipermasalahkan di setiap langkah dan rumit, bisa memakan waktu hingga 2 tahun,” kata Shanmugam.

    “Kami tidak bisa begitu saja menerbangkannya ke pesawat dan memulangkannya. Ada proses formal.”

    Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana Indonesia menanggapi proses Singapura, Shanmugam mengatakan bahwa Kamar Jaksa Agung (AGC) terus berkomunikasi dengan mitranya di Indonesia.

    “Saya kira selama ini kami fokus pada pengajuan permohonan di pengadilan, dan mereka (pihak Indonesia) paham prosesnya,” tuturnya.

    Pengusaha Paulus Tannos pada tahun 2019 ditetapkan oleh Indonesia sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait proyek kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Pengusaha yang juga dikenal dengan nama Tjhin Thian Po ini telah tinggal di Singapura sejak 2017.

    Singapura menerima permintaan pertama ekstradisi Tannos pada 19 Desember tahun lalu. Pengusaha itu diduga membantu perusahaannya PT Sandipala Arthaputra mengamankan tender yang curang untuk proyek pemerintah, dan menggelapkan sekitar Rp 140 miliar dari proyek tersebut antara tahun 2011 dan 2013.

    Setelah penangkapannya, Tannos ditahan tanpa jaminan. Meskipun Tannos menunjukkan paspor diplomatik dari negara Afrika Barat, Guinea-Bissau, pemerintah Singapura diberitahu oleh AGC bahwa pemerintah tidak memberikan kekebalan diplomatik, karena ia tidak terakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri.

    “Singapura menanggapi permintaan dari Indonesia dengan sangat serius. Ini adalah kasus pertama di bawah perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia,” tambah Shanmugam.

    “Dia tidak memiliki kekebalan diplomatik untuk mencegah penangkapan dan ekstradisi. Itulah posisi pemerintah.”

    Ekstradisi mengacu pada penyerahan individu yang dicari karena kejahatan di negara lain. Singapura juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan tempat lain, seperti Jerman, Hong Kong, Malaysia, dan Amerika Serikat.

    (luc/luc)

  • ‘Perang Narkoba’ yang Bikin Duterte Kini Masuk Penjara

    ‘Perang Narkoba’ yang Bikin Duterte Kini Masuk Penjara

    Manila –

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap. Penangkapan dilakukan atas perintah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).

    Dilansir AFP, Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025) setelah mendarat di Bandara Internasional Manila, ibu kota Filipina. Dia ditangkap oleh polisi yang bertindak berdasarkan surat perintah ICC.

    Istana Kepresidenan Filipina menyebut penangkapan dilakukan atas perang mematikannya terhadap narkoba. Penangkapan dilakukan setelah Interpol menerima salinan resmi surat perintah dari ICC.

    “Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” kata Istana Kepresidenan Filipina dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP.

    Duterte langsung dibawa ke tahanan. Namun, belum ada penjelasan soal tindak lanjut proses hukum yang dilakukan.

    “Saat ini, dia berada dalam tahanan pihak berwenang,” ujar Istana Kepresidenan Filipina.

    Ditangkap karena Perang Melawan Narkoba yang Mematikan

    Ilustrasi pasukan bersenjata perang narkoba di Filipina (Foto: BBC World)

    Kebijakan ‘perang melawan narkoba’ menjadi salah satu kebijakan yang membawa Duterte ke tampuk kekuasaan di Filipina tahun 2016 lalu. Duterte dikenal sebagai Wali Kota yang tidak konvensional dan berorientasi memberantas kejahatan.

    Dia memenuhi janji kepada rakyat untuk membunuh ribuan pengedar narkoba di Filipina. Kini, kebijakannya itu yang membawanya ke dalam penjara.

    Pria berusia 79 tahun itu kini menghadapi dakwaan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan’ di ICC. Dakwaan ini dijeratkan atas tindakan keras yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menewaskan puluhan ribu orang, yang sebagian besar miskin, oleh petugas dan warga sipil serta sering kali tanpa bukti bahwa mereka terkait dengan narkoba.

    Filipina sebenarnya keluar dari ICC pada tahun 2019 atas instruksi Duterte. Namun, pengadilan internasional itu menyatakan mereka memiliki yurisdiksi atas pembunuhan sebelum penarikan diri Filipina, serta pembunuhan di kota Davao, Filipina selatan ketika Duterte menjadi wali kota di sana beberapa tahun sebelum menjadi presiden.

    Otoritas Filipina kemudian meluncurkan penyelidikan formal pada bulan September 2021. Namun, penyelidikan itu ditangguhkan 2 bulan kemudian setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang ratusan kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian di tangan polisi, pembunuh bayaran dan warga sipil.

    Kasus tersebut dilanjutkan pada Juli 2023 setelah panel yang terdiri dari lima hakim menolak keberatan Filipina yang menganggap ICC tidak memiliki yurisdiksi. Sejak saat itu, pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr telah berkali-kali mengatakan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

    Namun belakangan, Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina Claire Castro mengatakan jika Interpol ‘meminta bantuan yang diperlukan dari pemerintah, maka mereka wajib mengikutinya’.

    Duterte Pertanyakan Kejahatan yang Dilakukannya

    Rodrigo Duterte (Foto: AP/Aaron Favila)

    Duterte ditangkap di Bandara Manila tak lama setelah mendarat dari Hong Kong. Duterte menolak meminta maaf atas tindakan keras antinarkoba yang brutal saat dia menjabat Presiden Filipina pada 2016 hingga 2022.

    “Kejahatan apa yang telah saya lakukan,” kata Duterte seperti dilansir BBC.

    Sebuah video yang diunggah oleh putrinya, Veronica Duterte, memperlihatkan Duterte ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor, Manila. Dalam video itu, dia terdengar mempertanyakan alasan penangkapannya.

    “Apa hukumnya dan kejahatan apa yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain. Anda harus bertanggung jawab sekarang atas perampasan kebebasan,” ujarnya.

    Rekaman yang ditayangkan stasiun televisi setempat menunjukkan Duterte berjalan di bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang mengatakan dia dalam ‘kesehatan yang baik’ dan dirawat oleh dokter pemerintah.

    Sebelum penangkapannya, Duterte sempat menyatakan dirinya siap jika masuk penjara. Duterte, yang berpidato dalam kampanye senator yang dihadiri ribuan pekerja asal Filipina di Hong Kong, mengatakan kebijakan kerasnya dilakukan untuk bangsa Filipina.

    “Dengan asumsi bahwa (surat perintah penangkapan) itu benar, mengapa saya melakukannya? Untuk diri saya sendiri? Untuk keluarga saya? untuk Anda dan anak-anak Anda, dan untuk bangsa kita,” kata Duterte dalam upaya membenarkan kebijakannya.

    “Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya,” sambungnya.

    Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut. Dia mengklaim penangkapan Duterte “melanggar hukum” karena Filipina telah menarik diri dari ICC.

    Di sisi lain, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyebut penangkapan Duterte sebagai momen bersejarah. Mereka menganggap hal ini menjadi jalan panjang menuju keadilan.

    “Jalannya moralitas itu panjang, tetapi hari ini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari akuntabilitas atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal,” kata Ketua ICHRP, Peter Murphy.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mengapa Duterte Ditangkap? Ini 4 Fakta tentang Perang Melawan Narkoba Mantan Presiden Filipina – Halaman all

    Mengapa Duterte Ditangkap? Ini 4 Fakta tentang Perang Melawan Narkoba Mantan Presiden Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (79) ditangkap di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025), berdasarkan surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Penangkapan ini, terkait banyaknya orang yang tewas selama kampanye “Perang Melawan Narkoba” Duterte selama masa jabatannya sebagai presiden tahun 2016-2022.

    Duterte ditangkap setelah tiba dari Hong Kong, menurut pernyataan kantor Presiden Filipina, Ferdinand Marcos.

    Duterte dalam kondisi sehat saat ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan medis.

    Penangkapan Duterte secara tiba-tiba ini menimbulkan kegemparan di bandara.

    Mengutip Newsweek, para pengacara dan ajudan Duterte dengan lantang memprotes bahwa mereka, bersama seorang dokter dan pengacara, dicegah untuk mendekatinya setelah ia ditahan polisi.

    “Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya,” kata Senator Bong Go, sekutu dekat Duterte, kepada wartawan.

    Surat perintah penangkapan dari ICC yang dikirim kepada pejabat Filipina, salinannya telah dilihat oleh The Associated Press, menyatakan bahwa ada alasan kuat untuk meyakini bahwa serangan terhadap korban bersifat meluas dan sistematis.

    Serangan ini berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan ribuan korban tewas.

    Penangkapan Duterte dianggap perlu untuk memastikan kehadirannya di pengadilan, menurut surat perintah tertanggal 7 Maret.

    “Mengingat risiko intervensinya terhadap investigasi serta ancaman terhadap keamanan saksi dan korban, majelis berpendapat bahwa penangkapan Tuan Duterte diperlukan,” tambah surat perintah tersebut.

    Kampanye “Perang Melawan Narkoba” Rodrigo Duterte

    Mengutip Reuters, berikut adalah empat fakta mengenai kampanye “Perang Melawan Narkoba” yang dilakukan Rodrigo Duterte dan berujung pada penangkapannya:

    1. Bertekad Menghabisi

    Saat menjabat sebagai wali kota Davao, Filipina Selatan, Rodrigo Duterte dikenal sebagai “Si Penghukum” karena kebijakan kerasnya terhadap kejahatan.

    Pidatonya yang penuh dengan kata-kata kasar dan ancaman pembunuhan terhadap geng narkoba menjadi ciri khas kampanyenya yang sukses saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016.

    Di antara pernyataannya selama kampanye adalah “Lupakan hukum tentang hak asasi manusia. Jika saya berhasil masuk istana kepresidenan, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian, pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak berguna, lebih baik pergi. Karena saya akan membunuh kalian.”

    Duterte mengeklaim, kebijakan kerasnya di Davao membuat kota tersebut, lebih aman dari kejahatan.

    Ia juga kembali menegaskan, niatnya kepada wartawan Reuters selama kampanye.

    “Saya katakan, mari kita bunuh lima penjahat setiap minggu, sehingga mereka akan tersingkir,” katanya kepada Reuters.

    2. Kebijakan Diterapkan secara Nasional

    Tidak butuh waktu lama bagi kebijakan keras Duterte untuk diterapkan secara nasional.

    Pada akhir 2016, setelah ia terpilih sebagai presiden, perang melawan narkoba berjalan dengan intensitas tinggi di seluruh Filipina, dengan jumlah korban tewas mencapai rekor tertinggi.

    Polisi menewaskan lebih dari 2.000 orang hanya dalam beberapa bulan setelah Duterte dilantik pada 30 Juni hingga akhir tahun itu.

    Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi dalam baku tembak.

    Pemantau hak asasi manusia percaya bahwa banyak kematian dilakukan oleh warga sipil dengan restu pemerintah, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak berwenang.

    Meski jumlah korban tewas meningkat, popularitas Duterte tetap tinggi.

    Jajak pendapat yang diterbitkan oleh lembaga penelitian Social Weather Stations pada Desember 2016 menunjukkan bahwa 77 persen warga Filipina puas dengan kinerjanya.

    Pada 2018, staf Reuters dianugerahi Hadiah Pulitzer atas serangkaian laporan investigasi tentang perang narkoba Duterte.

    3. Jumlah Korban

    Saat Duterte meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada 2022, jumlah korban resmi perang narkoba telah meningkat setidaknya tiga kali lipat.

    Polisi melaporkan bahwa 6.200 tersangka tewas dalam operasi antinarkoba.

    Pemerintah Filipina secara resmi mengakui 6.248 kematian akibat kebijakan ini.

    Namun, para aktivis menyatakan, jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar.

    Ribuan pengguna narkoba dari kalangan miskin di perkotaan, yang masuk dalam “daftar pantauan” resmi, tewas dalam kondisi misterius.

    Duterte tidak pernah meminta maaf atas kebijakan ini dan menyatakan bahwa ia hanya memerintahkan polisi untuk menembak jika dalam kondisi membela diri.

    Beberapa keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia kemudian menggali jenazah korban—terkadang didampingi oleh wartawan Reuters—dan membandingkan kondisi jenazah dengan surat kematian serta laporan resmi.

    Puluhan kasus menunjukkan, korban mengalami kematian akibat kekerasan, meskipun surat kematian mencantumkan penyebab alami.

    Dalam satu kasus, surat kematian menyebutkan pneumonia sebagai penyebab kematian, meskipun jenazah yang digali memiliki lubang peluru di tengkoraknya.

    4. Investigasi ICC dan Perintah Penangkapan

    Pada Februari 2018, kantor kejaksaan ICC mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan awal atas kematian dalam perang melawan narkoba yang dipimpin Duterte.

    Sebulan kemudian, Duterte mengumumkan bahwa Filipina menarik diri dari ICC.

    Penarikan ini resmi berlaku pada Maret 2019.

    Penyelidikan ICC sempat ditangguhkan pada 2021 setelah pemerintah Filipina mengklaim bahwa sistem peradilan nasional mampu menyelidiki dan menuntut dugaan pelanggaran.

    Namun, pada 2023, ICC mengaktifkan kembali penyelidikannya setelah menyatakan ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah Filipina.

    Awalnya, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menolak bekerja sama dengan ICC.

    Namun, pada akhir 2024, pemerintah Filipina menyatakan, akan mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan.

    Menteri Kehakiman Filipina mengatakan kepada Reuters pada Januari 2025 bahwa pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan ICC.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam edisi Selasa, 11 Maret 2025.

    Laporan utama kami hadirkan dari Filipina.

    Mantan presiden Filipina ditangkap

    Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila atas perintah International Criminal Court (ICC), kata pemerintah Filipina.

    Duterte ditangkap setelah mendarat dari Hong Kong dan polisi menahannya atas perintah ICC, kata kantor Presiden Ferdinand Marcos dalam sebuah pernyataan.

    Pengadilan sedang menyelidiki sejumlah pembunuhan yang terjadi di bawah kepemimpinan Duterte saat ia menindak keras perdagangan narkoba ilegal.

    Tidak jelas ke mana Duterte dibawa oleh polisi, sementara pemerintah Filipina mengatakan Duterte, yang berusia 79 tahun, dalam keadaan sehat dan sudah diperiksa oleh dokter pemerintah.

    “Dia sekarang dalam tahanan pihak berwenang,” demikian pernyataan pemerintah Filipina.

    Paus tidak dalam kondisi kesehatan mengancam

    Paus Fransiskus tidak lagi dalam kondisi kesehatan berbahaya yang mengancam akibat pneumonia, demikian pernyataan resmi Vatikan.

    Tapi tim medisnya tetap memutuskan agar Paus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi.

    Vatikan mengatakan para dokter telah mencabut prognosis “hati-hati” mereka sebelumnya, yang berarti Paus tidak lagi dalam bahaya besar akibat infeksi pernapasan awal yang dideritanya pada tanggal 14 Februari.

    “Namun, mengingat kompleksitas gambaran klinis dan gambaran infeksi penting yang muncul saat masuk, terapi obat medis di rumah sakit perlu dilanjutkan selama beberapa hari ke depan,” bunyi pernyataan Vatikan.

    Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK

    Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

    Kepada Tempo, Ridwan mengonfirmasi penggeledahan tersebut dan bersikap kooperatif.

    “Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan untuk mengusut dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB).

    Pihak KPK mengatakan sudah ada lima tersangka dalam kasus tersebut.

    Zelenskyy tiba di Saudi menjelang perundingan damai

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman, meski dijadwalkan hanya sebentar.

    KTT di Jeddah ini diadakan hanya seminggu setelah debat sengit di Ruang Oval antara Presiden Zelenskyy dan Presiden AS Donald Trump, yang menjadi bukti memburuknya hubungan antara Kyiv dan Washington DC.

    Presiden Zelenskyy menyebut pertemuan dengan Presiden Trump sebagai peristiwa yang “sangat disesalkan”, dan Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman senjata dan dukungan intelijen untuk pasukan Ukraina.

    Arab Saudi berupaya memposisikan dirinya sebagai perantara perdamaian antara Ukraina dan Rusia, dengan menggelar pertemuan dengan Rusia sebelumnya.

    Polisi tewas di penjara

    Seorang mantan polisi Thailand yang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan ditemukan tewas di selnya.

    Pria bernama Thitisan Utthanaphon dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada tahun 2022 karena menyiksa seorang tersangka hingga tewas selama interogasi yang brutal.

    Departemen Pemasyarakatan Thailand menyebut Thitisan ditemukan tidak sadarkan diri di selnya di penjara Bangkok akhir pekan lalu.

    Pria berusia 44 tahun itu ditemukan duduk di pintu selnya dengan “jari-jari memar dan tidak ada denyut nadi.”

    Rekaman CCTV menunjukkan tidak ada seorang pun yang memasuki sel, tetapi otopsi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab kematiannya.

  • Melemah 52 Poin, IHSG Hari Ini Kembali Ditutup di Zona Merah

    Melemah 52 Poin, IHSG Hari Ini Kembali Ditutup di Zona Merah

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (11/3/2025), melemah 52,36 poin atau 0,79% mencapai level 6.454. Tren negatif IHSG hari ini ini melanjutkan pelemahan pada Senin (10/3/2025).

    Total nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini mencapai Rp 9,62 triliun, dengan volume perdagangan sebesar 19,87 miliar saham yang diperdagangkan sebanyak 1.088.397 kali. Dari total emiten yang tercatat, 192 saham mengalami kenaikan, 416 saham melemah, dan 197 lainnya stagnan.

    Pelemahan IHSG hari ini turut menyeret hampir seluruh sektor saham ke zona merah. Sektor bahan baku mencatatkan koreksi terdalam dengan penurunan sebesar 3,2%. Sektor barang konsumsi non-primer juga turun 3,2%, diikuti sektor barang konsumsi primer yang terkoreksi 2,2%, sektor energi 2%, dan sektor infrastruktur 1,5%.

    Di tengah pelemahan ini, satu-satunya sektor yang mampu mencatatkan kenaikan adalah sektor teknologi yang justru menguat sebesar 3,7%.

    Kemudian, saham unggulan LQ45 catat penurunan 1,06%, Jakarta Islamic Index (JII) anjlok 1,97%, dan Investor33 berkurang 0,53%.

    Pergerakan IHSG hari ini sejalan dengan tren di bursa saham Asia yang mayoritas juga mengalami tekanan. Indeks Straits Times (Singapura) turun tajam 1,8%, Hang Seng (Hong Kong) melemah tipis 0,01%, dan Nikkei (Jepang) merosot 0,6%. Sementara itu, indeks Shanghai (China) justru berhasil menguat 0,4%.

    Di tengah tren pelemahan IHSG, sejumlah saham justru mengalami lonjakan signifikan dan masuk daftar top gainers. Beberapa saham bahkan mencapai batas auto rejection atas (ARA) dengan kenaikan maksimal dalam sehari.

    Tiga saham yang mencapai ARA saat IHSG hari ini melemah, yakni PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) yang melesat 34,3%, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) yang naik 24,8%, dan PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) yang menguat 24,4%.

  • Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin – Halaman all

    Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin – Halaman all

    Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin

    TRIBUNNEWS.COM- Rodrigo Duterte, Mantan Presiden Filipina dan ayah dari Sara Duterte, Wapres Filipina, ditahan oleh polisi pada hari Selasa (11/3/2025).

    Pemerintah Filipina mengatakan telah menerima surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkapnya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Saat menjabat presiden, dia dijuluki ‘Donald Trump dari Timur’. Retorika populis dan pernyataannya yang blak-blakan membuatnya mendapat julukan “Donald Trump dari Timur”. 

    Ia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai “idolanya” dan di bawah pemerintahannya, Filipina mengalihkan kebijakan luar negeri mereka ke China dari AS, sekutu lamanya.

    Putri dan pewaris politiknya, Sara Duterte, adalah wakil presiden Filipina saat ini dan disebut-sebut sebagai calon presiden potensial pada tahun 2028.

    Dalam beberapa bulan terakhir, aliansi keluarga Duterte dengan Presiden petahana Ferdinand Marcos hancur total di hadapan publik, segera setelah Marcos dan Sara Duterte memenangkan pemilu 2022 dengan telak.

    Marcos awalnya menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan ICC, tetapi ketika hubungannya dengan keluarga Duterte memburuk, ia mengubah pendiriannya, dan kemudian mengindikasikan bahwa Filipina akan bekerja sama.

    Belum jelas apakah Marcos akan bertindak lebih jauh dengan mengekstradisi mantan presiden tersebut untuk diadili di Den Haag.

    Dijuluki sebagai “Trump-nya Asia” oleh beberapa komentator karena gaya kepemimpinannya yang tidak ortodoks dan retorikanya yang bombastis, Duterte meraih kekuasaan pada tahun 2016 dengan janji untuk memerangi narkoba dan pengedar narkoba di negara Asia Tenggara tersebut.

    Tindakan keras brutal yang terjadi kemudian menewaskan ribuan orang – banyak korbannya adalah pemuda dari daerah kumuh miskin, yang ditembak oleh polisi dan orang-orang bersenjata sebagai bagian dari kampanye untuk menargetkan para pengedar.

    Pertumpahan darah tersebut memicu penyelidikan oleh ICC dan penyelidikan DPR selama berbulan-bulan, serta penyelidikan Senat terpisah yang dipimpin oleh sepupu presiden saat ini.

    Selama masa jabatannya, Duterte memimpin tindakan keras anti-narkoba yang luas dan brutal yang menewaskan lebih dari 6.000 orang, menurut data polisi, meskipun pemantau independen percaya jumlah pembunuhan di luar hukum bisa jadi jauh lebih tinggi.

    Duterte yang kini berusia 79, ditahan di tengah kekacauan di bandara utama ibu kota Manila setelah kembali ke Filipina dari Hong Kong pada hari Selasa.

    Kantor Interpol di Manila telah menerima “salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC” pada Selasa pagi, menurut pernyataan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Setibanya (Duterte), Jaksa Agung mengajukan pemberitahuan ICC untuk surat perintah penangkapan terhadap mantan Presiden tersebut atas kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa Duterte saat ini berada dalam tahanan pihak berwenang.

    Duterte mempertanyakan dasar surat perintah tersebut.

    “Apa hukumnya dan apa kejahatan yang telah saya lakukan?” katanya dalam sebuah video yang diunggah daring oleh putrinya Veronica “Kitty” Duterte.

    Dijuluki sebagai “Trump-nya Asia” oleh beberapa komentator karena gaya kepemimpinannya yang tidak ortodoks dan retorikanya yang bombastis, Duterte meraih kekuasaan pada tahun 2016 dengan janji untuk memerangi narkoba dan pengedar narkoba di negara Asia Tenggara tersebut.

    Tindakan keras brutal yang terjadi kemudian menewaskan ribuan orang – banyak korbannya adalah pemuda dari daerah kumuh miskin, yang ditembak oleh polisi dan orang-orang bersenjata sebagai bagian dari kampanye untuk menargetkan para pengedar.

    Pertumpahan darah tersebut memicu penyelidikan oleh ICC dan penyelidikan DPR selama berbulan-bulan, serta penyelidikan Senat terpisah yang dipimpin oleh sepupu presiden saat ini.

    Duterte menarik Filipina dari ICC, tetapi berdasarkan mekanisme penarikan ICC, pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan selama masa keanggotaan suatu negara – dalam kasus ini, antara tahun 2016 dan 2019, saat penarikan Filipina menjadi resmi.

    Sementara itu, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang terpilih pada tahun 2022, telah mengindikasikan bahwa Duterte dapat diserahkan ke pengadilan, Reuters melaporkan.

    “Petugas penegak hukum kami siap mengikuti apa yang diamanatkan undang-undang, jika surat perintah penangkapan perlu dikeluarkan atas permintaan Interpol,” kata Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Claire Castro kepada wartawan pada hari Senin, menurut Reuters.

    Pada acara hari Minggu di Hong Kong, Duterte mengecam ICC di tengah spekulasi bahwa badan global itu akan mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas perannya dalam tindakan keras narkoba.

    “Berdasarkan berita saya sendiri, saya memiliki surat perintah … dari ICC atau semacamnya,” kata Duterte kepada para pendukungnya di Hong Kong.

    “Apa kesalahan saya? Saya telah melakukan semua yang saya bisa selama hidup saya, sehingga ada sedikit ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan orang Filipina.”

    Menanggapi laporan bahwa mantan presiden itu ditahan, mantan juru bicaranya Harry Roque mengatakan: “Surat perintah penangkapan itu tidak berdasar karena dikeluarkan pada saat kami bukan lagi anggota ICC.”

    “Apa yang terjadi saat ini adalah penahanan yang tidak sah,” kata Roque dalam siaran langsung di Facebook. “Kami belum melihat surat perintah penangkapan dari polisi atau Interpol.”

    Namun kelompok hak asasi manusia menyambut baik penahanan Duterte dan mendesak Filipina untuk menyerahkan mantan presiden tersebut ke ICC.

    Penahanan Duterte “merupakan langkah penting untuk akuntabilitas di Filipina,” kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch. 

    “Penangkapannya dapat mendekatkan para korban dan keluarga mereka dengan keadilan dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.”

    Perang melawan narkoba

    Sebelum menjadi presiden, Duterte meletakkan dasar bagi perang berdarah melawan narkoba yang melibatkan polisi yang bersenjata lengkap dan bebas dari hukuman melawan pengguna narkoba, pengedar kecil-kecilan, dan gembong narkoba.

    Sebagai wali kota Davao, kota metropolitan berpenduduk 1,5 juta orang di pulau selatan Mindanao, Duterte membangun reputasi nasional selama dua dekade karena pendekatannya yang tegas terhadap kejahatan.

    Ia menganjurkan pendekatan garis keras terhadap para penjahat dan mengklaim telah secara drastis mengurangi tingkat kejahatan kekerasan yang sebelumnya tinggi di Davao. 

    Namun seiring dengan reputasinya ini muncul tuduhan bahwa ia terkait dengan pembunuhan di luar hukum oleh sekelompok pembela hukum yang terkoordinasi dengan baik.

    Dalam pidato kampanye terakhirnya sebelum pemilihan umum 2016, ia meminta khalayak untuk “melupakan hukum hak asasi manusia.”

    “Jika saya berhasil masuk ke istana presiden, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, lebih baik kalian keluar. Karena sebagai wali kota, saya akan membunuh kalian,” kata Duterte.

    Sebagai presiden, Duterte menggunakan gaya retorika yang sama tanpa filter seperti yang ia tunjukkan selama kampanye. 

    Tak lama setelah menjabat, ia menyebut Presiden AS Barack Obama sebagai “bajingan” – meskipun kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa yang ia maksud adalah seorang jurnalis.

    Meskipun kesehatannya lemah dan ancaman surat perintah penangkapan ICC semakin dekat, Duterte pada bulan Oktober mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai wali kota di kota asalnya di selatan. 

    Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk memperkuat dinasti politiknya yang dilanda skandal di tengah pertikaian sengit antara putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte dan Marcos Jr.

     

    SUMBER: CNN, BBC

  • Kejahatan Apa yang Telah Saya Lakukan?

    Kejahatan Apa yang Telah Saya Lakukan?

    Jakarta –

    Kepolisian Filipina telah menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan atas kebijakan “perang melawan narkoba”.

    Duterte ditangkap oleh polisi di Bandara Manila tak lama setelah kedatangannya dari Hong Kong.

    Duterte menolak meminta maaf atas tindakan keras antinarkoba yang brutal saat ia menjabat sebagai presiden Filipina pada 2016 hingga 2022. Tindakan tersebut mengakibatkan ribuan orang tewas.

    Setelah ditangkap, dia mempertanyakan dasar surat perintah tersebut: “Kejahatan apa yang telah saya lakukan?”

    ICC pertama kali mencatat dugaan pelanggaran tersebut pada 2016 dan memulai penyelidikan pada 2021. Penyelidikan tersebut mencakup kasus-kasus dari November 2011, saat Duterte menjabat sebagai wali kota Davao, hingga Maret 2019, sebelum Filipina menarik diri dari ICC.

    Pria berusia 79 tahun itu sebelumnya mengatakan bahwa ia siap masuk penjara, saat menanggapi laporan tentang kemungkinan penangkapannya.

    Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut. Dia mengklaim penangkapan Duterte “melanggar hukum” karena Filipina telah menarik diri dari ICC.

    Di sisi lain, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyebut penangkapan Duterte sebagai “momen bersejarah”.

    “Jalannya moralitas itu panjang, tetapi hari ini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari akuntabilitas atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal,” kata Ketua ICHRP, Peter Murphy.

    Duterte berada di Hong Kong untuk berkampanye bagi calon senatornya dalam pemilihan paruh waktu 12 Mei mendatang.

    Sebuah video yang diunggah oleh putrinya Veronica Duterte memperlihatkan Duterte ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor, Manila.

    Dalam video itu, dia terdengar mempertanyakan alasan penangkapannya.

    “Apa hukumnya dan kejahatan apa yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain. Anda harus bertanggung jawab sekarang atas perampasan kebebasan,” ujarnya.

    Rekaman yang ditayangkan stasiun televisi setempat menunjukkan dia berjalan di bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang mengatakan dia dalam “kesehatan yang baik” dan dirawat oleh dokter pemerintah.

    ‘Perang melawan narkoba’

    Rodrigo “Digong” Duterte, yang sekarang berusia 77 tahun, terpilih memimpin Filipina pada Juni 2016. Dia dulu berkampanye akan secara keras memberantas narkoba dan berbagai bentuk kejahatan.

    “Hitler membantai tiga juta orang Yahudi. Sekarang ada tiga juta pecandu narkoba [di Filipina]. Saya akan dengan senang hati membantai mereka,” katanya beberapa bulan setelah menjabat.

    Kebijakannya yang disebut “perang melawan narkoba” telah menyebabkan ribuan tersangka pecandu dan pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi yang kontroversial.

    Ribuan orang lainnya ditembak mati oleh orang-orang bersenjata bertopeng tak dikenal, yang sering disebut oleh media Filipina sebagai vigilante alias orang-orang yang bertindak tanpa basis hukum.

    Jumlah resmi tersangka pengedar dan pengguna narkoba yang terbunuh selama Juli 2016 dan April 2022 adalah 6.248 orang.

    Banyak kelompok HAM percaya jumlah sebenarnya bisa mencapai 30.000 orang.

    Seorang kapten polisi di Kota Manila secara diam-diam diwawancarai dalam film dokumenter 2019 berjudul “On the President’s Orders”. Dia berkata, orang-orang bertopeng yang melakukan pembunuhan sebenarnya adalah polisi.

    Duterte pernah mengatakan kepada aparat penegak hukum di sebuah acara anti-narkoba, “Anda mungkin akan ditembak. Tembak dia terlebih dahulu, karena dia akan benar-benar menodongkan senjatanya pada Anda, dan Anda akan mati.”

    “Saya tidak peduli dengan HAM. Saya secara penuh akan memikul tanggung jawab hukum. Saya akan menghadapi pengacara hak asasi manusia itu, bukan Anda,” kata Duterte.

    Penyelidikan di parlemen pada Oktober 2024 lalu mengarah pada pasukan pembunuh bayaran yang menargetkan tersangka narkoba. Duterte telah membantah tuduhan penyalahgunaan tersebut.

    “Jangan pertanyakan kebijakan saya karena saya tidak meminta maaf, tidak ada alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan entah Anda percaya atau tidak… saya melakukannya untuk negara saya,” kata Duterte dalam penyelidikan parlemen.

    “Saya benci narkoba, jangan salah paham.”

    Duterte membangun citra sebagai seorang yang tegas di mata masyarakat sehingga ia disenangi oleh rakyat yang memilihnya sebagai presiden pertama Filipina dari Pulau Mindanao.

    Putrinya, Sara Duterte, adalah wakil presiden Filipina saat ini.

    Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aliansi keluarga Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos tampak retak setelah keduanya memenangkan pemilihan umum 2022 dengan telak.

    Bahkan, pada awal Februari 2025, parlemen Filipina memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte menyusul adanya tudingan dugaan korupsi.

    Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik senilai jutaan dolar dan mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

    Sara Duterte membantah tudingan tersebut dan mengklaim dirinya adalah korban dendam politik.

    Artikel ini akan diperbarui secara berkala.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jumlah Warga yang ‘Dibunuh’ Duterte, Buat ICC Jebloskan Eks Presiden Kontroversial Filipina – Halaman all

    Jumlah Warga yang ‘Dibunuh’ Duterte, Buat ICC Jebloskan Eks Presiden Kontroversial Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Misi perang melawan narkoba yang diusung Rodrigo Duterte selama menjabat sebagai Presiden Filipina membuatnya berurusan dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Ia yang dikenal kontroversial karena tegas terhadap narapidana narkoba kini menjadi sorotan.

    Pasalnya, Duterte dikenal tegas dengan perintahnya kepada aparat untuk menembak mati pelaku kejahatan narkoba di Filipina.

    Hal ini tentu menjadi sorotan otoritas hak asasi manusia internasional.

    Hingga pada akhirnya, ICC memerintahkan penangkapan terhadap Duterte, Selasa (11/3/2025).

    Adapun sejak menjabat Presiden Filipina pada 30 Juni 2016, Rodrigo Duterte telah melakukan “perang melawan narkoba” yang telah menyebabkan kematian lebih dari 12.000 warga Filipina, dikutip dari laman Human Rights Watch.

    Sebagian besar para korban meninggal adalah kaum miskin perkotaan.

    Setidaknya 2.555 pembunuhan telah dikaitkan dengan Kepolisian Nasional Filipina. 

    Duterte dan pejabat senior lainnya telah memicu dan mendorong pembunuhan dalam sebuah kampanye yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Penelitian Human Rights Watch telah menemukan bahwa polisi memalsukan bukti untuk membenarkan pembunuhan yang tidak sah tersebut.

    Meskipun ada seruan yang berkembang untuk penyelidikan, Duterte telah berjanji untuk melanjutkan kampanye tersebut.

    Kekerasan di luar hukum skala besar sebagai solusi kejahatan merupakan penanda masa jabatan Duterte selama 22 tahun sebagai wali kota Davao City dan landasan kampanye kepresidenannya .

    Menjelang kemenangannya dalam pemilu pada 9 Mei 2016, Duterte mengatakan kepada lebih dari 300.000 orang: “Jika saya berhasil masuk ke istana presiden, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, sebaiknya kalian keluar karena saya akan membunuh kalian.”

    Awal Mula Penangkapan

    Mengutip The Straits Times, Duterte kini ditahan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba brutal yang mewarnai masa jabatan kepresidenannya.

    Pengadilan tersebut meminta bantuan dari kepolisian global Interpol untuk menegakkan surat perintah penangkapan, yang dilayangkan segera setelah Duterte mendarat di Manila pada tanggal 11 Maret setelah menghadiri acara kampanye di Hong Kong dengan para kandidat senator dari partai politiknya sehari sebelumnya.

    Kepolisian Nasional Filipina (PNP) bekerja sama, karena Presiden Ferdinand Marcos Jr telah mengisyaratkan kesediaan pemerintahannya untuk mematuhi arahan ICC.

    Hal ini merupakan pembalikan tajam dari penolakan sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Marcos terhadap yurisdiksi ICC, di mana ia menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

    Namun posisinya berubah setelah perselisihan politiknya dengan keluarga Duterte.

    Ketegangan meningkat pada bulan Februari setelah putri Duterte, wakil presiden Sara Duterte, dimakzulkan atas ancaman pembunuhannya terhadap Marcos dan penyalahgunaan dana publik senilai jutaan dolar. Sidangnya akan dimulai pada bulan Juli.

    Hal ini kemudian memicu Duterte untuk menggunakan pidato kampanye terbarunya untuk menuduh penggantinya sebagai pecandu narkoba, sebuah tuduhan yang berulang kali dibantah oleh presiden.

    ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri, melainkan mengandalkan Interpol dan negara-negara anggotanya untuk melakukan penangkapan.

    Untuk menegakkan penangkapan Duterte, ICC mengeluarkan permintaan difusi kepada Interpol untuk secara resmi mencari kerja sama organisasi kepolisian global tersebut dalam menangkap mantan presiden tersebut.

    ARSIP FOTO Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi hormat usai pidato dalam rangka ulang tahun militer, pada Desember 2017. (Ted Aljibe/AFP)

    Polisi Filipina, didampingi oleh perwakilan Interpol, menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Duterte di dalam bandara. Ia kemudian dikawal melalui pintu belakang dan dibawa pergi menggunakan mobil polisi bersama istri iparnya Honeylet Avancena.

    Filipina bukan lagi anggota ICC, setelah menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC, pada tahun 2019 berdasarkan arahan Duterte.

    Namun, pengadilan tersebut menyatakan bahwa pengadilan tersebut masih memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan saat negara tersebut menjadi anggota.

    Itulah sebabnya penyelidikan ICC yang dipimpin oleh jaksa Karim Khan difokuskan pada pembunuhan dalam perang narkoba selama tiga tahun pertama masa jabatan Duterte, dari tahun 2016 hingga 2019.

    Ia menjalankan kampanye antinarkoba hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2022.

    Polisi mengatakan lebih dari 6.000 tersangka narkoba tewas dalam perang narkoba brutal Duterte.

    Namun kelompok hak asasi manusia mengklaim jumlah korban tewas bisa dua kali lipat lebih tinggi, termasuk pembunuhan di luar hukum yang tidak dilaporkan yang diduga dilakukan oleh polisi dan warga sipil.

    Duterte yang terkenal tegas dalam bicaranya mengatakan dalam pidatonya di Hong Kong bahwa ia siap menghadapi kemungkinan penangkapan.

    “Jika (surat perintah itu) benar, mengapa saya melakukannya? Untuk diri saya sendiri? Untuk keluarga saya? Untuk Anda dan anak-anak Anda, dan untuk bangsa kita,” katanya. “Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya.”

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)