Xcloud.id

Negara: Hong Kong

  • Korban TPPO Asal Sukabumi di China Minta Tolong Gubernur Jabar: Badan Saya Bengkak

    Korban TPPO Asal Sukabumi di China Minta Tolong Gubernur Jabar: Badan Saya Bengkak

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menimpa Lanti (46), warga Citamiang, Kota Sukabumi. Berangkat sejak 2019 dengan janji bekerja di Hong Kong, Lanti justru ditempatkan di Shanghai, Tiongkok (Cina), menggunakan visa turis dan kini terancam denda hingga Rp 50 juta agar bisa kembali ke Tanah Air.

    Kondisi kesehatan Lanti diduga saat ini membutuhkan perhatian serius. Dalam rekaman video, dia mengaku mengalami sakit komplikasi dan ingin pulang ke Indonesia. Dia berulang kali memanggil nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk meminta bantuan.

    “Pak Dedi, tolongin saya. Saya TKW yang ada di China, yang lagi sakit. Mau pulang ke Indonesia. Mau berobat di sini, tidak punya biaya. Saya sudah tidak kuat, Pak Dedi. Badan semuanya pada bengkak, karena saya punya penyakit komplikasi dari jantung, lambung, sampai TBC. Saya ingin cepat pulang, Pak Dedi,” ucap Lanti dalam video yang diterima Liputan6.com, Senin (15/12/2025).

    ​Kakak korban, Isop (55), memaparkan kronologi keberangkatan adiknya. Lanti nekat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk membiayai anak tunggalnya yang kini berusia 18 tahun, dan menempuh pendidikan sebagai santri Tahfidz Al-Qur’an di Depok.

    ​”Tujuannya (bekerja) untuk membiayai anak satu. Di sini kan uangnya terbatas,” jelas Isop, Senin (15/12/2025).

    Isop menjelaskan, Lanti awalnya dijanjikan bekerja di Hong Kong. Namun, di tengah proses, Lanti ditawari alternatif keberangkatan menggunakan visa non-kerja, yakni visa turis.

    ​”Tadinya mah bukan visa turis, tujuannya ke Hong Kong. Tapi ada yang ngasih visa turis katanya. Tahu-tahu dia ke Hong Kongnya masih lama,” ungkap Isop.

    ​Akibat tergiur, Lanti akhirnya berangkat pada tahun 2019 dan ditempatkan di Shanghai, Tiongkok. Penggunaan visa turis ini, yang belakangan disesali Lanti, menjadi akar permasalahan yang menjeratnya hingga kini berstatus ilegal.

  • Aksesi OECD Jadi Jalan Indonesia Keluar dari Negara Berpendapatan Rendah

    Aksesi OECD Jadi Jalan Indonesia Keluar dari Negara Berpendapatan Rendah

    Liputan6.com, Jakarta – Dekan ADB Institute, Prof. Bambang Brodjonegoro, menilai aksesi OECD dapat mengarahkan jalan yang tepat bagi Indonesia untuk keluar dari Middle-Income Trap (MIT) dan menuju negara High-Income Country. 

    Ia menjelaskan menjelaskan bahwa hanya sedikit negara Asia yang berhasil keluar dari MIT, yaitu Jepang sebagai negara pertama dan diikuti “The Four Asian Tigers” (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura).

    “Beberapa negara ASEAN yang juga diproyeksikan keluar dari MIT yaitu Malaysia pada 2028, Thailand pada 2037, dan Indonesia baru pada tahun 2045,” kata Bambang Guest Lecture bertema Progress and Benefits of Indonesia’s Accession to the OECD bertempat di Auditorium MM FEB UI, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (14/12/2025).

    Prof. Bambang memaparkan bahwa aksesi OECD dapat menjadi anchor reformasi bagi Indonesia. Kerangka standar dan praktik terbaik OECD memberikan arah yang jelas untuk memperkuat tata Kelola regulasi, meningkatkan produktivitas, serta memastikan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.

    Dalam kesemptan yang sama, Sesmenko Susiwijono menekankan kembali pentingnya dukungan akademisi dan seluruh Stakeholders dalam keseluruhan proses aksesi OECD.

    “Kegiatan seperti ini menjadi sarana yang penting untuk memastikan bahwa reformasi yang kita jalankan dapat dipahami secara luas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Ini akan semakin menguatkan komitmen semua pihak, dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui penerapan standar OECD,” ujar Sesmenko Susiwijono.

     

     

  • BEI Terapkan Noncancellation Period mulai 15 Desember 2025

    BEI Terapkan Noncancellation Period mulai 15 Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menerapkan noncancellation period (NCP) pada sesi pra-pembukaan (pre-opening) dan pra-penutupan (pre-closing) mulai 15 Desember 2025. Kebijakan ini bertujuan memperkuat integritas pasar, meningkatkan kualitas price discovery, serta menyelaraskan mekanisme perdagangan Indonesia dengan standar bursa global.

    Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 BEI, Firza Rizqi Putra, menjelaskan NCP merupakan periode singkat ketika pelaku pasar tidak dapat melakukan pembatalan maupun perubahan order (amend). Namun, order baru tetap bisa dimasukkan.

    “Pembatalan di sesi pre-opening menunjukkan lonjakan aktivitas mulai menit 57, sementara pembatalan di sesi pre-closing meningkat mulai menit 56,” ujar Firza, Jumat (12/12/2025).

    Menurut Firza, pola tersebut berpotensi menimbulkan distorsi harga dan membuka ruang praktik manipulatif seperti spoofing.

    Jadwal penerapan noncancellation period:

    Pre-opening: 08.56–08.57:59 WIBPre-closing: 15.56–16.01:59 WIB

    Firza menegaskan, mekanisme ini hanya berlaku pada menit-menit terakhir sebelum proses matching.

    “Aktivitas perdagangan di sesi continuous auction tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

    BEI mencatat peningkatan signifikan penggunaan market order dalam dua tahun terakhir. Hingga Agustus 2025, rata-rata nilai transaksi market order mencapai Rp 1 triliun per hari atau 60% dari total nilai transaksi harian. Kondisi ini membuat stabilitas order book semakin penting, terutama dalam fase pembentukan harga.

    “Periode noncancellation akan meningkatkan kenyamanan serta kepastian dalam penggunaan fitur market order tipe fill and kill,” jelas Firza.

    Manfaat yang diharapkan dari penerapan NCP, antara lain memperkuat integritas harga indikatif (indicative equilibrium price/IEP), meningkatkan stabilitas price discovery, mengurangi aksi manipulatif seperti spoofing, serta mempermudah proses rebalancing bagi dana domestik maupun global.

    Firza menambahkan, kebijakan ini juga merupakan langkah harmonisasi BEI dengan bursa-bursa maju seperti Hong Kong Exchange (HKEX), Singapore Exchange (SGX), dan Shanghai Stock Exchange yang telah menerapkan aturan sejenis.

    “Tujuan akhirnya adalah memperkuat integritas pasar dan memastikan pembentukan harga yang lebih stabil serta transparan,” ungkap Firza.

  • Coba Buka Pintu Pesawat, Seorang Penumpang Ditangkap di Hong Kong

    Coba Buka Pintu Pesawat, Seorang Penumpang Ditangkap di Hong Kong

    Hong Kong –

    Pesawat maskapai Cathay Pacific yang mengudara dari Boston, Amerika Serikat (AS), menuju ke Hong Kong diwarnai insiden ketika salah satu penumpang berusaha membuka pintu saat pesawat masih mengudara. Akibatnya, penumpang asal China itu ditangkap oleh Kepolisian Hong Kong.

    Maskapai Cathay Pacific dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan insiden itu terjadi dalam pesawat dengan nomor penerbangan CX811 yang mengudara dari Boston menuju Hong Kong pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Penerbangan itu telah mendarat dengan selamat di Hong Kong pada Kamis (11/12) pagi waktu setempat. Motif penumpang itu berupaya membuka pintu pesawat di tengah penerbangan belum diketahui secara jelas.

    Insiden tersebut sedang ditangani lebih lanjut oleh Kepolisian Hong Kong.

    Ditegaskan oleh pihak Cathay Pacific bahwa tidak ada penumpang atau awak kabin yang terluka dalam insiden tersebut.

    “Awak kabin kami segera menangani situasi tersebut, memeriksa pintu untuk memastikan pintu tersebut tertutup rapat, dan melaporkan insiden tersebut kepada otoritas terkait dan pihak kepolisian,” demikian pernyataan maskapai Cathay Pacific.

    “Kasus ini telah diserahkan kepada kepolisian untuk penyelidikan. Di Cathay, keselamatan pelanggan dan awak kabin kami menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kami buat,” imbuh pernyataan tersebut.

    Kepolisian Hong Kong, dalam pernyataan terpisah, mengonfirmasi insiden tersebut.

    Disebutkan oleh Kepolisian Hong Kong bahwa seorang pria berusia 20 tahun dari China daratan telah ditangkap pada Kamis (11/12) pagi waktu setempat, atas dugaan melanggar Undang-undang Keamanan Penerbangan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Garda Pencipta Lagu Pertanyakan Kemampuan LMKN Himpun Potensi Royalti Musik yang Capai Rp5 Triliun

    Garda Pencipta Lagu Pertanyakan Kemampuan LMKN Himpun Potensi Royalti Musik yang Capai Rp5 Triliun

    JAKARTA – Garda Pencipta Lagu (Garputala), sebuah gerakan yang memperjuangkan kesejahteraan para penulis lagu di Indonesia, menyuarakan keluhan atas peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam tata kelola royalti musik.

    Seperti diketahui, LMKN bertugas untuk menghimpun royalti musik dari para pengguna. Sementara, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan mendistribusikan royalti kepada penulis lagu, pemegang hak cipta, dan hak terkait.

    Adapun, keluhan Garputala disampaikan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang RUU Hak Cipta beberapa waktu lalu.

    Mewakili Garputala, Suseno, yang juga menjabat Managing Director Wahana Musik Indonesia (WAMI), menyuarakan pandangan kritis dan tajam mengenai peran LMKN dan potensi kerugian royalti musik digital Indonesia yang mencapai triliunan rupiah.

    Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah hilangnya potensi penerimaan royalti dari lagu-lagu asing yang diputar di platform digital (DSP) di Indonesia.

    Suseno menegaskan, potensi royalti Rp 5 triliun yang disebut LMKN—pada Rapat Baleg sebelumnya—bisa tercapai, namun dengan satu syarat krusial: penetapan aturan teritori yang jelas dalam Undang-Undang.

    “Teritori ini adalah semua lagu yang diputar di Indonesia di digital ini, itu harus di-collect oleh LMK di Indonesia,” kata Suseno.

    Saat ini, banyak lagu asing yang diputar di dalam negeri, namun LMK Indonesia tidak memiliki mandat untuk menarik royaltinya. “Itu yang meng-collect adalah negara lain, dari Hong Kong, dari Australia. Nah, ini kita kehilangan sampai triliunan ini,” keluhnya.

    Masalah yang disoroti Suseno adalah peran LMKN yang dianggap tumpang tindih dan bahkan menghambat pengkoleksian royalti, terutama di ranah digital.

    Suseno dengan tegas menyarankan agar DPR RI mempertimbangkan common practice global. “Karena dalam praktik umum di dunia ini, LMKN itu tidak ada,” tegasnya.

    LMK di negara lain seperti Jepang (JASRAC) dan Korea (KOMCA) menjalankan fungsi koleksi sepenuhnya, sementara keterlibatan negara hanya sebagai regulator yang kuat.

    Ia mengusulkan agar LMKN sebaiknya bertindak layaknya Bank Indonesia—sebagai regulator, yang berwenang mengaudit, menetapkan tarif, namun tidak melakukan collection.

    Suseno memaparkan kasus di mana LMKN ingin melakukan koleksi digital, tetapi DSP besar meragukan mandat mereka. Bahkan, ia mengungkap skema terbaru dari LMKN yang terlalu rumit.

    Kondisi ini, ditambah beban biaya operasional sebesar 8 persen dari royalti yang berhasil dihimpun dan harus dibagi dua, membuat LMK seperti WAMI kesulitan dan pada akhirnya merugikan pencipta karena adanya pemotongan tambahan.

    Suseno menekankan, jika LMKN dipertahankan sebagai badan untuk menghimpun royalti, Indonesia akan dianggap mundur lima tahun ke belakang, khususnya dalam hal digitalisasi.

  • UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berhasil membuka peluang jejaring bisnis ke 33 negara tujuan, dengan nilai potensi ekspor menyentuh Rp 110,9 miliar.

    BCA telah mengajak 19 UMKM binaan Bakti BCA (UMKM Bakti BCA) berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada Oktober lalu. Dari lima hari pelaksanaan TEI 2025 (15-19 Oktober), telah terjadi 185 business matching yang melibatkan sejumlah UMKM binaan BCA.

    Kemudian juga berhasil membuka peluang potensi ekspor sebesar Rp 110,9 miliar, diantaranya dengan negara India, Malaysia, Australia, Bangladesh, dan Singapura.

    Adapun Singapura merupakan negara-negara dengan minat tertinggi terhadap produk Indonesia dari UMKM binaan Bakti BCA. Dari sisi komoditas, kopi, coklat, dan rempah-rempah menjadi produk yang paling diminati.

    Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, mengutarakan rasa syukur dan bangga terhadap potensi besar yang dimiliki UMKM Indonesia. John mengatakan.

    “Kami percaya bahwa UMKM di tanah air berpotensi besar untuk bersaing di pasar global. Melalui program BCA UMKM Go Export danpartisipasi di ajang tahunan berskala besar seperti Trade Expo Indonesia 2025,” kata John Kosasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia bersyukur dapat mendampingi para pelaku usaha Tanah Air dalam menjajaki peluang ekspor yang nyata. BCA percaya bahwa kolaborasi dan pendampingan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu dunia bagi UMKM Indonesia.

    Berhasil Peroleh Kesepakatan Perdagangan

    Selain itu, kata John, sejumlah UMKM binaan BCA juga berhasil memperoleh kesepakatan perdagangan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sejumlah negara, dan mencatatkan total nilai ekspor hingga lebih dari Rp 12,4 miliar.

    Para UMKM yang sukses mengantongi perjanjian ekspor tersebut mengusung produk edamame, bawang, gula kelapa, kopi, hingga rempah-rempah.

    “Adapun tujuan ekspornya yaitu Jerman, Belanda, Rusia, Hong Kong, dan Malaysia,” ujarnya.

  • Putusan Banding, PT Jakarta Tetap Hukum Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih 10 Tahun Penjara

    Putusan Banding, PT Jakarta Tetap Hukum Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih 10 Tahun Penjara

    Putusan Banding, PT Jakarta Tetap Hukum Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih 10 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menolak upaya hukum banding yang diajukan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih.
    Dengan demikian,
    Antonius NS Kosasih
    tetap dihukum 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
    “Mengadili, menyatakan terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
    korupsi
    secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum,” demikian keterangan yang dilansir dari laman Direktori Putusan PT DKI Jakarta, Kamis (11/12/2025).
    Putusan banding tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto, dengan hakim anggota Budi Susilo dan Hotma Maya Marbun dengan nomor putusan banding 60/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, pada Selasa (9/12/2025).
    Majelis Hakim mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst tanggal 6 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana pengganti apabila terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti dan status barang bukti.
    Di pengadilan tingkat pertama, Antonius Kosasih dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmatinya subsider 3 tahun penjara.
    Sementara itu, di tingkat banding, lamanya pidana pengganti lebih berat menjadi 5 tahun penjara.
    “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ujar hakim.
    “Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” sambung dia.
    Sebelumnya, Eks Direktur Utama
    PT Taspen
    , Antonius NS Kosasih, divonis 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus pengelolaan investasi fiktif.
    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara,” ujar Hakim Ketua Purwanto S Abdullah, saat membacakan amar vonis dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Selain pidana penjara, Kosasih juga divonis untuk membayarkan uang pengganti senilai Rp 29,152 miliar, 127.057 Dollar Amerika Serikat (AS), 283.002 Dollar Singapura, 10.000 Euro, 1.470 Baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 Yen Jepang, 500 Dollar Hong Kong, dan 1,262 juta Won Korea, serta Rp 2.877.000.
    Jika uang pengganti ini tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, harta dan aset Kosasih akan dirampas untuk negara dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara.
    “Dan, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Hakim Purwanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

    Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA – Lima investor asing bergabung dalam proyek Kerja Sama Operasi (KSO) PT Telkom untuk pembangunan 2 juta satuan sambungan telepon (SST) senilai US$3 miliar.

    Penandatanganan kontrak KSO berlangsung di Jakarta pada Jumat, 20 Oktober 1995. Berita dan foto terkait penandatanganan proyek tersebut diulas pada halaman depan Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 21 Oktober 1995.

    Kelima investor asing yang baru bergabung dalam proyek KSO SST Telkom yakni Marubeni, Nichimen, Itochu, Sumitomo, dan TM Communications. Mereka tergabung dengan tiga konsorsium yang sudah existing.

    Total ada lima konsorsium dalam proyek tersebut, terdiri atas PT Pramindo Ikat Nusantara, PT Aria West International, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Daya Mitra Malindo, dan PT Bukaka Singtel Internasional.

    Adapun, Marubeni dan Nichimen (dari Jepang) bergabung dengan konsorsium Pramindo Ikat Nusantara; Itochu dan Sumitomo (Jepang) bergabung dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); sedangkan TM Communications (Hong Kong) dengan PT Daya Mitra Malindo.

    Penjelasan terkait perincian konsorsium disampaikan masing-masing oleh Wapresdir PT Astratel Nusantara, Angky Tisnadisastra; Managing Director Daya Mitra Malindo, Benny S. Nasution; Eksekutif MGTI Damsiruddin Siregar; dan Eksekutif PT Aria West Internasional, M Arifin di sela-sela acara penandatanganan KSO antara Telkom dan lima konsorsium.

    Dengan masuknya investor baru ini, menurut Angky, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada masing-masing konsorsium tersebut. Semula, PT Astratel Nusantara menguasai 60% saham Pramindo Ikat, France Telecom 35%, dan sisanya dipegang PT Intertel Pratamamedia dan Primkopparpostel, Yayasan Prasetya Mulya.

    “Marubeni dan Nichimen akan masuk dengan saham sebesar 8% dan 1%,” ujar Angky.

    Sementara itu, salah satu eksekutif Marubeni mengungkap bahwa total investasi baru pada konsorsium itu senilai US$200 juta.

    Sementara itu, konsorsium Daya Mitra Malindo meliputi PT Intidaya Sistelindomitra 28,5%, A Latief Corp 23,5%, AIG Insurance 9,5%, Malaysia Telekom Bhd 25%, sisanya dipegang TM Communications.

    Konsorsium Daya Mitra Malindo yang menggarap proyek 237.000 SST di Kalimantan Tengah dengan nilai proyek US$250 juta.

    Adapun komposisi saham pada PT MGTI meliputi Indosat 30%, Telstra (Australia) 20%, NTT (Jepang) 15%, Widya Duta Informindo 15%, PT KSS 10%, Kopnatel 5%, sisanya dipegang Itochu dan Sumitomo masing-masing 1,25%.

    MGTI menyiapkan dana sedikitnya US$550 juta untuk membangun 400.000 sst di Jawa Tengah.

  • Soal Mitigasi Kebakaran Gedung, Pengamat Usul Jakarta Tiru Hong Kong

    Soal Mitigasi Kebakaran Gedung, Pengamat Usul Jakarta Tiru Hong Kong

    Jakarta: Kebakaran hebat melahap gedung PT Terra Drone di kawasan Jalan Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Desember 2025. Sebanyak 22 jenazah berhasil dievakuasi dari dalam gedung Terra Drone yang hangus dilalap api.

    Proses pencarian korban berlangsung sejak siang hingga sore hari, menyisakan duka mendalam bagi rekan kerja dan keluarga para karyawan.

    Dari penelusuran di lokasi, petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat mengevakuasi jenazah satu per satu dari dalam bangunan bertingkat itu. Seluruh korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut.

    Terkait dengan tingginya jumlah korban dan banyaknya kebakaran di Ibu Kota, pengamat Tata Kota, Yayat Supriyanta menyoroti lemahnya penerapan standar proteksi kebakaran sesuai Permen PUPR 2006-2008.

    “Bangunan itu harus punya alarm, detektor panas, hidran, sprinkler, sampai jalur evakuasi yang jelas. Tapi kita lihat sendiri, banyak yang tidak punya,” ujar Yayat dikutip dari Media Indonesia.

    Yayat menekankan jalur evakuasi adalah masalah paling fatal. Dari sejumlah kasus kebakaran, banyak pekerja dan pengunjung tidak tahu ke mana harus lari karena tidak ada tanda arah atau jalurnya tertutup partisi bangunan. 
     

    “Ini kesalahan desain dan pengawasan. Jalur evakuasi itu bukan aksesori, itu penyelamat nyawa,” tegasnya.

    Ia juga mengajak semua pihak berkaca dari Hong Kong khususnya soal penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar pada interior maupun fasad. Demi estetika, banyak gedung menutup struktur dengan material plastik atau panel dekoratif yang memperparah penyebaran api.

    “Kita belajar dari kebakaran besar di Hong Kong. Material fasad yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat. Jakarta harus belajar dari itu,” ucapnya.
     
    Gedung lama perlu diaudit

    Menurut Yayat, gedung yang sudah berusia 20–30 tahun perlu diaudit ulang karena sistem pemadaman, alarm, hingga jalur evakuasi kemungkinan tidak lagi sesuai standar.

    Namun belum ada ketegasan siapa lembaga yang bertanggung jawab melakukan audit tersebut. “Harus jelas, apakah dinas bangunan, pemadam, atau pihak independen. Kalau tidak jelas, semua saling lempar,” katanya.

    Ia meminta pemerintah segera mewajibkan audit ulang pada gedung-gedung lama dan memastikan instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi berfungsi. “Sprinkler ada tapi tidak tahu hidup atau tidak. Hidran ada tapi tidak ada tekanan air. Ini problem klasik,” tegasnya.

    Menurut Yayat, tanpa pengawasan tegas dan revitalisasi sistem keselamatan, Jakarta akan terus berada dalam siklus kebakaran yang sama setiap tahunnya.

    Jakarta: Kebakaran hebat melahap gedung PT Terra Drone di kawasan Jalan Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Desember 2025. Sebanyak 22 jenazah berhasil dievakuasi dari dalam gedung Terra Drone yang hangus dilalap api.
     
    Proses pencarian korban berlangsung sejak siang hingga sore hari, menyisakan duka mendalam bagi rekan kerja dan keluarga para karyawan.
     
    Dari penelusuran di lokasi, petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat mengevakuasi jenazah satu per satu dari dalam bangunan bertingkat itu. Seluruh korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut.

    Terkait dengan tingginya jumlah korban dan banyaknya kebakaran di Ibu Kota, pengamat Tata Kota, Yayat Supriyanta menyoroti lemahnya penerapan standar proteksi kebakaran sesuai Permen PUPR 2006-2008.
     
    “Bangunan itu harus punya alarm, detektor panas, hidran, sprinkler, sampai jalur evakuasi yang jelas. Tapi kita lihat sendiri, banyak yang tidak punya,” ujar Yayat dikutip dari Media Indonesia.
     
    Yayat menekankan jalur evakuasi adalah masalah paling fatal. Dari sejumlah kasus kebakaran, banyak pekerja dan pengunjung tidak tahu ke mana harus lari karena tidak ada tanda arah atau jalurnya tertutup partisi bangunan. 
     

     
    “Ini kesalahan desain dan pengawasan. Jalur evakuasi itu bukan aksesori, itu penyelamat nyawa,” tegasnya.
     
    Ia juga mengajak semua pihak berkaca dari Hong Kong khususnya soal penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar pada interior maupun fasad. Demi estetika, banyak gedung menutup struktur dengan material plastik atau panel dekoratif yang memperparah penyebaran api.
     
    “Kita belajar dari kebakaran besar di Hong Kong. Material fasad yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat. Jakarta harus belajar dari itu,” ucapnya.
     

    Gedung lama perlu diaudit

    Menurut Yayat, gedung yang sudah berusia 20–30 tahun perlu diaudit ulang karena sistem pemadaman, alarm, hingga jalur evakuasi kemungkinan tidak lagi sesuai standar.
     
    Namun belum ada ketegasan siapa lembaga yang bertanggung jawab melakukan audit tersebut. “Harus jelas, apakah dinas bangunan, pemadam, atau pihak independen. Kalau tidak jelas, semua saling lempar,” katanya.
     
    Ia meminta pemerintah segera mewajibkan audit ulang pada gedung-gedung lama dan memastikan instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi berfungsi. “Sprinkler ada tapi tidak tahu hidup atau tidak. Hidran ada tapi tidak ada tekanan air. Ini problem klasik,” tegasnya.
     
    Menurut Yayat, tanpa pengawasan tegas dan revitalisasi sistem keselamatan, Jakarta akan terus berada dalam siklus kebakaran yang sama setiap tahunnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan sumber serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terbesar pada kuartal III/2025.

    Laporan terbaru Cloudflare menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh sumber serangan terbesar berasal dari Asia, dengan Indonesia masih memimpin daftar tersebut.

    Menurut data Cloudflare, dikutip Selasa (9/12/2025), Indonesia telah bertahan di posisi pertama selama satu tahun penuh, terhitung sejak kuartal III 2024. Bahkan pada kuartal II 2024, Indonesia sempat naik ke posisi kedua setelah sebelumnya berada jauh di bawah pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam lima tahun terakhir, sejak kuartal III/2021, persentase permintaan serangan HTTP DDoS yang berasal dari Indonesia melonjak hingga 31.900%, sebuah peningkatan yang dinilai sangat mengejutkan.

    Sumber serangan DDoS dunia

    Daftar negara yang masuk peringkat 10 besar sumber serangan DDoS antara lain:

    1. Indonesia

    2. Thailand

    3. Bangladesh

    4. Ekuador

    5. Rusia

    6. Vietnam

    7. India

    8. Hong Kong

    9. Singapura

    10. Ukraina

    Para penyerang DDoS banyak mengincar sektor mineral bumi langka, pertambangan, serta industri mineral dan logam. Serangan terhadap sektor ini meningkat signifikan pada kuartal III 2025, seiring memanasnya isu tarif kendaraan listrik (EV), ekspor logam tanah jarang, hingga keamanan siber menjelang KTT perdagangan Uni Eropa–Tiongkok ke-25.

    Industri otomotif juga menjadi sasaran empuk para pelaku serangan. Sektor ini mencatat lonjakan terbesar, naik 62 peringkat hanya dalam satu kuartal, menjadikannya industri ke-6 yang paling sering diserang di dunia. 

    Selain itu, perusahaan keamanan siber pun tak luput dari serangan. Ironisnya, industri yang bertugas menjaga keamanan digital ini justru mengalami peningkatan serangan DDoS yang signifikan, naik 17 peringkat menjadi industri ke-13 yang paling sering diserang di dunia.

    Lebih lengkapnya ini dia urutan industri teratas yang mengalami serangan tertinggi pada kuartal III 2025, sektor Teknologi Informasi & Layanan berada di posisi teratas industri paling banyak diserang, disusul Telekomunikasi serta Perjudian & Kasino. 

    Sementara itu, industri otomotif mencatat lonjakan drastis secara kuartalan, diikuti peningkatan serangan terhadap sektor Media, Produksi & Penerbitan. Adapun industri Perbankan & Jasa Keuangan, Ritel, dan Elektronik Konsumen juga masuk dalam daftar yang mengalami peningkatan signifikan.

    Serangan DDoS terhadap perusahaan AI melonjak 347%

    Pada September 2025, survei Tony Blair Institute menunjukkan bahwa masyarakat Inggris melihat AI lebih sebagai risiko ekonomi daripada peluang. Situasi ini memicu diskusi besar mengenai otomatisasi dan kepercayaan publik. 

    Pada waktu yang sama, Komisi Hukum Inggris meluncurkan tinjauan terkait penggunaan AI dalam pemerintahan. Cloudflare mencatat kenaikan sebesar 347% dalam lalu lintas serangan HTTP DDoS terhadap perusahaan AI generatif, berdasarkan sampel beberapa layanan AI terbesar di dunia. (Nur Amalina)